Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Program KEJAR dan RABU Kabupaten Malang Tahun 2026 bertema "Pelajar Makmur Cerdas Finansial" yang dibuka secara resmi oleh Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (30/6).

Dalam sambutannya, Bupati Malang menegaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan bekal penting yang harus ditanamkan sejak usia dini. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk semakin mudahnya akses terhadap berbagai layanan keuangan dan transaksi elektronik.

Di sisi lain, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Generasi muda harus memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjebak perilaku konsumtif maupun praktik keuangan ilegal akibat rendahnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan.

"Di era digital saat ini, anak-anak dan remaja semakin dekat dengan berbagai layanan keuangan dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali kemampuan mengelola keuangan sejak dini agar mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan menabung sebagai bagian dari perencanaan masa depan," ujar Sanusi.

Menurut Bupati, pendidikan finansial tidak hanya mengajarkan bagaimana memperoleh uang, tetapi juga bagaimana mengelola, menggunakan, dan merencanakan keuangan secara bijaksana. Karena itu, Program KEJAR dan RABU menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, serta kemandirian finansial bagi para pelajar.

Ia menambahkan, keberadaan rekening pelajar bukan sekadar sarana menabung, melainkan media edukasi agar siswa terbiasa mengelola keuangan secara terencana sejak usia sekolah.

"Sinergi antara pemerintah daerah, regulator sektor jasa keuangan, lembaga jasa keuangan, serta satuan pendidikan merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi yang cerdas finansial," tegasnya.

Sanusi juga mengajak seluruh jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, SMA/SMK, madrasah hingga Sekolah Luar Biasa (SLB), menjadikan budaya menabung sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan tersebut harus tumbuh menjadi karakter, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Bupati Malang turut memotivasi para pelajar agar mulai menyisihkan uang secara rutin, meski dalam jumlah kecil.

"Tidak perlu menunggu memiliki uang dalam jumlah besar untuk mulai menabung. Kebiasaan menyisihkan sedikit demi sedikit secara rutin akan membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan menjadi bekal penting bagi masa depan. Kesuksesan selalu diawali dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten," pesannya.

Sementara itu, Kepala OJK Malang Farid Faletehan menegaskan bahwa Program KEJAR bukan hanya mendorong kepemilikan rekening pelajar, tetapi juga membangun perilaku keuangan yang sehat sejak dini.

"Melalui Program KEJAR, OJK mendorong semakin banyak pelajar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membangun perilaku pengelolaan keuangan yang bijak. Budaya menabung yang ditanamkan sejak dini diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang bertanggung jawab di masa depan," ujar Farid.

Ia menjelaskan, hingga 31 Mei 2026, Program KEJAR di Kabupaten Malang telah mencatat 568.527 rekening pelajar dengan total saldo sekitar Rp187,67 miliar. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi pelajar dalam memanfaatkan layanan keuangan formal sekaligus menjadi indikator keberhasilan perluasan inklusi keuangan di lingkungan pendidikan.

Menurut Farid, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Malang, Bank Indonesia, dunia pendidikan, serta industri jasa keuangan yang terus memperluas akses literasi dan inklusi keuangan bagi peserta didik.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, satuan pendidikan, dan industri jasa keuangan menjadi kunci membangun budaya menabung sejak dini. Harapannya, semakin banyak pelajar yang tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga memahami pentingnya mengelola keuangan secara disiplin, bertanggung jawab, dan terencana," katanya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen pelaksanaan Program KEJAR dan RABU di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Malang. Selain itu, dilakukan penyerahan lebih dari 5.000 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dari BRI, Bank Mandiri, BSI, BNI, Bank Jatim, dan BPR Artha Kanjuruhan kepada siswa SD serta SMP/MTs negeri maupun swasta. 

OJK bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga menghadirkan layanan edukasi keuangan, konsultasi produk dan jasa keuangan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pembukaan rekening, hingga akses pembiayaan bagi masyarakat.

Melalui sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Malang bersama OJK, Bank Indonesia, dunia pendidikan, dan industri jasa keuangan berharap budaya menabung dapat menjadi bagian dari karakter generasi muda. Dengan demikian, pelajar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kecakapan finansial, mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, dan memiliki daya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Farid Faletehan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Indra Kuspriyadi, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, jajaran kepala perangkat daerah terkait, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Direktur Utama BPR Artha Kanjuruhan, para kepala sekolah, ketua komite, tenaga pendidik, serta pelajar SD, SMP, dan MTs negeri maupun swasta se-Kabupaten Malang yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring. 

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus menanamkan budaya menabung sejak dini sebagai fondasi lahirnya generasi Kabupaten Malang yang cerdas finansial. (**)

Editor: Syaiful Aries

Forum akademik tersebut berlangsung di Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (30/6/2026).

Sidang doktor terbuka yang mengangkat disertasi berjudul "Nilai-Nilai Qonun Asasi Nahdlatul Ulama dalam Politik Hukum Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pesantren Menuju Indonesia Emas 2045" menjadi ruang akademik yang mempertemukan ulama, akademisi, serta para pemangku kepentingan nasional dalam satu forum ilmiah. 

Kehadiran berbagai tokoh dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dan pesantren mencerminkan semakin kuatnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia berbasis nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Forum ilmiah tersebut turut dihadiri Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf, M.Si., Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2022–2024 H. Abdullah Azwar Anas, S.S., M.Si., para ulama, pimpinan lembaga, akademisi, serta sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi.

Kehadiran para tokoh nasional tersebut semakin mempertegas nilai strategis forum akademik sebagai ruang pertukaran gagasan, penguatan jejaring keilmuan, dan kolaborasi lintas institusi.

Bagi Prof. Ilfi, partisipasi dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk terus memperluas jejaring akademik sekaligus memperkuat kolaborasi kelembagaan. 

Melalui kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga strategis, UIN Malang terus mendorong terciptanya ekosistem akademik yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mendukung penguatan tridarma perguruan tinggi.

Lebih dari itu, Prof. Ilfi menilai keberhasilan Ibu Nyai Lelly meraih gelar doktor menjadi representasi semakin menguatnya kepemimpinan akademik perempuan di lingkungan pesantren. 

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa perempuan pesantren memiliki kapasitas intelektual yang mampu memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan bangsa.

"Selamat dan sukses kepada Ibu Nyai Dr. Hj. Lelly Lailiyah Novianti, Dra., M.M., atas capaian akademik yang luar biasa ini. Semoga gelar doktor yang diraih menjadi wasilah untuk semakin memperkuat kontribusi dalam pengembangan pendidikan pesantren serta melahirkan sumber daya manusia yang unggul," ujar Prof. Ilfi.

Prof. Ilfi berharap capaian akademik tersebut dapat menjadi inspirasi bagi semakin banyak perempuan pesantren untuk terus mengembangkan kapasitas keilmuan, memperkuat kepemimpinan intelektual, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan peradaban melalui pendidikan.

"Harapannya, Bu Nyai Lelly menjadi motivator dan inspirator bagi para santri, para nawanin, serta para bu nyai lainnya agar terus mengembangkan tradisi keilmuan dan memberikan kemaslahatan yang lebih luas bagi umat, Nahdlatul Ulama, bangsa, dan negara," tuturnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan sekaligus memperkuat sinergi pelaksanaan berbagai program pembiayaan pendidikan, beasiswa, dan riset di lingkungan PTKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kegiatan itu, UIN Maliki Malang diwakili Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK), Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M., bersama para Kepala Biro PTKN dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Phil. Kamaruddin Amin, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarsatuan kerja dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi keagamaan yang adaptif, berkualitas, dan berdaya saing.

Selanjutnya, Kepala PUSPENMA, Dr. Ruchman Basori, S.Ag., M.Ag., memaparkan arah kebijakan serta berbagai program strategis PUSPENMA yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui skema pembiayaan pendidikan.

Program yang disosialisasikan meliputi Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa Unggulan Keagamaan, Beasiswa Pesantren, Beasiswa Double Degree, Beasiswa Akselerasi, Beasiswa Targeted, Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP), KIP Kuliah, hingga Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit.

Berbagai program tersebut dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, memperkuat kapasitas mahasiswa, serta mendorong lahirnya riset-riset inovatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain pemaparan program, forum juga menjadi wadah sinkronisasi implementasi kebijakan antara PUSPENMA dengan seluruh PTKN. Pembahasan mencakup peningkatan kualitas layanan beasiswa, penguatan tata kelola administrasi, perluasan akses pembiayaan pendidikan, hingga optimalisasi pelaksanaan program riset kolaboratif.

Dalam sesi diskusi, para Kepala Biro PTKN turut menyampaikan berbagai masukan dan pengalaman implementasi program di masing-masing perguruan tinggi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan agar semakin efektif, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi sivitas akademika.

Kepala Biro AAKK UIN Maliki Malang, Ita Hidayatus Sholihah, mengatakan hasil forum tersebut akan menjadi pijakan penting bagi UIN Maliki Malang dalam memperkuat koordinasi sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program PUSPENMA.

"Hasil forum ini menjadi acuan penting bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan implementasi berbagai program PUSPENMA di lingkungan UIN Maliki Malang. Sinergi yang semakin erat antara Kementerian Agama dan PTKN diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan akademik, kemahasiswaan, pembiayaan pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia," ujar Ita.

Ia menambahkan, penguatan kolaborasi antara Kementerian Agama dan PTKN menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mencetak lulusan yang unggul dan kompetitif.

"Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara Kementerian Agama dan PTKN, kami berharap pendidikan tinggi keagamaan semakin unggul, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Forum yang diikuti pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, serta sivitas akademika tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai tantangan pendidikan nasional, mulai dari pemerataan akses, penguatan mutu pendidikan, dukungan riset, hingga upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam paparannya, Romo Muhammad Syafi'i menilai masih adanya kesenjangan anggaran yang dirasakan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama bukan semata-mata dipengaruhi keberpihakan pemerintah. Menurutnya, persoalan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang berbeda dibanding kementerian lain.

Ia menjelaskan, perguruan tinggi umum memperoleh alokasi anggaran langsung melalui kementerian, sedangkan perguruan tinggi keagamaan berada dalam struktur direktorat. Perbedaan mekanisme tersebut membuat ruang fiskal yang dimiliki menjadi tidak sama sehingga berdampak pada besaran dukungan anggaran.

"Perguruan tinggi umum berada langsung di bawah kementerian, sementara pendidikan tinggi keagamaan berada pada struktur direktorat. Jumlah anggaran direktorat tentu jauh lebih kecil dibanding anggaran yang langsung berada di bawah kementerian. Dari sinilah muncul disparitas yang harus kita cari jalan keluarnya," ujarnya.

Menurut Wamenag, pemerintah saat ini terus mengkaji sejumlah langkah strategis guna memperkuat posisi pendidikan tinggi keagamaan. Sejumlah opsi yang tengah menjadi bahan pembahasan di antaranya penataan kelembagaan hingga penyempurnaan nomenklatur kementerian agar ruang fiskal bagi pendidikan keagamaan dapat semakin besar.

Ia menegaskan, pembangunan sumber daya manusia Indonesia tidak akan berjalan optimal apabila pendidikan keagamaan masih menghadapi keterbatasan dukungan anggaran.

Selain itu, Romo Muhammad Syafi'i juga menaruh perhatian terhadap minimnya anggaran riset di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Menurutnya, riset merupakan fondasi penting dalam melahirkan kebijakan publik yang berbasis data dan kajian ilmiah.

"Bagaimana kita bisa menghasilkan kebijakan yang kuat kalau dukungan risetnya sangat terbatas. Ke depan, pemikiran akademik dari PTKIN harus menjadi dasar dalam mendukung sekaligus mengkritisi program pemerintah, baik dari sisi akademik maupun nilai-nilai keagamaan," katanya.

Ia menyebut anggaran riset di sejumlah kementerian lain dapat mencapai sekitar Rp8 triliun, sementara di lingkungan Kementerian Agama hanya berkisar Rp150 miliar hingga Rp300 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar kualitas penelitian di lingkungan PTKIN terus berkembang.

Sebagai contoh, Wamenag mengangkat praktik yang diterapkan di Kanada. Menurutnya, pemerintah di negara tersebut menjadikan hasil penelitian perguruan tinggi sebagai salah satu landasan utama dalam menyusun kebijakan publik sehingga setiap kebijakan memiliki dasar akademik yang kuat.

"Kalau kebijakan sudah lahir dari kajian kampus, maka akademisi dan ulama akan memberikan dukungan karena kebijakan itu memiliki dasar ilmiah yang kuat. Model seperti ini layak kita dorong di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, mengatakan halaqah tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan.

Menurutnya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama ini terus membangun budaya kampus yang menjunjung tinggi nilai inklusivitas, tanpa diskriminasi maupun kekerasan. Seluruh sivitas akademika didorong menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung pengembangan potensi setiap mahasiswa.

Prof. Ilfi juga mengingatkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Perbedaan kualitas pendidikan antara madrasah, pesantren, sekolah negeri, dan sekolah swasta menunjukkan masih perlunya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Melalui halaqah ini kita ingin mengurai berbagai persoalan tersebut dan bersama-sama mencari solusi agar pendidikan yang berkeadilan benar-benar dapat diwujudkan," tegasnya.

Selain pemerataan mutu pendidikan, ia menyoroti masih tingginya angka anak putus sekolah akibat faktor ekonomi. Menurutnya, persoalan tersebut masih menjadi tantangan, termasuk di Kabupaten Malang yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan perkembangan dunia pendidikan yang cukup pesat.

Prof. Ilfi juga menilai kesejahteraan guru honorer perlu menjadi perhatian serius. Masih banyak tenaga pendidik yang menerima penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), padahal mereka memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Kondisi ini menjadi perhatian kita bersama. Pendidikan yang berkualitas tidak akan terwujud tanpa kesejahteraan tenaga pendidik yang memadai," ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen memperluas akses pendidikan tinggi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memutuskan tidak menaikkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan tersebut diambil agar mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas.

"Saat ini UIN Maliki Malang menjadi salah satu perguruan tinggi unggul dengan UKT yang sangat terjangkau. Kami ingin memastikan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas," jelasnya.

Ia menegaskan, hak memperoleh pendidikan yang bermutu merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan bersama. Karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul, tetapi juga menjadi motor lahirnya kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat.

"Melalui halaqah ini, kami ingin memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan. Pendidikan harus menjadi jembatan lahirnya generasi unggul yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Pandangan tersebut disampaikan oleh Guru Besar sekaligus Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Abdul Hamid, M.A. Melalui artikel reflektifnya yang berjudul "Membaca Fenomena Selebrasi Gen-Z Pasca Sidang Skripsi (Merayakan Kelulusan di Era Digital)", ia mengingatkan agar euforia ini tidak menggeser substansi utama pendidikan.

Menurut Prof. Hamid, sidang akhir seperti skripsi, tesis, maupun disertasi adalah sebuah proses penuh perjuangan yang menguras tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, kelulusan sangat layak dirayakan sebagai bentuk rasa syukur.

Namun, ia menyebut adanya perubahan besar dalam cara merayakan kelulusan jika dibandingkan dengan era 1980-an hingga awal 2000-an yang cenderung sederhana. Saat ini, bagi Generasi Z (Gen Z), kelulusan hampir selalu diikuti dengan selebrasi yang melibatkan properti foto hingga fotografer profesional demi konten media sosial.

"Hari ini, kelulusan sering kali bukan berakhir ketika sidang selesai, tetapi ketika foto terakhir selesai diunggah ke media sosial. Sidang mungkin berlangsung satu jam, tetapi selebrasinya bisa berlangsung berhari-hari di ruang digital," terang dia.

Prof. Hamid menegaskan bahwa fenomena ini tidak bisa dinilai hanya dari sudut pandang moral, melainkan harus dibaca melalui perspektif sosiologi. Setiap generasi dibentuk oleh kondisi sosial, budaya, dan teknologi yang berbeda.

"Perubahan cara merayakan kelulusan bukan sekadar perubahan perilaku individu, melainkan bagian dari transformasi budaya masyarakat," ungkapnya.

Merujuk pada pemikiran sosiolog Erving Goffman mengenai cara manusia membangun identitas di ruang publik, selebrasi ini menjadi simbol keberhasilan yang dikomunikasikan kepada lingkungan sosial.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi telah melahirkan budaya representasi (culture of representation), di mana sebuah pengalaman bergeser menjadi jargon populer: "No Picture, It Didn't Happen" (Tanpa foto, maka dianggap tidak terjadi).

"Momen kelulusan seolah memperoleh legitimasi sosial setelah hadir di linimasa media sosial dan mendapatkan respons berupa komentar, tanda suka maupun berbagai bentuk interaksi digital lainnya," tambah dia.

Meski memaklumi fenomena ini, Prof. Hamid mengingatkan adanya tantangan besar. Jangan sampai kesibukan menyiapkan dekorasi dan konten media sosial justru mengaburkan makna utama dari kelulusan itu sendiri. Kelulusan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari tanggung jawab moral yang nyata di masyarakat.

"Merayakan keberhasilan adalah sesuatu yang wajar, bahkan diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan. Namun, selebrasi sebaiknya tidak menggeser makna utama pendidikan itu sendiri, yaitu membangun ilmu pengetahuan, karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial," tegasnya.

Ia menilai kualitas seorang lulusan tidak diukur dari besarnya buket bunga atau ramainya unggahan media sosial, melainkan dari kontribusinya dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Gen Z yang kreatif dan melek teknologi harus mampu mengimbangi potensi tersebut dengan kedewasaan berpikir dan etika akademik.

Di akhir tulisannya, Prof. Hamid mengajak semua pihak untuk tidak mempertentangkan cara setiap generasi mengekspresikan kebahagiaan. Namun, ia memberikan pesan mendalam bahwa segala atribut perayaan fisik maupun digital suatu saat akan hilang.

"Namun ilmu pengetahuan yang terus dikembangkan, integritas akademik yang dijaga, serta kontribusi nyata kepada masyarakat akan tetap hidup jauh setelah euforia kelulusan berakhir. Itulah perayaan sejati yang nilainya tidak lekang oleh waktu, tidak bergantung pada algoritma, dan akan selalu dikenang dalam perjalanan panjang kehidupan seorang insan terdidik," pungkasnya. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Pekerjaan saluran air ini sengaja diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas pembuangan air sekaligus menjaga kekuatan konstruksi jalan. Terlebih, Jalan Sumedang selama ini dikenal memiliki mobilitas kendaraan yang sangat tinggi karena menjadi akses utama yang menghubungkan berbagai kantor pelayanan publik dan perkantoran.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khoirul Isnaidi Kusuma, menjelaskan bahwa pembangunan ini mengacu pada hasil kajian teknis. Dari hasil evaluasi, saluran air yang lama dinilai sudah tidak mampu lagi menampung debit air secara optimal.

"Pembangunan drainase ini merupakan langkah antisipatif untuk memperlancar aliran air permukaan sehingga genangan yang selama ini muncul di ruas Jalan Sumedang dapat diminimalisasi," ujar Khoirul belum lama ini.

Ia menjelaskan, proyek ini meliputi pemasangan saluran beton pracetak atau Reinforced Concrete Pipe (RCP) berukuran 80 x 80 sentimeter dengan panjang sekitar 134 meter. 

Menariknya, di atas saluran beton tersebut juga dibangun trotoar dan ampyang (lantai batu alam). Fasilitas ini disediakan agar pejalan kaki tetap bisa melintas dengan nyaman tanpa mengganggu fungsi utama drainase.

Menurut Oong, sapaan akrab Khoiru, peningkatan kapasitas drainase sudah menjadi kebutuhan mendesak seiring pesatnya perkembangan kawasan dan meningkatnya volume air yang mengalir.

"Ketika debit aliran meningkat, saluran yang ada tidak lagi mampu menampung seluruh aliran sehingga memunculkan genangan di badan jalan. Dengan drainase baru ini diharapkan aliran air menjadi lebih lancar dan risiko genangan dapat ditekan," katanya.

Selain mengatasi genangan, proyek ini juga diproyeksikan mampu membuat aspal jalan bertahan lebih lama. Pasalnya, air yang menggenang dalam waktu lama menjadi pemicu utama cepatnya kerusakan jalan, yang berujung pada membengkaknya biaya pemeliharaan.

Oong menambahkan bahwa peningkatan kualitas saluran air seperti ini akan terus menjadi fokus pemerintah daerah demi memperkuat infrastruktur jalan di berbagai wilayah Kabupaten Malang.

"Harapannya, setelah pekerjaan ini selesai, masyarakat dapat merasakan manfaatnya melalui kondisi jalan yang lebih nyaman, aman, serta didukung sistem drainase yang berfungsi optimal," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. (H.C.) K.H. Romo H. R. Muhammad Syafi'i kala menghadiri penutupan Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) Tahun 2026 di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Ahad (28/6/2026).

Wamenag menegaskan bahwa perjalanan sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kiprah pesantren. Menurutnya, lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa sejak masa merebut kemerdekaan hingga mengisi pembangunan saat ini.

"Pesantren adalah lembaga pendidikan perjuangan yang sejak dahulu satu napas dengan perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, hingga mengisi kemerdekaan saat ini," terangnya saat dikonfirmasi, Ahad (28/6/2026) disela agenda.

Ia menyebut, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 40 ribu pesantren dengan sekitar 10 juta santri aktif. Jumlah tersebut menjadi modal besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, banyak lulusan pesantren kini telah berkiprah di berbagai sektor strategis, mulai dari pemerintahan, pendidikan, dunia usaha, hingga berbagai profesi lainnya.

"Kalau kita tidak bertanya, kita tidak tahu bahwa alumni pesantren hari ini telah menempati berbagai posisi strategis di Indonesia," katanya.

Wamenag juga mengapresiasi semangat kemandirian yang selama ini ditunjukkan pesantren. Di tengah berbagai tantangan, pesantren dinilai tetap mampu menjalankan fungsi pendidikan sekaligus menjadi pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan penguatan terhadap eksistensi pesantren melalui tiga fungsi utama, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Minat masyarakat terhadap pesantren masih sangat besar karena alumni pesantren terbukti memiliki pemahaman keagamaan, keilmuan, serta wawasan kebangsaan yang kuat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Romo Syafi'i berharap keberadaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 mengenai pembentukan Direktorat Jenderal semakin memperluas perhatian pemerintah terhadap pengembangan pesantren, baik dari sisi kelembagaan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga menilai forum Sarasehan Nasional MPDI menjadi ruang strategis untuk mempererat silaturahmi antarpondok pesantren sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.

"Harapan kita, pesantren tetap berdiri kokoh menghadapi berbagai rintangan dan cobaan, serta tidak pernah bergeser dari komitmennya bersama pemerintah dalam membangun Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum MPDI, KH. Abdurrahman, menegaskan bahwa pesantren siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang selaras dengan semangat pemberdayaan umat.

Menurutnya, pengembangan koperasi di lingkungan pesantren bukanlah hal baru. Jauh sebelum menjadi program nasional, banyak pesantren telah mengembangkan sistem ekonomi berbasis koperasi untuk memperkuat kemandirian lembaga maupun masyarakat sekitar.

"Koperasi bukanlah sesuatu yang baru bagi pesantren, bahkan kami telah membangunnya jauh sebelum program-program unggulan pemerintah saat ini diluncurkan," ujarnya.

Ia menambahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi memiliki keterkaitan erat dengan misi pesantren dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyambut dengan sangat baik hadirnya program-program pemerintah seperti MBG dan penguatan koperasi, karena hal itu semakin memperkuat peran strategis pesantren," katanya.

Menurut KH. Abdurrahman, sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, pesantren, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan nasional yang berakar pada nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

"Kami optimistis, dengan dukungan dan sinergi yang baik, pesantren akan semakin besar perannya dalam pembangunan Indonesia," pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menilai pembentukan koperasi sekunder menjadi langkah strategis untuk menyatukan kekuatan ekonomi pesantren di berbagai daerah.

Sarasehan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, jajaran pengurus MPDI, pimpinan pondok pesantren, serta peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Ferry Juliantono menyebut koperasi sekunder yang digagas MPDI memiliki fungsi penting sebagai simpul yang menghubungkan koperasi-koperasi primer di lingkungan pesantren. Menurutnya, pola tersebut akan memperkuat distribusi produk, memperluas pasar, sekaligus meningkatkan daya saing usaha yang dikelola pondok pesantren.

"Kami mengapresiasi terbentuknya koperasi sekunder yang dikelola MPDI, yang nantinya berperan sebagai agregator dan pemasok bagi koperasi-koperasi primer di lingkungan pondok pesantren," ujar Ferry, Sabtu (27/6/2026)

Ia mengatakan pemerintah terus membuka ruang agar koperasi pesantren berkembang menjadi pilar ekonomi yang mandiri. Kementerian Koperasi, lanjutnya, juga menyiapkan berbagai skema pendampingan, termasuk akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bagi koperasi yang memenuhi persyaratan.

Menurut Ferry, keberadaan koperasi pesantren tidak berjalan sendiri. Justru, koperasi tersebut dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional dengan membangun kolaborasi bersama berbagai program pemerintah, termasuk jaringan Koperasi Desa Merah Putih sebagai jalur pemasaran produk pesantren.

"Kami ingin membangun ekosistem koperasi yang saling menguatkan sehingga produk-produk yang dihasilkan pesantren memiliki akses pasar yang lebih luas," katanya.

Ketua Umum MPDI Ayi Abdul Rosyid menjelaskan pembentukan koperasi sekunder dilatarbelakangi besarnya potensi ekonomi pesantren yang selama ini belum terintegrasi. Padahal, jaringan MPDI telah menghimpun ratusan pondok pesantren dengan beragam bidang usaha.

"Melalui koperasi sekunder ini kami ingin mempertemukan seluruh potensi tersebut agar saling menguatkan, mulai dari produksi, distribusi hingga pemasaran," ujarnya.

Ia menyebut unit usaha yang berkembang di lingkungan pesantren cukup beragam, mulai sektor pangan, konveksi, percetakan, produk kecantikan, hingga manufaktur. Dengan wadah koperasi sekunder, seluruh potensi tersebut diharapkan mampu membentuk rantai bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan.

MPDI juga menargetkan peningkatan jumlah koperasi aktif di lingkungan pesantren dalam beberapa tahun mendatang melalui pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan jejaring usaha.

Sarasehan Nasional MPDI 2026 di Kabupaten Malang menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan kalangan pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi umat melalui tata kelola koperasi yang profesional dan berdaya saing. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mengusung tema "Alun-Alun Kepanjen, untuk siapa?", forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum guna membedah arah pembangunan ruang publik yang diharapkan menjadi wajah baru Ibu Kota Kabupaten Malang. 

Diskusi menghadirkan praktisi hukum Peradi Kabupaten Malang Agus Subiyantoro, Dekan FISIP UNIRA Malang Husnul Hakim Sy., serta Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto.

Dalam paparannya, Agus Subiyantoro menilai pembangunan Alun-Alun Kepanjen tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek fisik, tetapi juga harus memiliki landasan hukum yang kuat sejak tahap perencanaan.

Menurutnya, sinkronisasi terhadap dokumen tata ruang, kepatuhan pada mekanisme pengadaan tanah, hingga perlindungan terhadap lahan pertanian menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan.

Ia mengingatkan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan lahan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik di tengah masyarakat.

"Prosesnya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.

Sementara itu, Dekan FISIP UNIRA Malang Husnul Hakim Sy. mengajak seluruh pemangku kepentingan memandang pembangunan Alun-Alun Kepanjen sebagai investasi peradaban, bukan sekadar proyek pembangunan ruang terbuka.

Menurut dia, ibu kota Kabupaten Malang memerlukan ruang publik yang mampu menjadi pusat interaksi sosial, budaya, sekaligus identitas daerah untuk puluhan tahun mendatang.

Ia menawarkan konsep Smart Green Public Space yang mengintegrasikan fungsi ekologis, sosial, budaya, ekonomi kreatif, hingga menjadi etalase potensi dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

"Alun-alun harus menjadi ruang yang menghadirkan rasa memiliki bagi masyarakat sekaligus memperkuat identitas Kabupaten Malang sebagai ibu kota pemerintahan," teranngnya.

Menanggapi berbagai gagasan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan kalangan akademisi sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan.

Ia menjelaskan pembangunan Alun-Alun Kepanjen telah masuk dalam dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten Malang dengan target realisasi sekitar tahun 2028 hingga 2029.

Menurut Tomie, pemerintah saat ini mengkaji tiga alternatif kawasan yang dinilai strategis, yakni sisi barat Stadion Kanjuruhan, kawasan belakang Stadion Kanjuruhan, serta area Islamic Center hingga lahan di bagian belakang yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Malang. Pemanfaatan aset daerah tersebut dinilai lebih efisien karena tidak memerlukan pembebasan lahan baru.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar memastikan pembangunan Alun-Alun Kepanjen tidak akan mengganggu keberadaan Lahan Sawah Dilindungi atau lahan hijau.

Pemerintah daerah telah menyiapkan skema perlindungan lahan melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga keseimbangan tata ruang tetap terjaga.

Melalui Sarasehan Publik Malang Outlook Series II, Paguyuban Amartya Bhumi Kepanjian berharap berbagai rekomendasi yang lahir dari forum tersebut dapat menjadi referensi dalam mewujudkan Alun-Alun Kepanjen sebagai ruang publik yang inklusif, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendorong tumbuhnya aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang. (*)

Editor: Syaiful Aries

Ketiga fasilitas tersebut diharapkan menjadi penguat pelayanan kepolisian, sarana ibadah, sekaligus ruang kebersamaan bagi masyarakat.

Peresmian tersebut turut dihadiri jajaran Polres Malang, Forkopimcam Lawang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pengusaha yang memberikan dukungan terhadap renovasi dan pembangunan fasilitas tersebut.

Kapolres menjelaskan, Masjid Budi Irianti yang berada di lingkungan Polsek Lawang telah diperluas dari sekitar 80 meter persegi menjadi kurang lebih 250 meter persegi.

"Masjid ini tidak hanya digunakan anggota Polsek Lawang, tetapi juga masyarakat luas. Letaknya sangat strategis di jalur utama sehingga pengguna jalan juga dapat memanfaatkannya untuk salat maupun beristirahat," ujar AKBP Taat Resdi, Jumat (26/6/2026).

Ia menekankan bahwa keberadaan masjid yang representatif harus diikuti dengan meningkatnya kesadaran personel untuk memakmurkan rumah ibadah.

"Kalau di kantor masjid atau musalanya dekat, itu menjadi kesempatan yang baik untuk salat berjamaah di awal waktu. Tidak perlu diabsen atau dipaksa. Bangun kesadaran, nanti anggota pasti mengikuti," katanya.

Menurutnya, kebiasaan salat berjamaah selalu ia terapkan sejak bertugas di Mabes Polri, kemudian saat menjabat Kapolres Tulungagung, hingga kini memimpin Polres Malang.

Kapolres juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam renovasi masjid. Ia berharap seluruh bantuan yang diberikan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

"Semoga menjadi amal jariyah bagi semua yang telah menyumbangkan materi, tenaga, waktu, pikiran, maupun doa dalam proses pembangunan ini," ucapnya.

Selain masjid, AKBP Taat Resdi turut meresmikan Gedung Tathya Dharaka, bangunan peninggalan era kolonial Belanda yang sebelumnya mengalami kerusakan berat.

Ia mengaku sempat prihatin saat pertama kali melihat kondisi bangunan tersebut pada awal bertugas di Polres Malang. Namun, berkat kolaborasi para pengusaha, tokoh masyarakat Kecamatan Lawang, serta dukungan Bank BUMN, gedung tersebut berhasil dipugar tanpa menghilangkan nilai sejarahnya.

"Keaslian bangunannya tetap dipertahankan sehingga tetap menjadi bangunan heritage yang kini bisa dimanfaatkan untuk berbagai pelayanan kepolisian kepada masyarakat," jelasnya.

Gedung tersebut kini difungsikan sebagai ruang pelayanan, di antaranya ruang Satreskrim, ruang Bhayangkari, pelayanan SKCK, serta ruang tunggu masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres juga meresmikan Taman Sulipah Presisi di RW 9 Kelurahan Kalirejo yang dilengkapi fasilitas pendukung keamanan, seperti panic button dan CCTV di 36 titik.

Menurutnya, keberadaan taman tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas keamanan lingkungan sekaligus mempererat kerukunan warga.

Ia juga menjelaskan filosofi penamaan ketiga fasilitas tersebut. Masjid Budi Irianti diambil dari nama almarhumah istri Haji Siswanto yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama.

Gedung Tathya Dharaka menggunakan nama angkatan AKBP Taat Resdi di Akademi Kepolisian yang bermakna "perwira yang memegang teguh kebenaran sejati". Sementara Taman Sulipah Presisi diabadikan dari nama almarhumah ibu kandung Haji Siswanto sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan keteladanannya.

Kapolres berharap ketiga fasilitas tersebut dapat memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan yang aman, nyaman, religius, dan kondusif. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan, media memiliki peran strategis dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyajian informasi yang akurat dan berimbang. Karena itu, keberadaan media center diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi yang nyaman bagi para jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Malang.

Menurutnya, upaya menjaga kamtibmas tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata. Dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur melalui pendekatan hexahelix collaborative policing, termasuk media dan kalangan dunia usaha.

"Semoga ruang media center membuat rekan jurnalis betah tidak pulang," kelakar Taat yang disambut tawa para tamu undangan, Rabu (24/6/2026).

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pengukuhan pengurus Jurnalis Pos Malang (JPM) periode 2026-2028. Imron Hakiki dipercaya memimpin organisasi yang mewadahi jurnalis media arus utama dari berbagai platform di Malang Raya tersebut.

Ketua JPM, Imron Hakiki, menyampaikan apresiasi atas hubungan kemitraan yang selama ini terjalin antara Polres Malang dan para jurnalis. Menurutnya, keterbukaan informasi yang diberikan menjadi modal penting bagi insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.

"Jurnalis Pos Malang lahir dari rahim Polres Malang," ujar Imron.

Ia menegaskan kepengurusan baru akan terus menjaga independensi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap karya yang dipublikasikan.

"Kami siap menjadi jurnalis profesional dan menjaga kode etik," tegasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri pengurus DPC Hiswana Migas Malang. Ketua DPC Hiswana Migas Malang, H. Basori, mengapresiasi kolaborasi yang selama ini terbangun antara Polres Malang dan insan pers.

"Kami bangga bisa diikutkan dalam kolaborasi bersama Polres Malang dan Jurnalis Pos Malang," katanya.

Renovasi media center sendiri dilakukan selama lebih dari satu bulan. Kini fasilitas tersebut hadir dengan tampilan baru yang lebih representatif untuk menunjang aktivitas peliputan, diskusi, dan koordinasi para jurnalis yang bertugas di Kabupaten Malang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasus tersebut berhasil diungkap Satreskrim Polres Malang setelah menerima informasi terkait aktivitas mencurigakan yang berlangsung di sejumlah desa. Dari hasil penyelidikan, program yang ditawarkan kepada masyarakat diketahui tidak memiliki dasar hukum maupun hubungan resmi dengan pemerintah.

Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amarulloh mengatakan, para pelaku mendatangi desa-desa dengan penampilan yang dibuat seolah-olah sebagai perwakilan pemerintah provinsi. Mereka mengenakan atribut dan identitas tertentu untuk membangun kepercayaan masyarakat.

“Modus yang dilakukan, pelaku ini mengatasnamakan bahwa mereka ini dari Pemprov Jatim. Jadi, dengan menggunakan atribut baju Pemprov, dengan name tag seolah-olah dari orangnya Gubernur Jawa Timur, datang ke desa di wilayah Kabupaten Malang,” ujar Fahmi saat konferensi pers di Polres Malang, Rabu (24/6/2026).

Setelah mendapat akses ke lingkungan desa, para pelaku menggelar pertemuan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Dalam forum tersebut, masyarakat diajak menjadi anggota sebuah badan usaha yang diklaim sebagai perusahaan milik daerah di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Pelaku kemudian mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di desa, sekaligus mengajak untuk bergabung di semacam PT yang dibuat oleh pelaku. Namun, PT-nya juga fiktif, yang diatasnamakan sebagai BUMD Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Kepada calon peserta, para pelaku menjanjikan sejumlah keuntungan, mulai dari kemudahan memperoleh perizinan usaha hingga peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, warga diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp100 ribu.

Dari pendalaman yang dilakukan penyidik, sedikitnya 227 orang tercatat telah menyetorkan uang kepada para pelaku. Aktivitas serupa ditemukan di tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Malang.

“Yang sudah kita lakukan penyelidikan ada tiga lokasi. Kemarin yang sempat mereka dapatkan Rp100.000 itu total ada 227 orang,” ungkap Fahmi.

Kecurigaan muncul setelah aparat menemukan sejumlah kejanggalan dalam kegiatan yang dijalankan para pelaku. Setelah dilakukan verifikasi, diketahui bahwa keduanya bukan pegawai pemerintah, bukan aparatur sipil negara, dan tidak memiliki hubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Malang.

“Itu hanya modus yang dilakukan pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar menyebut dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial F dan B. Keduanya menawarkan konsep koperasi yang diklaim sebagai program resmi pemerintah untuk mendukung pelaku usaha kecil.

Menurut Hafiz, salah satu aksi mereka terjadi di Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang. Saat itu, program yang ditawarkan mendapat respons dari masyarakat karena menjanjikan berbagai bentuk dukungan usaha. Bahkan terdapat pihak yang membantu menalangi biaya keanggotaan bagi ratusan peserta.

Tidak hanya di Lawang, kedua tersangka juga diketahui menjalankan pola serupa di wilayah Kecamatan Wajak dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dalam setiap kegiatan, mereka menggunakan narasi yang sama untuk menarik minat masyarakat.

“Setelah kami melakukan penyelidikan terkait kebenaran usaha tersebut, ternyata semuanya merupakan penipuan atau semuanya palsu. Kami mendapatkan informasi kedua tersangka sedang melaksanakan sosialisasi serupa di wilayah Kecamatan Pagelaran, kemudian keduanya kami amankan,” pungkas Hafiz.

Kini kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun lokasi tambahan yang pernah menjadi sasaran kegiatan para pelaku. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pelantikan tersebut menandai berakhirnya masa percobaan para CPNS yang telah menjalani berbagai tahapan evaluasi sebelum memperoleh status PNS 100 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Muhtar Hazawawi, mengatakan pengangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia guna mendukung pengembangan kampus yang terus bergerak menuju reputasi internasional.

"Menjadi ASN tidak mudah karena harus melalui proses seleksi yang ketat. Oleh karena itu harus disyukuri dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, ASN yang diangkat menjadi PNS penuh harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari integritas, disiplin, hingga rekam jejak moral yang baik selama menjalani masa percobaan.

"ASN harus berintegritas, tidak memiliki catatan pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan wewenang. Akhlak dan kedisiplinan juga menjadi bagian penting dalam penilaian," katanya.

Ia menjelaskan, 33 ASN yang dilantik berasal dari berbagai jabatan fungsional, di antaranya dosen, pranata komputer, pustakawan, serta tenaga pengelola penerbitan ilmiah.

Muhtar berharap para ASN yang baru dilantik mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan perguruan tinggi yang semakin kompetitif. Terlebih, UIN Malang saat ini terus memperkuat posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi Islam unggulan yang memiliki reputasi nasional maupun internasional.

"UIN Malang adalah kampus yang membanggakan dan memiliki reputasi yang baik. Karena itu para dosen maupun tenaga kependidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan standar mutu yang terus berkembang," tegasnya.

Di sisi lain, UIN Malang masih memiliki kebutuhan sumber daya manusia pada sejumlah bidang tertentu. Beberapa formasi dosen spesialis, terutama pada bidang kesehatan dan fakultas tertentu, masih memerlukan tambahan tenaga akademik.

"Kebutuhan itu akan diusulkan melalui formasi CPNS sesuai regulasi yang berlaku. Memang ada beberapa bidang yang masih membutuhkan tenaga dosen dengan kompetensi khusus," jelas dia.

Sementara itu, salah satu ASN yang dilantik, Utari Sanaba, mengaku bersyukur dapat menyelesaikan seluruh tahapan seleksi hingga resmi menjadi PNS. Dosen Asisten Ahli Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) UIN Malang tersebut merupakan lulusan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

Menurutnya, perjalanan dari proses seleksi hingga pengangkatan sebagai PNS penuh membutuhkan perjuangan yang tidak ringan.

"Mulai dari seleksi administrasi, SKD, SKB, wawancara hingga masa percobaan sebagai CPNS membutuhkan proses panjang dan menguras mental. Alhamdulillah hari ini bisa sampai pada tahap pengangkatan sebagai PNS penuh," ungkapnya.

Utari berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan Program Studi Teknik Elektro serta mendukung visi UIN Malang untuk terus meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

"Semoga kami bisa memberikan kontribusi terbaik untuk pengembangan Teknik Elektro dan kemajuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," tandasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Sebanyak 12 klub perwakilan desa dan kelurahan ambil bagian dalam kompetisi yang sejak laga pembuka langsung menyedot perhatian masyarakat pecinta sepak bola lokal. Atmosfer pertandingan berlangsung kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Pembukaan turnamen turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Malang Sanusi, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, serta Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, Siadi, bersama tokoh masyarakat dan pecinta sepak bola.

Dalam sambutannya, Emil Dardak menilai pembinaan sepak bola usia muda di tingkat kecamatan seperti Lawang memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem olahraga daerah. Ia menyebut Malang Raya sebagai kawasan strategis yang memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet berprestasi.

“Malang Raya telah berkembang menjadi kawasan strategis. Karena itu kami ingin memastikan Kecamatan Lawang dan sekitarnya juga menjadi pusat pertumbuhan atlet sepak bola yang mampu berprestasi di tingkat regional maupun nasional,” ujar Emil, Ahad (21/6/2026).

Sementara itu, Siadi selaku inisiator Siadi Cup menegaskan bahwa turnamen tersebut merupakan agenda pembinaan yang telah berjalan cukup lama dan kini dikemas lebih terstruktur sebagai ruang pengembangan bakat pemain muda dari Sekolah Sepak Bola (SSB) di wilayah Lawang.

Menurutnya, hampir setiap desa di Lawang memiliki SSB yang secara rutin melakukan pembinaan dasar kepada anak-anak muda. Namun, setelah tahap awal tersebut, para pemain membutuhkan kompetisi yang lebih kompetitif untuk mengasah kemampuan mereka.

“Di Lawang hampir setiap desa memiliki SSB. Setelah mendapatkan pembinaan dasar, mereka membutuhkan wadah untuk menyalurkan kemampuan dan mengembangkan bakatnya. Siadi Cup hadir untuk menjembatani proses tersebut,” ujar Siadi, kepada awak media.

Ia menambahkan, sepak bola saat ini telah menjadi salah satu cabang olahraga dengan peluang karier yang terbuka luas. Karena itu, ia berharap turnamen ini dapat menjadi pintu awal bagi pemain muda menuju kompetisi yang lebih tinggi, mulai dari Liga 3 hingga Liga profesional.

“Saya berharap dari turnamen ini akan lahir pemain-pemain yang mampu berkarier di Liga 3, Liga 2 bahkan Liga 1. Beberapa putra Lawang sudah berhasil menembus kompetisi nasional, bahkan ada yang sempat mengikuti seleksi Tim Nasional Indonesia,” katanya.

Siadi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengembangan sepak bola usia muda, termasuk dukungan dari ASKAB dan ASPROV PSSI agar pembinaan dapat berjalan berkelanjutan dan lebih terarah.

“Pembinaan sepak bola tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi semua pihak agar ekosistemnya berjalan baik,” tegasnya.

Turnamen Siadi Cup III sendiri dijadwalkan berlangsung selama beberapa pekan mendatang dengan ratusan pemain muda yang akan saling berhadapan dalam pertandingan-pertandingan yang dipastikan berlangsung ketat.

Ajang ini diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan karakter dan sportivitas generasi muda di Kabupaten Malang. (*)

Editor: Danu

Menurut Emil, program MBG merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden. Karena itu, Pemprov Jatim memilih fokus membantu pelaksanaan program di daerah daripada terlibat dalam polemik yang berkembang.

“Kami melihat manfaat yang muncul dari pelaksanaan MBG. Bahkan BGN sendiri tidak mengingkari bahwa masih ada ruang-ruang penyempurnaan,” kata Emil, Ahad (21/06/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing sasaran penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemadanan data antara Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) dan Dapodik, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK negeri maupun swasta.

Data tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program. Harapannya, kebijakan tersebut dapat membuka ruang lebih besar bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang menjadi sasaran penting dalam percepatan penanganan stunting.

Emil juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pembukaan pendaftaran maupun status operasional dapur MBG, sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, peran pemerintah daerah lebih difokuskan pada sinkronisasi data, dukungan perizinan lingkungan, sanitasi, kesehatan, hingga penanganan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti dugaan keracunan makanan.

“Kami tidak berpendapat pribadi dan tidak mengomentari pendapat pribadi. Posisi Pemda sekarang adalah menyukseskan apa yang menjadi kebijakan pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jatim akan terus mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh daerah.

“Yang jelas kami siap untuk menyukseskan kebijakan Bapak Presiden di Jawa Timur,” pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Di tengah perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat, para lulusan diingatkan agar tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menjaga akhlak dan integritas.

Pesan tersebut disampaikan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., saat mengukuhkan 800 wisudawan dan wisudawati dalam prosesi wisuda yang berlangsung di Gedung Jenderal Besar Soeharto, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, wisuda bukan sekadar penanda berakhirnya masa studi, melainkan awal perjalanan baru bagi para lulusan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.

“Ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di kampus ini harus menjadi bekal untuk membangun karier, mengembangkan diri, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Jadilah pribadi yang mampu membanggakan orang tua, masyarakat, dan almamater,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).

Prof. Ilfi menjelaskan, kebutuhan dunia kerja saat ini mengalami perubahan yang sangat dinamis. Karena itu, perguruan tinggi dituntut menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan AI yang kini digunakan di berbagai bidang pekerjaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, UIN Malang terus melakukan penguatan kurikulum melalui pendekatan Outcome Based Education (OBE). Melalui sistem tersebut, mahasiswa tidak hanya dibekali penguasaan disiplin ilmu, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, analitis, serta keterampilan menyelesaikan persoalan secara efektif.

“Skill AI saat ini menjadi tuntutan dunia kerja. Namun kemampuan teknologi saja tidak cukup. Lulusan juga harus memiliki kecakapan problem solving, berpikir analitis, kritis, dan tetap mengedepankan akhlak mulia sebagai fondasi utama,” tegasnya.

Ia menilai kemampuan profesional harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter. Menurutnya, keunggulan lulusan UIN Malang terletak pada perpaduan antara kompetensi akademik dan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas kampus.

“Kompetensi penting, tetapi akhlak dan integritas jauh lebih menentukan keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupan dan karier. Lulusan UIN Malang harus mampu menunjukkan keduanya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Malang, Associate Professor H. Basri, M.A., Ph.D., melaporkan bahwa sebanyak 800 lulusan mengikuti Wisuda Ke-92 Periode II Tahun 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari 162 lulusan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 90 lulusan Fakultas Syariah, 14 lulusan Fakultas Humaniora, 63 lulusan Fakultas Psikologi, 81 lulusan Fakultas Sains dan Teknologi, 161 lulusan Fakultas Ekonomi, 45 lulusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta 184 lulusan Pascasarjana.

Berdasarkan data akademik, peserta wisuda terdiri atas 328 laki-laki dan 472 perempuan. Suasana haru dan bangga mewarnai prosesi pengukuhan yang turut dihadiri keluarga para lulusan.

Melalui wisuda periode ini, UIN Malang kembali menegaskan komitmennya mencetak sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai moral, karakter, dan spiritualitas sebagai bekal menghadapi tantangan masa mendatang. (***)

Editor: Syaiful Aries

Keduanya terjaring dalam operasi penyekatan yang digelar petugas di kawasan Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada Rabu (17/6/2026) dini hari.

Selain mengamankan dua pemuda tersebut, polisi juga menindak delapan unit sepeda motor. Kendaraan-kendaraan ini ditilang karena nekat melanggar aturan lalu lintas saat berusaha menerobos titik penyekatan petugas.

Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi, menjelaskan bahwa operasi penyekatan ini merupakan bagian dari strategi kepolisian untuk menjaga keamanan wilayah. Langkah ini diambil bersamaan dengan adanya rangkaian kegiatan pengesahan warga baru dari salah satu perguruan pencak silat di Kabupaten Malang.

Menurut AKBP Taat, acara pengesahan semacam ini kerap memicu kedatangan massa pendukung atau penggembira dalam jumlah besar dari berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi, pergerakan massa ini berpotensi menimbulkan konvoi, arak-arakan di jalan raya, hingga gangguan ketertiban umum.

"Berdasarkan analisis kerawanan yang telah kami petakan, kegiatan ini berpotensi mendatangkan massa dari berbagai wilayah. Karena itu, kami melakukan pengamanan dan penyekatan di sejumlah titik untuk mengantisipasi pergerakan massa di luar ketentuan yang telah ditetapkan," ujar AKBP Taat Resdi dalam jumpa pers di Mapolres Malang.

Polres Malang sendiri menyebar titik penyekatan di sejumlah wilayah perbatasan dan jalur pintu masuk utama Kabupaten Malang. Beberapa titik strategis tersebut meliputi Kecamatan Lawang, Pakis, Dau, Sumberpucung, hingga Singosari.

Berdasarkan data pihak kepolisian, kedua pemuda pembawa sajam tersebut ditangkap dalam waktu yang hampir bersamaan di lokasi penyekatan Singosari.

Petugas pertama kali menghentikan seorang pemuda berinisial MAR (20) sekitar pukul 00.30 WIB. Pemuda asal Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ini dihentikan saat mengendarai sepeda motor. Ketika petugas melakukan pemeriksaan kendaraan, ditemukan satu bilah senjata tajam jenis karambit dengan panjang bilah sekitar 13 sentimeter.

Setengah jam kemudian, tepatnya pukul 01.00 WIB, polisi kembali mengamankan seorang pemuda berinisial RK (19). Diketahui, RK merupakan seorang mahasiswa asal Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang saat ini sedang menempuh studi di Malang. Saat dilakukan pemeriksaan badan, polisi menemukan satu bilah badik sepanjang 20 sentimeter yang diselipkan di celana sebelah kirinya.

Selain menyita senjata tajam jenis karambit dan badik, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya dari tangan kedua tersangka. Barang bukti tersebut di antaranya: Satu set pakaian bela diri; jaket bertuliskan "PunkSther Malang Selatan"; satu buah kaus berwarna hitam; dan dua unit sepeda motor yang dikendarai oleh para tersangka.

AKBP Taat menegaskan bahwa kedua pemuda ini bukanlah peserta inti atau calon warga yang akan disahkan oleh perguruan silat, melainkan sekadar massa penggembira yang berniat menuju ke lokasi acara.

"Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini mereka sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Malang," tegas Kapolres.

Di luar penangkapan dua pemuda bersajam dan penilangan delapan motor yang mencoba menerobos barikade petugas, secara umum situasi perayaan malam 1 Suro di Kabupaten Malang berlangsung sangat aman.

Kapolres Malang menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat, pengurus perguruan silat, serta para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Berkat kerja sama yang baik, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat terjaga dengan baik.

"Tidak ada konvoi besar maupun arak-arakan yang sampai mengganggu aktivitas masyarakat luas. Secara umum, situasi kamtibmas di Kabupaten Malang berjalan aman, damai, dan terkendali," tutup AKBP Taat.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetia Akbar, mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terkait alasan kedua pemuda tersebut nekat membawa senjata tajam ke tempat umum.

"Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, motif membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri atau berjaga-jaga selama perjalanan menuju lokasi kegiatan. Selain itu, rencananya senjata tersebut akan digunakan untuk berfoto-foto saat tiba di lokasi pengesahan," urai AKP Hafiz. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pergantian jabatan tersebut ditandai dengan upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi di halaman Mapolres Malang, Senin (15/6/2026). Posisi Kasihumas kini diemban AKP M Budiono yang sebelumnya menjabat Kapolsek Wonosari.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKP Bambang selama memimpin fungsi kehumasan dan membangun komunikasi publik yang efektif antara Polri dengan masyarakat.

Menurutnya, peran kehumasan memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Peran fungsi kehumasan saat ini sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Saya mengucapkan terima kasih kepada AKP Bambang Subinajar atas pengabdian dan kontribusinya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian secara cepat, akurat, dan edukatif kepada masyarakat,” ujar AKBP Taat.

Ia menegaskan, keberhasilan tugas kepolisian tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui berbagai kanal informasi.

“Kepercayaan publik harus terus dijaga melalui keterbukaan informasi, pelayanan yang humanis, serta komunikasi yang konstruktif. Karena itu, fungsi kehumasan menjadi bagian penting dalam mendukung program Polri Presisi,” katanya.

Sementara itu, AKP Bambang Subinajar mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Polres Malang, insan media, dan masyarakat yang selama ini menjadi mitra dalam penyebarluasan informasi kepolisian.

“Selama menjalankan amanah sebagai Kasihumas, kami berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan masyarakat yang telah menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan bermanfaat,” ujar Bambang.

Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin antara Polres Malang dan media massa dapat terus diperkuat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

AKP Bambang juga memohon doa restu atas amanah barunya sebagai Kapolsek Pakis. Menurutnya, setiap penugasan merupakan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Dalam kesempatan yang sama, AKP M Budiono resmi menerima tongkat estafet sebagai Kasihumas Polres Malang. Kapolres berharap pejabat baru mampu melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi dalam strategi komunikasi publik.

“Pergantian jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Saya berharap pejabat yang baru dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan dan terus berinovasi dalam membangun komunikasi publik yang positif,” pungkas AKBP Taat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Polisi menegaskan bahwa tersangka tidak ditangkap ataupun dijemput oleh petugas, melainkan datang sendiri ke Mapolres Malang sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan bahwa perkara tersebut saat ini telah memasuki tahap penyidikan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Penanganan kasus dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang.

"Memang ini kasus kaitannya dengan kesusilaan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan banyak informasi secara detail. Namun secara umum, kasus itu saat ini dalam proses penyidikan oleh Sat PPA Polres Malang," ujar Taat saat dikonfirmasi, Senin (15/6/2026) usai agenda sertijab.

Menurutnya, status perkara telah meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik juga telah menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka dan melakukan penahanan demi kepentingan proses hukum lebih lanjut.

"Statusnya sudah penyidikan, sudah penetapan tersangka, dan tersangka sudah dilakukan penahanan," katanya.

Taat menjelaskan bahwa sebelum penetapan tersangka dilakukan, yang bersangkutan datang secara kooperatif ke Polres Malang untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara yang sedang ditangani penyidik.

"Tersangka, yang saat itu masih terduga pelaku, secara kooperatif datang ke Polres Malang. Bukan dijemput, bukan dikejar, tetapi datang sendiri ke Polres Malang dan menyampaikan kronologi permasalahannya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa penyampaian tersebut penting untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai proses penanganan terhadap tersangka.

"Ini penting saya sampaikan untuk meluruskan apa yang menjadi simpang siur. Jadi tersangka ini datang ke Polres Malang secara sendiri, kemudian menyampaikan kronologi perkaranya dan kami tindak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Kapolres memastikan perkara tersebut telah memiliki pelapor dan saat ini masih terus didalami oleh penyidik. Penetapan tersangka, kata dia, dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup berdasarkan hasil gelar perkara.

"Kalau kita sudah proses sidik dan sudah menetapkan tersangka, itu artinya berdasarkan gelar perkara sudah ada alat bukti dalam proses penyidikan," tegasnya.

Sebelumnya, puluhan anggota organisasi sosial dan keagamaan Yakuza Maneges mendatangi Mapolres Malang pada Sabtu (13/6/2026). Kedatangan mereka dipimpin oleh Thuba Topo Broto Maneges atau Gus Thuba untuk mengantarkan korban dugaan pelecehan seksual agar mendapatkan pendampingan dan penanganan hukum dari kepolisian.

Tidak lama berselang, terduga pelaku juga mendatangi Mapolres Malang untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Proses pemeriksaan kemudian berlanjut hingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dan berujung pada penetapan tersangka. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, fraksi tersebut bahkan mendesak Bupati Malang segera mengevaluasi dan mencopot pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak becus tersebut.

Melalui juru bicaranya, Redam Guruh Krismantara, Fraksi PDI Perjuangan membongkar rapor merah DPKPCK yang dinilai gagal membangun komunikasi kelembagaan, tidak tanggap merespons aspirasi masyarakat, serta abai dalam menindaklanjuti berbagai usulan pembangunan yang disalurkan melalui DPRD.

"Kami memandang perlu adanya pembenahan serius terhadap tata kelola pelayanan dan pola komunikasi kelembagaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang," tegas Redam dalam rapat paripurna yang digelar Senin (15/6/2026).

Menurutnya, hubungan kemitraan antara DPKPCK dan DPRD sangat buruk, padahal DPRD memiliki fungsi penganggaran, legislasi, serta pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menilai manajemen DPKPCK cenderung tertutup sehingga sejumlah masukan dan aspirasi krusial yang disampaikan DPRD kerap kali dimentahkan dan tidak ditindaklanjuti secara maksimal.

"Mengabaikan komunikasi, koordinasi maupun masukan yang disampaikan DPRD bukan sekadar persoalan etika birokrasi, melainkan berpotensi mencederai prinsip checks and balances yang menjadi roh demokrasi pemerintahan daerah," ujar Redam.

Selain bobroknya pola komunikasi, fraksi berlambang banteng moncong putih itu juga membeberkan mandeknya sejumlah usulan pembangunan yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, khususnya pada sektor pendidikan. 

Proyek fisik sekolah berjalan sangat lamban, padahal laporan kerusakan fasilitas sekolah yang mengancam keselamatan siswa telanjur menumpuk dan butuh penanganan darurat.

"Jangan sampai birokrasi menjadi begitu sibuk mempertahankan ego kelembagaannya hingga lupa bahwa keselamatan anak-anak sekolah adalah prioritas yang tidak boleh ditawar," katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menelanjangi keterlambatan pelaksanaan sejumlah agenda strategis yang menjadi wewenang DPKPCK. 

Lambatnya kinerja OPD ini dinilai sebagai bukti nyata buruknya manajemen kebijakan dan rapuhnya tata kelola pembangunan dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat.

Atas rentetan kegagalan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Malang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan evaluasi total terhadap Kepala DPKPCK Kabupaten Malang. Bahkan, fraksi tersebut merekomendasikan pelaksanaan uji kompetensi ulang karena meragukan kapasitas kepemimpinan dan manajerial pejabat yang bersangkutan.

"Kami merekomendasikan dilakukannya uji kompetensi ulang sebagai bentuk evaluasi objektif untuk memastikan jabatan strategis tersebut ditempati figur yang memiliki kapasitas teknokratis, kemampuan komunikasi publik, sensitivitas politik pemerintahan serta kecakapan menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi kebijakan yang konkret dan terukur," tegasnya.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, ketidakbecusan dinas ini dalam mengeksekusi program pembangunan harus diselesaikan. Tidak hanya sistem yang perlu dirombak, tetapi kepemimpinan pada perangkat daerah tersebut juga harus diganti karena gagal total menjalankan roda organisasi.

"Ketika pembangunan mulai kehilangan arah, maka yang pertama kali harus dievaluasi bukan peta jalannya, melainkan nahkoda yang memegang kemudinya," pungkas Redam. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kesepakatan tersebut membuat pengelola Pantai Pasir Panjang harus memindahkan loket pelayanan ke lokasi baru sekaligus membangun kembali sejumlah fasilitas pendukung yang sebelumnya tersedia di lokasi lama.

Pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) sekaligus pengelola Pantai Pasir Panjang, Arifin, mengatakan bahwa pemisahan loket dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan wisata yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sekarang Ngliyep dan Pasir Panjang punya loket sendiri-sendiri. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih tiket dan pengelolaan,” kata Arifin saat ditemui di kawasan Pantai Pasir Panjang, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut disepakati bersama demi memperjelas sistem pelayanan wisatawan yang berkunjung ke masing-masing destinasi. Pantai Ngliyep berada di bawah pengelolaan Jasa Yasa, sedangkan Pantai Pasir Panjang dikelola oleh KTH setempat.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Arifin mengakui relokasi loket menimbulkan sejumlah konsekuensi bagi pengelola. Berbagai fasilitas yang selama ini dibangun secara swadaya di lokasi lama tidak dapat dimanfaatkan kembali setelah perpindahan dilakukan.

“Kami sebelumnya membangun sendiri fasilitas loket, termasuk jaringan listrik. Ketika pindah, sebagian besar tidak bisa dipindahkan dan harus membangun lagi dari awal,” ujarnya.

Selain jaringan listrik, pengelola juga harus merelakan fasilitas saluran air bersih yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Menurut Arifin, pemindahan jaringan air tidak mungkin dilakukan karena membutuhkan pemasangan pipa dengan jarak yang cukup jauh.

“Kalau air harus menarik pipa lebih dari satu kilometer. Jadi praktis harus mencari solusi baru,” katanya.

Untuk mendukung pembangunan fasilitas di lokasi baru, pengelola sebelumnya mendapat informasi akan menerima bantuan dari Bapenda Kabupaten Malang sebesar Rp15 juta. Bantuan tersebut direncanakan untuk membantu pembangunan loket baru sebagai dampak relokasi akses masuk wisata.

Namun, hingga pertengahan Juni 2026, bantuan yang dijanjikan tersebut belum juga diterima oleh pengelola. Kondisi itu membuat proses pembangunan harus dilakukan secara bertahap sambil menunggu kepastian pencairan anggaran.

“Informasinya bantuan Rp15 juta untuk pembangunan loket baru. Sampai sekarang belum turun,” tegas Arifin.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan di lokasi baru cukup besar karena hampir seluruh fasilitas harus dibangun kembali. Oleh karena itu, pihaknya berharap dukungan anggaran yang telah dijanjikan dapat segera direalisasikan agar pembangunan berjalan lebih optimal.

“Kami berharap bantuan itu bisa segera direalisasikan. Kalau memungkinkan ditambah menjadi sekitar Rp20 juta tentu akan sangat membantu karena kebutuhan pembangunan cukup banyak,” ungkapnya.

Arifin juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam rapat awal yang membahas relokasi loket wisata. Saat pembahasan pertama dilakukan, yang hadir disebut hanya unsur pemerintah desa, kecamatan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

“Kami sebagai pengelola Pasir Panjang tidak diundang dalam rapat pertama itu,” katanya.

Meski demikian, pengelola menegaskan tetap menghormati keputusan pemerintah mengenai pemisahan loket dan penataan kawasan wisata. Mereka berharap sistem baru tersebut dapat memberikan kepastian pengelolaan bagi masing-masing destinasi sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malang Selatan.

Dengan diterapkannya sistem loket terpisah, wisatawan yang hendak berkunjung ke Pantai Ngliyep maupun Pantai Pasir Panjang mendatang akan dilayani melalui pintu masuk dan loket masing-masing sesuai dengan pengelola destinasi.

Hingga berita ini ditulis, pihak Bapenda Kabupaten Malang belum memberikan keterangan resmi terkait kepastian pencairan bantuan pembangunan loket Pantai Pasir Panjang yang sebelumnya disebut akan diberikan kepada pengelola. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kedua tersangka masing-masing berinisial R (33), warga Kecamatan Dampit, dan S (42), warga Kecamatan Turen. Keduanya diduga mencuri sejumlah barang milik perusahaan saat menjalankan tugas distribusi.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihak perusahaan menemukan kejanggalan pada rute kendaraan distribusi yang digunakan kedua pelaku.

"Peristiwa ini diketahui setelah pihak perusahaan melakukan pengecekan terhadap pergerakan kendaraan melalui sistem GPS. Dari hasil pemantauan, kendaraan tidak berjalan sesuai rute pengiriman yang telah ditentukan sehingga menimbulkan kecurigaan," kata AKP Bambang, Ahad (14/6/2026).

Setelah dilakukan klarifikasi, kedua sopir tersebut mengakui telah menurunkan sebagian barang muatan di lokasi lain tanpa seizin perusahaan. Barang-barang tersebut kemudian diketahui disimpan di sebuah rumah di wilayah Desa Kemulan, Kecamatan Turen.

"Petugas bersama pihak perusahaan kemudian melakukan pengecekan dan menemukan barang-barang yang sebelumnya diambil tanpa izin dari gudang. Seluruh barang bukti berhasil diamankan," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka diduga sengaja menambah sendiri jumlah barang yang dimuat ke dalam kendaraan distribusi saat proses pengiriman berlangsung. Modus tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan petugas gudang maupun pihak perusahaan.

"Motif sementara yang didalami adalah untuk menguasai barang milik perusahaan dengan cara memasukkan tambahan barang ke dalam mobil boks saat proses distribusi. Barang tersebut kemudian disimpan di lokasi lain untuk kepentingan pribadi," jelas AKP Bambang.

Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi sembilan jeriken minyak goreng merek Sania berkapasitas 18 liter, dua karung beras merek Mentari masing-masing seberat 25 kilogram, serta empat botol minuman bersoda. Total kerugian yang dialami perusahaan ditaksir mencapai Rp4,1 juta.

Mendapat laporan dari pihak perusahaan, gabungan Unit Opsnal 3 Satreskrim Polres Malang dan Unit Reskrim Polsek Turen yang dipimpin Ipda Andreas Surya Wiramakara Watratan langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara.

"Berkat respons cepat petugas, para pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti sehingga kasus dapat segera diungkap. Saat ini tersangka telah diserahkan kepada penyidik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tegas AKP Bambang.

Kedua tersangka kini dijerat pasal tindak pidana pencurian dan masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polres Malang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Unit Balekambang, Wijang Erlangga Pratama, mengatakan sekitar 60 persen peserta yang mengikuti kegiatan tersebut datang dari luar Malang. Mereka berasal dari berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan sejumlah daerah lainnya.

“Sekitar 40 persen peserta berasal dari Malang, sedangkan 60 persen dari luar Malang. Ini menunjukkan daya tarik Pantai Balekambang semakin dikenal luas,” ujar Wijang, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, antusiasme masyarakat terlihat dari habis terjualnya seluruh paket camping yang disediakan panitia. Sebanyak 366 paket tenda dengan kapasitas maksimal empat orang per paket ludes dipesan peserta sebelum acara berlangsung.

Mayoritas peserta berasal dari kalangan mahasiswa, pekerja muda hingga keluarga muda yang ingin merasakan pengalaman berkemah di kawasan pantai dengan konsep hiburan yang berbeda dari biasanya.

Selain camping, Starlight Festival menghadirkan berbagai atraksi yang menjadi magnet pengunjung. Salah satunya dekorasi sekitar 1.000 lilin pantai yang dipasang di sepanjang area kegiatan untuk menciptakan suasana romantis pada malam hari.

“Konsepnya memang romantis. Area pantai dan lokasi kegiatan dipenuhi lilin pantai. Untuk area panggung menggunakan lilin LED, sedangkan di sekitar tenda menggunakan lilin putih yang dikemas khusus,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan diawali penampilan musik senja dan DJ performance saat matahari terbenam. Memasuki malam hari, suasana semakin meriah dengan pertunjukan band, penerbangan lampion, pesta kembang api, serta permainan tata cahaya di kawasan pura Pantai Balekambang.

“Puncak acaranya penerbangan lampion, kembang api dan lighting yang berlangsung bersamaan diiringi penampilan band,” kata Wijang.

Tak hanya menyasar anak muda, panitia juga menyiapkan aktivitas ramah keluarga berupa perang air massal pada pagi hari menggunakan pistol air yang telah disediakan dalam setiap paket camping.

Keberhasilan menarik wisatawan lintas daerah tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata Kabupaten Malang.

Kehadiran event kreatif seperti Starlight Festival tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat posisi Pantai Balekambang sebagai salah satu destinasi unggulan di pesisir selatan Jawa Timur. (*)

Editor: Danu

Korban berhasil diselamatkan setelah operasi pencarian dan evakuasi yang berlangsung selama beberapa hari di medan ekstrem lereng Semeru.

Korban diketahui bernama Ananda Cakra Bhirawa Krisna Murti Setiawan (18). Ia mendaki bersama dua rekannya melalui jalur Purbakala pada Sabtu (30/5/2026), yang diketahui bukan merupakan jalur resmi pendakian menuju Gunung Semeru.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, ketiga pendaki tersebut tetap melanjutkan perjalanan meski sebelumnya telah mendapat peringatan dari penjaga kawasan mengenai risiko dan bahaya jalur yang akan dilalui.

"Korban bersama dua rekannya diketahui melakukan pendakian melalui jalur Purbakala yang merupakan jalur tidak resmi. Sebelum berangkat mereka sudah diingatkan terkait medan yang sulit dan berbahaya, namun tetap melanjutkan perjalanan," ujar AKP Bambang, Sabtu (6/6/2026).

Peristiwa itu terungkap setelah keluarga korban kehilangan kontak dan tidak dapat menghubungi Ananda. Pada Senin (1/6/2026), keluarga menerima informasi dari salah satu rekan korban bahwa Ananda terjatuh ke jurang saat melakukan pendakian. Sebelum komunikasi terputus, korban sempat mengirimkan titik lokasi terakhirnya.

Mendapat laporan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Polsek Ampelgading, Basarnas, PMI, relawan kebencanaan, Sibat, serta tenaga kesehatan langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan pertolongan.

Menurut AKP Bambang, medan yang harus dilalui tim penyelamat tergolong sangat berat. Lokasi korban berada di area jurang curam dengan akses yang terbatas sehingga proses evakuasi harus dilakukan secara bertahap.

"Proses evakuasi dilakukan secara bertahap karena kondisi medan sangat ekstrem. Tim harus berjalan berjam-jam untuk mencapai lokasi korban dan menggunakan sistem tali untuk proses pengangkatan dari dasar jurang," jelasnya.

Dalam operasi tersebut, dua pendaki berhasil dievakuasi lebih dulu dalam kondisi selamat dan langsung mendapatkan pemeriksaan medis. Sementara Ananda yang mengalami patah kaki harus menjalani proses evakuasi lanjutan karena membutuhkan penanganan khusus.

Pada Jumat (5/6/2026), tim gabungan kembali menuju lokasi korban dan melakukan proses pengangkatan menggunakan sistem tali dari dasar jurang. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa menuju Pos Tamanbali, Desa Tamansari, Kecamatan Ampelgading, sebelum dirujuk untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan di rumah sakit.

"Korban yang mengalami patah kaki berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan di rumah sakit. Seluruh rangkaian evakuasi berjalan aman berkat kerja sama seluruh unsur yang terlibat," terang AKP Bambang.

Polres Malang mengingatkan masyarakat, khususnya para pendaki, agar tidak menggunakan jalur ilegal maupun jalur yang tidak direkomendasikan untuk aktivitas pendakian. Selain berisiko tinggi terhadap keselamatan, jalur tersebut juga menyulitkan proses pencarian dan pertolongan apabila terjadi kecelakaan.

"Kami mengingatkan para pendaki untuk selalu menggunakan jalur resmi, mematuhi aturan yang berlaku, dan mengutamakan keselamatan. Jalur ilegal memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dan dapat membahayakan jiwa," pungkasnya.(*) 

Editor: Syaiful Aries

Penegasan tersebut disampaikan Sanusi saat menghadiri peringatan HUT ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan sekaligus membuka pelatihan calon pimpinan direksi di kantor Perumda Tirta Kanjuruhan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Sanusi, sejumlah kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Malang masih menjadi fokus pengembangan jaringan air bersih. Daerah seperti Gedangan, Bantur, Pagak, Donomulyo, Kalipare, hingga Sumbermanjing Wetan masuk dalam prioritas karena kerap menghadapi persoalan kekeringan saat musim kemarau.

"Wilayah yang sering mengalami kekeringan menjadi prioritas. Program ini terus berjalan secara bertahap dan kami berharap dapat dituntaskan hingga tahun 2027 dan 2028," ujar Sanusi kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, sebagian wilayah telah mulai menikmati layanan air bersih hasil pembangunan jaringan yang dilakukan Perumda Tirta Kanjuruhan. Pada tahun ini, pengembangan jaringan akan dilanjutkan ke Kecamatan Pagak agar semakin banyak warga yang memperoleh akses air minum layak.

"Pembangunan terus dilakukan. Beberapa daerah sudah terlayani dan tahun ini dilanjutkan ke Pagak agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," katanya.

Selain membahas pengembangan layanan air bersih, Sanusi juga mengapresiasi perjalanan Perumda Tirta Kanjuruhan yang telah memasuki usia ke-45 tahun. Menurutnya, perusahaan daerah tersebut menunjukkan perkembangan positif melalui peningkatan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam operasionalnya.

"Pelayanan kepada masyarakat semakin baik karena sudah didukung teknologi informasi. Ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sanusi membuka pelatihan calon pimpinan direksi yang diikuti 30 peserta dari lingkungan Perumda Tirta Kanjuruhan. Ia menilai peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan perusahaan.

"SDM yang berkualitas akan menentukan kemajuan perusahaan. Karena itu pelatihan dan sertifikasi perlu terus dilakukan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai aturan dan target yang ditetapkan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan H. Syamsul Hadi mengatakan peringatan HUT ke-45 tahun ini dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas pegawai sekaligus menyiapkan regenerasi kepemimpinan di lingkungan perusahaan.

"Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan calon pemimpin masa depan yang mampu melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Syamsul.

Selain pelatihan, rangkaian peringatan HUT ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan juga diisi kegiatan outbound bagi karyawan dan bakti sosial di Kecamatan Gedangan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penghentian penyidikan dilakukan setelah para pihak mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme restorative justice dan para pelapor mencabut laporan yang sebelumnya diajukan.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan perkembangan tersebut sengaja disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dalam setiap penanganan perkara yang dilakukan penyidik.

"Kami merasa perlu menyampaikan perkembangan perkara ini sebagai bagian dari transparansi penanganan yang dilakukan penyidik. Pada prinsipnya para pihak telah menyepakati adanya pemulihan, sehingga laporan yang sebelumnya dibuat dicabut dan proses penyidikan kemudian dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku," kata AKBP Taat, Selasa (2/6/2026) dalam konferensi di Mapolres Malang.

Sementara, Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengerusakan terhadap barang, kekerasan terhadap orang, penganiayaan, dan pencurian.

Dalam proses penyidikan, polisi telah melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan barang bukti, hingga menetapkan lima tersangka dewasa dan satu anak yang berhadapan dengan hukum.

4 tersangka dewasa ditetapkan karena diduga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Satu tersangka lainnya dijerat terkait dugaan penghasutan. Sedangkan satu anak yang berhadapan dengan hukum diduga turut terlibat dalam aksi kekerasan secara bersama-sama.

Menurut Hafiz, dalam perkembangannya para tersangka melalui kuasa hukum yang difasilitasi Presidium Aremania membangun komunikasi dan mediasi dengan para korban guna mencari penyelesaian melalui pendekatan restorative justice.

"Dalam perkembangannya, para tersangka melalui kuasa hukumnya membangun dialog dan mediasi dengan para korban untuk mengedepankan pemulihan atas kerugian maupun kerusakan yang terjadi. Selama kurang lebih dua minggu terakhir telah dilakukan mediasi yang difasilitasi Satreskrim Polres Malang," ujarnya.

Hasil mediasi tersebut menunjukkan para korban telah menerima pemulihan atas kerugian yang dialami sehingga bersedia mencabut laporan polisi.

"Para korban menyatakan kerugian yang mereka alami telah mendapatkan pemulihan. Berdasarkan pencabutan laporan tersebut, penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan memutuskan penghentian penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Hafiz.

Dalam proses penyelesaian tersebut, kerugian yang dialami korban telah dipulihkan sesuai kesepakatan para pihak. Mulai dari perbaikan kendaraan yang rusak, penggantian barang yang hilang hingga kebutuhan pengobatan korban yang mengalami luka.

Presidium Aremania Muhammad Ali Rifki meambahkan, jika seluruh proses perdamaian berlangsung tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.

"Semua pihak mencari solusi terbaik atas peristiwa yang terjadi. Kerugian yang dialami korban, baik kendaraan yang rusak, barang yang hilang maupun kebutuhan pengobatan, telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Proses ini berjalan secara baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun," kata Ali.

Kapolres Malang menambahkan, setelah penghentian penyidikan diputuskan, maka seluruh proses hukum dalam perkara tersebut dinyatakan selesai. Para pihak yang sebelumnya menjalani penahanan maupun kewajiban lapor juga tidak lagi terikat dalam proses hukum.

"Perkaranya dihentikan sehingga seluruh proses hukum selesai. Semua berjalan secara alamiah, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Polres Malang hanya memfasilitasi proses mediasi yang berlangsung," tegasnya.

Berita kasus ini telah dimuat dimedia ini. Dimana  perkara tersebut bermula dari insiden yang terjadi di kawasan Pantai Wedi Awu, Desa Purwodadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, pada Selasa (5/5/2026) dini hari.

Saat itu rombongan wisatawan asal Surabaya diduga menjadi korban pengeroyokan, penganiayaan, perusakan kendaraan, serta kehilangan sejumlah barang. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Malang dan berlanjut ke proses penyidikan hingga akhirnya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice setelah para pihak mencapai kesepakatan damai dan korban menerima pemulihan atas kerugian yang dialami. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Antusiasme peserta pada gelaran tahun ini terbilang tinggi. Tidak hanya berasal dari Malang Raya, para peserta juga datang dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Gresik, Pasuruan, Blitar, Tulungagung hingga Banyuwangi untuk menikmati pengalaman berkemah di kawasan wisata Pantai Ngliyep.

Plt. Kepala Unit Pantai Ngliyep, Arifin, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat respons positif dari peserta. Menurutnya, kombinasi wisata alam, festival lampion dan hiburan musik mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

"Alhamdulillah acara berjalan sukses. Suasana live musik akustik berlangsung meriah dan seluruh paket yang kami siapkan sebanyak 147 tenda terjual habis dari beberapa segmen yang tersedia," ujar Arifin, Ahad (31/5/2026).

Menurut Arifin, tingginya partisipasi peserta dari luar daerah menjadi indikator bahwa Pantai Ngliyep masih memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi wisata unggulan di pesisir selatan Kabupaten Malang.

"Peserta yang hadir cukup banyak berasal dari luar Kabupaten Malang, mulai Surabaya, Gresik, Pasuruan, Blitar, Tulungagung hingga Banyuwangi. Antusiasme ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan menarik di Pantai Ngliyep," katanya.

Sejak sore hari, peserta mulai berdatangan untuk melakukan registrasi dan menempati area camping yang telah disiapkan panitia. Menjelang malam, suasana semakin ramai dengan berbagai aktivitas peserta yang menikmati panorama pantai sambil menunggu agenda utama pelepasan lampion setelah sebelumnya ada live musik dan kejutan buat peserta kemping.

Puncak acara berlangsung pada malam hari ketika sebanyak 350 lampion diterbangkan secara bersamaan ke langit Pantai Ngliyep. Cahaya lampion yang menghiasi langit malam berpadu dengan deburan ombak Samudera Hindia dan alunan live musik akustik, menciptakan suasana yang hangat dan berkesan bagi para peserta.

Momen tersebut menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan. Ratusan peserta tampak mengabadikan pelepasan lampion menggunakan kamera maupun telepon genggam sebagai kenangan selama mengikuti Ngliyep Lantern Camp yang telah menjadi agenda wisata tahunan di kawasan Pantai Ngliyep bersama PT. Samudra Karya Event.

Rangkaian kegiatan berlanjut hingga Ahad (31/5/2026) pagi. Para peserta diajak mengikuti agenda Explore Pantai Ngliyep dengan menyusuri sejumlah titik menarik di kawasan wisata untuk menikmati keindahan panorama alam pesisir selatan Kabupaten Malang.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan senam bersama yang diikuti para peserta di area pantai. Konsep yang memadukan wisata alam, hiburan, kebersamaan dan aktivitas sehat tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta yang datang dari berbagai daerah.

Arifin berharap kegiatan serupa dapat terus berkembang dan menjadi agenda yang dinantikan wisatawan setiap tahunnya. Menurutnya, event seperti Ngliyep Lantern Camp tidak hanya memperkuat daya tarik wisata, tetapi juga berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.

"Harapan kami kegiatan ini bisa terus berlanjut dan semakin berkembang. Selain menjadi sarana rekreasi, event seperti ini juga membantu mengenalkan potensi Pantai Ngliyep kepada wisatawan dari berbagai daerah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata," pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Pantai Pasir Panjang, Arifin, mengatakan pihaknya siap duduk bersama dengan seluruh pihak terkait guna mencari solusi terbaik atas persoalan loket tiket yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, sistem satu loket dinilai lebih memudahkan wisatawan saat memasuki kawasan pantai selatan dibanding pola terpisah seperti saat ini.

“Kami siap duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Harapannya nanti bisa kembali satu loket seperti dulu supaya wisatawan juga lebih nyaman,” ujar Arifin.

Ia mengaku khawatir jika persoalan tersebut terus berkembang dan berdampak pada hubungan para pekerja wisata di lapangan. Padahal selama ini, menurutnya, hubungan karyawan Perumda Jasa Yasa dan pekerja wisata Pasir Panjang tetap berjalan harmonis.

“Kami khawatir polemik ini berdampak ke bawah. Padahal karyawan PD Jasa Yasa dan karyawan Pasir Panjang setiap hari ketemu, rukun dan baik-baik saja,” katanya.

Arifin menilai dampak pemisahan loket mulai dirasakan pelaku wisata maupun pedagang karena kunjungan wisatawan dinilai mengalami penurunan.

“Kami sangat menyayangkan setelah ada pemisahan loket ini, dampaknya omset wisata menurun. Tidak hanya Pasir Panjang, tetapi juga berpengaruh terhadap kunjungan wisata di sekitar kawasan,” tambahnya.

Meski demikian, ia memastikan kondisi masyarakat dan pekerja wisata di lapangan tetap kondusif. Menurutnya, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keberlangsungan wisata serta perekonomian masyarakat sekitar.

Sementara itu, pengelola Pantai Ngliyep yang juga bernama Arifin mengatakan pihaknya hanya menjalankan arahan pimpinan terkait pengaturan sistem tiket wisata.

“Kami mengikuti perintah dari pusat,” singkatnya.

Ia menegaskan keputusan mengenai sistem loket menjadi kewenangan pimpinan Perumda Jasa Yasa.

“Saya di bawah mengikuti perintah dari atasan. Jika loket disatukan kembali ataupun dipisah, saya juga ikut arahan dari Direktur Jasa Yasa,” ujarnya.

Di sisi lain, Teguh, salah satu warga sekaligus pedagang di kawasan wisata, berharap persoalan tersebut segera menemukan titik terang agar tidak memengaruhi citra wisata Malang Selatan di mata pengunjung.

Menurutnya, masyarakat khawatir wisatawan menjadi enggan datang akibat kabar yang berkembang terkait persoalan loket tiket tersebut.

“Yang kami takutkan wisatawan jadi malas datang karena mendengar polemik ini. Padahal pantainya tetap indah dan masyarakat di sini juga tetap ramah kepada pengunjung,” katanya.

Pembina wisata Malang Selatan juga berharap DPRD Kabupaten Malang dapat memfasilitasi hearing atau pertemuan bersama agar seluruh pihak bisa duduk bersama mencari solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat kecil.

“Mudah-mudahan polemik ini cepat selesai karena masyarakat di bawah sampai karyawan sebenarnya rukun dan baik, saling mendukung. Kami berharap DPRD bisa memfasilitasi hearing agar semua pihak bisa duduk bersama,” ujarnya.

Terlepas dari persoalan yang terjadi, kawasan Pantai Ngliyep dan Pantai Pasir Panjang hingga kini masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Kabupaten Malang dengan panorama pantai selatan, pasir putih, dan suasana alam yang masih alami. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Melalui kebijakan terbaru yang diberlakukan pengelola, wisatawan yang datang ke Pantai Ngliyep kini hanya dikenai satu kali pembayaran tiket masuk sebesar Rp7.500. Pengunjung juga tidak lagi diwajibkan membeli tiket menuju Pantai Pasir Panjang apabila tujuan wisatanya hanya ke Pantai Ngliyep.

Direktur Utama Perumda Jasa Yasa Kabupaten Malang, R Djoni Sudjatmoko, mengakui banyak aduan masuk melalui media sosial maupun pesan langsung terkait sistem e-ticketing yang diterapkan di kawasan wisata tersebut.

“Keluhan dari wisatawan cukup banyak. Mereka mempertanyakan kenapa harus membayar dua tiket padahal tujuan wisatanya hanya ke Ngliyep,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya loket tiket berada di jalur utama yang menjadi akses bersama menuju Pantai Ngliyep dan Pantai Pasir Panjang. Kondisi itu kemudian menimbulkan polemik setelah penerapan tiket elektronik dilakukan.

Menurut Djoni, lokasi portal penarikan tiket lama ternyata berada di jalan umum milik Pemerintah Kabupaten Malang. Setelah dilakukan pembahasan bersama pemerintah daerah dan dewan pengawas, sistem tersebut dinilai perlu dibenahi.

“Setelah dikaji bersama, akhirnya diputuskan loket ditarik ke area yang memang masuk wilayah aset Pantai Ngliyep,” katanya.

Perubahan itu mulai diberlakukan sejak 18 Mei 2026. Kini, wisatawan yang hanya ingin menikmati Pantai Ngliyep tidak lagi dikenai tiket tambahan menuju Pantai Pasir Panjang.

Sebelumnya, video keluhan seorang pengunjung sempat viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, wisatawan mengaku diminta membeli tiket Pantai Pasir Panjang di loket atas meski tujuan utamanya hanya menuju Pantai Ngliyep.

Setelah melanjutkan perjalanan ke bawah, pengunjung kembali diminta membayar tiket masuk Pantai Ngliyep di loket kedua. Situasi itu memicu perdebatan singkat antara wisatawan dengan petugas karena dianggap membingungkan dan memberatkan pengunjung.

“Kenapa saya harus beli tiket Pasir Panjang, padahal saya cuma mau ke Ngliyep,” ucap pengunjung dalam video yang beredar di Medsos. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Informasi yang dihimpun, korban sebelumnya diketahui meninggalkan rumah pada Senin (25/5/2026) sekitar pukul 13.00 WIB untuk mencari rumput. Seorang saksi bernama Fandi sempat melihat korban berada di belakang pabrik rokok TPI.

Namun hingga malam hari sekitar pukul 18.00 WIB, korban tak kunjung pulang. Pihak keluarga bersama warga kemudian melakukan pencarian di sekitar Dusun Bunder hingga dini hari, tetapi keberadaan korban belum ditemukan.

Pencarian kembali dilanjutkan pada Selasa pagi. Hingga akhirnya sekitar pukul 17.00 WIB, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sumur oleh dua anggota keluarga korban, yakni Kh (55) dan Df (25).

Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melapor kepada perangkat desa, Polsek Wagir, serta BPBD Kabupaten Malang guna meminta bantuan evakuasi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan proses evakuasi berlangsung cukup sulit lantaran sumur diduga mengandung gas beracun.

“Korban berhasil dievakuasi sekitar pukul 19.17 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Kedalaman sumur diperkirakan mencapai 25 sampai 30 meter,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Evakuasi melibatkan sejumlah unsur di antaranya BPBD Kabupaten Malang, Damkar Kabupaten Malang, PMI Kabupaten Malang, Forkopimcam Wagir, perangkat desa, relawan SAR, hingga masyarakat setempat.

Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke IKK Kanjuruhan menggunakan ambulans PMI Kabupaten Malang untuk proses visum. Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti korban tercebur ke dalam sumur masih belum diketahui. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut mengakibatkan enam orang yang masih satu keluarga mengalami luka-luka. Satu korban di antaranya mengalami luka bakar serius.

Korban luka berat diketahui bernama Arifin (26), yang mengalami luka bakar di hampir seluruh tubuh. Sementara lima korban lain mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh.

Kapolsek Singosari, AKP Achmad Zainuddin mengatakan, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari warga.

“Begitu menerima informasi adanya ledakan, anggota langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara,” ujar AKP Achmad Zainuddin, Senin (25/5/2026).

Menurut keterangan saksi, saat kejadian penghuni rumah sedang berada di beberapa ruangan berbeda. Sebagian berada di ruang keluarga dan ruang tamu, sementara salah satu saksi sedang memberi makan ternak di kandang.

“Tiba-tiba terdengar suara ledakan satu kali dengan suara cukup keras. Setelah dicek, kondisi rumah sudah mengalami kerusakan parah,” jelasnya.

Polisi menduga sumber ledakan berasal dari bahan petasan yang berada di dalam rumah. Dugaan tersebut diperkuat dari hasil awal olah TKP yang dilakukan petugas.

“Hasil sementara dari olah TKP, ledakan diduga berasal dari bahan petasan. Namun penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan,” ungkapnya.

Akibat kejadian itu, satu unit rumah mengalami kerusakan berat dengan total kerugian material diperkirakan mencapai Rp125 juta. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak menyimpan ataupun merakit bahan petasan karena sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan korban jiwa,” pungkas AKP Achmad Zainuddin. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menjelaskan bahwa fokus investigasi ini didasarkan pada temuan tim identifikasi Satreskrim saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Sesaat setelah ledakan yang menggegerkan warga pada pukul 11.15 WIB itu, polisi yang langsung mengamankan area menemukan barang bukti krusial berupa satu ember penuh berisi petasan berbagai ukuran di dalam rumah korban. Seluruh barang bukti yang diduga kuat siap diledakkan tersebut kini telah disita penyidik guna mendalami penyebab pasti pemicu ledakan.

Selain mengamankan barang bukti, pada saat kejadian petugas kepolisian juga langsung mengevakuasi korban yang menderita luka bakar serius di sekujur tubuh, meliputi kaki, tangan, dada, perut, hingga wajah.

Korban sempat dilarikan ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tidak tertolong setelah menjalani perawatan selama kurang lebih dua jam.

Di tengah proses hukum yang berjalan ini, pihak keluarga korban memilih menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan secara resmi menolak permintaan visum serta autopsi dari kepolisian.

Meski tidak ada persetujuan autopsi dari pihak keluarga, AKP Bambang menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghentikan proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Kepolisian berkomitmen untuk tetap melanjutkan pengusutan secara profesional demi mengungkap secara utuh rangkaian kejadian nahas ini, terutama dalam mencari tahu siapa pihak yang memasok bubuk petasan kepada korban. (*)

Editor: Danu 

Hal itu disampaikan saat menghadiri prosesi wisuda bersama siswa MTs, MA dan SMK Shirothul Fuqoha’ yang berlangsung di halaman MTs Shirothul Fuqoha’, Sabtu (23/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 398 siswa resmi dilepas. Jumlah itu terdiri darii siswa MTs, siswa MA dan siswa SMK. Selain prosesi wisuda, yayasan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pelajar berprestasi.

Di hadapan ratusan wisudawan dan wali murid, Lathifah menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya mengejar capaian akademik semata.

Menurutnya, pembentukan akhlak, etika dan tanggung jawab sosial justru menjadi pondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia menilai lembaga pendidikan berbasis pesantren memiliki peranan besar dalam melahirkan generasi yang berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

“Ilmu yang diperoleh harus menjadi penerang dalam kehidupan. Tetap hormati guru, berbakti kepada orang tua dan jaga sikap rendah hati di manapun berada,” ujar Lathifah, Sabtu (23/5/2026).

Mantan Anggota DPR RI itu juga menyebut nilai-nilai keislaman yang diajarkan di lingkungan pesantren mampu menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menjaga persatuan dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Pembina Yayasan Shirothul Fuqoha’, Syamsul Mu’in atau akrab disapa Gus Syam, mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Malang dalam agenda pelepasan siswa tersebut.

Menurutnya, terdapat pesan penting yang disampaikan kepada para lulusan agar tetap menjaga identitas kesantrian meski nantinya melanjutkan pendidikan maupun beraktivitas di luar lingkungan pondok pesantren.

“Kalau bisa tetap melanjutkan di pesantren. Kalaupun nanti berada di luar, almamater pesantren harus tetap dibawa lewat sikap dan perilaku sehari-hari,” kata Gus Syam.

Ia juga mengingatkan para lulusan agar lebih bijak dalam menyikapi perkembangan informasi di media sosial yang saat ini bergerak sangat cepat.

Di sisi lain, Kepala MA Shirothul Fuqoha’, Siti Jubaidah, menyampaikan bahwa momentum wisuda ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para siswa untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Pihaknya juga mendorong lulusan MA agar melanjutkan studi ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, tanpa meninggalkan tradisi dan nilai-nilai yang telah dibangun di lingkungan pesantren. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam sejumlah unggahan yang beredar, sosok berpakaian putih menyerupai pocong disebut muncul pada malam hari di beberapa lokasi. Bahkan, narasi yang berkembang menyebut sosok tersebut diduga digunakan untuk menakuti warga dengan modus kriminal tertentu.

Menanggapi kabar yang viral tersebut, Polres Malang memastikan hingga kini belum ada laporan resmi maupun fakta yang membenarkan isu adanya “pocong begal” di wilayah Kabupaten Malang.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, terlebih yang beredar luas melalui media sosial maupun grup percakapan WhatsApp.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait kejadian sebagaimana yang ramai dibicarakan,” ujar AKP Bambang, Sabtu (23/5/2025).

Menurutnya, penyebaran isu tanpa dasar fakta justru berpotensi menimbulkan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat.

Polisi juga mengingatkan warga agar tidak bertindak sendiri apabila menemukan orang mencurigakan di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta segera melapor kepada aparat kepolisian maupun perangkat desa agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.

“Apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau potensi gangguan kamtibmas, segera laporkan melalui layanan kepolisian 110 atau petugas terdekat,” katanya.

AKP Bambang menegaskan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malang hingga saat ini masih aman dan kondusif. Patroli rutin kepolisian, termasuk patroli malam hari di kawasan permukiman dan jalur rawan, juga tetap dilakukan seperti biasa.

Sebelumnya, isu “pocong abal-abal” ramai dibahas warganet usai sejumlah video dan foto beredar di media sosial serta grup WhatsApp warga Jawa Timur. Sebagian unggahan bahkan mengaitkan sosok tersebut dengan dugaan aksi kriminal berkedok kostum menyeramkan.

Meski demikian, polisi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya agar tidak memicu hoaks maupun keresahan publik. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu mengemuka saat Bupati Malang M. Sanusi menghadiri kegiatan Tanam Tebu Perdana Program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur secara daring di lahan tebu Kelompok Tani Makmur II Blobo, Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Sabtu (23/5/2026).

Program bongkar ratoon sendiri menjadi langkah pemerintah dalam meremajakan tanaman tebu tua yang produktivitasnya mulai menurun. Kabupaten Malang pada 2026 ditargetkan melakukan peremajaan lahan tebu seluas 7.500 hektare.

Bupati Malang Sanusi menegaskan, program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan hasil produksi tebu sekaligus mendukung target swasembada gula nasional.

“Melalui peremajaan tanaman tebu, kami berharap hasil produksi petani dapat meningkat sehingga mampu mendukung target Swasembada Gula Nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani tebu,” ujar Sanusi, Sabtu (23/5/2026).

Ia menambahkan, Pemkab Malang akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta stakeholder terkait untuk mendukung penguatan sektor perkebunan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang Avicenna Medisica Saniputera mengatakan realisasi program bongkar ratoon tahun 2025 mencapai sekitar 1.700 hektare dari target 7.500 hektare.

Untuk tahun 2026, kata dia, target tetap dipertahankan di angka yang sama dengan potensi lahan yang telah terdata mencapai sekitar 5.200 hektare.

“Yang sudah final ter-SK-kan kurang lebih 1.300 hektare. Ada sekitar 900 hektare lagi yang masih proses ground checking dan administrasi,” kata Avicenna.

Menurutnya, tambahan potensi lahan juga datang dari koperasi di bawah dua pabrik gula, yakni Rebet Baru dan Kebun Agung, dengan estimasi tambahan mencapai 2.000 hingga 2.500 hektare.

Selain sektor tebu, DTPHP Kabupaten Malang juga mulai memperkenalkan Padi Sukma yang saat ini masih menunggu SK pelepasan dari Kementerian Pertanian sebelum nantinya dapat diedarkan secara resmi.

Avicenna menyebut varietas tersebut memiliki potensi produksi hingga 15 ton per hektare dan masih terus dikembangkan untuk meningkatkan hasil panennya.

“Semua persyaratan sudah selesai, tinggal menunggu keluarnya SK pelepasan. Setelah itu baru kami urus izin edar dan sertifikasinya,” jelasnya.

Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan Ngateman, petani pemulia asal Kabupaten Malang yang disebut telah meneliti dan mengembangkan Padi Sukma sejak tahun 2009 atau sekitar 19 tahun terakhir. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal itu terlihat dari kunjungan rombongan siswa dan guru pendamping dari SMK Negeri 1 Sidayu Gresik yang menggelar Kunjungan Industri (KI) sekaligus kemah edukatif, Kamis (21/5/2026).

Sebanyak 80 peserta memilih kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) Kabupaten Malang sebagai tujuan utama pembelajaran lapangan. 

Dalam agenda tersebut, para siswa terlebih dahulu melakukan observasi aktivitas ekonomi pesisir di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendang Biru.

Usai kegiatan edukasi, rombongan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Pantai Banyu Meneng di Kelurahan Bandungrejo, Kecamatan Bantur, untuk mendirikan tenda dan bermalam bersama.

Kegiatan yang dipimpin guru pendamping tersebut mengusung konsep pembelajaran yang memadukan wawasan industri pesisir, kebersamaan, serta pengenalan wisata alam.

Kedatangan rombongan disambut baik oleh Zainul Afkar selaku pengelola wisata kawasan 3in1 Pantai Banyu Meneng yang akrab disapa Inung. Ia mengapresiasi dipilihnya kawasan tersebut sebagai lokasi kegiatan pelajar dari luar daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada dewan guru SMKN 1 Sidayu Gresik yang telah memilih kawasan pantai ini untuk kegiatan bermalam dan edukasi. Semoga seluruh siswa-siswi yang hadir diberikan kesuksesan di masa depan,” ujarnya," Kamis (21/5/2026).

Menurut Inung, kawasan Banyu Meneng memiliki daya tarik tersendiri karena menyuguhkan tiga pantai dalam satu area wisata. Selain itu, karakter ombak yang relatif tenang dinilai cocok untuk kegiatan pelajar dan keluarga.

Akses menuju lokasi juga semakin mudah sejak tersambungnya JLS Kabupaten Malang yang membuka konektivitas wisata pesisir selatan.

Perpaduan wisata alam, edukasi pesisir, dan suasana kemah di tepi pantai menjadikan pengalaman para siswa terasa lebih berkesan sekaligus memperkuat pembelajaran di luar ruang kelas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pria berinisial SR (56), warga Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, akhirnya berhasil diamankan aparat kepolisian setelah dilaporkan meresahkan warga dan mengancam pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti personel Polsek Sumberpucung bersama perangkat desa setempat.

“Setelah menerima laporan warga, anggota bersama perangkat desa langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan,” ujar AKP Bambang, Kamis (21/5/2026).

Saat petugas tiba, SR disebut sudah menjadi perhatian warga sekitar lantaran sebelumnya diduga mengacungkan senjata tajam jenis belati kepada pengguna jalan.

Petugas bersama warga kemudian berupaya menenangkan situasi agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang membahayakan masyarakat sekitar.

“Anggota bersama warga dan perangkat desa berusaha mengendalikan situasi serta mengamankan yang bersangkutan supaya tetap kondusif,” jelasnya.

Usai diamankan, SR selanjutnya dibawa ke puskesmas guna menjalani pemeriksaan medis dan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan informasi yang diterima petugas dari lingkungan sekitar, SR diduga mengalami gangguan psikologis atau depresi.

Selain mengamankan pria tersebut, polisi turut menyita satu bilah belati yang sebelumnya dibawa saat berada di lokasi kejadian.

Setelah mendapatkan penanganan awal, SR kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pengawasan dan pendampingan lebih lanjut.

“Langkah cepat dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan masyarakat maupun yang bersangkutan sendiri,” pungkas AKP Bambang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bayi tersebut ditemukan di dalam kantong plastik merah yang diletakkan di pinggir jalan. Saat ditemukan, jasad bayi terbungkus kain warna putih dan merah muda dengan kondisi tali pusar masih menempel.

Penemuan itu pertama kali diketahui seorang warga yang melintas sekitar pukul 10.30 WIB. Awalnya, saksi mengira kantong plastik tersebut merupakan tumpukan sampah biasa. Namun karena terlihat mencurigakan, saksi kemudian mendekat dan memeriksanya.

Betapa terkejutnya warga saat mendapati isi kantong plastik itu merupakan bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian.

Petugas Polsek Karangploso bersama tim medis dari puskesmas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan awal.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bayi tersebut diduga baru dilahirkan beberapa jam sebelum ditemukan warga.

“Dari hasil pemeriksaan awal tim medis, bayi diperkirakan baru lahir sekitar dua sampai tiga jam sebelum ditemukan,” kata AKP Bambang, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, kondisi tali pusar yang masih menempel menguatkan dugaan bahwa bayi itu sengaja ditinggalkan sesaat setelah dilahirkan.

Usai dilakukan pemeriksaan awal di puskesmas, jenazah bayi kemudian dievakuasi ke RSUD dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang guna keperluan visum dan pendalaman medis lebih lanjut.

Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara rekaman CCTV di sekitar jalur lokasi kejadian juga mulai dianalisis.

“Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Petugas sedang mengumpulkan keterangan saksi dan bukti lain di lapangan,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pohon dengan diameter sekitar 50 sentimeter dan tinggi kurang lebih 20 meter itu roboh usai bagian akarnya tergerus aliran sungai irigasi di sekitar lokasi. Material pohon menutup separuh badan jalan sehingga kendaraan dari dua arah harus melintas secara bergantian.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan laporan kejadian diterima sekitar pukul 14.05 WIB sebelum tim langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

“Pohon tumbang disebabkan akar di bagian bawah tergerus aliran irigasi. Dampaknya menutup sebagian jalur nasional Malang-Kepanjen dan sempat membuat arus kendaraan tersendat,” ujar Sadono, dalam keterangan resminya, Rabu (20/5/2026).

Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Polsek Kepanjen, Bina Marga, PMI, perangkat desa, relawan hingga masyarakat sekitar dikerahkan guna mempercepat proses evakuasi dan pembersihan material pohon.

Petugas menggunakan chainsaw untuk memotong batang dan ranting pohon agar akses jalan bisa segera dibuka kembali.

"Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sekitar pukul 14.50 WIB, proses penanganan rampung dan arus lalu lintas kembali normal," tutupnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi pohon tumbang, terutama saat kondisi cuaca ekstrem dan area sekitar pohon mengalami pengikisan tanah maupun aliran air. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Di hadapan jajaran Forkopimda dan ASN Pemkab Malang saat upacara di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu (20/5/2026), Sanusi menegaskan bahwa tantangan generasi muda saat ini tidak lagi sekadar persoalan pendidikan formal, melainkan juga derasnya arus transformasi digital.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk menjaga tumbuh kembang anak, termasuk dalam penggunaan media sosial yang kini semakin sulit dikendalikan.

“Ancaman bangsa hari ini bukan hanya soal wilayah, tetapi juga kedaulatan informasi dan ruang digital,” ujar Sanusi," Rabu (20/5/2026).

Pemkab Malang, lanjut dia, mendukung langkah perlindungan anak di ruang digital, termasuk kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang mulai diterapkan pada 2026.

Selain menyinggung pendidikan karakter dan digitalisasi pembelajaran, Sanusi juga memaparkan sejumlah program strategis nasional yang mulai berjalan di Kabupaten Malang, seperti program makan bergizi gratis hingga penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Namun perhatian peserta upacara tertuju saat Sanusi menyampaikan perkembangan layanan kesehatan di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ia mengungkapkan rumah sakit milik daerah itu kini telah dipercaya menangani tindakan operasi jantung dan pemasangan ring jantung melalui layanan BPJS.

“Hari ini RSUD Kanjuruhan sudah dipercaya melaksanakan operasi jantung dan pemasangan ring jantung melalui BPJS,” ungkapnya.

Menurut Sanusi, peningkatan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses kesehatan masyarakat agar warga tidak perlu lagi dirujuk jauh ke luar daerah untuk penanganan medis tertentu.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Malang juga memberikan penghargaan kepada pelajar dan tenaga pendidik berprestasi tingkat nasional maupun internasional, serta melakukan penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai komitmen mewujudkan proses penerimaan siswa yang objektif dan transparan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Belasan warga difabel asal Kabupaten Malang mengikuti proses penerbitan surat izin mengemudi di Satpas Prototype Satlantas Polres Malang.

Sejak pagi, para peserta menjalani seluruh tahapan penerbitan SIM D, mulai registrasi, ujian teori hingga praktik berkendara. Seluruh proses berlangsung sesuai mekanisme dan standar yang berlaku sebagaimana pemohon SIM pada umumnya.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Satlantas Polres Malang menghadirkan layanan publik yang inklusif, humanis, dan memberikan ruang setara bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian.

Kasat Lantas Polres Malang, AKP M. Alief Chelvin Aliska, mengatakan momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat pentingnya menghadirkan pelayanan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

“Pelaksanaan penerbitan SIM D ini merupakan bentuk pelayanan setara bagi seluruh masyarakat. Para pemohon disabilitas tetap mengikuti tahapan ujian teori maupun praktik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana pemohon umum lainnya. Namun demikian, kami memastikan pelayanan tetap humanis dan ramah disabilitas,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan, Satlantas Polres Malang berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Polri Presisi.

Selama kegiatan berlangsung, proses pelayanan berjalan tertib dan lancar. Para peserta juga merasa terbantu dengan pendampingan petugas serta fasilitas yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pemuda berinisial RM (18) asal Tulungagung diamankan usai diduga membawa kabur ponsel milik korban dengan modus berpura-pura berbelanja.

Aksi pencurian tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian hingga sekitar Rp16 juta. Kejadian bermula saat korban meninggalkan area kasir untuk mencuci wadah makanan di wastafel depan toko.

Saat kembali ke dalam toko, korban mendapati tiga unit handphone yang sebelumnya berada di meja kasir sudah hilang. Korban kemudian mencoba menghubungi nomor telepon tersebut, namun seluruhnya sudah tidak aktif.

“Pelaku datang ke toko dengan modus berpura-pura melihat dan membeli barang dagangan. Saat korban lengah, pelaku mengambil tiga unit handphone yang berada di meja kasir,” kata AKP Bambang Subinajar, Senin (18/5/2026).

Korban selanjutnya melapor ke Polsek Kepanjen. Petugas kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan itu, identitas pelaku akhirnya berhasil diketahui. Polisi lalu bergerak menuju sebuah rumah kos di wilayah Kepanjen dan mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti.

“Petugas bergerak cepat setelah mendapatkan petunjuk dari rekaman CCTV dan informasi para saksi. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di sebuah rumah kos di wilayah Kepanjen berikut sejumlah barang bukti,” terang Bambang.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang yang berkaitan dengan kasus tersebut, di antaranya dosbook ponsel, telepon genggam milik pelaku, serta sisa uang hasil penjualan barang curian.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian handphone hasil curian diduga sudah dijual oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan pribadi,” tambahnya.

Kini RM telah diamankan di Polsek Kepanjen untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya aksi serupa yang dilakukan pelaku di tempat lain.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dua terduga pelaku masing-masing berinisial JV (34) dan RW (18), warga Desa Jambangan, Kecamatan Dampit. Keduanya diamankan jajaran Satreskrim Polres Malang bersama anggota Polsek Turen usai diduga mengambil puluhan kilogram jeruk dari kebun milik warga.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya pencurian hasil pertanian di kawasan Turen.

“Warga merasa curiga dengan adanya sepeda motor tanpa tanda nomor kendaraan yang diparkir di sekitar lokasi kebun. Setelah dicek bersama-sama, ternyata ditemukan dua orang sedang membawa karung berisi jeruk,” ujar Bambang, Senin (18/5/2026).

Saat diamankan, petugas menemukan dua karung berisi jeruk dengan total berat sekitar 53 kilogram. Polisi juga menyita satu unit sepeda motor serta sejumlah perlengkapan yang diduga dipakai untuk menjalankan aksi pencurian.

Dari hasil pemeriksaan awal, hasil kebun yang diambil itu diduga akan dijual untuk memperoleh keuntungan pribadi. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya lokasi pencurian lain yang berkaitan dengan kedua pelaku.

Salah satu terduga pelaku, yakni JV, diketahui pernah menjalani hukuman penjara dalam perkara pencurian pada 2023 silam. Fakta tersebut membuat polisi memperluas penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan aksi serupa yang pernah dilakukan.

Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti masih menjalani proses penyidikan di Polsek Turen.

“Pengembangan terus dilakukan untuk memastikan ada tidaknya keterlibatan pelaku dalam kasus lain,” pungkas Bambang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan rencana pengembangan kawasan produksi garam tunnel di pesisir selatan itu. Bahkan, kapasitas produksi ditargetkan meningkat dua kali lipat pada tahun mendatang.

Bupati Malang, Sanusi, mengatakan produksi garam di Pantai Modangan saat ini telah mencapai sekitar 8 ton setiap bulan. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibanding awal pengembangan yang hanya berkisar 1 hingga 2 ton.

“Sekarang produksinya sudah 8 ton per bulan dan semuanya terserap pasar,” ujar Sanusi disela menghadiri panen garam tunnel di Pantai Modangan, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, kenaikan produksi juga diikuti peningkatan nilai jual garam. Jika sebelumnya harga garam hanya berada di kisaran Rp1.500 per kilogram, kini harga jual mencapai Rp3.000 per kilogram.

Dengan capaian tersebut, Desa Sumberoto disebut mampu memperoleh pendapatan puluhan juta rupiah setiap bulan dari sektor produksi garam tunnel.

“Penghasilannya sudah cukup besar karena biaya operasionalnya juga tidak terlalu tinggi,” katanya.

Sanusi menegaskan Pemkab Malang mendatang akan memperluas pengembangan tunnel garam agar produksi bisa meningkat hingga 16 ton per bulan.

Selain penambahan tunnel, pemerintah daerah juga akan membantu kebutuhan sarana penunjang produksi, termasuk perbaikan pompa air laut dan dukungan instalasi listrik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, menyebut tingginya minat pasar membuat hasil produksi garam Pantai Modangan selalu habis diserap konsumen.

“Berapa pun produksi yang dihasilkan sekarang langsung terserap pasar. Permintaannya masih sangat besar,” terang Victor.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 42 tunnel garam yang beroperasi di Pantai Modangan. Rinciannya, 32 tunnel berasal dari bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Malang dan 10 tunnel dari bantuan pemerintah pusat.

Victor menambahkan, pihaknya telah diminta mengusulkan penambahan tunnel produksi dalam rencana anggaran tahun 2027 untuk menjawab tingginya kebutuhan pasar.

“Potensinya besar sekali sehingga perlu ada penambahan kapasitas produksi,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu disampaikannya usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) #006 Talangsuko, Kecamatan Turen, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, program pemerintah pusat saat ini menjadi perhatian besar masyarakat karena dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga.

“Program-program dari Bapak Presiden sangat ditunggu masyarakat, khususnya di Malang Raya. Bahkan saat saya turun reses, warga meminta agar program strategis nasional segera direalisasikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujar Rimzah.

Ia menilai pembangunan dapur SPPG menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksana program diminta tidak bekerja asal-asalan agar tujuan pemerintah pusat bisa tercapai maksimal.

“Kalau mau ikut terjun dalam program strategis nasional, jangan main-main. Program ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan dampaknya harus terasa langsung untuk masyarakat,” tegasnya.

Rimzah menambahkan, pihak legislatif daerah memiliki peran mengawasi jalannya program nasional supaya manfaatnya benar-benar diterima masyarakat, baik di Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun Kota Batu.

“Saya sebagai legislatif ikut bertanggung jawab menjaga program pemerintah pusat ini supaya masyarakat benar-benar menjadi penerima manfaat,” katanya.

Selain pembangunan SPPG, Rimzah juga menyinggung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang disebut sering menjadi pertanyaan masyarakat ketika dirinya turun ke lapangan dalam agenda reses.

“Masyarakat bertanya apakah PSN ini benar-benar bisa dimanfaatkan langsung. Bahkan banyak yang menyampaikan, kalau bisa segera dilaksanakan Pak,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh program nasional yang dijalankan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi mampu memberikan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Yang paling penting program ini jangan hanya bagus di konsep, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Malang Raya,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam seminar bertajuk “Peran Organisasi Kepemudaan dalam Membangun Karakter Generasi Muda” yang digelar di Mirabel Hotel Malang, Jumat (15/5/2026).

Forum tersebut menghadirkan berbagai tokoh pendidikan, organisasi, hingga legislatif yang menyoroti pentingnya penguatan Organisasi Kepemudaan (OKP) sebagai ruang pembinaan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Presidium Majelis Alumni IPNU, Agus Sa’dullah, menilai tantangan zaman saat ini tak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga ancaman terhadap moral dan rasa kebangsaan generasi muda.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya membangun karakter pemuda melalui nilai religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong.

Menurutnya, pembentukan karakter tidak cukup hanya melalui teori, melainkan harus dibarengi wadah pengembangan diri yang nyata melalui aktivitas organisasi.

“Karakter yang kuat tanpa wadah aktualisasi hanya akan menjadi potensi yang terpendam. Di sinilah Organisasi Kepemudaan mengambil peran krusial,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor STIT Ibnu Sina sekaligus Alumni PC IPPNU periode 1999–2001, Noer Rohmah, menyebut organisasi kepemudaan sebagai tempat lahirnya calon pemimpin masa depan. Ia menilai OKP memiliki fungsi strategis dalam membangun kepedulian sosial, kepemimpinan, hingga menjaga ideologi bangsa dan keutuhan NKRI.

Noer Rohmah juga berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus memberikan dukungan terhadap aktivitas organisasi kepemudaan melalui pembinaan dan fasilitasi berkelanjutan.

Di sisi lain, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai NasDem, Jajuk Rendra Kresna, yang hadir dalam agenda tersebut mengingatkan, agar generasi muda tidak bersikap apatis terhadap dinamika sosial maupun politik di daerahnya.

Menurutnya, keterlibatan pemuda menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa mendatang.

“Pemuda tidak boleh pasif. Mereka harus terlibat aktif dalam dinamika sosial-politik demi menentukan arah masa depan daerah,” tegasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pembangunan SPPG tersebut ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama yang dilakukan langsung oleh Bupati Malang HM. Sanusi bersama Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas MBG Polri Irjen Pol (Purn) Imam Prijantoro.

Sanusi mengatakan Kabupaten Malang saat ini menjadi salah satu daerah dengan perkembangan SPPG yang cukup pesat. Dari total kuota 275 SPPG yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 241 unit telah berdiri di Kabupaten Malang.

“Partisipasi masyarakat seperti ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan Program MBG. Yang utama bukan hanya jumlah SPPG, tetapi bagaimana kualitas pelayanan dan gizinya benar-benar dijaga,” ujar Sanusi, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, dari total SPPG yang telah berdiri, sebanyak 201 unit sudah beroperasi dan melayani ratusan ribu penerima manfaat.

Sanusi juga mengungkapkan bahwa salah satu SPPG di Kecamatan Pakis saat ini masuk kategori terbaik tingkat nasional dalam tata kelola pelayanan MBG.

“Setiap menu dicek dan dicoba terlebih dahulu sebelum dibagikan. Bahkan penerima manfaat bisa memberikan masukan soal menu makanan. Sistem seperti ini yang harus dicontoh,” jelasnya.

Ia berharap keberadaan SPPG Turen nantinya mampu menjadi percontohan pelayanan MBG di tingkat nasional.

Sementara itu, Pembina Yayasan Peduli Berkah Nusantara Muhammad Zidan mengatakan pembangunan SPPG tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Kami berharap keberadaan SPPG ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan penerima program MBG. Semoga ke depan bisa menjadi salah satu SPPG terbaik di Indonesia,” kata Zidan.

Menurut Zidan, SPPG Turen merupakan unit pertama yang dibangun Yayasan Peduli Berkah Nusantara bakal memenuhi produksi mencapai 3.500 porsi makanan bergizi per hari.

SPPG ini diharapkan bakal rampung dalam 45 hari. Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Pemkab Malang optimistis cakupan layanan Program MBG akan semakin luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah Malang selatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Material longsor menutup badan jalan usai hujan dengan intensitas sedang mengguyur kawasan tersebut selama kurang lebih 10 jam.

Longsor terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di ruas Jalan Raya Dampit-Lumajang dengan panjang material longsoran sekitar 4 meter dan lebar mencapai 10 meter. Akibatnya, akses penghubung Malang-Lumajang sempat tidak dapat dilalui kendaraan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan, hujan yang berlangsung sejak Kamis malam menjadi pemicu utama terjadinya longsor di wilayah Ampelgading.

“Curah hujan dengan intensitas sedang terjadi mulai Kamis malam sekitar pukul 21.00 WIB hingga Jumat pagi pukul 07.00 WIB. Kondisi itu mengakibatkan tebing di sekitar jalan provinsi mengalami longsor dan menutup akses jalan,” urainya dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Tim BPBD Kabupaten Malang bersama unsur terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan penanganan darurat. Proses pembersihan material longsor dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat dan instansi terkait.

Sadono menambahkan, kebutuhan peralatan penanganan seperti sekop, arco, dan cangkul telah terpenuhi sehingga proses evakuasi material dapat berjalan lebih cepat.

“Saat ini akses jalan sudah dapat dilalui kembali baik kendaraan roda dua maupun roda empat,” katanya.

Dalam penanganan kejadian tersebut, sejumlah unsur terlibat di antaranya BPBD Kabupaten Malang, Bina Marga Kabupaten Malang, Forkopimcam Ampelgading, perangkat Desa Tirtomoyo, Poslap Tirtoyudo, masyarakat, serta pihak swasta.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. BPBD Kabupaten Malang juga memastikan akan terus melakukan koordinasi lanjutan bersama instansi terkait guna mengantisipasi potensi longsor susulan mengingat cuaca masih berpotensi hujan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban ditemukan sekitar pukul 15.40 WIB setelah perangkat desa setempat menerima laporan warga terkait adanya seorang laki-laki dewasa yang tergeletak tidak bernyawa di lokasi tersebut.

Kapolsek Lawang, AKP Lutfi, membenarkan penemuan jenazah tersebut. Petugas Polsek Lawang bersama perangkat desa dan PMI segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal.

“Setelah dilakukan pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat sakit,” urai AKP Lutfi dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri wajah lonjong, mata lebar, pipi tirus, bibir tipis, serta rambut pendek hitam ikal. Petugas tidak menemukan kartu identitas pada tubuh korban.

Proses olah tempat kejadian perkara (TKP) melibatkan petugas kesehatan desa, Bhabinkamtibmas, serta anggota Unit Reskrim Polsek Lawang. Saksi lain berinisial T.P.W. juga berada di lokasi saat proses penanganan berlangsung.

Selanjutnya, jenazah dievakuasi menggunakan ambulans PMI menuju RSSA Malang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses identifikasi.

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban sekaligus menelusuri riwayat keberadaan korban sebelum ditemukan meninggal dunia di kawasan ruko tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Mereka berjaga dalam gelap, menahan kesal yang sudah berhari-hari menumpuk akibat hasil kebun yang terus raib dicuri.

Di bawah temaram lampu seadanya, langkah-langkah kecil terdengar di antara rimbun pohon jeruk. Warga yang sejak awal curiga langsung bergerak mendekat. Benar saja, seorang pria tampak memetik buah jeruk dan memasukkannya ke dalam karung plastik.

Pria itu kemudian diketahui berinisial HS (38), warga Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso. Ia tertangkap basah saat diduga mencuri jeruk siam madu dan jeruk iris manis milik warga sekitar pukul 01.30 WIB.

Bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pekan terakhir, para petani mengaku terus merugi akibat pencurian hasil bumi yang terjadi berulang kali. Jeruk-jeruk yang seharusnya menjadi sumber penghasilan keluarga mendadak hilang sebelum sempat dipanen.

HS kemudian diamankan dan dibawa ke Balai Dusun Bulurejo. Namun situasi sempat memanas. Sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam bernopol N 6832 HHQ yang diduga milik pelaku mendadak dilalap api. Kendaraan itu hangus terbakar di tengah luapan kemarahan massa yang geram dengan aksi pencurian tersebut.

Tak lama berselang, petugas dari SPKT dan Unit Reskrim Polsek Dau tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Polisi kemudian membawa pelaku berikut sejumlah barang bukti.

Di antaranya satu karung plastik berisi sekitar 30 kilogram jeruk siam madu, lima buah jeruk iris manis, dua karung kosong bekas pakan ternak, serta bangkai sepeda motor yang telah terbakar.

Plt Kapolsek Dau, AKP Hari Eko Utomo, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan warga.

“Kami sudah menerima laporan, mendatangi TKP, dan mencatat keterangan saksi-saksi. Saat ini petugas sedang melengkapi berkas perkara untuk proses penyidikan hingga tuntas,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, HS mengaku bukan kali pertama melakukan aksi pencurian di lokasi tersebut. Ia disebut sudah empat kali mengambil jeruk di kebun yang sama dalam kurun satu minggu terakhir.

"Kerugian akibat aksi pencurian itu ditaksir mencapai Rp3 juta," terangnya.

Di Bulurejo, jeruk bukan hanya buah. Hasil bumi itu  adalah hasil kerja panjang petani yang dirawat berbulan-bulan di tengah cuaca tak menentu dan biaya pupuk yang terus naik.

Karena itu, ketika hasil panen dicuri sedikit demi sedikit, yang hilang bukan hanya buahnya, tetapi juga kesabaran warga yang selama ini mencoba bertahan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Polemik surat perjalanan dinas tersebut dinilai menjadi alarm bagi tata kelola administrasi pemerintahan di lingkungan Pemkab Malang. Komisi I DPRD Kabupaten Malang pun melakukan penelusuran terhadap sistem verifikasi, koordinasi antarbagian, hingga mekanisme penerbitan surat kedinasan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, mengatakan, pihaknya ingin memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sepele karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

“Kami meminta Inspektorat dan BKPSDM melakukan pencermatan serta pemeriksaan administratif secara objektif dan profesional,” terangnya kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, RDPU menjadi langkah penting dalam mencari akar persoalan, termasuk kemungkinan lemahnya koordinasi internal dalam hal ini Setda yang belum optimal terkait sistem pengawasan administrasi.

Komisi I DPRD Kabupaten Malang juga meminta Sekretaris Daerah selaku koordinator administrasi pemerintahan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola surat-menyurat di lingkungan Pemkab Malang.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem administrasi pemerintahan agar lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Jangan sampai persoalan administratif justru menimbulkan kegaduhan yang berdampak terhadap citra pemerintahan daerah,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengungkapan kasus tersebut bermula saat petugas gabungan Perhutani dan Polsek Sumbermanjing Wetan melakukan patroli di kawasan hutan petak 70M Sengguruh, Desa Tambakrejo, Senin (11/5/2026).

Dalam patroli itu, petugas menemukan kendaraan pengangkut kayu yang diduga tidak dilengkapi dokumen sah hasil hutan.

Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas penebangan liar di kawasan hutan.

“Petugas gabungan melakukan patroli setelah menerima informasi adanya dugaan aktivitas penebangan liar di kawasan hutan. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan kendaraan yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen sah hasil hutan,” ujar AKP Bambang Subinajar, Rabu (13/5/2026).

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan satu unit truk engkel Toyota Dyna Rino warna biru putih bernomor polisi AE-8233-YM yang digunakan untuk mengangkut kayu.

Selain kendaraan, petugas juga menyita kayu jati olahan jenis rencek sepanjang sekitar empat meter dengan ketebalan tumpukan satu meter. Kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan Perhutani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil interogasi tersangka mengaku memperoleh kayu tersebut dari seseorang berinisial P untuk kemudian dijual kembali.

“Tersangka mengakui kayu tersebut diperoleh tanpa dokumen resmi dan rencananya akan dijual kembali,” jelas AKP Bambang.

Akibat kejadian tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian material sekitar Rp12,6 juta. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pengangkutan kayu ilegal tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal terkait pengangkutan dan kepemilikan kayu hasil hutan tanpa dokumen sah serta ketentuan tindak pidana kehutanan.

“Polres Malang berkomitmen menindak tegas segala bentuk perusakan hutan karena berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan,” pungkas AKP Bambang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menurut Sanusi, pelayanan kesehatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan para tenaga kesehatan, terlebih pemerintah daerah telah melakukan peningkatan fasilitas kesehatan di sejumlah puskesmas.

“Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi satu keharusan sebab pemerintah telah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan melalui pembangunan gedung yang megah,” jelasnya, Selasa (12/5/2026).

Dalam kunjungannya, Sanusi meninjau langsung sejumlah ruangan pelayanan kesehatan serta berdiskusi dengan tenaga kesehatan terkait berbagai persoalan yang dihadapi selama melayani masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya sikap ramah kepada pasien saat memberikan pelayanan kesehatan. Bahkan, ia berharap masyarakat yang datang berobat bisa tertangani maksimal di tingkat puskesmas tanpa harus banyak dirujuk ke rumah sakit.

“Kalau menghadapi pasien harus senyum. Kita ingin ketika ada orang berobat ke Puskesmas semuanya bisa sembuh di Puskesmas tanpa harus melakukan rujukan ke rumah sakit,” tandasnya.

Selain pelayanan, Sanusi meminta puskesmas di Kabupaten Malang terus melakukan inovasi agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan mendatang.

“Pelayanan kesehatan (di Puskesmas) kecamatan harus terus berinovasi. Tantangan semakin besar, jika tidak mau berinovasi maka puskesmas akan tertinggal,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal itu disampaikan usai pelatihan dan rapat kerja anggota GAPEMBI Malang Raya di Ocean Garden Resto, Selasa (12/5/2026).

Menurut Djoni, program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus menggerakkan perekonomian UMKM. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak ikut menyukseskan program tersebut.

“Program ini bagus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama menyambut Indonesia Emas 2045. Selain itu juga bagus untuk perekonomian UMKM, maka mari kita sukseskan bersama-sama,” tegasnya, Selasa (12/5/2026).

Ia juga meminta masyarakat agar memberikan masukan yang membangun terhadap pelaksanaan program MBG, bukan memperdebatkan keberadaan program itu sendiri.

“Kritik dan saran dari masyarakat itu kritik membangun, bukan mempermasalahkan programnya. MBG ini adalah janji kampanye Presiden Prabowo yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Menurutnya, hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah penyempurnaan teknis pelaksanaan agar program berjalan semakin baik dan tepat sasaran.

“Jangan mempermasalahkan programnya, tetapi kritik bagaimana supaya program ini lebih bagus. Itu yang penting,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, GAPEMBI Malang Raya juga memberikan penguatan kepada para mitra penyedia layanan SPPG terkait tata kelola keuangan, pengawasan limbah dapur, hingga kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan BGN.

Djoni yang memiliki latar belakang sebagai akuntan dan pemeriksa mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara disiplin karena menggunakan sistem cash basis. Ia menegaskan, anggaran dapur SPPG tidak boleh mengalami defisit agar tidak menjadi temuan pemeriksaan.

Selain itu, GAPEMBI juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan limbah catering dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Menurut Djoni, limbah minyak dan bau menjadi perhatian utama yang diawasi dalam proses sertifikasi maupun pengawasan dapur SPPG. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah itu ditegaskan dalam kegiatan Pertemuan Penguatan Kelembagaan yang digelar di Atria Hotel Malang, Selasa (12/5/2026).

Wakil Bupati (Wabup) Malang, Latifah Shohib mengatakan perhatian terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Malang saat ini semakin diperkuat, termasuk dengan dukungan berbagai pihak dan lembaga internasional.

“Ini perhatian yang luar biasa untuk penanganan disabilitas di Kabupaten Malang. Sebetulnya kami juga sudah memberikan perhatian yang luar biasa karena perdanya juga sudah ada,” ujar Latifah, kepada awak media, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, keberadaan payung hukum menjadi dasar penting bagi Pemkab Malang dalam mengalokasikan anggaran pembinaan bagi anak-anak disabilitas di Kabupaten Malang.

“Kalau pemerintah Kabupaten Malang memberikan anggaran untuk pembinaan anak-anak disabilitas, itu sudah punya payung hukum yang digunakan untuk penganggaran,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Malang turut melibatkan berbagai unsur, mulai dari OPD terkait, lembaga pendidikan, yayasan hingga puskesmas.

Wabup Latifah menyebut sebagian besar lembaga pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang masih dikelola yayasan (dulu YPAC).

Ia menambahkan, Pemkab Malang juga menyiapkan dukungan berupa stimulus anggaran kepada lembaga-lembaga yang selama ini membantu penanganan anak disabilitas.

“Paling tidak ada stimulasi untuk menggerakkan kegiatan yang ada di lembaga-lembaga yang selama ini membantu pemerintah Kabupaten Malang menangani anak-anak disabilitas,” terangnya.

Latifah juga menyinggung implementasi aturan terkait kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, baik di lingkungan pemerintah maupun BUMN dan BUMD.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Imam Mashuda menjelaskan kegiatan tersebut berfokus pada penguatan sistem layanan disabilitas melalui stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak.

“Harapannya disabilitas ditemukan sejak dini sehingga bisa mendapatkan layanan sesuai haknya dan ditangani secara maksimal,” ujarnya.

Menurut Imam, penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperjelas peran masing-masing OPD, mulai Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga Dinas Sosial, termasuk memperkuat jejaring layanan di tingkat puskesmas dan posyandu.

“Kalau ditemukan kasus sejak dini nanti arahnya seperti apa, rujukannya bagaimana, itu yang kita kuatkan secara kelembagaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kader kesehatan di tingkat bawah nantinya juga memiliki peran penting dalam mendeteksi kemungkinan gangguan tumbuh kembang pada balita dan bayi saat pelayanan posyandu berlangsung.

“Kalau ada indikasi disabilitas, nanti kader akan menyampaikan ke tenaga kesehatan dan puskesmas melakukan tindak lanjut,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Malang berharap seluruh elemen, baik pemerintah, organisasi profesi, swasta maupun stakeholder lainnya dapat berkolaborasi dalam memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas.

“Harapannya Kabupaten Malang menjadi kabupaten yang ramah disabilitas dengan memaksimalkan peran masing-masing OPD maupun stakeholder,” pungkas Imam. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendaraan truk Mitsubishi bernopol N 8574 UY dikemudikan oleh AF (25), warga Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Saat kejadian, truk melaju dari arah utara menuju selatan.

Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan diduga mengalami rem blong sehingga pengemudi tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Truk kemudian oleng ke kiri dan menghantam warung lalapan milik Sahudi, warga Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, serta menabrak tiang baliho.

Akibat insiden tersebut, bagian depan truk mengalami kerusakan. Selain itu, warung lalapan dan tiang baliho di lokasi kejadian juga mengalami kerusakan material.

Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska melalui Unit Gakkum Satlantas Polres Malang IPDA Samsul Khoirudin menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.

“Diduga kendaraan mengalami gagal fungsi rem sehingga pengemudi kehilangan kendali dan menabrak warung serta tiang baliho,” ujarnya, Senin (11/5/2026)

Selain melakukan olah TKP, petugas juga mengamankan kendaraan yang terlibat dan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami mengimbau para pengemudi agar rutin memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan, khususnya pada bagian sistem pengereman demi keselamatan bersama di jalan raya,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan kualitas pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari kapasitas dan profesionalisme para insinyur.

“Hari ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali kiprah dan profesionalisme para insinyur di Jawa Timur,” ujar Emil.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir anggota DPR RI, Sekjen PII Pusat, serta Wali Kota Malang sekaligus Ketua PII Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat.

Menurut Emil, Jawa Timur harus mampu menjadi kebanggaan Nusantara dengan mengandalkan kualitas SDM unggul, termasuk dari kalangan insinyur. Ia menilai peran insinyur sangat strategis dalam pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

“Keunggulan SDM kita tidak bisa dilepaskan dari keunggulan para insinyur. Karena itu profesionalisme harus dijunjung tinggi,” katanya.

Ia menegaskan, seorang insinyur tidak cukup hanya mengandalkan ijazah pendidikan formal, tetapi juga harus terus mengikuti jenjang profesi dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

“Teknologi terus berkembang. Maka ilmu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus terus dikalibrasi mengikuti perkembangan zaman,” tegasnya.

Emil juga menyoroti pentingnya seluruh disiplin ilmu keteknikan dalam mendukung pembangunan, mulai dari teknik sipil, mechanical electrical, hingga control system engineer. Menurutnya, berbagai persoalan infrastruktur dan transportasi tidak lepas dari peran tenaga teknik yang kompeten dan tersertifikasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PII Pusat, Teguh Haryono, menjelaskan bahwa PII memiliki 27 bidang keahlian yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan nasional.

Ia menegaskan bahwa sertifikasi insinyur sesuai Undang-Undang Keinsinyuran hanya diterbitkan melalui PII. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah dinilai penting agar tenaga teknik di daerah terdorong mengikuti profesi keinsinyuran secara resmi.

“Jawa Timur menjadi salah satu tolok ukur insinyur di Indonesia dan memiliki anggota PII paling banyak,” ujarnya.

Menurut Teguh, masih ditemukan sejumlah kasus di daerah yang melibatkan tenaga teknik belum tersertifikasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian PII untuk terus mendorong peningkatan profesionalisme insinyur di Indonesia.

Di sisi lain, Wali Kota Malang sekaligus Ketua PII Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan siap memperkuat kolaborasi bersama PII dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan di Kota Malang.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan solusi terhadap berbagai persoalan perkotaan,” katanya.

PII Jawa Timur saat ini telah terbentuk di 38 kabupaten/kota. Namun, organisasi tersebut masih terus melakukan sosialisasi kepada sejumlah kepala daerah agar mendorong pegawai berlatar belakang teknik mengikuti program profesi dan sertifikasi insinyur. (*)

Editor: Danu

Ajang bergengsi yang dibuka langsung oleh Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun tersebut diikuti total 953 atlet dari berbagai daerah. Rinciannya, sebanyak 703 atlet berasal dari 21 klub sipil dan 250 atlet dari 39 klub TNI/Polri.

Selama dua hari pelaksanaan hingga Minggu (10/5), para peserta akan bersaing menunjukkan kemampuan terbaik dalam cabang olahraga renang. 

Atmosfer kompetisi terlihat meriah dengan dukungan penonton yang memadati arena perlombaan di Kolam Renang Tirta Vicadha Singosari.

Dalam sambutannya, Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun menegaskan bahwa kejuaraan ini tidak sekadar menjadi perebutan gelar juara, melainkan bagian dari upaya pembinaan atlet usia muda di wilayah Malang Raya.

“Dalam rangka HUT ke-65 Divif 2 Kostrad khususnya di event ini, kita mencari dan membina bibit atlet renang di Kota dan Kabupaten Malang untuk event yang lebih besar lagi di tingkat nasional,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Selain menjadi wadah kompetisi, kejuaraan ini juga diharapkan mampu menanamkan nilai disiplin, sportivitas, serta mempererat persahabatan antar atlet. Divif 2 Kostrad menilai olahraga renang dapat menjadi sarana positif dalam membangun karakter generasi muda.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib turut menghadiri pembukaan kejuaraan tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terhadap pengembangan olahraga prestasi di daerah.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Malang mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan renang yang dinilai mampu menjadi ruang pembinaan atlet muda sekaligus mendorong lahirnya prestasi olahraga di tingkat nasional.

“Kejuaraan seperti ini sangat positif karena bukan hanya melahirkan atlet berprestasi, tetapi juga membangun karakter generasi muda yang disiplin, sportif, dan sehat. Kami berharap ajang ini terus berlanjut dan menjadi ruang pembinaan atlet renang di Malang Raya,” ungkapnya.

Panitia menyebut antusiasme masyarakat terhadap kejuaraan ini cukup tinggi. Dukungan para penonton membuat suasana pertandingan berlangsung semarak sekaligus memotivasi atlet untuk tampil maksimal di setiap nomor perlombaan.

Kejuaraan Renang Pangdivif 2 Kostrad Cup 2026 juga menjadi bagian dari komitmen Divif 2 Kostrad dalam mendukung pembinaan minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga, khususnya cabang renang, agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama daerah di level lebih tinggi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, mengatakan lonjakan harga aspal terjadi cukup signifikan karena dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia dan solar industri yang menjadi komponen utama dalam pekerjaan konstruksi jalan.

“Solar industri sekarang hampir Rp30 ribu per liter. Kalau solar naik otomatis material lain ikut naik, terutama aspal yang sebagian masih impor,” ujar Khairul belum lama ini.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan review ulang terhadap perencanaan proyek yang sebelumnya disusun sebelum terjadinya eskalasi harga minyak dunia.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Oong ini aamemastikan seluruh pekerjaan tetap berjalan dengan penyesuaian teknis dan anggaran agar target utama kemantapan jalan di Kabupaten Malang tetap terjaga.

“Perencanaan lama sudah kita review dan kita sesuaikan. Jadi jangan khawatir pekerjaan tidak terlaksana,” katanya.

Ia mengakui kenaikan harga material berdampak langsung terhadap kemampuan penanganan panjang jalan. Jika sebelumnya anggaran Rp1 miliar mampu menangani sekitar satu kilometer jalan, kini volume pekerjaan mengalami penyesuaian akibat kenaikan harga material.

“Sekarang mungkin hanya sekitar 900 meter karena harga material naik,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengantisipasi berkurangnya cakupan penanganan jalan serta menyiapkan strategi melalui program rutin kontraktual aspal guna menutup ruas-ruas yang belum tertangani dalam proyek utama.

“Masih ada sisa ruas yang belum tertangani, itu kita antisipasi dengan rutin kontraktual. Yang penting tingkat kemantapan jalan jangan sampai turun drastis,” tukasnya.

Tak hanya itu, kenaikan harga material, pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Malang juga masih menghadapi kendala pembebasan lahan di sejumlah titik proyek. 

Pengerjaan dilakukan bertahap pada area yang telah bebas lahan, sementara titik yang belum clear and clean menunggu penyelesaian administrasi.

“Yang lahannya sudah bebas dikerjakan dulu. Ada beberapa spot yang memang belum clear and clean,” urainya.

Oong menyebut, progres pekerjaan jalan hingga saat ini terus bergerak dan telah mendekati 70 persen dari sebelumnya sekitar 60 persen pada bulan lalu. DPUBM menargetkan Lot B rampung pada September 2026, sedangkan Lot A selesai akhir tahun ini.

Dia menegaskan fokus pemerintah daerah saat ini bukan hanya membangun jalan baru, namun juga menjaga kondisi jalan tetap mantap melalui rehabilitasi dan penanganan rutin.

“Setiap tahun kinerja jalan bisa turun 15 sampai 20 persen, belum lagi kerusakan akibat longsor dan bencana. Jadi rehabilitasi ini penting untuk menjaga fungsi jalan tetap baik,” pungkasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kenaikan harga material konstruksi mulai terjadi sejak April 2026 seiring lonjakan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik global. 

Harga aspal curah nasional dilaporkan naik hingga sekitar 20 persen, sementara harga solar industri non subsidi juga sempat mendekati Rp30 ribu per liter. Kondisi tersebut mulai berdampak pada biaya proyek infrastruktur di sejumlah daerah, termasuk sektor pembangunan jalan di Kabupaten Malang. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Dengan luas kawasan pantai kurang lebih 26,8 hektare, destinasi ini menawarkan ruang wisata alam yang cukup luas untuk berbagai aktivitas wisata.

Kawasan wisata tersebut meliputi Pantai Ngentup, Pantai Kondangmerak dan Pantai Banyumeneng yang saling terhubung dalam satu jalur wisata. 

Lokasinya berada sekitar 64 hingga 68 kilometer dari pusat Kota Malang dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 hingga 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi melalui jalur Kepanjen–Pagak–Bantur menuju kawasan Kondangmerak.

Pengelola kawasan wisata, Zainul Afkar atau yang akrab disapa Inung ini mengatakan, kawasan wisata tersebut kini berkembang menjadi destinasi yang diminati berbagai kalangan, baik wisatawan keluarga, komunitas maupun pecinta alam.

“Pengunjung sekarang tidak hanya menikmati pantai, tapi juga datang untuk kuliner seafood di Kedai 8 Drink Island, camping hingga menikmati aktivitas olahraga air,” ujar Inung, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, konsep wisata yang dikembangkan mengusung nuansa kampung wisata dengan suasana alam yang masih asri. Pengunjung dapat menikmati hamparan pasir putih, pemandangan laut selatan hingga suasana tenang yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.

Selain itu, wisatawan juga dapat menjelajahi tiga pantai sekaligus karena akses antar lokasi saling terhubung dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. 

Kondisi tersebut menjadi salah satu keunggulan kawasan wisata 3 in 1 dibanding destinasi pantai lainnya di Malang Selatan.

Untuk menunjang kenyamanan wisatawan, pengelola menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti persewaan tenda camping, kano hingga papan selancar atau padel bagi pengunjung yang ingin menikmati aktivitas laut.

Tak hanya itu, keberadaan berbagai kedai yang menyajikan aneka menu seafood turut menjadi magnet wisata kuliner di kawasan tersebut. Wisatawan dapat menikmati hidangan laut sambil menikmati panorama pantai dan suasana matahari terbenam.

Harga tiket masuk kawasan wisata pantai 3 in 1 dipatok cukup terjangkau dan berlaku sama baik pada hari biasa maupun akhir pekan. Kebijakan itu diterapkan agar wisatawan tetap dapat menikmati liburan dengan tarif yang terjangkau.

Ramainya kunjungan wisatawan terutama saat akhir pekan dan musim liburan membuat kawasan wisata pantai 3 in 1 Malang Selatan kini semakin dikenal sebagai salah satu destinasi favorit di Kabupaten Malang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (5/5/2026) dini hari dan melibatkan rombongan wisatawan asal Surabaya yang tengah menginap di Lilis Cottage Pantai Wedi Awu.

Kapolres Malang Muhammad Taat Resdi mengatakan, proses penyidikan dilakukan secara serius dan profesional berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.

“Polres Malang secara serius dan profesional menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Pantai Wedi Awu ini secara objektif sesuai dengan fakta hukum yang ada,” ujar AKBP Taat, Jumat (8/5/2026).

Dari hasil penyidikan sementara, polisi menetapkan tiga tersangka berinisial A, Z, dan Y. Ketiganya memiliki peran berbeda dalam aksi perusakan kendaraan milik wisatawan.

Tersangka A berperan melempar batu ke kendaraan, sedangkan Z dan Y melakukan perusakan dengan mencoret kendaraan menggunakan cat semprot. Polisi juga tengah memproses satu orang lain berinisial M yang diduga berperan menghasut dan memobilisasi massa menuju lokasi kejadian.

“Tiga orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, perannya berbeda-beda. Dan siang hari ini akan ditetapkan lagi satu orang tersangka,” jelas AKBP Taat.

Kapolres menjelaskan, peristiwa bermula saat rombongan wisatawan menggelar hiburan musik dan DJ di area cottage pada Senin malam (4/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, diduga terdapat lagu dengan lirik bernuansa ujaran terhadap kelompok masyarakat tertentu yang kemudian direkam dan tersebar di sejumlah grup WhatsApp.

“Video itu kemudian memicu reaksi negatif di media sosial hingga massa berkumpul dan bergerak menuju lokasi,” ungkapnya.

Sekitar pukul 03.00 WIB, massa gabungan mendatangi area cottage, melakukan pengecekan identitas wisatawan, aksi kekerasan, mematikan listrik penginapan, serta merusak sejumlah kendaraan.

Kasatreskrim Polres Malang Hafiz Prasetia Akbar menambahkan unsur penghasutan ditemukan dari ajakan yang tersebar melalui percakapan dan grup WhatsApp sebelum massa bergerak ke lokasi.

“Penghasutan tersebut berbentuk ajakan berkumpul dan bergerak bersama menuju lokasi, yang kemudian berujung pada terjadinya tindak pidana,” kata AKP Hafiz.

AKBP Taat menegaskan proses penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka dalam perkara tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan nanti dalam proses penyidikan ini masih terus berkembang dan akan kami update selanjutnya,” tegasnya.

Dalam perkara ini, polisi telah memeriksa 20 saksi, memeriksa 12 titik CCTV, serta melakukan olah tempat kejadian perkara.

Polisi juga mengamankan berbagai barang bukti berupa kendaraan rusak, pecahan kaca, batu, kayu, hingga botol minuman keras.

Sebanyak enam kendaraan mengalami kerusakan, terdiri dari satu unit Toyota Hiace, dua unit Isuzu Elf, satu Suzuki Ertiga, satu Toyota Avanza, dan satu Toyota Innova milik warga yang bukan bagian dari rombongan wisatawan.

Selain penyidikan kasus pengrusakan, polisi juga menemukan dugaan tindak pidana narkotika setelah melakukan tes urine terhadap para wisatawan.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 31 orang dinyatakan positif narkoba, terdiri dari 21 orang positif ganja, enam orang positif sabu, dan empat orang positif ganja serta sabu.

“Tiga puluh satu orang tersebut kami koordinasikan dengan BNN Provinsi Jawa Timur dan sudah dilaksanakan assessment,” terang AKBP Taat.

Para tersangka dijerat pasal tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum, pencurian, dan pengrusakan.

Dalam konferensi pers tersebut, polisi turut menampilkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian. Barang bukti itu di antaranya pecahan kaca kendaraan, batu, kayu, cat semprot, hingga beberapa botol minuman keras.

Penyidik juga masih mendalami keterlibatan pihak lain yang diduga ikut dalam aksi pengerusakan maupun provokasi di media sosial dan grup percakapan.

Polres Malang memastikan proses hukum akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana 

Selain kasus pengrusakan dan kekerasan, polisi juga mendalami dugaan pelanggaran lain yang berkaitan dengan aktivitas rombongan wisatawan saat berada di lokasi.

Hasil tes urine yang menunjukkan puluhan orang positif narkotika saat ini telah dikoordinasikan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk proses assessment lanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kehadiran Satpas ini juga menjadi upaya mendekatkan pelayanan kepolisian bagi masyarakat Kabupaten Malang, khususnya wilayah Malang Selatan.

Satpas Prototype Polres Malang yang berada di Jalan Raya Talangagung, Dusun Tegaron, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, kini menjadi pusat pelayanan SIM dengan konsep modern dan lebih mudah diakses masyarakat.

Pelaksanaan uji praktik SIM C berlangsung menggunakan lintasan yang dirancang lebih mudah dilalui pemohon tanpa mengurangi standar keselamatan berkendara.

Kegiatan yang dipantau langsung Kasatlantas Polres Malang AKP Alif Chelvin melalui Baur SIM Satpas Prototype Polres Malang, Aiptu Nova Hanta.

“Sesuai arahan Bapak Kasatlantas, kami terus memaksimalkan fungsi Satpas Prototype ini untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga Kabupaten Malang, termasuk masyarakat Malang Selatan. Uji praktik ini merupakan bagian dari komitmen kami agar pemohon SIM C memiliki keterampilan berkendara yang aman,” ujar Nova Hanta, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, Satpas Prototype Polres Malang yang mulai beroperasi sejak 2024 tersebut terus dioptimalkan dalam pelayanan, termasuk proses pengujian praktik yang kini lebih efisien, transparan, dan humanis.

Selain menghadirkan lintasan yang lebih adaptif, Satpas Prototype juga menegaskan komitmen pelayanan bebas calo dalam seluruh proses penerbitan SIM. 

Masyarakat diimbau datang langsung dengan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

“Kami berharap masyarakat tidak menggunakan jasa calo dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kami siap memandu proses ujian dengan jujur dan terbuka,” pungkasnya.

Dengan konsep pelayanan modern dan lokasi yang cukup strategis, Satpas Prototype Polres Malang diharapkan mampu mempercepat sekaligus mendekatkan pelayanan SIM kepada masyarakat setempat. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Perubahan lokasi tersebut mengemuka saat Bupati Malang Sanusi meninjau langsung area rencana pembangunan bersama jajaran DPRD dan perangkat daerah, Kamis (7/5/2026).

Pemkab Malang menilai kawasan Stadion Kanjuruhan lebih memungkinkan untuk dikembangkan sebagai ruang publik baru karena memiliki ketersediaan lahan yang lebih luas dan dinilai lebih efisien dari sisi pembiayaan.

“Dengan melihat efisiensi saat ini, dan atas persetujuan DPRD Kabupaten Malang, serta anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu membengkak maka diputuskan di sekitaran Stadion Kanjuruhan,” ujar Sanusi.

Selain faktor efisiensi anggaran, pembangunan alun-alun juga disebut menjadi kebutuhan masyarakat Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang yang hingga kini belum memiliki ruang publik representatif.

Dalam skema pembiayaannya, Pemkab Malang menyiapkan dua alternatif pendanaan. Pertama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang, dan kedua melalui skema pembiayaan bersama Bank Jatim dengan memanfaatkan dividen saham milik Pemkab Malang.

“Alternatif pertama adalah pembiayaan melalui APBD Kabupaten Malang. Alternatif kedua menggunakan skema pembiayaan melalui Bank Jatim sebagai opsi pendanaan di luar kas daerah dengan menggunakan deviden saham Pemkab Malang di Bank Jatim,” jelasnya.

Tak hanya difungsikan sebagai ruang terbuka publik, kawasan alun-alun juga dirancang menjadi pusat promosi produk unggulan daerah. Pemkab Malang berencana membangun gerai UMKM dari 33 kecamatan di sisi timur kawasan alun-alun.

“Di sisi timur nantinya akan ada gerai UMKM 33 kecamatan yang menjual produk unggulan tiap-tiap kecamatan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Polemik tersebut berkembang setelah muncul sorotan dari sejumlah anggota DPRD terkait dokumen perjalanan dinas dan surat tugas yang digunakan dalam agenda audiensi bersama Wakil Presiden RI pada akhir April 2026 lalu.

Situasi menjadi perhatian publik karena Wakil Bupati Malang diketahui berasal dari PKB, sementara dorongan penggunaan hak interpelasi dan evaluasi politik justru mencuat dari sejumlah anggota DPRD yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. 

Dinamika itu sempat memunculkan spekulasi adanya ketegangan politik di internal parlemen daerah. Sorotan bermula setelah beredarnya dokumen perjalanan dinas yang dinilai perlu mendapat klarifikasi lebih lanjut. 

Sejumlah anggota dewan mempertanyakan prosedur administrasi dan mekanisme perjalanan dinas yang dilakukan dalam agenda tersebut.

Di tengah berkembangnya polemik, wacana penggunaan hak interpelasi hingga pembentukan pansus hak angket sempat menguat sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

Namun eskalasi politik tersebut perlahan mereda setelah adanya komunikasi lintas fraksi antara PKB dan PDI Perjuangan.

Pertemuan antara Ketua Fraksi PKB, Abdulloh Satar, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, baru-baru ini, menjadi momentum penting dalam upaya pendinginan situasi politik di DPRD Kabupaten Malang.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu, kedua pihak sepakat mengedepankan komunikasi politik dan tidak melanjutkan polemik ke tahapan formal seperti interpelasi maupun hak angket.

“Kami ingin memastikan DPRD tetap solid. Perbedaan pandangan adalah hal biasa, tapi tidak boleh mengganggu kerja-kerja kelembagaan,” ujar Satar, saat itu.

Menurutnya, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tetap menjadi bagian penting tugas DPRD. Namun, pengawasan harus dilakukan dalam semangat kemitraan yang konstruktif demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

“Yang terpenting adalah bagaimana kepemimpinan daerah bisa berjalan optimal. Pengawasan tetap kita perkuat, tapi dalam koridor kemitraan yang konstruktif,” imbuhnya.

Sementara itu, Abdul Qodir atau Adeng menilai dinamika politik yang terjadi harus menjadi pembelajaran bersama agar komunikasi antarfraksi maupun hubungan legislatif dan eksekutif semakin baik.

“Kebersamaan adalah fondasi utama politik. Kita tidak boleh terjebak dalam polemik yang justru menghambat tujuan besar, yakni kesejahteraan masyarakat,” terangnya, melalui keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Ia juga mengingatkan pentingnya mengesampingkan ego sektoral di tengah dinamika politik yang berkembang.

“Tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri. Semua harus saling melengkapi, dan dinamika ini menjadi pembelajaran agar kita lebih dewasa dalam berpolitik,” katanya.

Meredanya polemik ini dinilai sebagai bentuk konsolidasi politik internal DPRD Kabupaten Malang. Sejumlah pihak menilai komunikasi lintas fraksi menjadi langkah penting untuk menjaga kondusivitas politik daerah sekaligus memastikan agenda pembangunan tetap berjalan optimal. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Direktur Utama Syamsul Hadi mengatakan, perempuan memiliki kedekatan langsung dengan kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, keterlibatan mereka dianggap mampu memperkuat upaya pelestarian sumber air.

“Perempuan adalah manajer air yang paling ulung di tingkat rumah tangga. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam aksi jelajah sumber ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan pengelolaan air lebih inklusif, empatik, dan berkelanjutan,” ujar Syamsul Hadi, belum lama ini.

Ia menjelaskan, tema “Water and Gender: Where Water Flows, Equality Grows” dipilih untuk menegaskan bahwa akses terhadap air bersih tidak bisa dilepaskan dari isu kesetaraan gender.

“Air adalah kebutuhan dasar semua orang. Karena itu, pengelolaannya juga harus melibatkan semua pihak, termasuk perempuan yang selama ini memiliki peran besar dalam menjaga kebutuhan air keluarga,” katanya.

Menurutnya, pendekatan berbasis gender bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari langkah membangun sistem pengelolaan air yang lebih manusiawi dan tepat sasaran.

“Kami tidak ingin pengelolaan air hanya dipandang dari sisi teknis. Ada aspek sosial, lingkungan, dan kemanusiaan yang juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Dalam kegiatan jelajah sumber air yang digelar di kawasan Sumber Pitu, Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, perempuan dilibatkan dalam identifikasi kondisi sumber air, pemantauan lingkungan, hingga edukasi kepada masyarakat sekitar.

Syamsul menambahkan, keterlibatan perempuan diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber mata air di Kabupaten Malang.

“Kalau sumber air terjaga, maka keberlangsungan pelayanan air bersih kepada masyarakat juga akan tetap terjamin untuk generasi mendatang,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Forum ini menjadi langkah penting untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam forum tersebut, data DTSEN dibahas secara terbuka, diverifikasi bersama, dan dikoreksi sesuai kondisi terkini masyarakat.

Warga yang layak namun belum masuk dalam data diusulkan, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria dilakukan penyesuaian. Proses ini sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial serta penguatan transparansi di tingkat desa.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Saifudin Zuhri, menegaskan bahwa Musdes DTSEN harus dijalankan secara konsisten. Menurutnya, pemutakhiran data melalui Musdes merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial.

“Pemutakhiran data melalui Musdes adalah fondasi keadilan sosial. Tanpa data yang akurat, bantuan sosial berpotensi salah sasaran, dan itu bentuk ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).

Ketua Tim Pendamping Sosial/PKH Kecamatan Tumpang, Roni Mustofa, menekankan pentingnya validasi berbasis fakta lapangan. Ia menyebut kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga data harus terus diperbarui.

“Kami melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat berubah. Musdes menjadi ruang penting agar data tidak tertinggal dari kenyataan. Setiap perubahan harus tercatat agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.

Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Tumpang, Derajat, turut menyoroti peran strategis desa sebagai garda terdepan dalam pendataan. Ia menegaskan bahwa Musdes menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kesalahan data yang selama ini terjadi.

“Desa adalah garda terdepan dalam pendataan. Ketika data benar, kebijakan akan tepat. Sebaliknya, jika data salah, masyarakat kecil yang akan dirugikan. Karena itu, kualitas Musdes harus dijaga,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tumpang, Yulian Wibisono, menegaskan bahwa Musdes bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari upaya serius dalam memperbaiki kualitas data sosial ekonomi.

“Musyawarah desa ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian dari upaya serius memperbaiki kualitas data sosial ekonomi. Kami mendorong seluruh desa untuk aktif, terbuka, dan objektif dalam proses verifikasi dan validasi. Data akurat adalah kunci agar setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Pelaksanaan Musdes DTSEN di Kecamatan Tumpang menjadi contoh bahwa perbaikan data harus dimulai dari tingkat paling bawah dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Data tidak lagi dipandang sekadar angka, melainkan sebagai dasar dalam memastikan setiap warga mendapatkan haknya secara adil.

Kegiatan ini turut dihadiri perangkat desa, RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pendamping desa, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi dan akurasi data berbasis lapangan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan Polres Malang terhadap puluhan wisatawan yang terlibat dalam peristiwa tersebut, sebanyak 31 orang terindikasi positif menggunakan narkotika.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus pascakericuhan yang melibatkan rombongan wisatawan asal Surabaya pada Selasa (5/5/2026) dini hari.

Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi, mengonfirmasi bahwa kepolisian telah memeriksa total 69 orang wisatawan. Dari jumlah tersebut, hampir separuh di antaranya terdeteksi mengonsumsi zat terlarang dengan jenis yang bervariasi.

"Dari hasil tes urine, 31 orang terindikasi positif narkotika. Rinciannya adalah 21 orang positif ganja, 6 orang positif sabu, dan 4 orang lainnya positif kedua jenis narkotika tersebut," jelas AKBP Muhammad Taat Resdi dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Saat ini, puluhan orang tersebut telah diamankan dan ditangani oleh Satresnarkoba Polres Malang. 

Sementara itu, 38 wisatawan yang dinyatakan negatif telah dipulangkan ke daerah asal dengan pengawalan serta fasilitas bus dari BPBD Kota Surabaya.

Terkait nasib 31 wisatawan yang positif narkoba, Polres Malang tengah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang. Langkah ini diambil untuk menentukan klasifikasi penanganan melalui proses assessment.

"Koordinasi dengan BNN dilakukan untuk menentukan apakah yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi atau proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Kapolres.

Meski fokus saat ini terbagi pada temuan penyalahgunaan narkoba, kepolisian memastikan bahwa penyelidikan terhadap kasus utama, yakni dugaan pengeroyokan dan pengrusakan kendaraan, tetap berjalan secara paralel.

Polisi sedang mengejar sejumlah oknum yang terlibat dalam aksi kekerasan yang mengakibatkan enam orang luka-luka dan enam unit kendaraan roda empat rusak. Di lokasi kejadian, petugas juga telah mengamankan barang bukti berupa balok kayu, batu, serta botol minuman keras.

"Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur, baik terkait dugaan tindak pidana kekerasan maupun temuan penyalahgunaan narkotika. Penanganan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan profesionalitas," pungkasnya.

Hingga saat ini, tim gabungan Polres Malang masih mendalami kronologi secara utuh guna mengungkap motif di balik kericuhan yang sempat mencoreng kawasan wisata di pesisir selatan Kabupaten Malang tersebut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, mendampingi Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (5/5/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyukseskan sensus yang akan memotret seluruh aktivitas ekonomi, baik sektor formal maupun informal.

Sonny menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan rutin, melainkan upaya strategis untuk memperkuat basis data nasional yang akurat dan terpercaya.

“Data yang dihasilkan akan menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, hasil sensus akan memberikan gambaran riil struktur ekonomi hingga tingkat daerah, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis data, bukan asumsi.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas.

“Partisipasi aktif pelaku usaha sangat menentukan kualitas data. Tanpa itu, arah kebijakan bisa tidak tepat,” tegasnya.

Sementara itu, Lathifah menyebut Kabupaten Malang memiliki potensi ekonomi besar yang harus terpetakan secara utuh agar pembangunan berjalan lebih efektif.

“Data ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga menjadi rujukan dunia usaha dan akademisi dalam mengambil keputusan,” ungkapnya.

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Malang telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mendukung pelaksanaan sensus, mulai dari sosialisasi melalui Musrenbang, pemasangan spanduk di seluruh kecamatan, hingga pemanfaatan videotron di titik strategis.

Selain itu, seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa juga digerakkan untuk mendukung proses pendataan agar menjangkau seluruh pelaku usaha.

“Kolaborasi lintas sektor terus kami perkuat agar sensus ini berjalan optimal dan menjangkau seluruh potensi ekonomi daerah,” tambahnya.

Di akhir, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan lengkap demi menghasilkan potret ekonomi yang benar-benar akurat.

“Dari data inilah masa depan pembangunan daerah akan ditentukan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan korban luka, tetapi juga kerusakan pada sejumlah kendaraan milik rombongan. Situasi di lokasi sempat memanas sebelum akhirnya aparat kepolisian turun tangan melakukan pengamanan.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan segera mengerahkan petugas ke tempat kejadian perkara (TKP).

“Begitu laporan masuk, petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan awal serta memastikan situasi tetap kondusif,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Dari hasil penanganan sementara, tercatat enam orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam unit kendaraan roda empat milik wisatawan juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat insiden tersebut.

Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa itu, seperti potongan kayu, batu, serta botol minuman keras.

Hingga kini, aparat masih mendalami kasus tersebut guna mengungkap secara utuh kronologi kejadian serta pihak-pihak yang terlibat.

“Proses penyelidikan masih berjalan. Kami terus mengumpulkan keterangan dari para saksi dan mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi,” tegas Bambang.

Polisi juga melakukan langkah lanjutan dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak, sekaligus memastikan keamanan para wisatawan yang menjadi korban.

Sebagai langkah preventif, aparat turut memberikan pengawalan kepada rombongan wisata untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

MS (39) saat itu tengah memasukkan sepeda motor ke dalam rumah. Rutinitas sederhana itu mendadak terhenti ketika AZ (32), tetangganya, datang dengan emosi yang sudah memuncak.

Tanpa banyak percakapan, pelaku langsung menyerang menggunakan senjata tajam jenis caluk.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang menerangkan, jika Korban berusaha menangkis, namun sabetan tetap mengenai jari kelingking tangan kanannya.

“Korban mengalami luka sobek pada jari tangan akibat menangkis serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Suasana yang semula tenang berubah mencekam. Warga sekitar bergegas mendatangi lokasi dan berusaha melerai. Senjata tajam yang digunakan pelaku berhasil diamankan sebelum situasi semakin memburuk.

“Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai dan mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku,” terangnya.

Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa peristiwa tersebut tidak dilatarbelakangi konflik nyata, melainkan dipicu oleh kabar yang belum tentu benar. Pelaku diduga terprovokasi isu bahwa korban akan mencelakainya.

“Motif sementara karena pelaku terprovokasi isu atau kabar yang tidak benar, sehingga melakukan tindakan secara spontan,” ungkapnya.

Peristiwa itu sendiri terjadi pada Kamis (16/4/2026) di teras rumah korban. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh aparat kepolisian.

“Pelaku berhasil diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Lawang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana penganiayaan,” tambah Bambang.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu bilah senjata tajam jenis caluk bergagang kayu, pakaian korban, serta rekaman video kejadian.

Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Di balik peristiwa ini, kepolisian juga mengingatkan pentingnya sikap bijak dalam menerima informasi. Isu yang belum terverifikasi, jika dipercaya mentah-mentah, berpotensi memicu konflik yang tak seharusnya terjadi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing isu yang belum tentu benar, serta menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijak dan tidak melanggar hukum,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat menegaskan, seluruh pengelola dapur MBG wajib memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Malang, Nuning Nurlaila, kepada awak media usai kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah.

Menurut Nuning, DLH tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga aktif memberikan pembinaan agar pengelola SPPG memahami tata kelola limbah secara benar dan menyeluruh.

“Kami ingin semua pengelola memiliki pemahaman yang sama. Jadi tidak hanya patuh aturan, tapi juga tahu cara teknis pengelolaannya,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, aktivitas dapur MBG menghasilkan limbah cair dan padat yang membutuhkan penanganan berbeda. Untuk limbah cair, diperlukan sistem pengolahan seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan pengelolaan yang terukur. Sementara limbah padat, khususnya organik, diarahkan untuk dikelola secara mandiri.

“Pengelolaan bisa dilakukan melalui komposting, pemanfaatan maggot, atau kerja sama dengan pihak lain. Kalau belum mampu, bisa bermitra dengan TPS 3R maupun bank sampah,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti lebih dari 200 peserta yang terdiri dari pengelola SPPG, koordinator wilayah, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Keterlibatan lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat sistem pengelolaan limbah dari hulu hingga hilir.

Dalam forum tersebut, DLH juga menemukan masih adanya kekurangan pemahaman terkait kewajiban administrasi lingkungan, terutama dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

“Masih ada yang belum menyadari bahwa SPPL itu wajib. Padahal dokumen ini menjadi dasar komitmen dalam pengelolaan limbah sesuai jenisnya,” tegas Nuning.

Ia menambahkan, proses pengurusan SPPL kini dapat dilakukan secara daring melalui sistem OSS, sehingga diharapkan tidak lagi menjadi hambatan bagi pelaku usaha skala kecil hingga menengah.

Selain itu, DLH juga mencatat adanya SPPG yang telah memiliki fasilitas IPAL, namun belum melengkapi aspek legalitasnya. Temuan ini akan menjadi dasar untuk pendataan serta pembinaan lanjutan yang lebih terarah.

“Kami jadi bisa memetakan persoalan di lapangan. Ke depan, pembinaan akan lebih fokus agar seluruh SPPG memenuhi standar lingkungan secara utuh,” ungkapnya.

DLH memastikan, kegiatan ini merupakan langkah awal dari rangkaian pendampingan yang akan terus dilakukan. Monitoring, evaluasi, hingga kunjungan lapangan akan digelar secara berkala untuk memastikan implementasi berjalan optimal.

“Pendampingan ini berkelanjutan. Tujuannya agar pengelolaan limbah SPPG tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rumah tersebut diketahui milik S (59), seorang petani setempat. Saat kejadian berlangsung, rumah dalam kondisi kosong sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan, peristiwa itu pertama kali diketahui warga setelah mendengar suara ledakan dari arah rumah korban pada pagi hari.

“Warga yang mendengar langsung mengecek ke lokasi. Saat itu, bagian depan rumah sudah mengalami kerusakan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Dari informasi yang dihimpun, ledakan diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Saksi kemudian menghubungi pemilik rumah yang saat itu sedang tidak berada di tempat.

Setelah korban kembali, ditemukan sejumlah kerusakan pada bagian depan rumah, mulai dari kaca pecah, lantai rusak, hingga tiang teras yang terdampak.

Tak hanya itu, di sekitar lokasi juga ditemukan serpihan material yang diduga berasal dari benda peledak. Polisi menduga, ledakan tersebut dipicu benda yang dilempar ke arah rumah korban.

“Indikasi awal, ada benda yang diduga bom ikan dilempar di bagian depan rumah hingga menimbulkan ledakan,” jelas Bambang.

Saat ini, tim Inafis Satreskrim Polres Malang telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan barang bukti guna memastikan penyebab pasti ledakan.

Akibat kejadian itu, korban diperkirakan mengalami kerugian material sekitar Rp2,5 juta.

Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan petunjuk di lapangan untuk mengungkap pelaku. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, H. Kholiq, memastikan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD telah disepakati secara internal oleh seluruh unsur pimpinan.

“Sudah selesai di internal pimpinan DPRD. Semua sudah menandatangani penunjukan Plt Ketua DPRD kepada saya,” ujarnya.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani empat pimpinan DPRD. Dengan demikian, selama Ketua DPRD menjalankan ibadah haji, tugas dan kewenangan dijalankan oleh Plt melalui mekanisme musyawarah pimpinan.

Penunjukan ini merujuk pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa jika pimpinan DPRD berhalangan sementara, maka pimpinan lainnya bermusyawarah untuk menunjuk pelaksana tugas.

Ketua DPRD Darmadi dari PDI Perjuangan sendiri diketahui tengah menunaikan ibadah haji dalam beberapa waktu terakhir, sehingga mekanisme kepemimpinan sementara menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas kelembagaan.

Di sisi lain, muncul perbedaan penafsiran terkait mekanisme tersebut. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menyebut masa cuti 40 hari masih multitafsir dan perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak berwenang.

“Karena cuti 40 hari ini masih multitafsir, silakan dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang berwenang,” ujar Didik.

Ia menegaskan, sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Malang, PDI Perjuangan berkepentingan memastikan hak politiknya tetap terakomodasi.

“Kita hanya mempertanyakan hak partai saat ketua DPRD mengajukan izin berhalangan atau cuti selama 40 hari. Tetapi bukan berarti harus dipaksakan,” tegasnya.

Perbedaan tafsir ini juga merujuk pada Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 47 ayat (1), yang menyebutkan bahwa jika pimpinan DPRD berhalangan lebih dari 30 hari, maka partai politik asal dapat mengusulkan anggota DPRD dari partai yang sama untuk melaksanakan tugas tersebut.

Meski terdapat perbedaan pandangan, pimpinan DPRD memastikan keputusan penunjukan Plt telah melalui mekanisme kolektif kolegial dan tidak akan mengganggu pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan selama masa cuti haji berlangsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kendaraan jenis Mitsubishi L300 pikap boks bernomor polisi N-8626-CI itu menabrak tiga rumah warga setelah diduga mengalami gangguan teknis.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengungkapkan, insiden bermula saat kendaraan yang dikemudikan AS (22), warga Desa Tlogosari, melaju dari arah utara ke selatan usai mengisi bahan bakar di SPBU Donomulyo. Saat itu, ia didampingi DS (25), warga Desa Donomulyo.

“Sesampainya di lokasi, kendaraan tiba-tiba oleng diduga akibat gangguan pada roda belakang, sehingga sopir tidak dapat mengendalikan laju kendaraan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Sopir sempat berupaya menghindari dampak lebih besar dengan membanting setir ke kiri. Namun, kendaraan justru menabrak tiga rumah warga di pinggir jalan hingga mengalami kerusakan cukup parah.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tiga rumah warga mengalami kerusakan,” jelas Bambang.

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan dugaan kuat bahwa kecelakaan dipicu kondisi teknis kendaraan yang tidak optimal. Polisi menemukan indikasi masalah pada bagian kaki-kaki kendaraan.

“Dugaan sementara disebabkan sporing balancing yang tidak tepat serta adanya kerusakan pada bagian kaki-kaki kendaraan,” ungkapnya.

Akibat kejadian tersebut, total kerugian material diperkirakan mencapai Rp18 juta. Usai insiden, sopir langsung menghubungi pihak yayasan MBG Desa Tlogosari.

Ketua yayasan, Kristina, datang ke lokasi dan menyatakan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Pihak kepolisian juga telah melakukan penanganan awal serta meminta keterangan sejumlah saksi guna memastikan penyebab pasti kecelakaan.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengemudi untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan sebelum digunakan, guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa,” pungkas Bambang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam pelepasan tersebut, Bupati Malang menekankan pentingnya menjaga sikap dan nama baik daerah selama menjalankan ibadah di tanah suci.

“Menunaikan ibadah haji adalah panggilan Allah SWT. Tidak semua orang diberi kesempatan ini. Maka jalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Total jemaah haji asal Kabupaten Malang tahun ini mencapai 1.637 orang yang terbagi dalam tujuh kloter. Kloter 14 menjadi gelombang awal dalam rangkaian pemberangkatan tersebut.

Selain itu, Bupati Malang juga mengingatkan jemaah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan ibadah, serta disiplin mengikuti arahan petugas.

“Saya titip agar seluruh jemaah menjaga sikap dan perilaku, mencerminkan akhlak mulia serta menjaga nama baik Kabupaten Malang di mata dunia internasional,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Malang, lanjutnya, berkomitmen memberikan pelayanan maksimal bagi jemaah, termasuk memastikan proses pemberangkatan berjalan lancar tanpa membebani biaya.

Dengan pelepasan kloter 14 ini, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 05.30 WIB dan laporannya diterima petugas pada pukul 10.30 WIB. 

Kecelakaan ini melibatkan unit dump truck Hino bernomor polisi (nopol) N 9330 EC dengan sepeda motor Honda CB150R bernopol W 4973 NHD.

Dalam laporan resminya, Kasatlantas Polres Malang, AKP Muhammad Alif Chelvin, menjelaskan kronologi kejadian bermula saat dump truck yang dikemudikan Dwiono melaju dari arah timur ke barat.

Sesampainya di lokasi kejadian yang merupakan jalan menanjak, kendaraan tersebut mengalami patah as roda belakang. Kondisi itu membuat dump truck tidak mampu melaju dan justru bergerak mundur.

Pada saat bersamaan, dari arah yang sama di belakang truk, melaju sepeda motor Honda CB150R yang dikendarai Ibra Setiawan. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari.

"Diduga pengemudi dump truck kurang bisa menguasai keadaan saat kendaraan mengalami gangguan teknis," urai AKP Muhammad Alif Chelvin, Rabu (23/4/2026).

Benturan terjadi pada bagian depan sepeda motor dengan bagian belakang dump truck yang bergerak mundur. 

Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka pada kaki kanan dan langsung dilarikan ke RS Karsa Husada untuk mendapatkan perawatan medis.

Selain korban luka, kedua kendaraan juga mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian materiil sekitar Rp1.000.000.

Berdasarkan laporan tersebut, faktor yang memengaruhi kecelakaan meliputi faktor manusia yakni dugaan kurangnya kemampuan pengemudi dalam menguasai kendaraan, serta faktor kendaraan berupa patahnya as roda belakang dump truck. 

Sementara itu, faktor cuaca tidak berpengaruh pada kondisi jalan yang berupa tanjakan tersebut.

Petugas dari Unit Gakkum Singosari Satlantas Polres Malang yang mendatangi lokasi langsung melakukan tindakan kepolisian, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi, mengamankan barang bukti, hingga mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang, Ipda Samsul Khoirudin, menyebut pihaknya masih mendalami asal dump truck yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

"Masih belum kami tanyakan," jelasnya singkat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan memindahkan isi tabung LPG subsidi tersebut ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

"Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan anggota di wilayah Semanding yang mencurigai adanya praktik pemindahan isi LPG subsidi ke tabung Bright Gas," ungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetia Akbar, dalam laporan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dari hasil penyelidikan, tersangka utama berinisial FM (34) diketahui melakukan pemindahan isi gas menggunakan alat sederhana berupa pipa besi yang dimodifikasi. Aksi tersebut dilakukan di rumah kontrakannya di kawasan Kecamatan Kepanjen.

Setelah dipindahkan, tabung LPG 12 kilogram tersebut dijual kepada tersangka lain, MR (33), seharga Rp140 ribu. Selanjutnya, MR menjual kembali kepada M (49) dengan harga Rp150 ribu. Oleh tersangka M, gas tersebut kembali dijual ke peternak ayam dengan harga mencapai Rp220 ribu per tabung.

AKP Hafiz menjelaskan, praktik ini sengaja dilakukan untuk meraup keuntungan dari selisih harga antara LPG subsidi 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil dengan LPG non-subsidi.

"Motifnya  ekonomi, mereka mencari keuntungan pribadi dari barang subsidi yang seharusnya tidak disalahgunakan," urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, Astri Lutfiatunnisa, menegaskan bahwa distribusi LPG subsidi sebenarnya telah memiliki jalur yang jelas dan terstruktur.

"Tadi kami sampaikan bahwa untuk melihat indikasi penimbunan, kalau dari masyarakat itu kan mendapatkan dari pangkalan. Dari agen sendiri sudah ada peta distribusi ke pangkalan mana saja," ujarnya kepada media ini.

Ia menambahkan, distribusi dinilai sudah tepat apabila LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat sasaran, khususnya keluarga kurang mampu namun secara hukum tetap salah.

"Tapi kalau dari pangkalan ke masyarakat, sepanjang sasarannya tepat ke keluarga miskin, distribusinya sudah benar. Namun dalam kasus ini ada indikasi penimbunan oleh oknum yang mengatasnamakan masyarakat," jelasnya.

Menurut Astri, praktik semacam ini sulit terdeteksi dari jalur distribusi resmi karena pelaku bergerak di level bawah. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum menjadi krusial dalam mengungkap kasus tersebut.

"Yang bisa menemukan memang dari pihak kepolisian, karena ini sudah masuk ranah penyimpangan," tegasnya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 106 tabung LPG 3 kilogram, 3 tabung Bright Gas kosong, alat suntik berupa pipa besi, regulator, segel tabung, satu unit mobil Grandmax, serta satu unit ponsel.

Para tersangka dijerat dengan pasal terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan sambang puskesmas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang di Puskesmas Tajinan, Rabu (22/4/2026).

“Pelayanan tetap kami maksimalkan, meskipun memang ada beberapa fasilitas yang belum sempurna,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat sejumlah catatan pada sarana pelayanan, salah satunya di ruang gigi yang masih memiliki kursi dalam kondisi rusak. Widya menyebut, pihaknya telah mengajukan perbaikan dan kini tinggal menunggu proses penganggaran.

“Ada kursi gigi yang rusak, itu langsung kami atensi. Pengajuannya sebenarnya sudah dilakukan, tinggal menunggu proses anggaran,” jelasnya.

Menurutnya, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan memang membutuhkan waktu karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Meski demikian, hal itu tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Realisasinya bisa tahun depan atau dua tahun ke depan, tergantung anggaran. Tapi pelayanan saat ini tetap kami optimalkan,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh tenaga kesehatan tetap siaga dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah keterbatasan fasilitas yang ada.

Sementara itu, dalam kegiatan sambang puskesmas tersebut, Bupati Malang HM Sanusi turut melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan, mulai dari kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat, hingga kecepatan pelayanan kepada pasien.

Pemkab Malang juga mendorong peningkatan kualitas layanan dilakukan secara bertahap melalui penguatan sarana dan prasarana sesuai kemampuan anggaran daerah. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sosok birokrat yang telah berkarier di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ini sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kadis DLH. Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala bidang hingga sekretaris dinas, sebelum akhirnya dipercaya memimpin secara definitif.

Namun, pelantikan tersebut memantik polemik lantaran Dzulfikar merupakan anak kandung Bupati Malang. Sorotan publik pun tak hanya mengarah pada kapasitas, melainkan juga pada aspek kepatutan dalam tata kelola pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Bupati Malang, HM Sanusi, menegaskan bahwa seluruh proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama telah berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Ya, itu semua prosesnya di Panitia Seleksi, dan silakan ke BKPSDM sebagai prosesnya,” tegasnya kepada awak media usai sidak di Puskesmas Tajinan, Rabu (22/4/2026).

Ia memastikan tidak ada pelanggaran dalam setiap tahapan seleksi hingga pelantikan. Menurutnya, seluruh prosedur telah mengikuti sistem merit yang berlaku dalam birokrasi.

“Semua dilakukan melalui proses yang sesuai dengan aturan. Artinya itu sudah sesuai aturan, tidak ada aturan yang dilanggar,” ujarnya.

Sanusi juga menegaskan bahwa faktor hubungan keluarga tidak memengaruhi hasil seleksi. Ia menilai, penetapan tersebut murni berdasarkan kompetensi dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Malang disebut telah melakukan klarifikasi terhadap proses pelantikan tersebut. Namun, Sanusi menegaskan bahwa seluruh penjelasan telah disampaikan.

“Sudah dipanggil, dan semua sudah dijelaskan,” katanya singkat.

Di sisi lain, kritik datang dari Hasto Kristiyanto yang menilai pelantikan tersebut kurang etis dan berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Sanusi memberikan respons tegas.

“Ya, karena Pak Hasto belum tahu kenyataan di lapangan, itu masih prediksi saja,” ujarnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasus ini kini ditangani secara serius oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang.

Terungkapnya perkara tersebut bermula dari keberanian korban berusia 23 tahun, warga Desa Sidodadi, yang melaporkan dugaan perbuatan cabul hingga persetubuhan yang dialaminya. 

Pelaku, seorang pria lanjut usia berinisial AM (60), diduga memanfaatkan kondisi korban yang sedang sakit serta kepercayaan keluarga terhadap praktik pengobatan nonmedis.

Kepala Unit (Kanit) PPA Polres Malang, AKP Yulistiana Sri Iriana, menyebut modus pelaku terbilang sistematis. Dengan dalih terapi penyembuhan, korban diarahkan mengikuti berbagai instruksi yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan seksual.

"Korban berada dalam kondisi rentan dan mempercayai proses pengobatan yang dilakukan tersangka. Situasi itu dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya," ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi berulang kali pada Juni 2025, baik di rumah korban maupun di kediaman tersangka di Dusun Sumberduren Kidul, Desa Sidodadi.

Awalnya, korban mengalami sakit pada bagian kaki dan telah berupaya menjalani pengobatan medis, namun tidak kunjung membaik. Atas saran keluarga, korban kemudian mendatangi tersangka yang dikenal sebagai praktisi pengobatan alternatif di lingkungan sekitar.

Dalam praktiknya, korban diminta menjalani terapi secara tertutup di dalam kamar. Di ruang itulah, tersangka diduga melakukan tindakan persetubuhan dengan alasan untuk mempercepat kesembuhan sekaligus memperbaiki kondisi rumah tangga korban.

Kepercayaan yang semula dipegang korban perlahan berubah menjadi tekanan batin. Setelah kejadian berlangsung beberapa kali, korban akhirnya berani mengungkapkan apa yang dialaminya kepada sang suami hingga berujung laporan ke kepolisian.

Polisi bergerak cepat. Serangkaian penyelidikan dan penyidikan dilakukan, mulai dari pemeriksaan saksi, visum, hingga gelar perkara. Hasilnya, tersangka resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, seperti pakaian korban, perlengkapan yang diduga digunakan dalam aksi, hingga rekaman video yang berkaitan dengan perkara.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menegaskan bahwa penanganan kasus ini menjadi perhatian serius, khususnya dalam memastikan perlindungan terhadap korban.

"Selain proses hukum yang berjalan, kami juga memastikan korban mendapatkan pendampingan agar hak-haknya terlindungi secara maksimal," tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), terkait penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan kondisi rentan korban. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam agenda paripurna tersebut, pertama disampaikan pendapat Bupati Malang terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Bupati Malang HM Sanusi juga menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Raperda usulan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tiga Raperda tersebut meliputi perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan, serta perubahan atas Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah.

Bupati Malang HM Sanusi menjelaskan bahwa perubahan susunan perangkat daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan serta menghindari tumpang tindih kewenangan. Penataan organisasi perangkat daerah dilakukan dengan prinsip right sizing dan right function agar lebih proporsional dan tepat fungsi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga merencanakan perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan sektor ekonomi kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata berbasis budaya.

Terkait penyertaan modal kepada Bank Artha Kanjuruhan, Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah melalui kajian komprehensif serta analisis kelayakan investasi. 

Penyertaan modal dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja bank daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan pada penguatan tata kelola aset melalui digitalisasi menggunakan aplikasi e-BMD dan SIAPAKSI. 

Langkah tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Selain tiga Raperda dari Pemerintah Kabupaten Malang, DPRD Kabupaten Malang juga mengusulkan Raperda inisiatif tentang pemberdayaan masyarakat. 

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi membenarkan bahwa Raperda ini diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta mengembangkan potensi lokal di Kabupaten Malang.

"Keempat Raperda tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus DPRD Kabupaten Malang bersama Pemerintah Kabupaten Malang sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," terangnya.

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Malang dan dihadiri pimpinan DPRD, anggota dewan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Malang. (***)

Editor: Syaiful Aries

Penegasan itu disampaikan saat mendampingi Bupati Malang Sanusi dalam peninjauan langsung ke Puskesmas Poncokusumo, Rabu (22/4/2026).

Kunjungan tersebut tidak hanya untuk melihat kesiapan gedung baru, tetapi juga menilai kondisi pelayanan di gedung lama yang masih digunakan.

Darmadi menekankan, fasilitas baru jangan sampai hanya menjadi simbol tanpa perubahan nyata dalam pelayanan.

“Jangan sampai fasilitas baru hanya jadi simbol, sementara kualitas layanan tetap sama,” tegasnya, Rabu (22/4/2026).

Ia menyebut, ketika gedung baru mulai difungsikan, standar pelayanan juga harus ikut meningkat, baik dari sisi kecepatan, responsivitas, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami tegas, saat gedung baru dibuka, standar pelayanan juga harus naik. Lebih cepat, lebih responsif, dan benar-benar melayani masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” lanjutnya.

Menurutnya, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan.

“Ini bukan sekadar kunjungan, ini pengawasan,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan, jika masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa masih ada persoalan yang harus segera dibenahi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, bukan sekadar janji perbaikan.

“Masyarakat berhak dapat layanan kesehatan yang layak, bukan hanya perbaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Malang Sanusi dalam kesempatan yang sama melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Poncokusumo.

Evaluasi tersebut mencakup berbagai kendala yang masih dihadapi, mulai dari kebutuhan penerangan, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas penunjang operasional lainnya.

“Hal ini penting untuk memastikan seluruh pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal tanpa hambatan, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang baik, aman dan lancar,” jelas Sanusi.

Sanusi juga menyampaikan bahwa Puskesmas Poncokusumo lama saat ini masih tetap beroperasi, sembari menunggu pemindahan ke gedung baru yang lokasinya tidak jauh dari bangunan lama.

Relokasi dilakukan karena keterbatasan fasilitas penunjang, terutama area parkir yang dinilai kurang memadai. Dengan lokasi baru yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat lebih nyaman saat mengakses layanan kesehatan.

Kepala UPT Puskesmas Poncokusumo, dr. Wiwit Wijayati, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan layanan kesehatan di wilayahnya.

Ia berharap pembangunan tahap lanjutan gedung baru segera direalisasikan, termasuk pemenuhan sarana prasarana penunjang keamanan dan kenyamanan.

“Harapannya pembangunan tahap berikutnya segera terealisasi, termasuk sarana prasarana karena di lokasi baru masih belum ada pagar dan paving jalan masuk,” ungkap Wiwit. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolsek Singosari, AKP Achmad Zainuddin, membenarkan informasi tersebut berdasarkan laporan dari pihak rumah sakit.

"Korban meninggal sekitar jam 4 pagi berdasarkan informasi dari kamar jenazah RSSA. Kemudian sekitar jam 5 pagi jenazah langsung dibawa pihak keluarga," ujar AKP Achmad Zainuddin, Senin (20/4/2025).

Sebelumnya, korban bernama Tohari, warga Jalan Onggojoyo 8 RT 001 RW 002 Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, tertabrak Kereta Api Komuter Line Penataran nomor 2158 pada Minggu pagi (19/4/2025) sekitar pukul 07.03 WIB.

Saat kejadian, korban bersama sekitar tujuh anggota keluarganya berjalan menyisir jalur rel kereta api dari arah selatan menuju utara sambil bersenda gurau. Namun dari arah berlawanan datang kereta api hingga korban diduga tidak sempat menghindar dan tersambar.

Korban sempat dalam kondisi sadar dan dievakuasi ke RSSA Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun luka yang dialami korban cukup serius hingga akhirnya meninggal dunia.

Pihak kepolisian kembali mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di jalur rel kereta api karena sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kapolsek Singosari, AKP Achmad Zainuddin menjelaskan, korban awalnya berjalan bersama keluarga di sepanjang rel kereta api.

"Korban bersama sekitar tujuh anggota keluarga berjalan menyisir rel dari arah selatan ke utara sambil bersenda gurau," ujar AKP Achmad Zainuddin, Minggu (19/4/2025).

Namun dari arah berlawanan, lanjutnya, datang Kereta Api Komuter Line Penataran nomor 2158 yang melaju dari utara ke selatan.

"Korban diduga tidak sempat mengamankan diri saat kereta melintas sehingga tersambar dan terjatuh ke selokan air di sekitar jalur rel," jelasnya.

Korban diketahui bernama Tohari, warga Jalan Onggojoyo 8 RT 001 RW 002 Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Beruntung korban dalam kondisi sadar saat dievakuasi.

"Korban dalam keadaan sadar dan langsung dievakuasi ke RSSA Malang untuk mendapatkan perawatan medis," tambahnya.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak berjalan atau beraktivitas di jalur rel kereta api karena berisiko tinggi terjadi kecelakaan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di jalur rel kereta api karena sangat berbahaya dan dapat membahayakan keselamatan," pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30 WIB saat korban berada di dalam rumah dan sedang beristirahat di kamar. Api diduga pertama kali muncul dari bagian atas rumah, kemudian dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bangunan.

Kapolsek Pakis AKP Suyanto, menyampaikan bahwa saat kejadian korban memang berada seorang diri di dalam rumah.

“Korban saat itu sedang tidur di dalam kamar dan memang tinggal sendiri di rumah tersebut,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar yang melihat kepulan asap dari bagian atap rumah. Dalam waktu singkat, asap berubah menjadi kobaran api yang semakin membesar dan mengancam bangunan di sekitarnya.

Warga kemudian memastikan kondisi korban dan mendapati Sukowati telah berhasil keluar dari rumah dalam keadaan selamat.

“Warga melihat korban sudah berada di luar rumah, sehingga dapat dipastikan dalam kondisi selamat,” jelasnya.

Mengetahui kejadian tersebut, warga segera menghubungi pihak kepolisian dan petugas pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Petugas Polsek Pakis tiba di lokasi sekitar pukul 20.45 WIB dan langsung membantu pengamanan serta pemadaman awal bersama warga.

Tak lama kemudian, dua unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Malang diterjunkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama kurang lebih satu jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.00 WIB dan dilanjutkan dengan proses pendinginan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, rumah milik korban mengalami kerusakan cukup parah dengan kerugian materiil ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

“Untuk korban jiwa nihil, namun kerugian diperkirakan sekitar Rp50 juta,” ungkapnya.

Polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di dalam rumah. Meski demikian, penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan.

“Dugaan sementara disebabkan konsleting arus listrik,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan memperkuat struktur organisasi sekaligus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di sela agenda Konferensi Daerah (Konferda) Projo Jatim dengan tema "Konsolidasi Total Menuju Organisasi Solid".

Program 100 hari tersebut dirancang menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur, mulai dari 38 kabupaten dan kota hingga level terbawah organisasi. Targetnya membangun struktur yang solid, terorganisir, dan responsif terhadap persoalan masyarakat.

Menurut Budi Arie, Jawa Timur dipilih sebagai titik awal karena memiliki basis relawan yang kuat dan dinilai mampu menjadi model konsolidasi nasional.

“Projo lahir dari semangat rakyat. Karena itu kita harus terus bertransformasi agar tetap relevan dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (12/4/2026).

Ia juga menegaskan bahwa Projo tidak hanya hadir saat momentum pemilu, tetapi berkembang sebagai gerakan sosial yang aktif dalam mendukung program pembangunan nasional.

Dalam hal pengawalan pemerintahan, Projo menyatakan komitmennya mendukung penuh pemerintahan Prabowo–Gibran hingga akhir masa jabatan. Organisasi tersebut juga menargetkan keterlibatan aktif di tengah masyarakat melalui berbagai aksi nyata.

“Kita punya tanggung jawab memastikan pemerintahan ini berhasil. Semua program strategis harus kita kawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Budi Arie.

Konsolidasi ini diharapkan menjadi model yang nantinya direplikasi di berbagai provinsi lain. Dengan demikian, Projo berupaya memperkuat peran sebagai kekuatan sosial yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)

Editor: Danu 

Menindaklanjuti informasi tersebut, jajaran Polsek Pakis mendatangi lokasi kejadian pada Minggu (12/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Raya Banjarejo, RT 002 RW 001, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Kapolsek Pakis, AKP Suyanto, mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan setelah mendapatkan informasi yang beredar di media sosial.

"Kami menerima informasi dari media sosial terkait dugaan penipuan dengan modus mengaku anggota polisi. Selanjutnya anggota langsung mendatangi TKP untuk melakukan pengecekan dan mengumpulkan keterangan korban serta saksi," ujar AKP Suyanto, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, pelaku menghentikan korban yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda CRF dengan alasan tidak memakai helm dan menggunakan knalpot brong.

"Pelaku kemudian menunjukkan rompi bertuliskan polisi dan mengaku akan menilang serta membawa korban ke Polres Suhat. Selanjutnya pelaku meminta korban pulang mengambil STNK dan meminta HP korban sebagai jaminan," jelasnya.

Korban pun pulang mengambil STNK, namun saat kembali ke lokasi, pelaku sudah tidak berada di tempat dan membawa kabur HP milik korban.

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp3 juta," imbuhnya.

Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat mengenakan celana panjang warna krem, jaket hitam, masker dan helm hitam serta mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah nomor polisi N-4692-CH. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang mengaku sebagai anggota polisi dan apabila ada penindakan di jalan, masyarakat bisa meminta identitas resmi," tegas AKP Suyanto. (*)

Editor: Danu 

Korban diketahui sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Ia pertama kali ditemukan oleh seorang saksi yang datang ke rumah korban setelah tidak dapat menghubungi sejak dini hari.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengungkapkan bahwa korban ditemukan dalam kondisi tergantung di bagian belakang rumah.

“Korban pertama kali ditemukan oleh saksi yang datang ke rumah karena sebelumnya tidak bisa menghubungi korban. Saat dicek ke dalam rumah, korban ditemukan dalam kondisi sudah tergantung di bagian belakang,” ujarnya.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), korban diperkirakan telah meninggal dunia beberapa jam sebelum ditemukan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum ditemukan,” jelas AKP Bambang.

Polisi juga memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sehingga mengarah pada dugaan tindakan bunuh diri.

“Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil olah TKP, kejadian ini mengarah pada tindakan bunuh diri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dari keterangan sejumlah saksi dan pihak keluarga, korban diketahui tengah menghadapi tekanan hidup yang cukup berat, terutama terkait kondisi ekonomi.

“Dari keterangan saksi dan keluarga, korban diduga mengalami tekanan akibat masalah ekonomi serta persoalan keluarga yang dihadapinya,” terangnya.

Pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

“Pihak keluarga telah membuat pernyataan menolak visum dan menerima kejadian ini sebagai musibah,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian
Disclaimer: Berita ini disajikan untuk kepentingan informasi publik dan tidak dimaksudkan untuk mengajak, menginspirasi, atau membenarkan tindakan bunuh diri.

Jika Anda atau orang terdekat mengalami tekanan berat, segera cari bantuan profesional atau hubungi layanan kesehatan terdekat. Anda tidak sendiri.

Pelaksanaan UKK yang dipusatkan di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dijadwalkan berlangsung pada 10–11 April 2026. Para kandidat dari berbagai kabupaten/kota akan mengikuti serangkaian uji, mulai dari psikotes hingga pendalaman kapasitas kepemimpinan.

“Pelaksanaan di Kota Malang ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan proses seleksi yang lebih terukur dan profesional,” ujar Ketua DPC PKB Kota Malang, Fatchullah, (9/4/2026).

Ia menambahkan, sebagai tuan rumah, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan teknis guna memastikan pelaksanaan UKK berjalan lancar. Selain itu, momentum ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para kandidat untuk menunjukkan kualitas dan kesiapan memimpin struktur partai di tingkat daerah.

Di Malang sendiri, dinamika bursa calon Ketua DPC cukup menghangat. Tercatat sembilan nama masuk dalam penjaringan, yakni Saniman Wafi, Ike Kesnawati, Putri Aidillah Nurfitriyah Kriswanto, Arief Wahyudi, Fathol Arifin, Muhammad Anas Muttaqin, Fatchullah, Ahmad Farih Sulaiman, serta Hikmah Bafaqih.

Fatchullah menegaskan, proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk menghadirkan kepemimpinan yang solid dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan proses ini melahirkan pemimpin yang benar-benar siap bekerja dan membawa partai lebih kuat ke depan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Atas kejadian yang sempat viral di media sosial tersebut, Kasatlantas polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska melalui Unit Gakkum mengungkapkan, jika kendaraan tersebut awalnya melaju dari arah Malang menuju Surabaya di lajur lambat. 

“Setibanya di KM 78/B, kendaraan mengalami pecah ban belakang kiri sehingga oleng ke kanan dan menabrak median tengah,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Akibat kejadian itu, kendaraan sempat berputar ke kiri hingga akhirnya berhenti di lajur cepat. Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Pengemudi kendaraan, berinisial NM (31), warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka ringan.

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang, Ipda Samsul Khoirudin menyebutkan penanganan telah dilakukan oleh petugas di lapangan. Diduga pikap tersebut bermuatan buku.

“Sudah tertangani oleh rekan PJR Jatim 4, Alhamdulillah nihil korban. Hanya kerugian materiil,” ungkapnya.

Petugas segera melakukan penanganan dan pengamanan lokasi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dampak cuaca ekstrem tersebut meluas di beberapa titik, terutama di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Kepanjen, bahkan sempat menutup akses jalan utama akibat pohon tumbang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hujan deras dan angin kencang menjadi pemicu utama rangkaian kejadian tersebut, Selasa (7/4/2026).

“Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan kerusakan pada rumah warga serta pohon tumbang di sejumlah titik,” ujarnya.

Di jalur Jalan Raya Wonorejo–Poncokusumo, tercatat sekitar 12 pohon jenis trembesi dan pinus tumbang hingga sempat menutup akses jalan. Namun, setelah dilakukan penanganan oleh tim gabungan, jalur tersebut kini telah kembali dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Selain itu, di Dusun Putuk, Desa Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, dampak paling besar tercatat dengan total 15 rumah terdampak. Rinciannya, 14 rumah mengalami kerusakan ringan dan satu rumah rusak sedang.

“Kerugian sementara ditaksir mencapai kurang lebih Rp 40 juta,” imbuhnya.

Di Desa Pandansari, lima rumah warga juga mengalami kerusakan ringan pada bagian atap akibat terpaan angin kencang.

Sementara di Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, tiga rumah warga mengalami kerusakan setelah tertimpa pohon tumbang. Bahkan, kejadian tersebut turut merusak saluran pipa air bersih di lokasi.

“Korban jiwa nihil, namun warga terdampak masih membutuhkan bantuan darurat,” lanjutnya.

Saat ini, sebagian warga mulai melakukan perbaikan secara mandiri. BPBD Kabupaten Malang bersama unsur terkait juga telah melakukan penanganan awal, termasuk pembersihan material pohon tumbang dan pendataan di lokasi terdampak.

“Penanganan lanjutan dan asesmen akan terus dilakukan, termasuk di wilayah terdampak lainnya,” tandasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Salah satunya di Puskesmas Donomulyo yang tetap dioptimalkan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Puskesmas Donomulyo ini sudah memiliki pelayanan rawat inap, totalnya 29 bed, yang hari ini terisi 9 bed,” ujar Bupati Malang, Sanusi, Selasa (7/4/2026).

Dalam dialog yang berlangsung, Sanusi mendengarkan berbagai masukan, terutama terkait kendala pelayanan serta kebutuhan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Ia juga berkomunikasi langsung dengan pasien serta tenaga kesehatan yang sedang bertugas.

Kecamatan Donomulyo yang berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat Kota Malang tersebut menjadi salah satu wilayah yang terus didorong agar memiliki layanan kesehatan yang setara dengan kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Sanusi menjelaskan bahwa fasilitas rawat inap di Puskesmas Donomulyo telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini tersedia 14 kamar inap, di mana setiap kamar dilengkapi satu tempat tidur dan satu kamar mandi guna menjaga privasi pasien.

“Hingga siang ini, untuk rawat jalan berjumlah 77 pengunjung, meliputi 50 pengunjung cluster dewasa dan lansia, serta sisanya anak dan IGD,” imbuhnya.

Dalam setiap kunjungannya ke puskesmas di berbagai kecamatan melalui agenda 'Sambang Puskesmas', Pemerintah Kabupaten Malang terus menegaskan pentingnya peran fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai ujung tombak pelayanan. 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan, ketersediaan fasilitas ramah anak, serta tenaga medis yang profesional, responsif, dan komunikatif menjadi prioritas utama. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah strategis untuk memberi ruang pemulihan bagi ekosistem kawasan konservasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan wisata.

“Benar, Bromo ditutup pada 6 April mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 12 April pukul 10.00 WIB,” ujar Pranata Humas Balai Besar TNBTS, Endrip Wahyutama, belum lama ini.

Ia menjelaskan, masa penutupan ini menjadi momentum penting untuk menjaga keberlangsungan alam di kawasan Bromo. Selain itu, pihak pengelola juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan wisata.

“Seminggu ke depan kami menyiapkan berbagai langkah sebagai momentum pemulihan ekosistem, sekaligus meningkatkan kualitas layanan wisata,” tambahnya.

Selama periode sterilisasi, kawasan tidak dibiarkan kosong. Pengelola telah menyiapkan sejumlah agenda, mulai dari aksi bersih-bersih sampah yang meningkat pascalibur panjang hingga sosialisasi Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT).

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan saat kawasan kembali dibuka.

Kawasan Gunung Bromo dijadwalkan kembali dibuka dan menyambut wisatawan pada Minggu pagi, 12 April 2026, dengan kondisi yang lebih bersih dan asri. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi ini dipengaruhi belum optimalnya pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) serta adanya mutasi jemaah antar daerah hingga batas akhir penetapan.

“Hingga tenggat pelunasan berakhir, tercatat 2.146 jemaah yang menyelesaikan pembayaran. Setelah dikalkulasi kembali dengan adanya mutasi keluar-masuk daerah, maka jumlah fix yang berangkat adalah 1.639 orang,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Abdul Salam, Selasa (7/4/2026) disela agenda manasik Haji di Pendopo Agung Malang.

Sebelumnya, Kabupaten Malang memperoleh kuota sebanyak 2.231 jemaah yang terdiri dari 1.946 jemaah reguler dan 167 prioritas lansia. Selain itu, terdapat 954 jemaah cadangan yang masuk dalam daftar potensi keberangkatan.

Namun dalam perjalanannya, tak seluruh jemaah melakukan pelunasan. Sebagian lainnya juga tercatat melakukan mutasi ke luar daerah, sehingga memengaruhi komposisi akhir.

Akibatnya, terdapat selisih cukup besar antara kuota dengan realisasi keberangkatan tahun ini. Sejumlah jemaah yang sebelumnya berpeluang berangkat pun harus menunda keberangkatan mereka.

Sementara itu, jemaah yang telah dipastikan berangkat akan diberangkatkan secara bertahap melalui Kelompok Terbang (kloter) 14 hingga 18. Mereka dijadwalkan mulai masuk Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada 24–25 April 2026 sebelum diterbangkan ke Arab Saudi.

Pihak Kementerian Agama mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik serta memastikan kesiapan dokumen dan perlengkapan jelang keberangkatan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peresmian ini menjadi langkah dalam menghadirkan ruang komunikasi digital yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pendirian ini untuk menciptakan ruang komunikasi digital bagi siapapun dan dari latar belakang manapun,” ujar Jaya selaku pengelola, Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, keberadaan R2J bukan hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga dirancang sebagai ruang solusi atas berbagai persoalan masyarakat. 

Setiap aspirasi yang masuk akan dibahas melalui forum diskusi bersama para pakar di bidangnya.

“Persoalan yang disampaikan masyarakat akan kami tindak lanjuti dalam ruang diskusi dengan para ahli. Dari situ akan muncul kajian yang kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan pihak terkait untuk dimintai klarifikasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, proses tersebut tidak berhenti pada diskusi semata. Jika hasil kajian telah menghasilkan rekomendasi dan tidak dijalankan, maka tim hukum akan turun langsung.

“Ketika klarifikasi sudah disampaikan namun tidak ada tindakan konkret, kami dari tim kuasa hukum Jaya Atmajaya & Partners tidak akan tinggal diam. Ini bentuk komitmen kami menghadirkan jalan keluar sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jaya menyebut R2J dibangun dengan semangat kemaslahatan publik. Fokus utama bukan pada keuntungan, melainkan pada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat luas.

“Harapan kami sederhana, bagaimana bisa membantu persoalan masyarakat. Soal operasional akan mengikuti, karena kami yakin ketika manfaat dirasakan, keberlanjutan itu akan datang dengan sendirinya,” tambahnya.

R2J juga diharapkan menjadi ruang aspirasi terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat, pakar, dan pengambil kebijakan.

Sementara itu, Rizki Irfansyah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang menyampaikan bahwa kehadiran Ruang Rizky Jaya (R2J) merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyebaran informasi yang berkualitas.

“Ini merupakan langkah dalam menjalankan amanat undang-undang, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.

Acara launching ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita, menandai dibukanya ruang podcast tersebut. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan podcast perdana bersama para pegiat sosial, dipandu oleh Mansur Awaludin. (*)

Editor: Danu 

Peristiwa itu juga sempat heboh di media sosial Instagram, memicu berbagai spekulasi dari warganet sebelum akhirnya polisi memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Korban diketahui bernama Mujiono (48), warga Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi. Jenazah pertama kali ditemukan warga sekitar sekitar pukul 09.15 WIB.

Menurut Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar, peristiwa itu bermula saat seorang warga, Alfiah (46), tengah mencuci pakaian di tepi sungai. Ia kemudian melihat tubuh korban mengambang dan terbawa arus dalam kondisi tidak bergerak.

“Korban pertama kali ditemukan saksi yang sedang mencuci di sungai. Saat itu korban sudah dalam kondisi mengambang dan tidak bergerak,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Mengetahui kejadian tersebut, saksi segera meminta bantuan warga sekitar. Warga kemudian menepikan dan mengangkat tubuh korban ke pinggir sungai sebelum melaporkan kejadian itu ke perangkat desa dan kepolisian.

Petugas dari Polsek Gondanglegi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. 

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mendata saksi, serta berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Malang untuk kepentingan identifikasi dan penyelidikan.

“Petugas segera mendatangi TKP setelah menerima laporan, kemudian melakukan pemeriksaan awal bersama tenaga kesehatan,” katanya.

Hasil pemeriksaan awal dan keterangan keluarga, menyebut, jika korban diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi (ayan). Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda kekerasan. Korban diduga meninggal dunia akibat penyakit yang diderita kambuh saat berada di sekitar aliran sungai,” jelasnya.

Jenazah korban selanjutnya dievakuasi dan diperiksa oleh tenaga medis dari Puskesmas Ketawang. Pihak keluarga juga menolak dilakukan autopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit tertentu.

"Pihak keluarga menolak dilakukan autopsi dan menganggap kejadian ini sebagai kecelakaan murni,” pungkasnya. (*)

Editor: Danu

Berdasarkan data kepolisian, sedikitnya 119 kegiatan ibadah Paskah dilaksanakan, mulai dari misa utama hingga rangkaian perayaan keagamaan lainnya. Seluruh kegiatan berlangsung tertib dengan suasana yang kondusif.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pengamanan di setiap lokasi ibadah guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman.

“Personel kami tempatkan di seluruh titik ibadah, didukung patroli rutin untuk menjaga situasi tetap kondusif selama perayaan berlangsung,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Selain pengamanan, kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik yang mengalami peningkatan aktivitas kendaraan akibat tingginya mobilitas jemaat.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah.

Hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir, situasi terpantau aman tanpa adanya gangguan menonjol. Tingginya partisipasi jemaat tetap berjalan seiring dengan tertibnya pelaksanaan ibadah.

Polres Malang pun mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga suasana damai selama perayaan Paskah.

“Kelancaran ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, termasuk masyarakat yang ikut menjaga ketertiban dan toleransi,” tutupnya. (**)

Editor: Danu 

Selain membersihkan area perkantoran dan sepanjang jalan, kerja bakti juga menyasar saluran air yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur agar aliran air tetap lancar saat hujan turun.

Camat Tajinan, Franky Sukandari, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Malang dengan melibatkan Forkopimcam, TNI, Polri, dinas terkait, UPT, kepala desa, hingga masyarakat.

“Kami melaksanakan kegiatan kerja bakti kemarin, sesuai arahan Bapak Bupati Malang dengan melibatkan seluruh stakeholder di Kecamatan Tajinan,” ujarnya, Jumat (3/5/2026).

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat, yakni program Presiden RI bertajuk ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

“Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan hari ini (Jumat), namun karena bertepatan dengan hari libur nasional, maka kami laksanakan pada hari Kamis (2/4/2026). Tidak ada kaitannya dengan peringatan hari besar tertentu,” jelasnya.

Menurutnya, kerja bakti tidak hanya sebatas membersihkan lingkungan, tetapi juga memastikan fungsi saluran air kembali optimal.

“Kerja bakti ini meliputi pembersihan lingkungan kantor di sepanjang jalan, serta normalisasi saluran yang endapan lumpurnya sudah cukup tinggi, agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, pihak kecamatan juga memanfaatkan alat berat berupa excavator dari dinas terkait untuk membantu pembersihan saluran.

“Alhamdulillah, kegiatan kerja bakti dapat diselesaikan dengan baik sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasubbag Tata Usaha (TU) Kemenag Kabupaten Malang, Sonhaji, menegaskan pentingnya kesiapan rohani sekaligus menjaga harmoni sosial dalam momentum perayaan keagamaan tersebut.

"Perayaan Paskah tahun 2026, kami mengajak seluruh umat Kristiani untuk mempersiapkan diri secara rohani dengan penuh sukacita, sekaligus menjaga suasana damai, tertib, dan penuh kasih di tengah kehidupan bermasyarakat," ujar Sonhaji dalam keterangan resminya.

Perayaan Paskah tahun ini mengacu pada pesan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dengan tema Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita, yang dinilai relevan dengan kondisi kehidupan saat ini. 

Tema tersebut menekankan bahwa kebangkitan Kristus membawa pembaruan hidup, tidak hanya secara pribadi, tetapi juga dalam relasi sosial dan kepedulian terhadap sesama.

"Nilai-nilai Paskah seperti pengharapan, rekonsiliasi, dan pembaruan hidup menjadi sangat penting untuk dihidupi bersama, terutama di tengah berbagai tantangan global dan perubahan sosial yang cepat," lanjutnya.

Kemenag Kabupaten Malang juga mengimbau agar seluruh gereja dan umat Kristiani melaksanakan rangkaian ibadah pra-Paskah, Pekan Suci, hingga Paskah dengan penuh kekhusyukan serta tetap menjunjung tinggi ketertiban. 

Selain itu, perayaan Paskah diharapkan mampu memperkuat semangat persaudaraan lintas iman yang selama ini telah terjalin dengan baik di Kabupaten Malang.

"Momentum Paskah ini kami harapkan dapat semakin memperkuat toleransi, gotong royong, dan saling menghormati di tengah masyarakat yang majemuk," tegasnya.

Sebagai bentuk implementasi nilai-nilai tersebut, Bimas Kristen bersama para penyuluh juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pembinaan rohani, mulai dari pembersihan rumah ibadah yang melibatkan penyuluh lintas agama, pembinaan pra-Paskah bagi generasi muda, hingga kunjungan ke rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pemasyarakatan.

Dengan berbagai rangkaian kegiatan tersebut, Kemenag Kabupaten Malang berharap perayaan Paskah 2026 tidak hanya menjadi perayaan liturgis semata, tetapi juga mampu menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan sosial masyarakat. (*)

Editor: Syaiful Aries

Kasus ini bermula dari kerja sama pengadaan CCTV dan audio system yang dilakukan sejak akhir 2024 hingga awal 2025. Total nilai proyek disebut mencapai Rp271 juta.

Beberapa waktu lalu, vendor melalui akun Instagram @danirezakus mengungkap adanya sisa pembayaran sebesar Rp105 juta yang belum dilunasi hingga kini.

“Total yang belum dibayarkan sekitar Rp105 juta. Kami sudah berupaya komunikasi berkali-kali, tapi belum ada kejelasan,” ujar Dani Reza Kusuma melalui akun Instagramnya, @danirezakus, beberapa waktu lalu.

Ia menyebut, langkah mempublikasikan persoalan ini di media sosial merupakan upaya terakhir setelah komunikasi dengan pihak pengelola tidak menemukan titik terang.

“Kami sebenarnya tidak ingin ini viral, tapi ini jadi jalan terakhir,” tulisnya. Meski teranyar, Reza sudah dihubungi pihak management Wendit yang baru.

Penelusuran media ini menunjukkan persoalan tidak hanya berhenti pada angka tunggakan, tetapi juga pada hilangnya pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam pengelolaan.

Saat dikonfirmasi, mantan manajer lama, Kristanto, mengaku sudah tidak lagi berada di lingkungan Wendit.

“Pagi, maaf mungkin bisa langsung ke kantor, karena saya sudah tidak di Wendit,” jawab Kristanto saat dikonfirmasi media ini.

Hal serupa juga disampaikan Legowo, yang sebelumnya disebut sebagai komunikator antara manajemen dan media.

“Gua sudah gak di Wendit lagi,” jawabnya singkat.

Keterangan senada juga disampaikan oleh salah satu bagian marketing yang enggan disebutkan namanya. Ia menegaskan bahwa sejumlah pihak lama memang sudah tidak lagi terlibat dalam pengelolaan saat ini.

Kondisi ini mempertegas adanya kekosongan penanggung jawab langsung atas keputusan masa lalu, yang kini justru menjadi beban di masa transisi.

Menanggapi polemik yang berkembang, manajemen New Wisata Wendit, hari ini, memberikan klarifikasi resmi.

Pihaknya menyebut proyek tersebut merupakan kebijakan manajemen sebelumnya dan kini masih dalam proses audit internal.

“Pembelian dilakukan oleh manajemen lama yang direkturnya sudah tidak bekerja lagi, sehingga saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan yang memerlukan penyempurnaan administrasi,” tulis manajemen dalam pernyataan resminya di akun Instagram Wisata ini.

Manajemen juga menegaskan bahwa mereka mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum mengambil keputusan pembayaran.

“Pihak manajemen baru tentu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyelesaikan setiap pembayaran tagihan yang ditimbulkan oleh kebijakan sebelumnya,” lanjutnya.

Di tengah sorotan publik, perwakilan manajemen menyebut telah mulai membuka jalur komunikasi dengan vendor.

“Sekadar informasi, kami telah melakukan panggilan telepon dengan pihak vendor untuk bertemu dan membicarakan terkait masalah tersebut,” ujar perwakilan manajemen, Rasja Hermansyah, Kamis (2/4/2026).

Manajemen memastikan akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan itikad baik serta komunikasi yang berkelanjutan.

“Manajemen New Wisata Wendit pasti akan menyelesaikan setiap permasalahan dengan itikad baik,” tegasnya.

Namun demikian, hingga saat ini, belum ada kepastian waktu maupun skema penyelesaian yang disepakati kedua belah pihak.

Dalam waktu dekat, pihak Wendit juga berjanji bertemu dengan pihak media ini. Dan mengatakan bakal memberikan jadwal tertentu, agar sorotan publik yang semakin viral ini tidak mengambang terlalu lama. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa selama satu tahun terakhir pihaknya fokus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“Memang selama satu tahun terakhir ini, kita benar-benar konsolidasi data. Salah satunya bekerja sama dengan daerah. Hari ini saya ada di Kabupaten Malang, bersama BPJS, kepala desa, dan operator desa untuk menghadirkan data yang lebih akurat lewat pemutakhiran berkala,” ujar Gus Ipul, Senin (30/3/2026), di sela agenda halalbihalal bersama Pemkab Malang.

Kabupaten Malang dinilai menjadi salah satu daerah yang memiliki kesiapan dalam mendukung pembaruan data bansos melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

“Alhamdulillah, Kabupaten Malang termasuk yang sudah merintis usaha menghadirkan data yang akurat. Tinggal sekarang bagaimana ini diintegrasikan dengan strategi pemerintah pusat,” imbuhnya.

Sebelumnya, digitalisasi bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kini diperluas ke 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Digitalisasi bansos ini untuk membuat saluran lebih presisi, agar bansos makin tepat sasaran. Nanti masyarakat juga bisa mengusulkan atau menyanggah data yang dirasa kurang sesuai,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, tingkat kesalahan data pada sistem lama masih tergolong tinggi.

“Data lama yang kita miliki itu setelah dicek di lapangan memang masih tinggi error-nya. Tapi dengan DTKS, error-nya terus berkurang. Dengan digitalisasi nanti, kita harapkan sudah di bawah 5 persen,” tegasnya.

Dalam implementasinya, peran pemerintah desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sangat krusial sebagai ujung tombak di lapangan.

“Peran pendamping PKH dan petugas desa sangat strategis. Mereka menjadi agen yang membantu masyarakat mengoperasikan aplikasi,” ungkapnya.

Berdasarkan uji coba di Banyuwangi, tingkat kemandirian masyarakat dalam mengakses sistem digital masih sekitar 10 persen. Sisanya masih membutuhkan pendampingan dari petugas.

“Melalui sosialisasi berkelanjutan, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengakses sistem digital tersebut. Dengan demikian, akurasi data bansos dapat terus ditingkatkan dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan agenda halalbihalal bersama Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Sosial sebagai instansi pengampu (leading sector) di Pendopo Agung. Selain dihadiri para pendamping PKH, acara ini turut melibatkan siswa-siswi Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Kabupaten Malang. (*)

Editor: Syaiful Aries

Dinamika internal partai mulai terlihat dengan munculnya dukungan dari sejumlah struktur di tingkat kecamatan atau Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC).

Ketua DPAC PKB Bululawang, M. Shodiq, mengungkapkan bahwa sebagian DPAC telah menyatakan sikap dalam proses penjaringan calon ketua.

“Jumlah DPAC PKB di Kabupaten Malang ada 33 kecamatan. Sekitar 22 DPAC PKB sudah menyatakan dukungan,” ujar Shodiq, Minggu (29/3/2026).

Ia menjelaskan, DPAC sebagai struktur partai di tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam menentukan arah dukungan pada forum Muscab.

“DPAC ini menjadi ujung tombak partai di tingkat bawah. Aspirasi dari DPAC tentu menjadi pertimbangan dalam menentukan calon ketua,” imbuhnya.

Menurutnya, dinamika yang berkembang saat ini menunjukkan adanya sejumlah nama yang mulai mengemuka dalam bursa calon ketua.

“Sejauh ini sudah ada sekitar lima kandidat yang muncul dalam penjaringan,” katanya.

Salah satu nama yang turut mencuat dalam dinamika tersebut adalah Bendahara DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Murtadlo.

“Beberapa DPAC memang mengarah pada sosok yang sudah berproses dari bawah dan memahami kondisi struktur partai,” lanjutnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses penjaringan masih terbuka dan sangat dinamis hingga pelaksanaan Muscab berlangsung.

“Semua masih bisa berkembang. Komunikasi politik antar kader dan DPAC masih terus berjalan,” tegas Shodiq.

Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang, Kuncoro, menjelaskan agenda Muscab yang akan digelar pada Minggu malam.

“Muscab rencananya dimulai pukul 19.00 WIB. Forum ini juga menjadi ajang penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020–2025,” ujar Kuncoro, belum lama ini.

Ia menambahkan, dalam forum tersebut juga akan digelar sidang pemilihan pengurus baru yang diawali dengan pembacaan tata tertib oleh panitia.

“Nanti dalam sidang pembacaan tata tertib muscab, juga dibacakan daftar nama calon pengurus DPC PKB dari DPP, yang bisa saja diwakilkan DPW PKB Jatim yang hadir,” jelasnya.

Meski demikian, peserta Muscab tetap diberi ruang untuk mengusulkan nama lain di luar daftar yang telah disiapkan.

“Setiap peserta muscab juga dipersilakan mengusulkan nama calon pengurus DPC. Tanpa surat dukungan, karena dalam PKB tidak ada mekanisme dukung-mendukung,” tegas Kuncoro.

Ia menyebut, sejumlah nama yang telah beredar, termasuk petahana dan kader lainnya, merupakan bagian dari dinamika internal yang wajar.

“Itu dinamika saja dan sah-sah saja. Bahkan bisa saja nanti muncul nama-nama kejutan dalam forum,” katanya.

Dengan total 33 DPAC yang memiliki hak suara dalam forum tersebut, konfigurasi dukungan masih sangat mungkin berubah.

“Dinamika seperti ini hal yang biasa dalam Muscab. Yang terpenting tetap menjaga soliditas dan kebersamaan di internal partai,” pungkasnya.

Muscab sendiri menjadi momentum penting bagi PKB Kabupaten Malang untuk menentukan arah kepemimpinan partai dalam lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat konsolidasi internal di tingkat daerah. (**)

Editor: Syaiful Aries

Penjaga sekolah melihat genteng mulai berjatuhan satu per satu pada Sabtu malam (28/3/2026) sekitar pukul 22.30 WIB, sebelum akhirnya ambruk secara tiba-tiba.

“Peristiwa ini mengakibatkan tiga ruang kelas mengalami kerusakan akibat tertimpa rangka dan genteng yang ambruk,” ujar Sadono Irawan, Minggu (29/3/2026).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang itu menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material ditaksir cukup signifikan.

“Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai kurang lebih Rp120 juta,” tambahnya.

Petugas BPBD bersama unsur terkait telah melakukan asesmen di lokasi kejadian sejak pagi hari. Hasil sementara menunjukkan perlunya penanganan cepat, terutama untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

“Kebutuhan mendesak saat ini meliputi pemasangan terpal, pembersihan material runtuhan, serta perbaikan atap gedung sekolah,” jelasnya.

Hingga saat ini, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk proses pendataan dan rencana perbaikan. Sementara itu, pembersihan lokasi masih belum dilakukan. (*)

Editor: Danu 

Backdrop acara tersebut hanya menampilkan Bupati Malang bersama Sekretaris Daerah (Sekda), tanpa menyertakan Wakil Bupati sebagai pasangan resmi kepala daerah. Kondisi ini menuai keberatan dari sejumlah pihak, salah satunya Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang, Kholiq.

Ia menilai, penghilangan figur Wakil Bupati dalam forum resmi bukan persoalan sepele. Menurutnya, hal itu dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian terhadap legitimasi politik hasil demokrasi.

“Ini bukan hal sepele. Menampilkan Bupati dan Sekda tanpa Wakil Bupati dalam forum resmi adalah bentuk pengabaian terhadap legitimasi demokrasi. Ini berbahaya jika dibiarkan, karena bisa menimbulkan persepsi publik yang keliru,” ujar Kholiq.

Kholiq menekankan, dalam sistem pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan mandat politik yang tidak dapat dipisahkan, termasuk dalam simbol dan representasi di ruang publik.

Namun, pandangan berbeda disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Imam Supi’i. Ia meminta agar persoalan tersebut tidak langsung ditarik ke ranah politik, karena dinilai lebih berkaitan dengan aspek teknis kelembagaan.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, tampilan backdrop mengikuti struktur formal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan representasi utuh kepala daerah.

“Baliho itu medium terbatas. Ia mengikuti struktur, bukan menyusun ulang struktur,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menyebut kepala daerah bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), didampingi Sekretaris Daerah sebagai Dewan Pengawas, serta jajaran direksi.

Dalam struktur tersebut, Wakil Bupati memang tidak masuk dalam organ formal BUMD. Karena itu, ia menilai tampilan backdrop lebih mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, bukan upaya mengesampingkan peran tertentu.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa peran Wakil Bupati tetap penting dalam sistem pemerintahan daerah, hanya saja harus ditempatkan secara proporsional sesuai fungsi dan kewenangan.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, H. Syamsul Hadi, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan belum mendapat respons.

Pihak Humas Perumda Tirta Kanjuruhan menyatakan masih menunggu arahan pimpinan sebelum memberikan penjelasan kepada publik.

Perbedaan pandangan menunjukkan bagaimana satu fenomena yang sama dapat dimaknai berbeda, antara sudut pandang etika politik dan kepatuhan terhadap struktur kelembagaan. (*)

Editor: Danu

Penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (28/3) malam, melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama kepala daerah di wilayah Malang Raya.

Bupati Malang, Sanusi, menyampaikan bahwa program PSEL diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurai persoalan sampah, khususnya di Kabupaten Malang. Ia menilai, pengelolaan sampah berbasis energi menjadi langkah strategis yang perlu didorong secara bersama.

“Kami berharap program PSEL ini dapat membantu mengatasi persoalan sampah di Malang Raya, khususnya di Kabupaten Malang,” ujar Sanusi, Sabtu (28/3/2026).

Lebih lanjut, Sanusi menjelaskan bahwa Kabupaten Malang sebelumnya juga telah memiliki fasilitas pendukung berupa Mini Material Recovery Facility (MRF) di UPT Pengelolaan Persampahan Tumpang. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan efisien.

“Keberadaan MRF ini menjadi bagian dari upaya kami dalam mendorong pengelolaan sampah yang berorientasi pada pemulihan sumber daya,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperkuat penanganan sampah secara regional. Ia berharap sinergi antar daerah mampu memberikan dampak signifikan, tidak hanya pada lingkungan tetapi juga sektor energi dan ekonomi.

“Alhamdulillah, ikhtiar bersama melalui penandatanganan PKS PSEL ini diharapkan dapat semakin memperkuat penanganan persoalan sampah sekaligus memberikan dampak strategis bagi energi dan pembangunan ekonomi daerah,” ujar Khofifah.

Apresiasi juga disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, terhadap keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola sampah. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang progresif dalam penanganan persoalan tersebut.

“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur atas keseriusannya dalam pengolahan sampah. Jawa Timur menjadi provinsi yang dinilai paling baik dalam mengatasi persoalan sampah,” kata Hanif.

Namun demikian, Hanif menekankan bahwa keberhasilan program PSEL sangat bergantung pada proses pemilahan sampah dari hulu. Tanpa pemilahan yang baik, biaya pengelolaan dinilai akan semakin besar.

“Apapun teknologinya, fondasi dasarnya adalah sampah harus terpilah. Tanpa itu, biaya akan sangat besar,” jelasnya.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kolaborasi yang terbangun, pengelolaan sampah di Jawa Timur diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan di masa mendatang.

“Dengan dukungan seluruh kepala daerah, kami berharap akan ada lonjakan signifikan dalam pengelolaan sampah di Jawa Timur,” tandasnya. (*)

Editor: Danu

Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) ORADO Jawa Timur 2026 yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

Ketua Umum Pengcab ORADO Kabupaten Malang, Aris Waskito, menegaskan, seleksi dilakukan secara serius untuk mendapatkan atlet terbaik.

“Kami ingin memastikan bahwa atlet yang mewakili Kabupaten Malang adalah mereka yang memiliki mental bertanding dan strategi yang matang. Kejurprov tinggal menghitung hari, jadi persiapannya harus maksimal,” ujar Aris, Sabtu (28/3/2026).

Sebanyak 24 peserta ambil bagian dalam seleksi ini. Mereka terbagi ke dalam 12 tim yang saling beradu strategi di meja pertandingan.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal. Para atlet datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Malang dengan semangat kompetisi yang tinggi.

Untuk menjaga kualitas dan sportivitas, panitia menerapkan aturan resmi dengan mengacu pada standar “The Law 101” yang dibacakan sebelum pertandingan dimulai.

Keseriusan seleksi ini juga terlihat dari kehadiran jajaran Pengurus Provinsi ORADO Jawa Timur yang turut memantau jalannya kegiatan.

Sekretaris Umum Pengprov ORADO Jatim, Esti Nalurani, hadir langsung bersama pengurus lainnya guna memastikan proses seleksi berjalan sesuai standar organisasi.

Kehadiran Pengprov memberikan motivasi tambahan bagi peserta sekaligus menegaskan bahwa seleksi berlangsung secara objektif dan kompetitif.

Melalui kegiatan ini, Pengcab ORADO Kabupaten Malang berharap dapat membentuk tim solid yang mampu bersaing dan meraih hasil terbaik di Kejurprov ORADO Jawa Timur 2026. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 13.00 WIB hingga 14.30 WIB, saat hujan dan angin melanda wilayah setempat hingga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa bangunan warga serta jaringan listrik.

“Terpantau hujan dengan intensitas sedang hingga deras disertai angin di wilayah Kecamatan Pakisaji mulai pukul sekira pukul 13.00 WIB sampai 14.30 WIB, yang mengakibatkan pohon tumbang,” ujar Sadono Irawan, Sabtu (28/3/2026).

Di lokasi pertama, yakni Desa Karangnongko/Flamboyan Jiwo RT 12 RW 03, pohon jati berdiameter sekira 30 cm dengan tinggi kurang lebih 12 meter tumbang dan menimpa atap rumah kos milik warga.

Akibat kejadian tersebut, lima kamar kos mengalami kerusakan ringan. Selain itu, kabel listrik di sekitar lokasi juga terdampak karena tertimpa pohon yang tumbang.

“Pohon jati dengan diameter kurang lebih 30 sentimeter dan tinggi sekira 12 meter tumbang menimpa atap rumah kos sebanyak lima kamar dan kabel listrik,” jelasnya.

Sementara di titik kedua, yakni di Jalan Raya Panji Pulang Jiwo RT 08 RW 01 Desa Sutojayan, pohon jati berdiameter sekitar 20 cm dengan tinggi kurang lebih 8 meter tumbang dan menimpa bagian samping warung milik warga.

Dampak dari kejadian tersebut juga menyebabkan kabel listrik di lokasi ikut terdampak dan memerlukan penanganan lanjutan oleh pihak terkait.

“Di lokasi kedua, pohon jati dengan diameter kira-kira 20 sentimeter dan tinggi kurang lebih 8 meter tumbang menimpa atap samping warung serta kabel listrik,” ungkapnya.

Menindaklanjuti laporan warga yang masuk sekira pukul 13.46 WIB, tim BPBD Kabupaten Malang bersama unsur terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, PMI, Forkopimcam Pakisaji, serta relawan dan masyarakat setempat melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang agar tidak mengganggu akses jalan maupun aktivitas warga.

“Penanganan dan pembersihan pohon tumbang selesai sekira pukul 15.20 WIB, dan akses jalan sudah dapat dilalui kembali secara normal,” tuturnya.

Hingga laporan terakhir, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian material juga dilaporkan nihil, sementara perbaikan bangunan dilakukan secara mandiri oleh warga.

"Untuk jaringan listrik yang terdampak, saat ini masih dalam proses perbaikan oleh pihak PLN," tutupnya.

BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu, khususnya terhadap pohon-pohon besar yang berpotensi tumbang di sekitar permukiman maupun jalan raya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data Operasi Ketupat Semeru 2026, pergerakan kendaraan pada Senin (16/3/2026) tercatat cukup tinggi. Di Gerbang Tol Lawang, kendaraan masuk mencapai 3.513 unit, disusul Singosari sebanyak 13.105 unit, serta Pakis sebanyak 3.686 unit.

Kondisi tersebut terus mengalami peningkatan pada hari berikutnya. Sepanjang Selasa (17/3/2026), total kendaraan yang masuk ke wilayah Kabupaten Malang melalui tiga gerbang tol tersebut mencapai 21.506 unit, atau meningkat sekitar 5,92 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan bahwa kenaikan tersebut menjadi indikator awal dimulainya arus mudik di wilayah Malang.

“Peningkatan volume kendaraan yang masuk ke wilayah Malang sudah mulai terlihat dan diperkirakan akan terus bertambah mendekati puncak arus mudik,” ujar Bambang, Rabu (18/3/2026).

Selain arus masuk, peningkatan juga terjadi pada kendaraan yang keluar dari wilayah Malang. Tercatat sebanyak 20.920 unit kendaraan keluar, atau naik sekitar 0,47 persen.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan kondisi lalu lintas secara umum masih dalam kategori aman dan terkendali.

“Secara umum arus lalu lintas masih lancar, namun kami tetap melakukan langkah antisipasi untuk menghindari kepadatan,” jelasnya.

Di sisi lain, peningkatan mobilitas juga terlihat pada moda transportasi lainnya. Aktivitas penumpang kereta api di sejumlah stasiun seperti Kepanjen, Lawang, hingga Singosari tercatat mengalami kenaikan, dengan jumlah penumpang mencapai ratusan hingga mendekati seribu orang per hari.

Hal serupa juga terjadi di Bandara Abdulrachman Saleh. Data menunjukkan jumlah penumpang datang mencapai 989 orang, sementara keberangkatan sebanyak 607 orang.

Mengantisipasi lonjakan yang lebih besar, Polres Malang telah meningkatkan intensitas patroli serta menempatkan personel di sejumlah titik strategis, khususnya di jalur rawan kepadatan dan kawasan wisata.

“Kami telah menambah intensitas patroli dan menempatkan petugas di titik-titik rawan kepadatan guna memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan aman bagi para pemudik,” tegasnya.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat guna mendukung pengamanan terpadu selama periode mudik Lebaran.

Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati selama perjalanan, menjaga kondisi fisik, serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima.

“Kami mengimbau para pemudik untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” pungkas Bambang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Aksi tersebut melibatkan Komunitas Aksi Pulih, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), serta Embong Apik yang bersama-sama membersihkan saluran drainase di sekitar kawasan stadion.

Inisiator Aksi Pulih, Bagas Wipranata Yusuf, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk perluasan makna ibadah yang tidak berhenti pada aspek spiritual semata.

“Ramadan itu melatih kita menahan diri. Nah, setelah itu, seharusnya ada dampak nyata, termasuk bagaimana kita memperlakukan lingkungan,” ujar Bagas, Rabu (18/3/2026).

Ia menjelaskan, menjaga kebersihan drainase menjadi langkah sederhana namun penting, terutama menjelang Lebaran ketika aktivitas masyarakat meningkat.

Bagas juga menilai, semangat kebersamaan dalam aksi ini menjadi pesan kuat bahwa kepedulian lingkungan bisa dimulai dari hal kecil dan dilakukan bersama.

“Kami ingin menunjukkan bahwa menyambut Lebaran tidak harus selalu identik dengan hal-hal seremonial. Lingkungan yang bersih justru lebih terasa manfaatnya,” jelasnya.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kondisi lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau pihak tertentu.

Dengan gerakan ini, komunitas berharap muncul kesadaran kolektif bahwa menjaga alam adalah bagian dari nilai kehidupan yang sejalan dengan semangat Ramadan.

Jika konsisten dilakukan, aksi sederhana seperti ini dinilai mampu membentuk kebiasaan baru di tengah masyarakat, yakni merayakan hari besar keagamaan dengan kontribusi nyata bagi lingkungan.(*)

Editor : Rizqi Ardian

Lima terminal tujuan tersebut meliputi Terminal Arya Wiraraja Sumenep, Terminal Kertonegoro Ngawi, Terminal Brawijaya Banyuwangi, Terminal Pacitan, dan Terminal Bondowoso. Rute ini disusun untuk menjangkau berbagai wilayah tujuan pemudik secara merata.

Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan bahwa program Mudik Gratis menjadi upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam mengurangi beban biaya transportasi saat Lebaran.

“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan sekaligus memastikan masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan tertib,” ujar Sanusi, Selasa (17/3/2026).

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan risiko kecelakaan selama arus mudik, dengan menyediakan transportasi yang lebih terorganisir.

Sebanyak tujuh unit bus disiapkan untuk mengangkut para peserta, dengan kapasitas masing-masing 55 penumpang. Mayoritas peserta merupakan warga Kabupaten Malang, sementara sebagian lainnya berasal dari luar daerah.

Sanusi juga mengingatkan peserta agar menjaga kondisi kesehatan dan mengikuti arahan petugas selama perjalanan.

“Oleh karena itu, saya berpesan agar seluruh peserta mudik menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, dan tetap tertib selama perjalanan agar tiba dengan selamat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Malang berencana menambah jumlah armada dan kuota peserta agar manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Terminal Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (17/3/2026), dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.

Petugas gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan angkutan umum, khususnya bus dalam provinsi, serta memastikan kondisi pengemudi tetap prima selama melayani penumpang.

Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas saat musim mudik.

“Kami memastikan seluruh kendaraan angkutan umum dalam kondisi laik jalan dan para pengemudi dalam kondisi sehat sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan mudik,” ujar AKP Chelvin, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, pemeriksaan mencakup kelengkapan administrasi kendaraan hingga kondisi teknis seperti sistem pengereman, lampu, ban, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara acak kepada sopir dan kru bus guna memastikan mereka tidak dalam kondisi lelah maupun memiliki gangguan kesehatan yang berpotensi membahayakan perjalanan.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh kendaraan dan pengemudi yang diperiksa dalam kondisi layak, baik dari sisi teknis maupun kesehatan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 50 kendaraan angkutan umum diperiksa, sementara 11 sopir dan kru bus menjalani tes kesehatan.

Kegiatan ramp check ini melibatkan Dishub Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas, serta PT Jasa Raharja sebagai upaya kolaboratif dalam menjaga keselamatan arus mudik.

AKP Chelvin menambahkan, pemeriksaan serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik untuk memastikan seluruh angkutan umum yang beroperasi memenuhi standar keselamatan.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan agar seluruh angkutan umum benar-benar aman dan layak digunakan masyarakat selama arus mudik Lebaran,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Ir. Soekarno, Dusun Sidoayu, Desa Sidorejo, Senin (16/3/2026). Warga sekitar yang melihat kobaran api segera melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

Petugas dari Polsek Pagelaran bersama tim gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan, termasuk proses evakuasi korban dan pengamanan tempat kejadian perkara.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Suliadi (48), pemilik usaha laundry. Sementara tiga korban lainnya mengalami luka bakar dan telah mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan, kebakaran diduga kuat dipicu percikan api dari kompor pemanas air yang digunakan untuk setrika uap.

Ia menyebutkan, saat kejadian korban tengah memindahkan bensin dari jerigen ke dalam botol di dalam ruangan. Kondisi tersebut memicu terbentuknya uap bensin yang sangat mudah terbakar.

“Dari hasil penyelidikan awal, percikan api dari kompor menyambar uap bensin saat korban memindahkan bahan bakar. Api kemudian dengan cepat membesar dan tidak terkendali,” ujar AKP Bambang, Selasa (17/3/2026).

Keterangan tersebut diperkuat dengan temuan di lokasi, di mana sumber api berada tidak jauh dari aktivitas pemindahan bahan bakar yang dilakukan korban.

Akibat kejadian itu, satu unit bangunan ruko hangus terbakar. Selain itu, tiga sepeda motor serta peralatan dan pakaian laundry milik pelanggan turut terdampak.

Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan area, memasang garis polisi, serta berkoordinasi dengan pemadam kebakaran untuk menjinakkan api agar tidak merambat ke bangunan lain.

“Petugas melakukan pengamanan TKP, evakuasi korban, dan memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,” imbuhnya.

Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan sejumlah saksi guna memastikan secara pasti penyebab kebakaran tersebut.

Sementara itu, keluarga korban menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah.

Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam insiden tersebut.

AKP Bambang juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan bahan bakar, terutama di dalam ruangan dan dekat sumber panas.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan atau memindahkan bahan bakar di dekat sumber api, karena sangat berisiko memicu kebakaran,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi N 4758 ACG yang dikendarai oleh A.R. (32), warga Kota Malang. Saat kejadian, pengendara tengah membonceng A.I.B. (16) dan melaju dari arah selatan menuju utara.

Kasatlantas Polres Malang, AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika seorang pejalan kaki berinisial I.W. (23) menyeberang jalan dari arah timur ke barat.

“Semula sepeda motor Honda Vario N 4758 ACG berjalan dari arah selatan ke utara. Sesampainya di lokasi kejadian, ada pejalan kaki yang menyeberang dari arah timur ke barat,” ujar AKP Alif, Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan, jarak yang sudah terlalu dekat membuat pengendara tidak sempat menghindar sehingga terjadi benturan dengan pejalan kaki.

“Karena jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrakan samping antara sepeda motor dengan pejalan kaki,” jelasnya.

Menanggapi spekulasi di media sosial Instagram yang menyebutkan adanya korban meninggal dunia, pihak Kepolisian memberikan klarifikasi. 

Polisi menyatakan bahwa pengendara dan penumpang sepeda motor mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Lawang.

Sementara itu, pejalan kaki yang terlibat dalam peristiwa tersebut mengalami luka berat di bagian kepala dan dirujuk untuk mendapatkan penanganan di RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang.

“Pengendara dan yang dibonceng mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Lawang, sedangkan pejalan kaki mengalami luka berat dan dirawat di RSSA Malang,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Semangat tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi, dalam kegiatan Khotmil Qur’an yang digelar di Masjid Salsabillah, lingkungan kantor pusat perusahaan umum daerah tersebut.

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran direksi, kepala bagian, kepala unit, serta para hafiz Al-Qur’an itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Nuzulul Qur’an pada bulan Ramadan. 

Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dalam budaya kerja pegawai.

Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Syamsul Hadi, menegaskan bahwa Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk mengingat kembali besarnya tanggung jawab pelayanan yang diemban oleh perusahaan daerah penyedia air bersih tersebut.

“Sebagai bagian dari Perumda Tirta Kanjuruhan, kita memiliki amanah besar untuk memberikan pelayanan air bersih yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Malang,” ujar Syamsul Hadi.

Menurutnya, nilai-nilai Al-Qur’an seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta kepedulian sosial harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sehari-hari di lingkungan perusahaan.

Ia menilai pekerjaan yang dijalankan oleh seluruh pegawai perusahaan di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini bukan sekadar rutinitas administratif atau teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan sumber kehidupan bagi masyarakat luas.

“Pekerjaan kita bukan hanya soal tugas, tetapi juga bagian dari amanah untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas,” jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, manajemen Perumda Tirta Kanjuruhan berharap seluruh pegawai dapat semakin memperkuat keimanan, kebersamaan, serta semangat kerja yang dilandasi nilai-nilai Al-Qur’an.

Dengan semangat Ramadan, Perumda Tirta Kanjuruhan berkomitmen untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalitas, serta memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Malang. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Menurut Sanusi, kepengurusan KONI yang baru perlu segera melakukan pembenahan manajemen organisasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembinaan atlet.

“Manajemen harus ditata dengan baik mulai dari perencanaan, tujuan hingga pelaksanaan. Target kita jelas, pada Porprov nanti Kabupaten Malang harus bisa berada di peringkat kedua,” ujar Sanusi.

Ia menyampaikan bahwa selama beberapa penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur, Kabupaten Malang masih berada di posisi keempat. Capaian tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi agar prestasi olahraga daerah dapat meningkat pada ajang berikutnya.

“Bibit atlet harus benar-benar diperhatikan. Kalau atletnya memang berbakat, kemudian dibina dan dilatih secara serius, tentu peluang meraih prestasi akan lebih besar,” katanya.

Sanusi juga menekankan pentingnya menentukan cabang olahraga yang benar-benar memiliki peluang meraih medali emas. Menurutnya, fokus pembinaan perlu diarahkan pada cabang olahraga potensial agar penggunaan anggaran menjadi efektif.

“Cabang olahraga yang punya peluang emas harus difokuskan. Kalau hanya mengirim atlet sebagai penggembira, itu hanya menghabiskan anggaran,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk meraih prestasi olahraga karena memiliki wilayah luas dengan jumlah kecamatan yang banyak dibanding sejumlah daerah lain.

“Ada daerah yang hanya memiliki tiga kecamatan tetapi bisa berada di peringkat dua. Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan, sehingga seharusnya mampu berprestasi lebih baik,” ujarnya.

Sanusi memastikan Pemerintah Kabupaten Malang akan terus memberikan dukungan terhadap peningkatan prestasi olahraga daerah, baik melalui dukungan anggaran maupun fasilitas pembinaan atlet.

“Yang penting tujuannya adalah prestasi. KONI tidak ada artinya kalau tidak menghasilkan prestasi,” kata Sanusi.

Selain menargetkan peningkatan prestasi di tingkat provinsi, ia juga berharap pembinaan olahraga di Kabupaten Malang mampu melahirkan atlet yang dapat bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Malang masa bakti 2026–2028, Darmadi, mengatakan pihaknya akan melakukan perubahan pola pembinaan atlet agar lebih fokus dan terencana.

“Kita akan mengubah pola pembinaan atlet agar lebih fokus dan terencana. Pemusatan latihan juga harus dilakukan secara serius, tidak hanya sekadar seremonial,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa KONI Kabupaten Malang juga akan melakukan pemetaan kekuatan atlet serta cabang olahraga yang memiliki peluang besar meraih medali pada ajang Porprov mendatang.

“Kita akan memetakan cabang olahraga yang memiliki peluang besar meraih medali sehingga pembinaannya bisa lebih fokus,” jelasnya.

Selain itu, KONI Kabupaten Malang berencana kembali menggelar Pekan Olahraga Kabupaten (PorKab) pada tahun 2026 untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat setelah sempat terhenti sejak pandemi.

Menurut Darmadi, ajang tersebut akan menjadi sarana penting untuk menemukan atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi Porprov 2027.

“Kami akan berupaya maksimal meningkatkan peringkat Kabupaten Malang dari posisi empat menjadi dua besar pada Porprov 2027,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Menindaklanjuti informasi yang beredar tersebut, petugas dari Polsek Pakis langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan serta mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi.

Kapolsek Pakis AKP Suyanto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan di lokasi kejadian setelah adanya laporan dari masyarakat melalui media sosial.

“Petugas mendatangi TKP, mengumpulkan bahan keterangan dari korban dan saksi-saksi serta melakukan analisa situasi di lokasi kejadian,” ujar Suyanto, Sabtu (14/3/2026) dalam keterangan resmi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (12/3/2026) sekitar pukul 10.00 WIB di depan Pos Kamling Dusun Plalar RT 004 RW 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Berdasarkan keterangan orang tua korban, Tirto Agus Santoso, saat itu anaknya yang bernama Bunga Wahyu Kamelia (5) sedang bermain bersama tiga temannya di depan pos kamling.

“Terduga pelaku mendatangi korban dan berpura-pura meminjam anting yang dipakai korban. Setelah berhasil melepas anting tersebut, pelaku kemudian meninggalkan lokasi,” jelas Suyanto.

Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan dua anting emas dengan berat sekitar setengah gram.

Petugas juga telah memperoleh ciri-ciri terduga pelaku yang diduga seorang perempuan berusia sekitar 25 hingga 30 tahun dengan tinggi badan kurang lebih 155 sentimeter. Saat kejadian, pelaku mengenakan pakaian berwarna merah muda serta memakai masker.

Selain melakukan penyelidikan, petugas juga memberikan imbauan kamtibmas kepada warga sekitar agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anak yang bermain di lingkungan permukiman.

“Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dalam peristiwa tersebut,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan, pengamanan dilakukan dengan menempatkan pos terpadu, pos pelayanan, pos pengamanan hingga patroli polisi bergerak di jalur-jalur utama yang diperkirakan padat kendaraan.

"Pos-pos ini kami siapkan sebagai fasilitas pengamanan sekaligus pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik dan perayaan Idulfitri di wilayah Kabupaten Malang," kata AKBP Taat, Sabtu (14/3/2026).

Sebanyak delapan pos disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan mudik. Pos terpadu ditempatkan di kawasan Karanglo, Kecamatan Singosari, tepatnya di Pos Polisi 12.0 yang berada di simpang pintu keluar Tol Jalan Raya Karanglo. Lokasi ini menjadi pusat koordinasi pengamanan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026.

Selain itu, Polres Malang juga menyiapkan pos pelayanan di kawasan Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Kepanjen, tepatnya di Pos Polisi 12.02 Jalan Ir Soekarno. Pos tersebut disiapkan untuk memberikan layanan informasi serta bantuan kepada masyarakat yang melintas.

Sejumlah pos pengamanan turut ditempatkan di titik-titik yang diperkirakan ramai aktivitas masyarakat. Di antaranya di Area Parkir Bluder Kapas Karangploso, Rest Area Gubug Klakah Kecamatan Poncokusumo, hingga Simpang 3 Slorok Kecamatan Kromengan.

“Selain itu, pos juga disiagakan di Simpang 3 Kendalpayak Kecamatan Pakisaji dan Simpang 4 Jalur Lintas Selatan (JLS) Bantur,” imbuhnya.

Selain penempatan pos statis, Polres Malang juga menyiapkan pos polisi bergerak yang bertugas melakukan patroli di sejumlah jalur yang rawan terjadi kepadatan kendaraan. Rute patroli mencakup jalur Karanglo–Karangploso, Kebonagung–Bendo, Talangagung, hingga kawasan Slorok.

Taat menuturkan, setiap pos memiliki fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selain menjaga keamanan jalur, petugas juga memberikan pelayanan informasi serta bantuan bagi masyarakat yang mengalami kendala selama perjalanan mudik.

"Setiap pos memiliki fungsi sesuai kebutuhan di lapangan, mulai dari pengamanan jalur, pelayanan informasi hingga bantuan bagi pemudik yang mengalami kendala selama perjalanan," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan fasilitas pos yang telah disiapkan apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan mudik.

"Kami mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan mudik agar tidak ragu memanfaatkan pos-pos yang telah disiapkan jika membutuhkan bantuan dari petugas," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kegiatan yang berlangsung di halaman Pasar Sumedang, Kecamatan Kepanjen, itu melibatkan puluhan tenant dari kalangan UMKM, perangkat daerah, hingga pelaku usaha.

Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan, memasuki bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai bahan pokok cenderung meningkat. Kondisi tersebut kerap diikuti dengan kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan.

"Oleh sebab itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, serta daya beli masyarakat," ujar Sanusi, Jumat (13/3/2026).

Sanusi menjelaskan, berdasarkan pemantauan perkembangan harga pangan di Provinsi Jawa Timur menjelang Idulfitri, kondisi harga masih relatif terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu mengambil langkah antisipatif agar lonjakan permintaan tidak berdampak pada meningkatnya inflasi daerah.

"Maka dari itu, penyelenggaraan Pasar Murah Lebaran tahun 2026 ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri dengan memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang menggagas kegiatan tersebut dengan menggandeng Bank Jatim serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari distributor, produsen, hingga pelaku usaha lokal.

"Saya mengapresiasi langkah Disperindag Kabupaten Malang yang telah menginisiasi kegiatan ini, serta seluruh pihak yang turut mendukung, mulai dari distributor, produsen, pelaku IKM, hingga berbagai lembaga yang berpartisipasi dalam menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat," tuturnya.

Sanusi menambahkan, kegiatan pasar murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Idulfitri.

"Selain itu, pasar murah juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi lokal, khususnya bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Malang," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Disperindag Kabupaten Malang Astri Lutfiatunnisa menyampaikan bahwa Pasar Murah Lebaran 2026 menghadirkan puluhan tenant yang berasal dari berbagai sektor.

"Kami menyediakan 60 tenant yang terdiri dari para pelaku UMKM, perangkat daerah, serta lintas dunia usaha dalam Pasar Murah Lebaran tahun 2026," ujar Astri.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah menjelang Idulfitri.

"Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan, sehingga ketersediaan bahan pokok dapat terjaga dan dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat," tuturnya.

Di sisi lain, Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen Satria Dananjaya mengatakan bahwa pihaknya setiap tahun memiliki program bantuan subsidi sembako murah bagi masyarakat Kabupaten Malang. Pada tahun ini, program tersebut dilaksanakan bersama Pemkab Malang melalui Pasar Murah Lebaran di Pasar Pakisaji dan Pasar Sumedang Kepanjen.

"Sejak dulu kami memiliki program tahunan dengan memberikan subsidi sembako murah. Untuk kali ini kami menyediakan 2.500 kupon potongan harga dengan total nilai Rp25 juta, masing-masing kupon senilai Rp10 ribu," terangnya.

Selain itu, Bank Jatim juga melibatkan para pelaku UMKM binaan dalam kegiatan tersebut. Di Pasar Pakisaji terdapat 10 pelaku UMKM yang berpartisipasi, sedangkan di Pasar Sumedang Kepanjen tercatat sebanyak 30 pelaku UMKM turut ambil bagian.

Menurut Satria, pelibatan UMKM merupakan bagian dari komitmen Bank Jatim dalam mendorong pengembangan usaha kecil melalui berbagai program pembiayaan.

"Konsep awalnya bazar murah. Dari situ kita level up untuk UMKM binaan kami. Lalu dengan binaan dari Kabupaten Malang kita jadikan satu wadah melalui slogan Sayap Jatim yang membawahi kredit mikro kami, mulai dari KUR hingga kredit Jatim dengan plafon hingga Rp500 juta untuk mendukung UMKM naik kelas," pungkasnya.

Peresmian Pasar Murah Lebaran 2026 tersebut dihadiri Bupati Malang HM. Sanusi, Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdianto, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar, Pemimpin Bank Jatim Cabang Kepanjen Satria Dananjaya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang Astri Lutfiatunnisa, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Persiapan tersebut ditandai dengan peresmian fasilitas Mini Material Recovery Facility (MRF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paras, Kecamatan Poncokusumo, Kamis (12/3/2026).

Pemerintah daerah menilai kampanye kebersihan harus dilakukan secara masif agar kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga dapat meningkat.

Bupati Malang Sanusi menyampaikan bahwa pembangunan Mini MRF tersebut merupakan langkah awal sebelum pengembangan fasilitas pengolahan sampah yang lebih besar pada tahun mendatang.

“Ini semacam pilot project atau percobaan. Nanti tahun depan kita rencanakan membangun MRF yang lebih besar dengan anggaran sekitar Rp300 miliar,” ujar Sanusi, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemilahan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.

“Kalau bangunannya sekitar Rp2,7 miliar, sedangkan total hibah yang kita terima sampai hari ini sekitar Rp17 miliar,” jelasnya.

Menurut Sanusi, keberadaan Mini MRF juga menjadi solusi untuk menangani sampah plastik yang selama ini menjadi salah satu persoalan lingkungan di Kabupaten Malang.

“Dengan adanya Mini MRF ini berarti ada solusi. Karena AEPW konsentrasinya pada plastik, maka sampah plastik tidak lagi berserakan, tetapi terkelola dengan baik, memiliki nilai jual, dan bisa habis. Harapannya di Malang nanti tidak ada lagi sampah plastik,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa kampanye kebersihan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

“Kita harus bersama-sama, sesuai perintah Presiden. Semua komponen bangsa di Kabupaten Malang harus bergerak menyatakan perang terhadap sampah, sehingga Kabupaten Malang menjadi aman, sehat, bersih, dan indah,” ujarnya.

Sanusi juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga sebagai langkah paling dasar dalam pengelolaan sampah yang efektif.

“Tadi juga disampaikan bahwa pemilahan sampah harus dimulai dari rumah tangga,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Dr. Ahmad Dzulfikar Nurrahman, S.T., M.T., mengatakan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan konsep kampanye kebersihan yang akan melibatkan seluruh kecamatan di Kabupaten Malang.

“Nanti akan kita kemas menjadi semacam lomba kebersihan antar kecamatan, karena sudah ada arahan dari pusat dan himbauan presiden,” jelas Dzulfikar.

Ia menambahkan bahwa kampanye tersebut juga akan dilengkapi dengan sistem insentif untuk mendorong partisipasi masyarakat.

“Termasuk nanti kita siapkan insentif serta reward and punishment,” tandasnya.

Program tersebut direncanakan melibatkan seluruh kecamatan di Kabupaten Malang dan akan segera diluncurkan setelah konsep programnya selesai disusun.

“Setiap kecamatan akan ikut. Pelaksanaannya secepatnya, setelah desain program siap nanti akan kita launching,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Data tersebut disampaikan Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdianto, saat konferensi pers di Mapolres Malang, Kamis (12/3/2026). Ia menjelaskan bahwa puluhan tempat kejadian perkara (TKP) tersebut tersebar di sejumlah wilayah.

“Dalam periode 1 Februari sampai dengan 10 Maret 2026, berhasil diungkap 26 TKP curanmor di wilayah hukum Polres Malang yang tersebar di 14 kecamatan,” ujar AKBP Taat, Rabu (11/3/2026).

Adapun kecamatan yang menjadi lokasi kejadian antara lain Ngajum, Wagir, Pakisaji, Singosari, Dau, Dampit, Turen, Pakis, Bululawang, Kepanjen, Sumberpucung, Lawang, Karangploso, hingga Wonosari. Kapolres menyebut wilayah Kepanjen, Wagir, dan Dampit menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak, masing-masing tercatat empat TKP.

“Beberapa di antaranya merupakan pelaku lintas provinsi bahkan lintas pulau. Jadi bukan hanya pelaku lokal saja yang beraksi di wilayah Malang,” terangnya.

Para tersangka diketahui berasal dari berbagai daerah, mulai dari Kota Malang, Kabupaten Malang, Pasuruan, Nganjuk, hingga Provinsi Lampung. Usia pelaku bervariasi, mulai dari kategori di bawah umur hingga berusia 50 tahun. Kapolres juga mengungkapkan salah satu tersangka tercatat beraksi di sembilan lokasi berbeda, sementara pelaku lain melakukan pencurian di lima TKP.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 38 unit sepeda motor berbagai merek yang diduga merupakan hasil tindak kejahatan. Kendaraan tersebut dihadirkan dalam konferensi pers dan sebagian akan segera dikembalikan kepada pemiliknya.

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetia Akbar, menambahkan bahwa mayoritas kasus curanmor justru terjadi di lingkungan rumah yang dianggap aman oleh pemilik kendaraan.

“Dari hasil analisis kami, sekitar 54 persen kendaraan yang dicuri berada di pekarangan rumah yang dinilai sudah aman, bahkan sudah dipagari dan digembok,” kata AKP Hafiz.

Menurutnya, pelaku biasanya melompati atau membuka paksa pagar rumah, kemudian mengambil sepeda motor menggunakan kunci T. Selain itu, sekitar 20 persen kasus terjadi di area indekos, terutama pada malam hari saat pengawasan berkurang. Pelaku memanfaatkan kelengahan penghuni untuk mencuri kendaraan yang terparkir.

Polisi juga mengungkap identitas seorang residivis curanmor berinisial KSAT (22) asal Kecamatan Wagir yang tercatat melakukan aksi pencurian hingga sembilan kali.

“Saat dilakukan penindakan, yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur,” ujarnya.

Para tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara. Sementara itu, pelaku penadahan dapat dijerat Pasal 591 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara atau denda kategori V.

Polres Malang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci ganda serta memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman.

“Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, silakan datang ke Polres Malang untuk melakukan pengecekan. Jika terbukti milik korban, akan kami kembalikan tanpa dipungut biaya,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, S.H., M.AP., mengatakan bahwa status sebagai ASN membuat kehidupan pribadi tidak sepenuhnya berada di ranah privat. Sejumlah aspek, termasuk urusan rumah tangga, tetap berada dalam koridor aturan kepegawaian.

“Ketika panjenengan menandatangani kontrak menjadi ASN, sebagian besar kehidupan panjenengan diatur oleh ketentuan, baik di kantor, di masyarakat, maupun di rumah,” ujar Rosyta Dewi dalam kesempatan itu.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Surat Edaran Bupati Malang Nomor 800 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam aturan tersebut, ASN yang hendak mengajukan perceraian diwajibkan mengurus izin resmi dari pejabat pembina kepegawaian melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

“Baik pihak yang menggugat maupun yang digugat tetap harus mengurus izin atau surat keterangan secara resmi melalui jalur hierarki, mulai dari kepala sekolah, Dinas Pendidikan, hingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),” jelasnya.

Rosyta juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik yang tengah menghadapi persoalan rumah tangga.

Menurutnya, pendekatan pembinaan di tingkat sekolah harus diutamakan sebelum persoalan tersebut naik ke tingkat dinas.

“Jika pembinaan di tingkat sekolah tidak berhasil, maka kasus tersebut harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menambahkan, perceraian ASN yang tidak berkaitan dengan pelanggaran disiplin saat ini cukup ditangani oleh BKPSDM. Namun apabila perceraian terjadi akibat pelanggaran seperti perselingkuhan atau tindakan indisipliner lainnya, maka penanganannya dapat dilanjutkan hingga ke Inspektorat.

Dalam kesempatan itu, Rosyta juga menyinggung soal poligami bagi ASN. Secara hukum agama hal tersebut memang diperbolehkan, namun bagi ASN prosedurnya jauh lebih ketat karena memerlukan izin resmi dari pejabat pembina kepegawaian.

“Kalau ASN ingin poligami, izinnya harus melalui jalur resmi hingga ke Bupati melalui hierarki. Tidak bisa dilakukan secara langsung atau informal,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para guru untuk menjaga integritas dan profesionalitas sebagai pendidik sekaligus aparatur negara yang menjadi teladan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Perjuangan menjadi ASN itu tidak mudah. Jangan sampai hanya karena hal-hal sepele atau nafsu sesaat, karier yang sudah dibangun dengan susah payah akhirnya hancur,” pesannya.

Kegiatan Dialog Organisasi/Orientasi (DOR) yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tersebut diketahui telah berlangsung sejak 2 Maret 2026 dan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Hal itu terlihat dalam kegiatan silaturahmi dan buka bersama yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang di Kantor DPC, Jalan Panji, Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, yakni Dewanti Rumpoko dan I Made Riandiana Kartika, bersama jajaran pengurus DPC serta kader partai dari berbagai tingkatan.

Dewanti Rumpoko menyampaikan kegiatan silaturahmi Ramadan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antar kader sekaligus memberikan apresiasi kepada pengurus partai di tingkat kecamatan yang selama ini aktif bekerja bersama partai.

“Bersama silaturahmi dan memberikan bingkisan kepada PAC yang sudah bekerja. Dari 33 PAC, sekitar 90 sampai 95 persen hadir, semuanya masih aktif dan itu saya sangat menghargai serta mengapresiasi DPC Kabupaten Malang,” ujar Dewanti.

Menurut Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi ini, kebersamaan antar kader menjadi kekuatan utama partai dalam menjaga soliditas organisasi serta terus bergerak bersama masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Bidang Politik, I Made Riandiana Kartika, menekankan pentingnya menjaga kekompakan kader di seluruh tingkatan struktur partai.

“Intinya kami berharap jajaran partai tetap solid bergerak untuk rakyat Kabupaten Malang khususnya. Kita tetap dalam satu rampak barisan PDI Perjuangan, satu komando dalam demokrasi terpimpin yang selama ini terus kita suarakan,” ujar Made sapaan karibnya.

Made yang juga pernah menjabat Ketua DPRD Kota Malang itu menambahkan bahwa kekuatan partai terletak pada kebersamaan dan kerja kolektif seluruh struktur organisasi.

“Artinya kita tidak bergerak sendiri-sendiri, tapi kita bergerak secara satu barisan PDI Perjuangan. Itu saja intinya,” terangnya.

Senada, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar kader selama bulan Ramadan.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan pembagian bingkisan Ramadan bagi kader partai yang berasal dari dukungan pengurus DPD PDIP Jawa Timur serta gotong royong kader di berbagai tingkatan.

“Dari DPD PDIP Jawa Timur disalurkan sebanyak 363 parsel yang diberikan kepada jajaran PAC di Kabupaten Malang,” kata Didik.

Selain itu, DPC PDIP Kabupaten Malang juga menyalurkan bantuan yang dihimpun melalui gotong royong kader, mulai dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Timur hingga DPRD Kabupaten Malang.

“Dari DPC sendiri kita membagikan hampir 10 ribu paket lebih, mulai dari tingkat anak ranting, ranting, PAC hingga DPC serta badan dan sayap partai,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antar kader selama bulan Ramadan serta memperkuat konsolidasi organisasi partai di tingkat akar rumput di wilayah Kabupaten Malang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Longsor terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah Kecamatan Jabung. Tanah penahan jalan arah masuk menuju Desa Taji ambrol sekitar pukul 21.30 WIB, Sabtu (28/2/2026), hingga menggerus badan jalan sepanjang kurang lebih 15 meter.

Akibatnya, lebar jalan sempat tersisa sekitar dua meter. Untuk sementara dilakukan pelebaran darurat agar akses kendaraan roda empat (R4) masih dapat melintas dengan hati-hati.

Bupati Malang Sanusi saat mengunjungi pekan lalu menyampaikan bahwa penanganan longsor tersebut kini sudah ditangani melalui Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang dengan harapan akses jalan bisa segera pulih kembali.

Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya ruas jalan menuju Desa Taji telah masuk dalam rencana penganggaran tahun 2026.

Dalam keterangan resminya, bupati menyampaikan, anggaran sudah tersedia tinggal pelaksanaan. Namun kejadian tanah longsor ini terjadi lebih dulu. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp300 juta untuk plengsengan dan Rp500 juta untuk perbaikan jalan.

Selain penanganan longsor di Desa Taji, Pemerintah Kabupaten Malang juga berencana melakukan pembenahan jalan rusak di Desa Sukopuro serta beberapa titik lain di wilayah Kecamatan Jabung.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, menjelaskan longsor terjadi karena material tanah dari bagian atas jalan menutup jalur drainase sehingga aliran air hujan menggerus badan jalan.

“Setelah kami lakukan peninjauan, longsor ini dipicu adanya longsoran dari atas yang menutup drainase. Air hujan kemudian menggerus badan jalan hingga terjadi kerusakan,” jelasnya, belum lama ini.

Ia menambahkan, penanganan darurat mulai dilakukan dengan pemasangan sesek bambu serta sandbag berisi material sebagai penahan sementara sebelum pekerjaan konstruksi lanjutan.

“Kita akan menangani dengan segera, mulai hari ini sudah mulai bekerja dan minimal besok sudah mulai terpasang sesek bambu terlebih dahulu. Diperkirakan penanganan ini akan selesai dalam waktu sekitar lima bulan,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan sesek bambu dinilai lebih efektif dibandingkan bronjong untuk kondisi lokasi saat ini karena dapat dipadukan dengan sandbag berisi pasir, sirtu, serta sedikit tanah agar vegetasi dapat tumbuh sebagai penguat alami.

“Untuk sementara tidak menggunakan bronjong. Sesek bambu dipadukan dengan sandbag yang diisi material pasir, sirtu, dan sedikit tanah agar vegetasi bisa tumbuh di area tersebut,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Terduga pelaku berinisial KA (17) diketahui merupakan warga Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Ia diamankan pada Sabtu (7/3/2026) setelah mencoba membawa kabur sepeda motor milik korban di depan rumah makan di Jalan Dr. Cipto, Desa Bedali, Kecamatan Lawang.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika korban FS (26), warga Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, memarkir sepeda motor Honda Beat miliknya di depan rumah makan Padang dalam kondisi terkunci stang.

“Korban bersama rekannya memarkir sepeda motor lalu masuk ke rumah makan. Saat saksi keluar, motor tersebut sudah berpindah tempat dan dinaiki seseorang yang tidak dikenal,” ujar Bambang, Senin (9/3/2026).

Saksi yang melihat kejadian tersebut segera memberi tahu korban. Korban kemudian berteriak maling dan mengejar pelaku yang berusaha membawa kabur sepeda motor itu.

Aksi kejar-kejaran sempat terjadi dan menarik perhatian warga sekitar. Pelaku akhirnya berhasil dihentikan warga sebelum melarikan diri lebih jauh.

“Terduga pelaku sempat diamankan warga setelah diteriaki maling. Pada saat yang bersamaan anggota Polsek Lawang yang sedang patroli melintas dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa,” jelasnya.

Setelah diamankan, pelaku mengakui perbuatannya. Ia diketahui membuka kunci stang sepeda motor menggunakan kunci palsu atau kunci T sebelum mencoba membawa kabur kendaraan tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengaku mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci T untuk membuka kunci stang kendaraan,” katanya.

Dari pengembangan sementara, polisi menemukan indikasi bahwa pelaku diduga telah melakukan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah lain, di antaranya Pakis, Tumpang, Singosari, Kota Batu hingga Pandaan dengan modus serupa.

“Terduga pelaku mengaku pernah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa lokasi lain. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya jaringan penadah,” terang Bambang.

Dalam kasus ini polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih beserta dokumen kendaraan serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Kerugian korban ditaksir sekitar Rp10 juta.

Karena pelaku masih berstatus anak di bawah umur, proses penanganan selanjutnya akan dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang.

“Penanganan kasus ini akan dilanjutkan sesuai mekanisme peradilan anak dan dilimpahkan ke Unit PPA Polres Malang untuk proses lebih lanjut,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 22 Januari 2026 di Jalan Pandowo, Dusun Paras, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang. 

Saat itu, korban yang merupakan seorang pelajar tengah melintas seorang diri pada dini hari. Di tengah perjalanan, korban tiba-tiba dihentikan oleh dua orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor.

“Korban saat itu sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang. Di tengah perjalanan, korban dihentikan oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Salah satu pelaku kemudian turun dan mendekati korban. Pelaku mengancam menggunakan senjata tajam jenis celurit agar korban menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya.

“Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam jenis celurit. Karena takut, korban akhirnya menyerahkan sepeda motor dan telepon genggam miliknya kepada pelaku,” jelasnya.

Usai menerima laporan korban, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku. Petugas kemudian mengamankan seorang tersangka di wilayah Kabupaten Malang.

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu bilah celurit, satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna merah, serta satu unit telepon genggam milik korban.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp17,5 juta. Saat ini, tersangka tengah menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Kepolisian Sektor (Polsek) Lawang.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap satu pelaku lain yang identitasnya telah diketahui.

“Pelaku dijerat pasal tentang perampasan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas,” pungkas Bambang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tercatat sebanyak 250 pesepak bola kategori usia di bawah 17 tahun (U-17) yang berasal dari wilayah Malang Raya, Lumajang, hingga Probolinggo mengikuti seleksi ketat tersebut. 

Mereka bersaing memperebutkan posisi dalam skuad Banteng Jatim U-17 yang diproyeksikan berlaga pada kejuaraan Soekarno Cup di Surabaya, 27 Juli 2026 mendatang.

Tim Banteng Jatim sendiri memikul ekspektasi besar sebagai juara bertahan setelah sukses menyabet trofi pada turnamen serupa di Bali tahun lalu.

Agenda seleksi di Stadion Kanjuruhan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Eri Cahyadi, melalui prosesi tendangan bola pertama.

Eri Cahyadi hadir didampingi sejumlah fungsionaris DPD PDIP Jatim, di antaranya Daniel Rohi yang bertindak sebagai Manajer Banteng Jatim U-17, serta I Made Riandiana Kartika selaku Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan.

Turut memantau di lokasi, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Malang Raya Dewanti Rumpoko, Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Ketua DPC PDIP Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita, serta jajaran anggota legislatif dari Fraksi PDIP Kota Malang.

Eri Cahyadi mengapresiasi antusiasme masif para talenta muda dalam seleksi di Malang. Menurutnya, lonjakan jumlah peserta menjadi indikator kuat besarnya minat generasi muda terhadap sepak bola profesional. Ia pun mengakui Malang Raya sebagai daerah persemaian atlet berbakat yang konsisten.

“Kami berharap dari Malang nantinya ada yang bisa memperkuat tim Banteng Jatim. Tapi semuanya tergantung dari penilaian tim pelatih. Kami tidak akan mengintervensi keputusan pelatih,” tegas Eri dalam sambutannya, Ahad (8/3/2026).

Eri menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen politik partai dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini di Jawa Timur secara terstruktur.

“Tim Banteng Jatim ini juara bertahan. Semoga tahun ini juga bisa mempertahankan gelar,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Manajer Banteng Jatim U-17, Daniel Rohi, mengaku puas atas respons publik terhadap penyelenggaraan seleksi ini. Ia memaparkan bahwa tren serupa juga terjadi di daerah lain dengan angka partisipasi yang cukup signifikan.

“Di Banyuwangi diikuti 216 pemain, di Blitar 500 pemain, dan di Malang ada 250 pemain. Kami sangat puas karena antusiasme masyarakat luar biasa,” papar Rohi.

Rangkaian seleksi dijadwalkan berlanjut ke Kota Surabaya, yang diprediksi akan menyedot peserta dari daerah penyangga seperti Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, hingga Lamongan.

Daniel Rohi menjelaskan bahwa tim pelatih akan menjaring 18 pemain terbaik untuk mengisi skuad inti. Jumlah tersebut akan dikombinasikan dengan empat pemain lama yang sebelumnya berperan dalam meraih gelar juara.

Menatap Soekarno Cup 2026, persaingan dipastikan eskalatif menyusul penambahan kuota peserta turnamen.

“Tentu lebih berat. Dulu saat digelar di Banyuwangi hanya diikuti delapan tim, sekarang menjadi 16 tim,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menurutnya, selama Ramadan ia berkeliling ke sejumlah pasar untuk memantau kondisi harga bahan pokok sekaligus memastikan tidak terjadi lonjakan inflasi yang signifikan.

"Selama Ramadan ini saya keliling ke pasar-pasar untuk melihat apakah inflasi terjadi atau tidak. Dari pantauan sementara, yang masih terasa tinggi itu cabai, terutama cabai keriting," ujarnya.

Hasanuddin menilai kenaikan harga cabai tidak selalu dipicu oleh persoalan produksi, tetapi sering kali berkaitan dengan rantai distribusi yang kurang efisien. Jalur distribusi yang berbelit dinilai dapat menyebabkan harga komoditas menjadi lebih mahal ketika sampai di tangan konsumen.

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Malang sebenarnya merupakan salah satu daerah penghasil cabai. Namun, dalam praktiknya, hasil panen petani kerap dikirim ke luar daerah terlebih dahulu sebelum kembali didistribusikan ke pasar-pasar di Malang.

"Padahal petani cabai di Malang cukup banyak. Tapi barangnya sering berputar dulu ke daerah lain, baru kemudian kembali lagi ke Malang. Rantai distribusi seperti ini yang membuat harga menjadi lebih mahal," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Satgas Pangan perlu memastikan jalur distribusi bahan pokok berjalan tertib agar tidak menimbulkan lonjakan harga, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Sarasehan politik tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus DPW PKB Jawa Timur yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, di antaranya Khofidah dan Hikmah Bafaqih. 

Seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang juga tampak mengikuti jalannya kegiatan, termasuk pembagian takjil kepada pengguna jalan yang berlangsung di Kepanjen tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, harga cabai di tingkat nasional pada awal Maret 2026 masih menunjukkan fluktuasi. Cabai rawit merah tercatat berada di kisaran Rp78.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting berada di kisaran Rp44.000 per kilogram di tingkat eceran. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tindakan tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Namun, saat personel kepolisian tiba untuk melakukan pengecekan, area tersebut telah ditinggalkan.

Petugas tidak menemukan satu pun pelaku maupun aktivitas perjudian di lokasi kejadian. Meski dalam kondisi kosong, polisi tetap melakukan pembongkaran terhadap sarana dan prasarana arena yang ditemukan di tempat tersebut.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menegaskan bahwa langkah pembongkaran tetap diambil sebagai upaya preventif guna mencegah pemanfaatan kembali lokasi tersebut untuk kegiatan ilegal.

“Di lokasi tidak ditemukan kegiatan perjudian. Namun arena yang diduga digunakan untuk sabung ayam tetap kami bongkar sebagai langkah pencegahan,” ujar Bambang, Ahad (8/3/2026).

Berdasarkan keterangan warga sekitar, lokasi ini bukan pertama kalinya menjadi sasaran penertiban. Sebelumnya, aparat kepolisian dilaporkan pernah melakukan tindakan serupa di titik yang sama.

Sejumlah warga menyebut bahwa pascapenertiban terdahulu, aktivitas perjudian sabung ayam sempat terhenti dan tidak lagi terlihat di area tersebut hingga munculnya laporan terbaru.

Pihak kepolisian kembali mengimbau masyarakat untuk menjauhi praktik perjudian dan segera melapor jika menemukan indikasi aktivitas serupa di lingkungan mereka.

“Jika mengetahui adanya praktik perjudian atau tindak pidana lain, masyarakat bisa melapor melalui layanan call center 110 agar segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries.

Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 17.55 WIB, dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi di kawasan tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengonfirmasi bahwa kejadian ini mengakibatkan kerusakan pada bagian atap dua rumah warga.

Rumah milik Hosin Dwiprasetio (54), yang dihuni oleh satu keluarga berjumlah tiga jiwa, mengalami kerusakan ringan pada bagian atap dapur. 

Sementara itu, rumah milik Eka Kusuma Indra yang juga dihuni tiga jiwa mengalami patah pada bagian bubungan atap akibat beban rumpun bambu yang roboh.

"Kerugian material masih dalam proses pendataan," kata Sadono dalam keterangan resminya, Ahad (8/3/2026).

BPBD Kabupaten Malang menerima laporan melalui Pusdalops PB pada pukul 20.19 WIB. Personel segera berkoordinasi dengan Poslap Ngantang untuk melakukan pendataan serta pemantauan teknis di lokasi kejadian.

Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, warga terdampak saat ini membutuhkan bantuan darurat berupa logistik sembako, terpal, dan peralatan dapur.

"Warga bersama relawan sudah membersihkan rumpun bambu yang roboh, sementara atap rumah yang rusak ditutup sementara menggunakan plastik agar tidak terdampak hujan susulan," pungkas Sadono. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan laporan resmi dari BPBD Kabupaten Malang, peristiwa terjadi setelah hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang mengguyur kawasan tersebut pada Selasa sekitar pukul 17.00 WIB.

Longsoran memiliki panjang kurang lebih 10 meter, lebar 4 meter, tinggi 8 meter, dan ketebalan material sekitar 150 sentimeter. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, sebagian bangunan warung kios dilaporkan terdampak tertimpa material longsor.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan bahwa laporan pertama diterima Pusdalops pada Rabu pukul 11.00 WIB dari Poslap Tumpang.

“Tim langsung berkoordinasi dengan sumber informasi dan bergerak ke lokasi untuk melakukan assessment. Sekitar pukul 12.00 WIB, assessment selesai dilaksanakan dan saat ini masih dalam proses penanganan,” ujar Sadono.

Ia menambahkan, hingga siang hari material longsor belum dapat dibersihkan karena kondisi tanah berupa padas keras bercampur batu besar. Selain itu, potensi longsor susulan masih menjadi perhatian petugas di lapangan.

“Material longsor cukup keras dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan ke badan jalan raya. Untuk kebutuhan mendesak sementara ini diperlukan terpal guna mengantisipasi kondisi cuaca,” imbuhnya.

Dalam penanganan kejadian tersebut, unsur yang terlibat antara lain BPBD Kabupaten Malang, Muspika Pakis, perangkat Desa Sumber Pasir, Poslap Tumpang, PMI Kabupaten Malang, relawan, serta dukungan dari unsur swasta.

BPBD mengimbau masyarakat yang melintas di jalur tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras turun. Monitoring terus dilakukan guna memastikan situasi tetap terkendali dan aman bagi pengguna jalan.

“Kami mengimbau masyarakat tetap berhati-hati, khususnya saat cuaca ekstrem. Jika ada tanda-tanda pergerakan tanah, segera laporkan agar bisa cepat ditangani,” pungkas Sadono. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dalam kunjungan tersebut, ia mengevaluasi langsung progres pembangunan KNMP yang hingga kini belum sepenuhnya rampung. Kunjungan itu merupakan rangkaian pemantauan pembangunan KNMP di sejumlah wilayah Indonesia. 

Sebelumnya, Trenggono telah meninjau proyek serupa di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, sebelum melanjutkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Ini bagian dari kunjungan saya untuk melihat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita ingin memastikan yang dibangun sesuai standar dan kualitas, supaya nanti bisa berfungsi secara layak dan baik,” ujarnya saat dikonfirmasi awakmedia, Rabu (4/3/2026).

Dalam evaluasi lapangan, ia menemukan sejumlah catatan yang harus segera diperbaiki. Salah satunya terkait ketersediaan air bersih yang masih dalam kondisi payau serta persoalan sedimentasi di area tambatan perahu.

“Tadi saya panggil kontraktornya untuk dikoreksi dengan baik. Soal air bersih ini harus betul-betul diselesaikan. Sedimentasi tambatan perahu juga segera kita kerjakan,” tegasnya.

Meski belum sepenuhnya selesai, beberapa fasilitas disebut telah beroperasi. Pabrik es sudah memproduksi, cold storage telah difungsikan, namun sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) masih dalam tahap koordinasi untuk segera dibangun.

“Memang ini belum selesai 100 persen, tetapi sudah bisa beroperasi. Namun fasilitas yang belum lengkap harus segera dipenuhi,” tambahnya.

Trenggono juga menekankan bahwa pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya akan dijalankan oleh Koperasi Merah Putih secara profesional, dengan pendampingan dan koordinasi bersama Kementerian Koperasi.

“Tahun ini kita rencanakan seribu Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Syaratnya tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah kapal nelayan di masing-masing wilayah,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, menyampaikan bahwa berdasarkan kontrak tahun 2025, progres pembangunan fisik KNMP sebenarnya telah mencapai 100 persen.

“Secara kontrak tahun 2025 kemarin progresnya sudah 100 persen. Semua sudah terbangun dengan baik, walaupun tadi ada beberapa hasil evaluasi Pak Menteri yang perlu disempurnakan,” jelas Victor.

Ia menambahkan, pada 2026 telah diusulkan pembangunan lanjutan, salah satunya SPBN yang direncanakan berada di sisi area pelabuhan.

Selain itu, sedimentasi yang cukup besar akan dilakukan pengerukan serta penguatan dinding (revetment) agar jalur keluar-masuk kapal lebih lebar dan aman.

“Harapannya nanti semua kapal bisa masuk ke muara ini dan tidak lagi bersandar di pasir, tetapi langsung di air. Itu akan membuat umur kapal lebih panjang karena risiko kerusakan lebih kecil,” ujarnya.

Persoalan air payau juga akan diatasi melalui pengeboran sumber air tawar tahun ini untuk kebutuhan pabrik es. Saat ini, pabrik es telah terbangun dengan kapasitas sekitar 2 ton per siklus.

“Memang belum bisa mencukupi 100 persen kebutuhan, apalagi saat musim ikan. Tapi minimal saat tidak musim, kebutuhan es bisa dipenuhi dari sini,” tambahnya.

Victor juga menyebutkan usulan pembangunan akses jalan yang telah disampaikan kepada Bupati Malang Sanusi dan diharapkan dapat segera terealisasi melalui dukungan dinas terkait.

Menurutnya, pembangunan KNMP menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nelayan di wilayah tersebut. Ia mencatat, jumlah kapal nelayan di Pujiharjo meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tahun 2017 kapal di sini sekitar 30 unit. Sekarang sudah 300 unit. Artinya naik 10 kali lipat,” ungkapnya.

Pujiharjo juga dikenal sebagai sentra pendaratan ikan layur, komoditas ekspor bernilai tinggi. Pada 2025, ikan layur yang didaratkan di wilayah tersebut mencapai sekitar 5.000 ton dengan kisaran harga Rp50 ribu per kilogram.

“Ini salah satu ikan ekonomis penting. Karena potensi dan pertumbuhan nelayannya bagus, maka kawasan ini dinilai layak menjadi Kampung Nelayan Merah Putih,” pungkasnya.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Bupati Malang Sanusi, Dandim 0818 Malang-Batu Letkol Infanteri Bayu Nugroho, jajaran Polres Malang, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Longsor tersebut membuat lebar jalan tersisa sekitar dua meter. Untuk sementara, kendaraan roda empat (R4) tidak dapat melintas hingga dilakukan penanganan darurat.

Laporan diterima petugas pada Minggu (1/3/2026) dari Poslap Tumpang. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang segera melakukan asesmen atau kaji cepat serta berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan unsur Forkopimcam Jabung.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyebut hujan berintensitas tinggi sejak sore hingga malam menjadi pemicu utama longsor di titik tersebut.

“Curah hujan cukup tinggi dalam durasi panjang. Tanah penahan jalan tidak mampu menahan tekanan air sehingga terjadi longsor dengan panjang sekitar 15 meter,” ujarnya.

Menurutnya, warga bersama petugas melakukan karya bakti dengan menumpuk batu serta sesek bambu untuk pelebaran darurat. Saat ini jalur sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat dengan pembatasan beban.

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada saat melintas, terutama jika hujan kembali turun. Penanganan lanjutan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait,” pungkasnya. (*)

Editor : Danu 

Kisah bermula ketika JPH yang mengendarai motor menerjang hujan deras di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Sabtu (28/2/2026) malam. Wah, sungguh nekat. Sudah tahu sungai meluap dan merendam badan jalan, JPH terus memacu motornya. Tapi, kekuatan tekadnya tak sejalan dengan kondisi motornya. Terendam air setinggi satu meter, mesin motornya mati.

JPH akhirnya menuntun motornya menepi. Karena jalan terendam air, dia tak bisa melihat batas jalan. Dia tak menyadari jika kakinya menginjak sungai.  “Korban diduga tidak bisa memperkirakan batas jalan karena tertutup air, kemudian terperosok ke sungai dan sempat hanyut sekitar 100 meter,” ujar Kapolsek Pakis, AKP Suyanto, Minggu (1/3/2026).

Kejadian itu diketahui oleh sejumlah orang yang kebetulan melintas. Hendak menolong, ternyata air sungai begitu deras. Warga lantas melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa yang diteruskan ke tim SAR.

Tim SAR lantas melakukan pencarian  bersama unsur Muspika Pakis dan warga setempat. Sekitar pukul 20.30 WIB, sepeda motor korban ditemukan sekitar 20 meter dari titik jatuh. Sontak, muncul dugaan korban jauh terseret arus sungai. 

Karena cuaca masih hujan dan arus cukup deras, pencarian dihentikan sementara pukul 21.30 WIB dan direncanakan dilanjutkan keesokan hari.

Namun, sekitar pukul 23.25 WIB, JPH  menghubungi keluarga dan rekannya bahwa dirinya telah sampai di rumah dalam kondisi selamat. JPH diketahui berhasil naik ke jalan raya setelah hanyut dan kemudian pulang ke Ngajum menggunakan ojek daring.

“Alhamdulillah, korban sudah sampai di rumah dengan selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” tutupnya.

Meski sempat bikin Tim SAR dan Muspika pontang-panting, semuanya bersyukur karena tak ada nyawa yang melayang. (*)

Editor: Danu 

Longsoran terjadi di area kebun milik Muhamat Ilyas dengan dimensi panjang 20 meter, tinggi 20 meter, dan lebar 8 meter. Material tanah dan lumpur menimbun badan jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan laporan awal diterima dari masyarakat.

“Pukul 11.07 WIB Pusdalops PB menerima laporan dan langsung berkoordinasi dengan sumber informasi, serta menginformasikan ke Poslap Tirtoyudo untuk melakukan pendataan,” terang Sadono.

Akibat kejadian tersebut, akses utama yang digunakan sekitar 300 kepala keluarga atau 1.213 jiwa untuk mobilitas antar dusun tertutup total. Warga sementara harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak memutar kurang lebih 15 kilometer.

Pada pukul 14.45 WIB, BPBD Kabupaten Malang telah berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga untuk permohonan bantuan alat berat dalam penanganan darurat.

“Sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga untuk permohonan alat berat untuk penanganan darurat longsor,” tegasnya.

Hingga laporan awal dibuat pukul 14.50 WIB, kondisi cuaca di lokasi berawan hingga hujan ringan. Tim Poslap Tirtoyudo telah melakukan pendataan di lapangan. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kebutuhan mendesak saat ini adalah alat berat jenis excavator guna membuka kembali badan jalan yang tertutup material longsoran agar akses warga dapat segera pulih.

Hingga saat ini Pihak BPBD dan unsur terkait masih melakukan pembersihan longsor yang terjadi.

"Apabila terdapat perkembangan informasi, akan disampaikan pada pembaruan laporan berikutnya," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Penangkapan dilakukan pada Rabu (25/2/2026) setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan peredaran bahan peledak di wilayah tersebut. Hasil penyelidikan mengarah kepada tersangka yang kemudian langsung diamankan tanpa perlawanan.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan, pengungkapan itu merupakan tindak lanjut informasi warga yang mencurigai adanya aktivitas penjualan bahan peledak.

“Informasi dari masyarakat kami tindak lanjuti dengan penyelidikan. Setelah cukup bukti, petugas langsung mengamankan tersangka di rumahnya,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Dari lokasi, polisi menyita sekitar tiga kilogram bubuk mercon yang diduga siap edar, enam ikat sumbu petasan, serta satu unit ponsel yang diduga digunakan untuk transaksi.

“Barang bukti yang kami amankan berupa bubuk mercon yang sudah jadi. Bahan ini sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan ledakan apabila disalahgunakan,” tegasnya.

Menurut Bambang, kasus ini masuk dalam rangkaian Operasi Pekat Semeru 2026 yang digelar selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga memproduksi dan menyimpan bubuk mercon untuk diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Polisi masih melakukan pengembangan untuk memastikan ada tidaknya pihak lain yang terlibat.

“Motif sementara untuk dijual kembali. Kami masih mendalami kemungkinan adanya jaringan atau pembeli lain,” jelas Bambang.

Atas perbuatannya, BP dijerat dengan pasal terkait kepemilikan bahan peledak dalam KUHP. Proses penyidikan terus berjalan hingga berkas dinyatakan lengkap. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Secara normatif, kedudukan dan fungsi Satpol PP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan teknisnya diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk ketentuan mengenai PPNS di lingkungan Satpol PP.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Malang, Budiar Anwar, menegaskan bahwa tahapan seleksi tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ya, tadi kan juga saya baca-baca berita juga harus dari kesatuan dan sebagainya. Tapi selama ini ya saya kira itu masih sesuai dengan aturan,” tegas Budiar Anwar saat diwawancarai di Cemara Hall Karanglo, Singosari, Jumat (27/2/2026).

Menjawab pertanyaan mengenai aspek PPNS, ia menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap produk hukum yang dimaksud.

“Oh pemegang kartu PPNS, ya itu nanti kami akan cek lagi produknya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam praktiknya, banyak pemerintah kabupaten/kota yang tidak selalu mengangkat pejabat dari internal satuan.

“Kan banyak juga kabupaten kota yang tidak menggunakan dari luar satuan kan. Walaupun sebenarnya Kabupaten Malang pernah menggunakan itu,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah ada figur yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kasatpol PP dengan latar belakang berbeda.

“Dulu pernah ya, kalau nggak salah pernah. Pak Yoyok, misalnya Pak Yoyok kemarin pernah menjadi PLT di sana. Tapi dia kan mantan dari TNI misalnya. Jadi brevet-brevet itu yang disampaikan jenengan tadi,” katanya.

Saat ini progres seleksi masih berada pada tahap administrasi dan melibatkan tim penguji independen dari Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, dan Universitas Islam Malang.

“Yang progresnya ini masih administrasi kemarin, kemudian penguji dari perguruan tinggi, dari UM, kemudian dari Brawijaya dan UNISMA,” paparnya.

Selain unsur akademisi, seleksi juga melibatkan dirinya sebagai Sekda bersama Kepala BKPSDM Kabupaten Malang.

“Serta saya sama Kepala BKPSDM yang harapannya betul-betul nanti bisa terjaring calon-calon OPD yang terbaik,” tandasnya.

Tahapan berikutnya akan memasuki sesi wawancara yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

“Insyaallah akan dilaksanakan minggu depan ini untuk wawancara,” pungkasnya.

Dengan masuknya tahap verifikasi administrasi, Pemerintah Kabupaten Malang memastikan proses seleksi tetap mengacu pada regulasi serta prinsip profesionalitas birokrasi. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Hal tersebut mengemuka dalam Pertemuan Lembaga Jasa Keuangan Wilayah Kerja OJK Malang 2026 yang digelar Selasa (24/2). Kepala OJK Malang Farid Faletehan menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan sepanjang 2025 tetap terjaga berkat sinergi regulator dan industri.

“Resiliensi sektor jasa keuangan merupakan hasil sinergi yang kuat antara regulator dan industri, serta komitmen bersama dalam menjaga tata kelola, manajemen risiko, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Farid.

Dalam arah kebijakan 2026, OJK menetapkan penguatan infrastruktur pengawasan dan pelaporan yang berintegritas serta selaras dengan standar internasional. Salah satu instrumen strategisnya adalah pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) serta penyusunan Cetak Biru Penyiapan Ekosistem dalam Memanfaatkan Teknologi dalam Mendukung Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (SupTech).

Langkah tersebut dinilai krusial seiring meningkatnya kompleksitas risiko, termasuk ancaman siber yang semakin canggih. OJK juga mendorong penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko di seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar struktur industri semakin kompetitif dan efisien.

Secara kinerja, sektor jasa keuangan di wilayah kerja OJK Malang mencatat pertumbuhan positif. Per 31 Desember 2025, kredit perbankan tumbuh 5,03 persen secara tahunan (yoy), sementara penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 4,55 persen yoy. Di pasar modal, jumlah investor mencapai 388.140 Single Investor Identification (SID), tumbuh 30,33 persen dibanding tahun sebelumnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda, mengingatkan pentingnya menjaga fondasi utama sektor keuangan.

“OJK bersama dengan industri jasa keuangan perlu terus menjaga fondasi utama keberlangsungan sektor jasa keuangan, yaitu kepercayaan publik,” pesannya.

Melalui penguatan pengawasan berbasis teknologi dan reformasi tata kelola, OJK Malang menargetkan terciptanya ekosistem keuangan yang lebih adaptif, transparan, serta berkelanjutan di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Korban adalah TA (22), warga Blimbing, Kota Malang yang juga berdomisili di Sapterenggo.

Kapolsek Pakis, AKP Suyanto, menjelaskan bahwa laporan pertama diterima sekitar pukul 06.35 WIB setelah seorang warga yang melintas melihat sosok pria dalam kondisi tergantung di pohon.

“Sekitar pukul 06.15 WIB saksi melintas di area makam dan melihat dari kejauhan seperti orang tergantung. Setelah didekati, ternyata benar seorang laki-laki sudah dalam keadaan meninggal dunia,” jelas AKP Suyanto.

Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada perangkat desa yang diteruskan ke Polsek Pakis. Petugas bersama tenaga kesehatan Puskesmas Pakis segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke kamar jenazah RSSA Kota Malang guna visum et repertum.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tali tampar warna biru sepanjang kurang lebih empat meter, sebuah buku berisi tulisan permintaan maaf korban kepada kedua orang tuanya, serta sepeda motor milik korban yang terparkir tidak jauh dari lokasi.

"Korban menyampaikan permohonan maaf kepada orang tuanya dan menyebut keputusannya sebagai tindakan egois," terang AKP Suyanto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, lanjutnya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Polsek Pakis menyatakan peristiwa tersebut dalam penanganan sesuai prosedur," tutupnya.

Pihak keluarga menerima peristiwa tersebut dengan ikhlas dan telah membuat surat pernyataan penolakan autopsi serta tidak menuntut pihak mana pun. (*) 

Disclaimer : Berita ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, memiliki kecenderungan depresi, atau muncul pemikiran untuk mengakhiri hidup, segera hubungi tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, atau layanan kesehatan mental terdekat.

Editor: Syaiful Aries

Dua korban tewas masing-masing RH (24), warga Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, dan TR (20), warga Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Sementara tiga korban selamat yakni Y (35), YF (31), dan RTS (31), warga Desa Wonosari, yang langsung mendapat penanganan medis.

Peristiwa terjadi saat lima pekerja berada di dalam bangunan kandang bertingkat dengan penyangga kayu. Struktur tersebut tiba-tiba runtuh dan menimpa para pekerja hingga terjebak material bangunan.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan pihaknya telah melakukan langkah awal penyelidikan di lokasi kejadian.

“Kami sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi di lokasi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini,” ujar AKP Bambang Subinajar, Selasa (24/2/2026).

Ia menyebut dugaan sementara ambruknya kandang dipicu kelebihan beban pada struktur bangunan dua lantai yang menggunakan penyangga kayu.

“Dugaan awal karena kelebihan beban pada struktur bangunan dengan sistem dua lantai dan penyangga kayu. Kami masih mendalami apakah ada faktor lain,” tegasnya.

Polisi juga berkoordinasi dengan tim SAR, BPBD serta pihak terkait guna menelusuri aspek konstruksi bangunan serta kemungkinan unsur kelalaian.

“Penyelidikan masih terus kami dalami untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana maupun kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan, identitas korban berinisial HMZ (17) terungkap melalui metode identifikasi ilmiah oleh tim gabungan.

“Berdasarkan identifikasi secara scientific, korban merupakan HMZ, perempuan 17 tahun, warga Kabupaten Nganjuk. Setelah itu kami melakukan penyelidikan intensif hingga mengarah kepada satu orang tersangka,” ujar AKBP Taat saat konferensi pers.

Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak 11 Februari 2026 setelah berpamitan dari rumahnya di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

Pada 17 Februari 2026, jasadnya ditemukan warga dalam kondisi membusuk, tangan terikat kawat dan mulut tersumpal pakaian dalam.

Penyelidikan mengarah kepada YDF (22), warga Kecamatan Jabung. Ia ditangkap pada Minggu malam (21/2/2026) di sebuah rumah kos di Kota Malang oleh tim gabungan Satreskrim Polres Malang, Satresmob Bareskrim Polri, dan Subdit Jatanras Polda Jatim.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar memaparkan, hubungan korban dan pelaku bermula dari perkenalan sekitar tiga bulan lalu di Nganjuk dan berlanjut melalui media sosial. Pada 11 Februari 2026, keduanya bertemu dan melakukan perjalanan ke Malang.

“Motif sementara dipicu cekcok terkait biaya perbaikan kendaraan korban yang sempat rusak. Tersangka emosi dan mencekik korban hingga tidak sadarkan diri,” ungkap AKP Hafiz.

Peristiwa pencekikan terjadi pada 13 Februari 2026 di lokasi sepi sekitar 200 meter dari rumah tersangka. Setelah korban tak berdaya, tubuhnya diikat menggunakan pakaian dan kawat bendrat, lalu mulutnya disumpal.

“Setelah korban tidak berdaya, tersangka menguburkan korban di tepi sungai dengan kedalaman sekitar 50 sampai 70 sentimeter, kemudian ditutup tanah dan karung semen,” imbuhnya.

Empat hari kemudian, jasad korban ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi penguburan, diduga hanyut terbawa arus sungai.

Hasil autopsi menunjukkan penyebab kematian adalah asfiksia.

“Dari hasil autopsi, penyebab kematian adalah asfiksia. Ditemukan juga residu di paru-paru yang mengindikasikan korban sempat menghirup air,” jelas AKP Hafiz.

Kasatresmob Bareskrim Polri Kombes Pol Teuku Arsya Kadafi menambahkan penegasan, jika pihaknya turun langsung atas atensi pimpinan guna mendalami kasus yang menyangkut hilangnya nyawa.

“Langkah ini kami lakukan agar masyarakat merasa terlindungi, terayomi, dan aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tegas KBP Arsya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 458 dan/atau Pasal 459 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Proses hukum dipastikan berjalan hingga tahap persidangan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ia menilai, lembaga tersebut tidak hanya menjalankan distribusi program, tetapi juga aktif melakukan evaluasi di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Emil saat ditemui di Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah, Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (23/2/2026) malam.

"Saya mengapresiasi kerja keras BGN dalam membangun peningkatan kualitas dan mencatat segala ruang evaluasi," ungkap Emil.

Dinamika dalam pelaksanaan program, lanjutnya, adalah hal yang wajar. Penilaian akhir, kata dia, tetap berada di tangan masyarakat. Namun dari pengamatannya secara langsung, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlihat bekerja penuh dedikasi saat menyalurkan paket MBG.

"Lancar atau tidak biarkan masyarakat yang menilai. Tapi saya melihat BGN bekerja keras dengan baik dan segala catatan-catatan dilakukan secara proaktif oleh BGN. Dengan penilaian seperti itu tentu saya mencatatnya mereka bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi," tukasnya.

Emil juga mengungkapkan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan untuk memperkuat tata kelola program. Dalam rapat koordinasi di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim beberapa waktu lalu, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Forum tersebut membahas berbagai catatan teknis, termasuk langkah percepatan pembenahan aspek operasional di daerah.

Evaluasi dilakukan langsung oleh BGN dengan menurunkan tim guna memastikan standar pelaksanaan terpenuhi.

"Segala catatan oleh BGN sendirilah yang melakukan evaluasi. Kami tentu juga ikut memberikan koordinasi sebagai pemerintah daerah. Fungsi kami adalah mendukung BGN dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kami dengan sebaik-baiknya," terang Emil.

Salah satu fokus pembahasan ialah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi operasional SPPG. Emil mencontohkan, ada lokasi yang secara administratif telah memiliki SLHS, namun masih perlu penyempurnaan karena faktor lingkungan sekitar.

"Bagaimana sebenarnya SPPG ini bisa memenuhi syarat untuk penerbitan SLHS. Tapi juga ada catatan misalnya dari BGN, kalau yang ini sudah keluar SLHS tapi masih kurang karena lokasinya misalnya berdekatan dengan kegiatan peternakan, itu yang harus segera disempurnakan sesuai dengan aturan," bebernya.

Ia menegaskan, perbaikan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

"Bagaimana pencapaian sampai hari ini, BGN menurut saya dijalankan seoptimal mungkin oleh BGN dengan perbaikan yang berkelanjutan oleh BGN juga," pungkas Emil. (*)

Editor: Syaiful Aries

Akibatnya, sebanyak 15 rumah warga di Dusun Balong, Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, mengalami kerusakan signifikan pada bagian teras.

Peristiwa cuaca ekstrem ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Selain merusak hunian, hempasan angin kencang juga menumbangkan tiga pohon besar di sekitar pemukiman warga. 

Berdasarkan hasil identifikasi awal, total kerugian materiil ditaksir mencapai Rp30 juta.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengonfirmasi bahwa laporan bencana masuk melalui Pusdalops PB pada pukul 19.50 WIB.

"Kami segera melakukan koordinasi dan tindak lanjut lapangan setelah menerima laporan dari Kepala Desa Rejoyoso," tegas Sadono.

Sadono memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Per Senin malam, cuaca di lokasi kejadian terpantau mereda dengan intensitas hujan ringan. 

Petugas mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem susulan yang masih mungkin terjadi di wilayah Malang Selatan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kunjungan tersebut turut didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Ketua HKTI sekaligus pemilik Turen Indah Group Makhrus Soleh, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar. Rombongan tampak mengenakan busana takwa putih dan sarung saat berbaur bersama para santri.

Zulhas menegaskan, meskipun memasuki bulan puasa, Program MBG tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan sejumlah penyesuaian teknis.

“Ini kita memastikan MBG berjalan dengan baik di bulan suci Ramadan. Tadi teman-teman juga menyaksikan kita makan bersama dengan para santri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bagi siswa muslim di sekolah umum, paket makan siang diganti dengan makanan kering seperti kurma, roti, telur, dan susu. Sementara bagi siswa nonmuslim, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita tetap menerima paket seperti biasa.

Khusus untuk pondok pesantren, jadwal distribusi digeser ke waktu berbuka atau malam hari.

“Kalau di pondok digeser bukan siang, menjadi jam 6 sore. Jadi mekanismenya disesuaikan,” jelasnya.

Zulhas juga mengapresiasi respons para santri yang mengaku senang dengan program tersebut. Menurutnya, asupan gizi sangat menentukan pertumbuhan fisik dan kecerdasan generasi muda.

“Saya kira memang asupan itu akan menentukan fisik anak-anak kita, kecerdasan anak-anak kita, dan pada akhirnya akan menentukan masa depan Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Emil Dardak menambahkan bahwa evaluasi teknis sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah daerah berperan mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Segala catatan oleh BGN sendirilah yang melakukan evaluasi, kami tentu juga ikut memberikan koordinasi sebagai pemerintah daerah. Fungsi kami adalah mendukung BGN dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kami dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kabupaten/kota memiliki kepala Satgas MBG yang mengawal teknis pelaksanaan, termasuk memastikan SPPG memenuhi syarat penerbitan SLHS.

“Ada kepala Satgas MBG di masing-masing kabupaten kota, contohnya SLHS, bagaimana sebenarnya SPPG ini bisa memenuhi syarat untuk penerbitan SLHS. Nah, tapi juga ada catatan misalnya dari BGN, kalau yang ini sudah keluar SLHS tapi masih kurang ser karena lokasinya misalnya berdekatan dengan kegiatan peternakan,” jelas Emil.

Menurutnya, hingga kini pelaksanaan MBG dijalankan seoptimal mungkin dengan perbaikan berkelanjutan.

“Pencapaian sampai hari ini menurut saya dijalankan seoptimal mungkin oleh BGN dengan perbaikan yang berkelanjutan oleh BGN juga,” pungkasnya. (**)

Editor : Rizqi Ardian

Pasar murah yang diselenggarakan Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipadati ratusan warga masyarakat Kabupaten Malang. Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga jauh di bawah pasaran sebagai upaya membantu daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi.

“Pasar murah ini setiap hari dilaksanakan. Dikoordinasi langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim,” tutur Khofifah.

Khofifah tidak memungkiri bahwa saat Ramadan sampai menjelang Lebaran kebutuhan logistik masyarakat meningkat. Meningkatnya kebutuhan logistik ini berakibat pada kenaikan harga di pasar tradisional.

“Ramadan atau menjelang lebaran ada kecenderungan peningkatan kebutuhan logistik masing-masing warga. Kita juga melihat ada dinamika kenaikan harga di pasar tradisional. Untuk mengendalikan itu, maka dibuat pasar murah ini. Barang disini dijual dengan harga dibawah harga pasar,” ungkap Khofifah, Minggu (22/2/2026).

Ia berharap dengan adanya pasar murah ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat.

“Saya selalu berpesan bahwa, penyelenggaraan pasar murah dijauhkan dari pasar tradisional dan didekatkan dengan permukiman masyarakat. Sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (*)

Editor: Danu

Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Satreskrim Polres Malang bersama Satresmob Bareskrim Polri dan Subdit Jatanras Polda Jatim setelah melakukan penelusuran intensif sejak identitas korban terungkap.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan, terduga pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat berada di tempat persembunyiannya.

“Terduga pelaku berhasil kami amankan pada Sabtu malam di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kos di wilayah Kota Malang. Penangkapan ini hasil kerja keras tim gabungan yang melakukan pengejaran secara intensif sejak identitas korban terungkap,” ujarnya, Minggu (22/2,/2026).

Meski demikian, polisi belum dapat membeberkan identitas terduga pelaku kepada publik karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Penyidik kini fokus mengurai motif di balik dugaan pembunuhan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

“Proses pemeriksaan masih berjalan. Kami akan mengungkap secara terang benderang peran pelaku, motif, serta rangkaian peristiwa yang terjadi,” tegasnya.

Kepolisian memastikan pengungkapan perkara ini dilakukan secara profesional dengan melengkapi alat bukti dan menyusun konstruksi peristiwa secara menyeluruh sebelum disampaikan secara resmi.

Sebagaimana diberitakan, jasad korban ditemukan warga pada Selasa (17/2/2026) dalam kondisi membusuk di tepi Sungai Kedung Winong, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dengan kedua tangan terikat. Kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat tindak pidana pembunuhan.

Sejak penemuan itu, Polres Malang membentuk tim gabungan bersama Satresmob Bareskrim Polri dan Jatanras Polda Jatim untuk mempercepat pengungkapan kasus. (*)

Editor: Danu 

Kepastian identitas diperoleh setelah tim Inafis Satreskrim Polres Malang melakukan pemeriksaan forensik, termasuk uji DNA dan pencocokan data ante mortem.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menyatakan hasil identifikasi telah menguatkan data yang sebelumnya dihimpun penyidik.

“Identitas korban dipastikan melalui pemeriksaan DNA dan pencocokan data oleh tim Inafis. Korban adalah perempuan berusia 17 tahun asal Nganjuk,” ujar AKBP Muhammad Taat Resdi, Sabtu (21/2/2026).

_{Kapolres Malang memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus penemuan jasad remaja di Sungai Jabung. (Foto: Hafid/SJP)}

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jasad korban ditemukan warga pada Selasa (17/2/2026) dalam kondisi membusuk di tepi sungai dengan kedua tangan terikat. Kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat tindak pidana pembunuhan.

Sejak penemuan itu, Polres Malang membentuk tim gabungan bersama Satresmob Bareskrim Polri dan Jatanras Polda Jatim untuk mempercepat pengungkapan kasus.

Saat ini, aparat masih mendalami kronologi terakhir korban sebelum dinyatakan hilang serta mengumpulkan alat bukti tambahan untuk memburu pelaku.

Polisi memastikan kasus penemuan jasad di wilayah Jabung ini menjadi perhatian serius dan akan dituntaskan hingga proses hukum berjalan maksimal. (*)

Editor: Danu 

Kedua tersangka tersebut adalah RS, mantan Ketua KONI periode 2019–2024, dan BY, Bendahara Umum pada periode yang sama. Keduanya resmi menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang pada Jumat (20/2/2026) pukul 15.00 WIB.

Kepala Kejari Kabupaten Malang, Fahmi, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Malang, ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana hibah tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat dugaan penyelewengan dana hibah tahun anggaran 2022–2023 oleh KONI Kabupaten Malang,” ujar Fahmi kepada awak media, Jumat (20/2).

Fahmi menjelaskan, total dana hibah yang dikelola KONI dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang pada periode 2022–2023 mencapai Rp5 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp542 juta,” jelas Fahmi.

Dalam proses penyidikan, jaksa telah mengumpulkan keterangan dari 84 saksi beserta sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan RS dan BY sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Secara subsider, tersangka dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini, RS dan BY ditahan di Lapas Kelas I Malang selama 20 hari, terhitung mulai 20 Februari 2026 hingga 11 Maret 2026, guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ancaman tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki kerusakan yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana, menilai pembiaran kerusakan jalan tidak bisa lagi dipandang sebagai problem administratif semata, melainkan menyentuh aspek tanggung jawab hukum pejabat publik.

"Dikaitkan dengan polisi lalu lantas, yang jarang arahkan laka lantas akibat jalan lubang itu, bagaimana dengan tupoksi pemerintahan setempat,Jangan hanya karena asuransi dari jasa raharja keluar, maka tidak diproses yang lainnya," ucap Awangga, Rabu (18/2/2026)

Ia menambahkan bahwa apabila pemerintah mengetahui adanya kerusakan namun tidak melakukan langkah korektif yang memadai, maka terdapat unsur kelalaian yang dapat dipersoalkan secara hukum.

“Pembiaran itu bisa dikategorikan sebagai kelalaian struktural apabila sudah diketahui ada kerusakan tetapi tidak ada tindakan korektif yang memadai,” ujarnya.

Menurutnya, santunan dari Jasa Raharja tidak serta-merta menghapus potensi pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan apabila terbukti lalai.

“Ganti rugi bukan hanya soal santunan. Ada dimensi akuntabilitas publik yang harus ditegakkan agar keselamatan warga tidak dikorbankan oleh kelambanan birokrasi,” tambahnya.

Pasal 24 UU LLAJ secara eksplisit memerintahkan perbaikan segera terhadap jalan rusak guna mencegah kecelakaan. Jika belum dapat diperbaiki, pemerintah wajib memasang rambu atau tanda peringatan. Bahkan Pasal 273 mengatur ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan denda maksimal Rp120 juta apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kecelakaan dengan korban jiwa.

Di Kabupaten Malang, persoalan jalan berlubang masih menjadi keluhan masyarakat. Di Kecamatan Gedangan dan Pagak, sejumlah ruas penghubung antardesa dilaporkan mengalami kerusakan cukup serius dengan lubang menganga di badan jalan. Kondisi ini diperparah saat musim hujan karena genangan air menutup lubang sehingga sulit terdeteksi pengendara, khususnya roda dua.

Beberapa wilayah selatan Malang yang menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan juga menghadapi persoalan serupa. Aktivitas ekonomi warga terhambat, sementara risiko kecelakaan meningkat akibat infrastruktur yang tidak laik.

Dengan demikian, jalan berlubang bukan lagi isu tambal sulam anggaran tahunan, tetapi menjadi indikator serius tata kelola pemerintahan dan komitmen negara dalam menjamin keselamatan pengguna jalan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Siswi tersebut adalah Aisyah Ar-Rumy, santri kelas 4 setara SD di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah. Ia dijadwalkan mengikuti kompetisi hafalan Al-Qur’an tingkat internasional selama tujuh hari.

Keberangkatan Aisyah dilepas langsung oleh Bupati Malang, HM Sanusi, pada Rabu (18/2/2026) di Kecamatan Pakis. 

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan dukungan tambahan berupa uang saku sebesar Rp30 juta.

“Kita dukung untuk uang sakunya. Semua akomodasi sudah ditanggung panitia dari Dubai, jadi ini bentuk dukungan dan kebanggaan kami,” ujar Sanusi, di sela agenda, Rabu (18/2/2025).

Ia menegaskan, Pemkab Malang berkomitmen mendukung putra-putri daerah yang berprestasi hingga level internasional, baik dalam bidang akademik serta non-akademik.

Menurutnya, pembinaan karakter dan keagamaan juga terus diperkuat melalui program “Sekolah Plus Ngaji” yang diterapkan melalui SK Bupati. Dalam program tersebut, siswa dibiasakan membaca kitab suci Alquran sebelum memulai pelajaran.

“Harapannya akan lahir lebih banyak generasi Qurani dari Kabupaten Malang. Anak-anak berprestasi seperti ini wajib kita dukung,” ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Muhammad Ajir Abdi Munip, menjelaskan bahwa Aisyah menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia dalam ajang tersebut. Ia lolos setelah mengikuti proses seleksi secara daring.

“Dia mendaftar dan mengikuti tes online. Dari hasil itu dinyatakan lolos,” ujarnya.

Sementara Aisyah telah menghafal 26 juz dan menargetkan menyelesaikan 30 juz. Untuk menjaga hafalannya, ia rutin melakukan murajaah tiga hingga lima juz setiap hari.

“Senang sekali bisa mewakili Indonesia dan dapat dukungan dari Bapak Bupati. Sehari biasanya murajaah tiga sampai lima juz,” tutur Aisyah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berlokasi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, sekolah berbasis pesantren ini menggratiskan seluruh biaya pendidikan dan asrama bagi 260 siswanya.

Lembaga yang didirikan pada tahun 2021 ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren (PP) Ar-Roudloh yang dipimpin oleh Ali Fasha, S.Ag., M.Pd. Kehadiran SMK ini merupakan jawaban atas aspirasi wali murid dari jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang menginginkan keberlanjutan pendidikan kejuruan berbasis agama di wilayah tersebut.

Transformasi dan Legalitas Penuh Tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi lembaga ini. Setelah menuntaskan proses akuisisi dan pemindahan nomenklatur dari SMK Merdeka Lawang, sekolah ini secara resmi menyandang nama SMK Ar-Roudloh.

Seluruh aspek legalitas, termasuk Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP), telah terpenuhi sepenuhnya.

"Tahun ini menjadi tonggak peluncuran penuh (full launching). Kami mengintegrasikan pendidikan umum dan pesantren agar berjalan beriringan," ujar Ali Fasha, atau yang karib disapa Gus Ali, Rabu (18/2/2026).

Kurikulum Kejuruan Berdaya Saing Meski berada 70 kilometer dari pusat Kota Malang, SMK Ar-Roudloh menawarkan tiga kompetensi keahlian strategis, yakni Teknik Kendaraan Ringan (TKR), siswa terlibat langsung dalam praktik perakitan di karoseri besar.

Desain Komunikasi Visual (DKV), dibimbing oleh tenaga pendidik berkompeten sesuai kualifikasi industri.

Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, siswa difasilitasi PKL di berbagai instansi pemerintahan seperti Polsek, KUA, hingga Puskesmas.

"Visi kami adalah memberikan kesempatan yang sama bagi anak desa untuk bersaing dengan anak kota. Perbedaannya hanya pada pengasahan kemampuan," tegas Gus Ali.

Komitmen Pendidikan Tanpa Biaya Aspek paling revolusioner dari SMK Ar-Roudloh adalah sistem operasionalnya yang sepenuhnya gratis.

Pihak yayasan menjamin tidak ada pungutan biaya, baik untuk sekolah maupun fasilitas mondok. Strategi manajemen yang mandiri dan keyakinan akan keberkahan menjadi landasan utama kebijakan ini.

Kepercayaan masyarakat terus meningkat secara signifikan. Dari awalnya hanya memiliki 30 siswa, kini tercatat ada 260 peserta didik dalam data Dapodik.

Sebaran siswa tidak hanya berasal dari Malang Selatan, tetapi juga menjangkau Probolinggo hingga Lampung. Dukungan Infrastruktur dan Jaringan Global Berdiri di atas lahan wakaf seluas 11.000 meter persegi dengan konsep sekolah alam, Ar-Roudloh terus bersolek.

Tahun ini, lembaga tersebut lolos verifikasi pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan pembangunan senilai Rp1,7 miliar, serta direncanakan menerima hibah provinsi sebesar Rp500 juta pada 2027 mendatang.

Tak hanya infrastruktur, orientasi lulusan pun mulai diarahkan ke pasar kerja internasional. Sekolah ini mulai membuka peluang magang dan penempatan kerja ke mancanegara, seperti Taiwan, Jepang, hingga Turki.

Dengan keterlibatan 22 tenaga pendidik yang mayoritas merupakan putra daerah, SMK Ar-Roudloh kini bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan simbol harapan baru bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di pelosok Kabupaten Malang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kesenjangan kualitas tenaga pendidik, ketimpangan fasilitas, hingga distribusi sumber daya yang tidak merata menjadi potret fragmentasi pendidikan yang hingga kini belum terurai. 

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menegaskan bahwa fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan berkualitas. 

Sebagai komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang, Komisi IV memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi alokasi anggaran, pemenuhan sarana prasarana, serta kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah.

"Secara umum, kualitas pendidikan adalah prioritas utama bagi kami. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang tidak layak, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM)," tegas Zulham saat ditemui usai agenda bersama guru SD Pendidikan Agama Islam di Pendopo Agung Malang, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya politisi PDI Perjuangan tersebut, potret buram ini bukan sekadar permasalahan temporer tahun ini, melainkan akumulasi dari manajemen penyelenggaraan pendidikan yang tidak optimal dalam beberapa tahun terakhir.

Zulham memaparkan data yang menunjukkan angka putus sekolah di Kabupaten Malang masih menyentuh angka 19 ribu anak. 

Ia melontarkan kritik terhadap program-program pemerintah yang bersifat parsial, seperti bantuan seragam atau sekolah rakyat, yang dinilai hanya menyentuh permukaan masalah tanpa menyelesaikan akar persoalan.

"Jika anak sudah tidak berminat sekolah atau telanjur bekerja, program sementera tidak akan mampu menyelesaikan masalah substansial. Solusi harus bersifat utuh dan kolaboratif, tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan semata," ujar dia.

Lebih lanjut, Zulham menyoroti kebijakan merger (penggabungan) sekolah sebagai langkah untuk menyeimbangkan rasio murid dan tenaga pendidik. Ia menilai pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas meski berpotensi memicu resistensi.

"Ada anomali di mana sekolah dengan murid melimpah justru kekurangan guru, dan sebaliknya. Pemerintah harus melakukan intervensi, merger adalah solusi yang tidak bisa dihindari meskipun akan menuai protes," imbuhnya.

Sektor anggaran juga tidak luput dari bahasan. Zulham mengungkapkan bahwa dari total belanja pendidikan sekitar Rp1,6 triliun, porsi terbesar masih terserap untuk gaji guru dan belanja rutin. Akibatnya, pembangunan fisik dan pengadaan sarana-prasarana sekolah menjadi tidak maksimal.

"Jika kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 persen dipisahkan dari belanja fisik, anggaran tersebut bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran," jelasnya.

Ia mendesak adanya redefinisi tanggung jawab, di mana perbaikan sekolah rusak diserahkan kepada dinas teknis seperti Dinas Cipta Karya. Dengan demikian, anggaran pendidikan dapat murni dialokasikan untuk penguatan kapasitas guru dan mutu instruksional.

Fragmentasi ini, menurut Zulham, kian mempertegas dualitas antara sekolah unggulan dan sekolah reguler, yang pada akhirnya menciptakan stratifikasi kualitas pendidikan. Masalah struktural ini menuntut pendekatan komprehensif, mulai dari merger, penguatan SDM, hingga standardisasi sarana-prasarana secara merata.

Kendati menghadapi tantangan berat, Zulham menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan baru di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 

Ia menaruh harapan pada Kepala Dinas Pendidikan yang baru karena dinilai memiliki energi dan perspektif segar.

"Saya optimis dengan Kadisdik baru yang merupakan rekan sejawat saat di Sekretariat Dewan. Namun, enam bulan pertama akan menjadi ujian krusial. Jika tidak ada gebrakan nyata, evaluasi total adalah mekanisme mutlak untuk memastikan kebijakan pendidikan benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Zulhas mendorong santri Madrasah Aliyah (MA) untuk tidak merasa inferior dibanding siswa sekolah umum, karena madrasah memiliki keunggulan memadukan pendidikan agama dan ilmu umum secara seimbang.

“Jangan minder. Madrasah Aliyah itu kuat, karena belajar agama sekaligus pelajaran umum. Itu keunggulan,” ujar Zulhas.

Untuk menguji keberanian dan kemampuan berpikir kritis, beberapa santri diminta maju menjawab pertanyaan secara langsung. Santri yang berhasil menjawab tepat mendapatkan apresiasi berupa tablet dan uang tunai Rp1 juta sebagai motivasi.

“Kalau mau menjadi pemimpin, harus berani, berani tampil, berani berpikir, berani menjawab,” tegas Zulhas.

Sementara itu, KH Hamim Kholili, Pengasuh PP Raudlatul Ulum 2, menegaskan bahwa pemerintah juga harus memastikan MBG tidak hanya menyentuh sekolah formal, tetapi dirasakan merata di pesantren.

“Sekolah formal hampir 100 persen tersentuh program. Pesantren jangan sampai hanya sebagian kecil. Harus sejajar. Undang-Undang Pesantren harus dimaksimalkan pelaksanaannya,” jelas KH Hamim.

Ia menambahkan pentingnya pengawasan dan standarisasi agar pelaksanaan MBG benar-benar bermanfaat bagi santri.

Kunjungan Zulhas didampingi Bupati Malang H.M. Sanusi, Sekretaris Daerah Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si., dan jajaran OPD, disambut KH Hamim beserta pengurus dan para santri.(*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menyampaikan bahwa hingga Kamis (12/2/2026), tercatat sebanyak 25 orang yang mendaftarkan diri dalam seleksi tersebut.

“Total pendaftar pada tiga jabatan berjumlah 25 orang, dengan rincian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 9 orang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 10 orang, dan Satpol PP 6 orang,” ujar Nurman.

Nurman menjelaskan, berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi pada 11 Februari 2026, ditetapkan 14 pendaftar Memenuhi Syarat (MS), sementara 11 pendaftar lainnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Sebanyak 14 pendaftar memenuhi syarat, sedangkan 11 pendaftar gugur karena tidak memenuhi ketentuan,” jelasnya.

Adapun penyebab pendaftar dinyatakan TMS antara lain kelalaian mengunggah dokumen, berkas tidak lengkap, seperti ketiadaan izin atau rekomendasi atasan hingga pendaftar yang tidak melakukan proses submisi hingga batas waktu berakhir.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen yang dijadwalkan berlangsung di BKD Provinsi Jawa Timur pada 18 Februari 2026. Tiga posisi yang akan diisi melalui seleksi ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Berikut adalah daftar 14 pejabat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi:

1. Jabatan Kepala Satpol PP

Desy Ariyanti, S.STP., M.M.

Eno Imam Safari, S.Sos.

Indra Gunawan, S.Sos.

Marendra Hengky Irawan, S.STP., M.AP.

Dr. Drs. Teddi Wiryawan Priambodo, M.AP.

2. Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dr. Ahmad Dzulfikar Nurrahman, S.T., M.T.

Astri Lutfiyatunnisa, S.T., M.M.

Johan Dwijo Saputro, S.Sos.

Khiki Ardiano, S.Sos., M.Si.

3. Jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Astri Lutfiyatunnisa, S.T., M.M.

Indra Gunawan, S.Sos.

Johan Dwijo Saputro, S.Sos.

Khiki Ardiano, S.Sos., M.Si.

Marendra Hengky Irawan, S.STP., M.AP.

Dari daftar peserta yang lolos, terdapat empat camat yang turut berkompetisi, yakni Camat Dau, Kepanjen, Pujon, dan Karangploso. Selain itu, sejumlah pejabat eselon III yang saat ini menjabat sebagai sekretaris perangkat daerah juga bersaing, meliputi Sekretaris Satpol PP, Sekretaris DLH, Sekretaris Dinas Perkim Cipta Karya, serta Sekretaris Disperindag.

Komposisi peserta juga mencakup pejabat setingkat kepala bidang, yakni Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLH. Secara umum, para peserta yang melaju ke tahap asesmen merupakan pejabat aktif di lingkungan Pemkab Malang dengan latar belakang manajerial yang kompeten. Seleksi kini memasuki tahap uji kompetensi sebelum proses final sesuai ketentuan yang berlaku. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Layanan ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Keselamatan 2026, sekaligus wujud nyata kesetaraan akses bagi seluruh warga negara dalam mendapatkan legalitas berkendara yang aman.

SIM D secara khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang mengendarai sepeda motor. Proses penerbitannya secara prinsip serupa dengan SIM umum, namun disesuaikan dengan kondisi fisik pemohon tanpa mengurangi standar keselamatan.

Penyesuaian ini menegaskan bahwa keadilan pelayanan bukan berarti pelonggaran aturan, melainkan perlakuan setara yang berbasis kebutuhan.

Kasatlantas Polres Malang, AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska, melalui Baur SIM Satpas Prototype, Aiptu Nova Hanta, menjelaskan bahwa SIM D merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak penyandang disabilitas untuk berkendara secara sah.

“Pemohon tetap diwajibkan memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan, psikologi, serta lulus uji teori dan praktik. Penyesuaian dilakukan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti proses secara adil dan manusiawi,” jelas Nova, Kamis (12/2/2026).

Nova menambahkan, pihaknya memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan penghargaan dan kesempatan yang sama untuk berkendara secara aman. Selain itu, layanan SIM D menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Langkah ini mendapat respons positif dari masyarakat. Doni, seorang warga Kecamatan Pakisaji yang merupakan pemohon SIM D, menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan petugas Satpas Prototype. Ia menilai proses berjalan secara transparan dan petugas memperlakukan pemohon sebagai subjek hukum yang setara.

“SIM ini sangat penting bagi saya agar dapat berkendara dengan aman dan tetap mematuhi aturan lalu lintas,” ujar Doni.

Dengan tersedianya layanan SIM D, Satpas Prototype yang diresmikan dua tahun lalu ini tidak hanya menjalankan regulasi, tetapi juga mengimplementasikannya dalam tindakan nyata.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem transportasi yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan. Kehadiran SIM D menjadi penanda bahwa pelayanan publik yang ramah disabilitas merupakan kewajiban yang harus diwujudkan secara konsisten, sesuai amanat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar Singosari yang digelar di Kafe Arjuna, Rabu (11/2/2026). 

Dalam forum yang berlangsung hingga petang tersebut, Abdul Rozaq kembali ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Singosari secara aklamasi melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, Sudarman, menyatakan bahwa Muscam merupakan instrumen penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan efektivitas kerja politik di tingkat wilayah.

“Ini adalah bagian dari konsolidasi struktural partai. Penetapan ketua dilakukan secara aklamasi melalui musyawarah mufakat, dan Bapak Abdul Rozaq kembali dipercaya memimpin PK Golkar Singosari,” ujar Sudarman, Rabu (11/2/2026).

Sudarman menjelaskan, Kecamatan Singosari memiliki karakteristik wilayah strategis dengan 17 desa dan jumlah pemilih sekitar 130 ribu orang. Pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar mencatat perolehan sekitar 15 ribu suara, atau mengalami kenaikan sebesar 6.000 suara dibandingkan periode sebelumnya.

“Kenaikan suara tersebut mencerminkan efektivitas konsolidasi di tingkat kecamatan. Secara elektoral, Singosari masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar,” jelasnya.

Menurut Sudarman, capaian tersebut menjadi indikator bahwa kerja organisasi di tingkat akar rumput berpengaruh langsung terhadap peningkatan elektabilitas partai. Meski belum mencapai target maksimal, tren kenaikan ini menunjukkan bahwa pendekatan struktural dan komunikasi kader berjalan efektif.

Ia menilai, dengan potensi 130 ribu pemilih, target peningkatan hingga 30 persen perolehan suara merupakan hal yang realistis jika konsolidasi dilakukan secara sistematis.

“Wilayah ini memiliki potensi elektoral besar. Dengan penguatan struktur dan kerja politik konsisten, peluang peningkatan suara sangat terbuka lebar,” tegas dia.

Sudarman turut menekankan bahwa kerja politik harus dipahami sebagai proses jangka menengah hingga panjang, bukan sekadar aktivitas temporer menjelang pemilu. Penguatan struktur dan kaderisasi harus berjalan kontinu demi mencapai hasil optimal pada 2029.

Selain Singosari, Sudarman menyebut sejumlah kecamatan lain yang menjadi basis kuat Golkar di Kabupaten Malang, seperti Lawang, Pakis, Gedangan, Pujon, dan Wajak. Wilayah-wilayah tersebut akan terus diperkuat bersamaan dengan pembenahan di kecamatan lain melalui agenda Muscam.

Hingga saat ini, Muscam telah dilaksanakan di 13 dari total 33 kecamatan di Kabupaten Malang. DPD Golkar menargetkan seluruh rangkaian Muscam tuntas sebelum Idulfitri.

“Setelah seluruh Muscam selesai, kami akan menyusun agenda kerja yang lebih terukur berbasis pemetaan wilayah,” imbuhnya.

Di sisi lain, Abdul Rozaq menyatakan komitmennya untuk memperkuat organisasi di tingkat kecamatan. Ia akan mengevaluasi dan memperkuat perangkat organisasi agar mampu menjalankan fungsi konsolidasi sesuai arah kebijakan partai di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Target kami adalah meningkatkan representasi kursi dari Kecamatan Singosari pada Pemilu 2029 mendatang,” kata Abdul Rozaq.

Dengan struktur wilayah luas dan tren kenaikan suara, Singosari dipandang sebagai kawasan kunci dalam peta politik Kabupaten Malang. Penetapan kepemimpinan secara aklamasi ini dinilai sebagai langkah menjaga stabilitas organisasi guna optimalisasi kinerja elektoral Partai Golkar menuju 2029. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Pemkab Malang, Budiar Anwar, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan dan berpedoman penuh pada ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Budiar yang juga Sekretaris Daerah saat menghadiri agenda Pemkab di Singosari dan Karangploso.

Dia memberikan keterangan terkait perkembangan seleksi JPTP untuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Pasar, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dalam penjelasannya, Budiar menekankan bahwa seleksi terbuka tidak boleh tercemar oleh kepentingan di luar mekanisme formal yang telah diatur.

“Kita ini berada di era keterbukaan publik. Semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Tidak ada keputusan di luar prosedur dan tidak ada dasar administrasi di luar aturan,” ujar Budiar, Rabu (11/2/2026).

Menanggapi isu titipan dan intervensi yang sempat berkembang, Budiar memastikan hal tersebut tidak terjadi selama proses seleksi berjalan.

“Tidak ada titipan, tidak ada intervensi. Isu-isu yang berkembang, termasuk soal camat, itu tidak benar,” katanya.

Budiar juga menegaskan posisinya sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi yang bertanggung jawab penuh terhadap integritas proses seleksi, terlepas dari adanya kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Saya Ketua Tim Pansel. Selama saya menjabat, hal-hal seperti itu tidak terjadi. Semua berbasis pada hasil dan nilai seleksi,” ucapnya.

Ia menambahkan, seluruh tahapan seleksi JPTP mengacu pada ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia serta regulasi perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada satu pun tahapan yang terlewati.

“Semua tahapan mengikuti aturan BKN. Tidak mungkin ada penunjukan sebelum tahapan dan penilaian selesai,” tegas Budiar.

Selain seleksi administrasi dan uji kompetensi, peserta juga diwajibkan mengikuti tes kesehatan dan tes kejiwaan sebagai bagian dari penilaian menyeluruh.

“Tes kejiwaan menggunakan ratusan soal. Polanya dirancang untuk menguji konsistensi dan stabilitas psikologis peserta. Pertanyaan bisa muncul lagi di nomor berbeda untuk melihat konsistensi jawaban,” jelasnya.

Menurut Budiar, mekanisme tersebut penting untuk memastikan pejabat yang terpilih tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga matang secara mental dan stabil secara psikologis.

Pada aspek penilaian, Budiar menegaskan bahwa seluruh hasil seleksi dituangkan dalam bentuk nilai dan peringkat yang objektif serta terukur.

“Tidak dimungkinkan ada penunjukan tanpa dasar nilai hasil seleksi. Semua ada parameternya,” tandasnya.

Untuk menjaga independensi, proses seleksi juga melibatkan unsur akademisi dan lembaga eksternal. Tim Pansel terdiri dari perwakilan Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang, Universitas Negeri Malang, serta BKD Provinsi Jawa Timur.

Dengan komposisi tersebut, seleksi terbuka JPTP disebut memberi kesempatan yang sama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat, termasuk dari luar OPD asal.

“Seleksi ini terbuka. Siapa pun ASN yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama,” ujarnya.

Terkait isu minimnya pendaftar, Budiar menyatakan jumlah peserta masih memenuhi ketentuan seleksi terbuka. Untuk DLH tercatat sekitar enam pendaftar, Disperindag dan Pasar lebih dari empat orang, serta Satpol PP sekitar empat orang.

“Persaingan itu hal yang wajar. Yang penting memenuhi syarat dan mengikuti proses secara serius,” katanya.

Setelah seluruh tahapan seleksi rampung, hasilnya akan diajukan ke BKN untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, Bupati Malang bakal menetapkan dan melantik pejabat terpilih sesuai ketentuan yang berlaku.

Di akhir keterangannya, Budiar berpesan kepada seluruh peserta seleksi agar menyiapkan mental dan menerima hasil seleksi dengan sikap dewasa.

“Siapkan mental. Siapa pun yang terpilih harus diterima dengan lapang dada. Kalau tidak terpilih, jangan berlarut-larut. Ini kompetisi terbuka,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menyampaikan progres pendaftaran Seleksi Terbuka JPTP hingga Senin (7/2/2026) pukul 23.59 WIB.

• ‌Kepala Satpol PP : 5 pelamar
• ‌Kepala Dinas Lingkungan Hidup : 10 pelamar
• ‌Kepala Disperindag dan Pasar : 9 pelamar

Menurut Nurman, seluruh pendaftar akan segera dibahas dalam rapat Pansel untuk penetapan hasil seleksi administrasi dan rekam jejak.

“Keseluruhan pendaftar hari ini dan besok akan dilaksanakan rapat penentuan oleh Ketua dan anggota Pansel, guna penetapan calon yang lolos seleksi administrasi dan rekam jejak,” jelasnya.

Hasil seleksi tersebut direncanakan diumumkan secara terbuka kepada publik.

“Insya Allah hari Kamis (12/2/2026, besok) kami umumkan secara terbuka,” pungkas Nurman. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Upaya tersebut diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan di MTs Darul Falah Pakisaji, Kabupaten Malang, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan yang diikuti ratusan pelajar ini bertujuan menanamkan pemahaman dasar mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya. Hal ini dinilai krusial mengingat para siswa mulai aktif berinteraksi dengan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari.

Materi edukasi yang disampaikan mencakup kedisiplinan berlalu lintas, kewajiban penggunaan helm standar, larangan berkendara bagi anak di bawah umur, serta risiko kecelakaan akibat pelanggaran aturan.

Kasatlantas Polres Malang, AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska, menyatakan bahwa lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan budaya tertib berlalu lintas.

"Kami terus meningkatkan sosialisasi Operasi Keselamatan Semeru dengan menyasar pelajar. Edukasi sejak dini sangat penting untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas," ujar AKP Chelvin.

Ia menambahkan, pelajar merupakan kelompok prioritas dalam upaya jangka panjang menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang.

"Kami ingin menanamkan pemahaman bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari diri sendiri," tegasnya.

AKP Chelvin berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan selama Operasi Keselamatan Semeru 2026 berlangsung. Pendekatan ini akan menyasar sekolah, komunitas, hingga ruang publik sebagai bagian dari langkah preventif dan humanis kepolisian.

"Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Arahan tersebut disampaikan Sekda di sela menghadiri sosialisasi perubahan Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2026 di Cemara Ballroom Singosari, Kabupaten Malang, serta kegiatan peninjauan (review) rencana umum pengadaan perangkat daerah di El Hotel Karangploso, Rabu (11/2/2026).

Dalam keterangannya, Budiar menegaskan bahwa transformasi sistem pemerintahan berbasis digital merupakan keniscayaan yang wajib diikuti oleh seluruh aparatur seiring perkembangan zaman.

"Agenda hari ini cukup krusial karena sistem ini sebenarnya untuk generasi muda (Gen Z). Aplikasi-aplikasi ini dioperasikan oleh operator yang telah dididik melalui lokakarya," ujar Budiar, Rabu (11/2/2026).

Ia menyatakan, meski terdapat perbedaan generasi, dirinya tetap berkomitmen untuk terlibat langsung guna memahami dinamika sistem yang diterapkan, terutama pada aplikasi pemerintahan yang terhubung secara nasional.

"Saya tidak ingin hanya memberi arahan satu arah, tetapi harus aktif terlibat. Tadi ditemukan kendala pada peladen (server) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jika peladen di pusat mengalami gangguan, maka berdampak secara nasional," jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemahaman lintas bidang, termasuk dalam aspek pengadaan barang dan jasa, meskipun hal tersebut bukan merupakan ranah teknisnya secara langsung.

"PBJ memang bukan bidang teknis saya, tetapi saya wajib memahaminya. Perubahan zaman tidak dapat dihindari dan harus kita ikuti," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Administrasi Pembangunan Kabupaten Malang, Throy Syahriar, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah memiliki skema program yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Throy menyebutkan bahwa Standar Harga Satuan (SHS) di Kabupaten Malang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan menjadi acuan utama dalam proses pengadaan.

"Untuk SHS terakhir, terdapat sekitar 13 ribu komponen yang telah disahkan melalui Peraturan Bupati untuk digunakan dalam satu tahun anggaran," terang Throy.

Menurutnya, evaluasi harga dilakukan secara berkala guna menjaga kesesuaian antara SHS dalam dokumen anggaran dengan nilai kontrak hasil pengadaan, sehingga pengelolaan anggaran lebih optimal.

"Kami berupaya agar harga SHS tidak terlalu tinggi. Jika selisihnya terlalu besar, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD akan tinggi dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat," tambahnya.

Throy juga memaparkan bahwa penerapan regulasi e-katalog versi terbaru berdampak pada alur pengadaan hingga pencairan yang kini terintegrasi langsung dengan sistem keuangan daerah.

Pada versi terbaru, proses mencakup hingga tahap pencairan. Saat ini, integrasi antara LPSE dengan SIPD masih dalam tahap penyempurnaan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepolisian Resor (Polres) Malang memastikan korban meninggal dunia akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan, membantah dugaan awal bahwa korban meninggal karena sebab alami.

Korban berinisial J (95), warga Dusun Sidomarto, Desa Sidorenggo, ditemukan meninggal dunia di kediamannya pada Kamis (6/2/2026). Awalnya, peristiwa tersebut diduga sebagai kematian wajar mengingat usia korban yang telah mencapai hampir satu abad.

Namun, kecurigaan pihak keluarga terhadap sejumlah kejanggalan menjadi titik awal pengungkapan kasus. Kepolisian kemudian melakukan pendalaman melalui pemeriksaan saksi serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menjelaskan bahwa hasil penyelidikan mengarah pada adanya tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan.

"Dari rangkaian penyelidikan, ditemukan indikasi kuat korban meninggal akibat kekerasan dalam peristiwa pencurian," ujar AKP Bambang, Senin (9/2/2026).

Guna memastikan penyebab pasti kematian, polisi melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Proses tersebut dilakukan dengan membongkar makam korban pada Sabtu (7/2/2026) setelah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga.

AKP Bambang menyebutkan, hasil autopsi tersebut menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

Dalam perkembangan kasus ini, Polres Malang telah menetapkan dua orang terlapor berinisial TC alias F (18) dan RA (16). 

Keduanya merupakan warga sekitar, dan salah satu di antaranya diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

"Kedua terlapor diduga kuat terlibat dalam pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani Satreskrim Polres Malang," katanya.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya perhiasan emas, uang tunai, serta pakaian yang terdapat bercak darah. Barang-barang tersebut diduga berkaitan langsung dengan peristiwa kejahatan yang terjadi.

"Seluruh barang bukti telah diamankan dan menjadi bagian dari pembuktian dalam proses hukum selanjutnya," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pria berinisial I (30) dilaporkan menjadi korban pembacokan oleh orang yang dikenalnya hingga mengalami luka serius di bagian leher dan tangan.

Peristiwa bermula sekitar pukul 15.00 WIB saat korban sedang bertamu dan berbincang dengan seorang saksi di salah satu rumah warga. 

Pelaku, yang merupakan teman korban, menyusul ke lokasi dan bergabung dalam percakapan tersebut.

Berdasarkan keterangan awal, korban sempat menanyakan sikap pelaku yang terkesan dingin. Namun, tanpa memberikan jawaban, pelaku secara tiba-tiba menyerang korban dari arah belakang menggunakan pisau. 

Akibat serangan mendadak tersebut, korban menderita luka robek parah pada bagian leher dan jari tangan kiri sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah bergerak menangani kasus ini. 

Tim gabungan dari Polsek Gondanglegi dan Satreskrim Polres Malang telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta mengamankan sejumlah barang bukti.

"Identitas pelaku sudah kami kantongi. Saat ini tim di lapangan terus melakukan pengejaran untuk menangkap yang bersangkutan," ujar AKP Bambang saat dikonfirmasi, Ahad (8/2/2026) malam.

Selain memburu pelaku, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan mengajukan permohonan visum et repertum guna memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan.

"Kami memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara serius dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pemantauan di Pasar Kepanjen menunjukkan ketersediaan bapokting seperti beras, minyak goreng, daging ayam, telur, serta bawang masih mencukupi dan tidak mengalami kelangkaan. Aktivitas jual beli berlangsung normal dengan daya beli masyarakat yang masih terjaga.

Berdasarkan data di lapangan, harga beras medium berada di kisaran Rp13.000 per kilogram dan beras premium Rp14.500 per kilogram. Minyak goreng Minyak Kita dijual Rp15.700 per liter. Sementara itu, daging ayam ras tercatat Rp39.000 per kilogram dan telur ayam ras Rp29.000 per kilogram.

Untuk komoditas hortikultura, bawang merah diperdagangkan Rp45.000 per kilogram dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Adapun cabai rawit merah mencapai Rp80.000 per kilogram dan berpotensi mengalami fluktuasi.

Menanggapi kondisi tersebut, Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar menjelaskan bahwa faktor cuaca menjadi salah satu penyebab utama tekanan harga pada cabai rawit merah.

“Curah hujan yang cukup tinggi berdampak pada hasil panen cabai, sehingga berpengaruh terhadap pasokan dan harga. Namun secara umum, komoditas pangan lainnya masih terpantau stabil,” ujar AKP Hafiz, Sabtu (7/2/2026).

Ia menambahkan, pemantauan pasar dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan mencegah terjadinya lonjakan harga yang tidak wajar, terutama menjelang Ramadhan yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, para pedagang dan distributor diimbau untuk tetap menjaga kestabilan harga serta tidak melakukan penimbunan bahan pokok yang dapat merugikan konsumen.

“Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala agar masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan tenang dan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah tersebut dinilai bukan sekadar pendaftaran administratif, melainkan sinyal konsolidasi kekuatan olahraga yang telah disiapkan sebelumnya. Delapan cabang olahraga tampak hadir mendampingi Zia’ulhaq saat menyerahkan berkas pencalonan di Kantor KONI Kabupaten Malang.

Cabor yang memberikan dukungan tersebut terdiri dari IPSI, Perbasi, IMMI, PSSI, Persatuan Senam Indonesia, Kurash, Floorball, serta Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Kehadiran mereka mempertegas posisi Zia’ulhaq sebagai salah satu figur yang diperhitungkan dalam kontestasi KONI Kabupaten Malang.

Meski yang hadir secara resmi berjumlah delapan cabor, Zia’ulhaq mengungkapkan dukungan yang masuk sebenarnya lebih luas.

“Sebenarnya yang mendukung lebih dari delapan cabor. Tapi memang sengaja hanya delapan yang kami bawa, karena angka delapan ini identik dengan angka keberuntungan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Di hadapan awak media, politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pencalonannya bukan untuk mengejar posisi semata, melainkan untuk memperkuat fondasi prestasi olahraga Kabupaten Malang.

“Saya rasa tidak ada target lain yang lebih utama selain prestasi di bidang olahraga. Itu yang menjadi tujuan utama,” kata Zia’ulhaq.

Ia menilai, tantangan yang akan datang bukan hanya soal target medali, tetapi juga konsistensi pembinaan yang harus ditopang manajemen organisasi KONI yang kuat dan selaras.

“Pembinaan olahraga dan manajemen organisasi KONI harus selaras. Bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, tetapi jika bisa dibuat lebih baik, kenapa tidak,” jelasnya.

Zia’ulhaq juga menyinggung capaian Kabupaten Malang pada Porprov Jawa Timur 2025 yang berada di posisi keempat dengan total 61 medali emas, 54 perak, 84 perunggu, dan 436 poin. Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar untuk melangkah lebih kompetitif di ajang berikutnya.

“Saya kira siapapun yang maju sebagai calon Ketua KONI Kabupaten Malang pasti memiliki tekad yang sama, yakni membawa prestasi di berbagai ajang,” tuturnya.

Hingga pendaftaran resmi ditutup, tercatat tiga nama masuk dalam bursa calon Ketua KONI Kabupaten Malang, yakni Zia’ulhaq, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, serta Wakil Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia Jawa Timur, Hendra Prastiyawan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tim SAR gabungan membagi strategi pencarian ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU) guna memperluas jangkauan operasi.

Peristiwa hilangnya korban berinisial LA (27), warga Desa Srigonco, terjadi pada Ahad (1/2/2026) sekitar pukul 03.00 WIB. Korban dilaporkan hilang saat tengah mencari ikan di area palung laut Pantai Balekambang.

Sejak laporan diterima, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polri, TNI AL, SAR pantai, relawan, serta pengelola wisata setempat terus melakukan pencarian secara intensif.

Komandan Tim SAR, Aviv Hamdani, menjelaskan bahwa pada hari ketujuh ini, tim menerapkan pembagian wilayah operasi sesuai rencana yang telah disusun guna mengoptimalkan pencarian.

"Hari ini pencarian kami bagi menjadi tiga SRU sesuai rencana operasi," ujar Aviv pada Sabtu (7/2/2026).

Ia merinci, SRU 1 menggunakan perahu karet untuk melakukan penyisiran jalur laut dari Last Known Position (LKP) hingga perairan Sugu di sebelah barat Pantai Kondang Merak. Sementara itu, SRU 2 melakukan penyisiran darat dari Pantai Balekambang menuju Pantai Wonogoro, dan SRU 3 menyisir jalur darat dari Pantai Balekambang hingga kawasan Pantai Kondang Merak.

"Hingga siang ini hasil pencarian masih nihil," terang dia.

Dari pihak kepolisian, Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menyampaikan bahwa personel kepolisian bersama tim gabungan telah melakukan penyisiran, baik melalui jalur laut maupun darat di sepanjang pesisir pantai selatan Malang.

"Hasil pencarian masih nihil. Tim menghadapi kendala gelombang besar dan arus laut yang cukup kuat, sehingga penyisiran dilakukan dengan sangat hati-hati," ujar AKP Bambang, Jumat (6/2/2026).

Ia menambahkan, pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi beberapa sektor yang meliputi wilayah perairan, pesisir, hingga daratan di sekitar Pantai Balekambang. Seluruh unsur tetap bersiaga dan berkoordinasi guna mempercepat proses pencarian dengan tetap mengutamakan keselamatan personel.

"Kami terus memperluas area pencarian dengan mengedepankan keselamatan. Seluruh potensi yang ada kami libatkan," jelasnya.

AKP Bambang juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas di kawasan pantai selatan, khususnya di area palung laut yang dikenal memiliki arus kuat dan ombak tinggi.

"Kami berharap korban segera ditemukan. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak beraktivitas di area palung laut, terutama saat kondisi ombak tinggi dan arus laut kuat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasus tersebut terjadi di Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, pada Senin (2/6/2025) lalu. Korban berinisial MF (37), warga Kabupaten Pasuruan, tertipu setelah diyakinkan adanya transaksi jual beli perhiasan emas dengan nilai besar.

Saat itu, korban datang ke lokasi transaksi di Gondanglegi bersama dua rekannya. Di dalam rumah yang dijadikan tempat pertemuan, emas ditimbang dan harga disepakati. Korban kemudian menarik uang tunai dari bank dengan total Rp519 juta.

Namun sesampainya kembali di rumah tersebut, pelaku membawa uang korban dengan alasan hendak menunjukkan kepada ibunya yang berada di lantai atas.

Tanpa disadari korban, pelaku justru melarikan diri melalui jendela lantai dua menggunakan tangga, membawa kabur uang korban hingga sekitar Rp500 juta.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, menerangkan, jika pelaku berhasil diamankan setelah dilakukan penyelidikan intensif oleh Polsek Gondanglegi bersama Satreskrim Polres Malang.

“Pelaku sudah kami amankan setelah dilakukan penelusuran sejak laporan diterima. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan berperan sebagai pihak yang membawa kabur uang korban,” ujar AKP Bambang, Jumat (6/2/2026).

Dari hasil pengembangan, lanjut Bambang, MI hanya menerima bagian Rp7,5 juta dari hasil kejahatan tersebut. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar utang.

“Saat pelaku diamankan, sisa uang yang ditemukan hanya Rp200 ribu. Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain,” jelasnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya foto pelaku saat transaksi melalui video call, bukti penarikan uang di bank, serta sisa uang tunai.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Polisi memastikan proses hukum akan dilakukan secara tuntas.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi bernilai besar, khususnya yang dilakukan secara tidak resmi atau melalui perantara yang belum dikenal,” pungkas AKP Bambang. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Langkah tersebut dilakukan untuk mencocokkan dan melengkapi data terkait penggunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang tahun anggaran 2022–2023.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari pendalaman perkara dugaan penyelewengan dana hibah KONI yang saat ini tengah ditangani Kejari Kabupaten Malang.

Kepala Dispora Kabupaten Malang, Suwadji, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh tim jaksa.

“Benar, tim Kejari datang ke kantor untuk mencocokkan data-data dari saksi yang sudah diperiksa, sekaligus mencari data pendukung lainnya,” ujar Suwadji kepada media ini, Kamis (5/2/2026).

Menurut Suwadji, tim yang datang merupakan jaksa dari bidang Pidana Khusus (Pidsus). Proses pencocokan dokumen berlangsung sekitar 1 jam 25 menit dan berjalan lancar.

“Selain kroscek, juga mencari tambahan data pendukung lainnya. Dokumen yang dibawa berupa salinan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) penggunaan dana hibah KONI tahun 2022 dan 2023,” tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Malang, Imam Rahmat Saputra, menyampaikan bahwa pihaknya menyita sejumlah berkas dan dokumen dari kantor Dispora Kabupaten Malang.

“Kami menggeledah kantor Dispora Kabupaten Malang selama kurang lebih 1,5 jam. Kami perlu melihat secara langsung kesesuaian antara berkas salinan dengan berkas aslinya,” kata Imam.

Imam mengungkapkan, hingga saat ini Kejari Kabupaten Malang telah memeriksa sebanyak 84 orang saksi, termasuk pengurus KONI Kabupaten Malang tahun anggaran 2022–2023 serta pengurus cabang olahraga penerima dana hibah.

“Namun sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Dugaan nilai kerugian negara juga masih dalam proses penghitungan,” tukasnya.

KONI merupakan organisasi olahraga non-pemerintah yang menerima dana hibah dari APBD untuk pembinaan olahraga prestasi. Adapun Dispora berperan sebagai OPD pengampu yang menjalankan fungsi administrasi, verifikasi, penyaluran, serta pengawasan administratif dana hibah tersebut, sehingga menjadi salah satu titik pencocokan dokumen resmi negara.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut oleh media ini terkait belum adanya penetapan tersangka, kemungkinan imbauan Dispora menyikapi perkara yang telah lama bergulir, hingga harapan Dispora di tengah bursa calon Ketua Umum KONI Kabupaten Malang, Suwadji memilih tidak memberikan tanggapan.

“Sepurone (maaf) mas, belum bisa jawab,” ujarnya singkat," Jumat (6/2/2025)

Pengusutan kasus dana hibah KONI ini berlangsung di tengah dinamika bursa calon Ketua Umum KONI Kabupaten Malang periode mendatang.

Meski belum dikaitkan langsung dengan proses pencalonan, situasi tersebut menjadi perhatian publik dan ujian transparansi serta akuntabilitas tata kelola organisasi olahraga di daerah.

Diketahui, pada tahun anggaran 2022–2023, jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang masih dijabat oleh M. Hidayat yang kini menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Malang berdasarkan pelantikan dan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Malang pada 27 November 2025

Sementara itu, Suwadji baru menjabat sebagai Kepala Dispora Kabupaten Malang setelah periode tersebut. Dengan demikian, proses pendalaman yang dilakukan Kejari berkaitan dengan penggunaan dana hibah KONI pada masa kepemimpinan Dispora sebelumnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

BKPSDM sekaligus menepis isu calon titipan serta anggapan minimnya pendaftar yang belakangan mencuat.

BKPSDM menjelaskan, seluruh tahapan Selter JPTP dilaksanakan melalui sistem dan aplikasi resmi yang terkoneksi serta terpantau langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI), sehingga menutup ruang terjadinya praktik tidak sehat.

“Dengan sistem yang terhubung langsung ke BKN, akan sangat sulit apabila ada niatan untuk ‘bermain-main’, apalagi dengan istilah calon titipan atau calon manten,” terang Kepala BKPSDM, Kabupaten Malang kepada Suarajatimpost.com, Nurman Ramdansyah, Jumat (6/2/2026).

Terkait isu sepinya pendaftar, BKPSDM menegaskan hal tersebut tidak benar. Jumlah pelamar dinilai cukup dan menunjukkan minat ASN yang kompetitif sejak pendaftaran dibuka bulan Januari 2026.

Adapun data sementara pendaftar Selter JPTP sebagai berikut:

• ‌Kepala Satpol PP: 2 orang pelamar
• ‌Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH): 9 orang pelamar
• ‌Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag): 6 orang pelamar

“Data tersebut sekaligus menjawab isu yang berkembang. Tidak benar jika disebut pendaftarnya minim,” tukasnya.

Mengenai identitas para pendaftar, BKPSDM menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Panitia Seleksi (Pansel) dan akan diumumkan sesuai tahapan.

“Nama pendaftar akan diumumkan pada 9 Februari 2026,” tambahnya.

Untuk diketahui, Panitia Seleksi JPTP Pemkab Malang Tahun 2026 terdiri dari unsur birokrasi dan akademisi lintas perguruan tinggi, yakni:

• ‌Dr. Ir. Budiar, M.Si – Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
• ‌Prof. Dr. Hariyono, M.Pd – Rektor Universitas Negeri Malang
• ‌Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D – Rektor Universitas Islam Malang
• ‌Prof. Dr. Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng.D.Sc – Wakil Rektor Universitas Brawijaya

Nurman juga menyampaikan apresiasi atas peran pengawasan DPRD khususnya Komisi I dalam proses seleksi tersebut.

“Pada prinsipnya kami berterima kasih kepada rekan-rekan Komisi I DPRD Kabupaten Malang atas fungsi pengawasan yang telah dijalank.an dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka JPTP. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan pascagempa dan berkoordinasi dengan unsur terkait di lapangan.

“Getaran memang dirasakan di beberapa wilayah Kabupaten Malang, namun hingga sekarang belum ada laporan masuk terkait kerusakan maupun korban. Situasi masih aman dan terus kami pantau,” ujar Sadono, Jumat (6/2/2026).

Sadono menegaskan, BPBD Kabupaten Malang tetap dalam status siaga dan membuka jalur komunikasi dengan aparat desa, kecamatan, serta relawan kebencanaan untuk memastikan perkembangan di lapangan dapat segera diketahui.

“Apabila terdapat perkembangan informasi atau laporan dampak signifikan, akan segera kami sampaikan kepada publik,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempabumi terjadi pada pukul 01.06 WIB dengan episenter di laut, sekitar 89 kilometer tenggara Pacitan, pada kedalaman 58 kilometer. Hasil pemodelan BMKG menyatakan gempabumi tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terpancing informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan sumber informasi resmi hanya berasal dari kanal BMKG dan instansi berwenang.

BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan dampak atau kejadian lanjutan pascagempa. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pendaftaran dilakukan di Kantor KONI Kabupaten Malang, kawasan Stadion Kahuripan, Kecamatan Turen, Rabu (4/2/2026) siang.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Darmadi tidak hanya berbicara soal pencalonan, tetapi juga menyinggung persoalan mendasar yang selama ini membelit KONI Kabupaten Malang. Ia menilai tata kelola organisasi induk cabang olahraga tersebut masih carut-marut dan membutuhkan pembenahan serius.

“Manajemen KONI perlu diperbaiki supaya tidak terulang kejadian sebelumnya, di mana ada persoalan hukum yang muncul dari kegiatan KONI di Kabupaten Malang,” ujar Darmadi.

Terkait dukungan, Darmadi mengaku telah mengantongi rekomendasi dari sekitar 40 cabang olahraga. Jumlah tersebut, menurutnya, masih berpotensi bertambah seiring dinamika komunikasi yang terus berjalan.

Menanggapi posisinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang yang maju sebagai calon Ketua KONI, Darmadi menegaskan komitmennya menjaga independensi masing-masing lembaga. Ia memastikan tidak akan mencampuradukkan kewenangan DPRD dengan pengelolaan organisasi olahraga.

“Saya akan menjaga marwah DPRD sebagai lembaga legislatif, sekaligus menjaga independensi KONI. Meski sama-sama bersumber dari APBD, pengelolaannya harus profesional dan tidak boleh saling mempengaruhi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Darmadi menyampaikan bahwa visi dan misi telah disiapkan apabila dirinya dipercaya memimpin KONI Kabupaten Malang. Salah satu fokus utama yang disebutkannya adalah penguatan pembinaan atlet secara berkelanjutan.

“Pembinaan atlet itu harga mati. KONI harus benar-benar hadir untuk atlet, bukan sekadar urusan administrasi,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Tebing pada lahan milik Samir, warga setempat, longsor dengan dimensi panjang sekitar 15 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 3 meter. Material longsoran jatuh dan menimpa dua rumah warga yang berada di bawahnya, tepatnya pada bagian dapur.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan dua rumah yang terdampak masing-masing milik Siswo Purwanto dan Suroto. Akibat kejadian tersebut, bagian atap dan tembok dapur kedua rumah mengalami kerusakan.

“Material longsor menimpa bagian dapur dua rumah warga. Untuk korban jiwa nihil, sementara nilai kerugian material masih dalam proses pendataan oleh tim di lapangan,” ujar Sadono, Rabu (4/2/2026).

BPBD Kabupaten Malang melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) segera bergerak ke lokasi usai menerima laporan. Petugas melakukan asesmen, pendataan, serta penanganan awal guna mengantisipasi potensi longsor susulan.

Sadono menambahkan, kebutuhan mendesak bagi warga terdampak telah terpenuhi.

“Kami sudah menyalurkan terpal, paket sembako, serta sandbag untuk pengamanan sementara. Saat ini fokus kami pada pembersihan material dan mitigasi agar tidak terjadi longsor lanjutan,” jelasnya.

Hingga Rabu siang, perangkat Desa Wonoasari, Tim Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Wonosari, bersama masyarakat sekitar masih melakukan kerja bakti pembersihan material longsor. Penanganan melibatkan BPBD Kabupaten Malang, Kecamatan Wonosari, BAZNAS Kabupaten Malang, relawan, serta unsur masyarakat.

BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Legislatif mendesak agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara akuntabel guna menepis aroma titipan jabatan yang kerap membayangi proses mutasi dan promosi birokrasi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan melekat terhadap jalannya Selter JPTP tersebut. 

Ia menyatakan bahwa DPRD tidak akan menoleransi praktik-praktik non-prosedural yang mencederai prinsip sistem birokrasi.

"Kami memantau secara intensif setiap tahapan seleksi. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau laporan masyarakat mengenai praktik yang menyimpang, Komisi I akan segera mengambil tindakan tegas," ujar Redam, Rabu (4/2/2026).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan di bidang pemerintahan dan kepegawaian, Komisi I berkepentingan memastikan posisi strategis di Pemkab Malang diisi oleh individu yang memiliki kompetensi mumpuni dan rekam jejak yang bersih.

Namun, di balik proses formal yang tengah berjalan, aroma ketidakpercayaan mulai tercium di internal birokrasi. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Malang, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan adanya pesimisme di kalangan pendaftar.

Ia menyebut isu mengenai kandidat yang telah diarahkan atau titipan menjadi rahasia umum yang melemahkan motivasi para ASN berkompetensi tinggi untuk ikut berkompetisi.

"Muncul kekhawatiran bahwa seleksi ini hanya bersifat formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif, sementara pemenangnya sudah ditentukan di balik layar. Jika transparansi tidak dijunjung tinggi, persepsi mengenai jual-beli jabatan akan sulit dihilangkan," ungkapnya melalui sambungan telepon.

Sejauh ini, keterbukaan pengumuman Selter JPTP Pemkab Malang mulai menarik atensi pelamar dari luar daerah, termasuk pendaftar dari Provinsi Sumatera Utara untuk posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kendati demikian, sejumlah posisi lain dikabarkan masih minim peminat di awal masa pendaftaran.

Merespons dinamika tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, masih enggan memaparkan detail perkembangan jumlah pendaftar secara rinci.

"Nanti jika sudah ada perkembangan signifikan, akan segera kami informasikan lebih lanjut," ujar Nurman singkat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Operasi Keselamatan Semeru 2026 dilaksanakan sebagai langkah cipta kondisi menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H, sekaligus persiapan menuju Operasi Ketupat Semeru 2026. Sejumlah pelanggaran lalu lintas disasar karena dinilai berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan, termasuk penggunaan knalpot brong yang masih kerap ditemukan di lapangan.

Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan, operasi ini merupakan bagian dari upaya menekan pelanggaran lalu lintas yang berisiko fatal di jalan raya.

“Operasi ini bertujuan mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, nyaman, dan selamat. Fokus kami adalah menekan pelanggaran yang berisiko fatal di jalan,” kata AKP Chelvib, Senin (2/2/2026).

Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Malang bersama seluruh jajaran dan instansi terkait mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif secara humanis. Pendekatan tersebut dipadukan dengan langkah represif yang terukur guna meningkatkan kesadaran serta keselamatan masyarakat.

AKP Chelvin menegaskan, sasaran Operasi Keselamatan Semeru 2026 ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan operasi sebelumnya, termasuk Operasi Lilin Semeru 2025, serta fenomena pelanggaran lalu lintas yang masih marak terjadi di masyarakat.

“Jenis pelanggaran ini paling sering menjadi pemicu kecelakaan. Karena itu, kami akan bertindak tegas namun tetap mengedepankan sisi edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui Operasi Keselamatan Semeru 2026, Polres Malang menargetkan peningkatan disiplin berlalu lintas, penurunan angka kecelakaan, serta berkurangnya fatalitas korban di jalan raya.

“Harapannya, tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Keselamatan adalah kebutuhan bersama, bukan sekadar aturan,” pungkas AKP Chelvin.

Adapun sembilan sasaran prioritas pelanggaran dalam Operasi Keselamatan Semeru 2026 meliputi penggunaan handphone saat mengemudi, pengendara di bawah umur, sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI, mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, melawan arus dan menerobos lampu merah, pengemudi kendaraan roda empat atau lebih tanpa safety belt, mengemudi secara ugal-ugalan, serta penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Perjalanan tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan ground breaking pembangunan kantor MTC yang dirangkai dengan panen raya melon, baru-baru ini, di kawasan Araya, Kota Malang.

Agenda itu menjadi simbol eksistensi MTC sebagai komunitas yang terus tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Dalam perkembangannya, MTC tak lagi cuma wadah aktivitas olahraga. Solidaritas yang terbangun dari kebersamaan antaranggota lintas profesi mendorong lahirnya berbagai aksi sosial, mulai dari kepedulian kemanusiaan, keterlibatan dalam penanganan bencana, hingga penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas.

Founder MTC, H. Rendra Kresna, menjelaskan bahwa sejak awal MTC dibangun sebagai ruang kebersamaan yang meniadakan sekat jabatan, pangkat, dan latar belakang pendidikan. Nilai kesetaraan tersebut menjadi fondasi kuat dalam menjaga eksistensi organisasi.

“Kita ingin MTC menjadi ruang bersama untuk berbuat kebaikan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, semua setara dan bergerak sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Rendra Kresna, Minggu (1/2/2026).

Transformasi MTC semakin nyata melalui pengelolaan sektor ketahanan pangan. Di lokasi kegiatan, MTC mengembangkan empat greenhouse melon dan dua greenhouse anggur premium. Selain itu, di beberapa titik lain juga dikembangkan komoditas pertanian seperti jeruk dan alpukat.

Rendra menuturkan, seluruh hasil pertanian tersebut tidak semata berorientasi ekonomi, tetapi diarahkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. MTC juga menyiapkan konsep wisata petik buah sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

“MTC ingin hadir sebagai bagian dari solusi, termasuk dalam mendukung pemurahan gizi dan ketahanan pangan. Apa yang kami kelola di sini manfaatnya harus kembali ke masyarakat,” jelasnya.

Eksistensi MTC juga diperkuat melalui pembangunan fasilitas olahraga yang inklusif. Bersamaan dengan pembangunan kantor, MTC merencanakan pembangunan lapangan tenis yang terbuka bagi berbagai kelompok usia, dilengkapi ruang interaksi sosial seperti kafe dan kuliner.

Menurut Rendra, konsep tersebut dirancang agar setiap aktivitas yang berlangsung di lingkungan MTC memiliki dampak sosial. Setiap orang yang datang bukan hanya berolahraga atau bersantai, tetapi turut berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan yang dijalankan MTC.

Saat ini, MTC memiliki sekitar 220 anggota dari beragam latar belakang profesi di Malang Raya. Seluruh anggota didorong untuk berperan aktif sesuai kapasitas masing-masing.

“Kalau bisa membantu dengan tenaga, silakan. Dengan pemikiran, silakan. Bahkan dengan doa pun sudah menjadi bagian dari perjuangan bersama,” tutup mantan Bupati Malang itu. (*)

Editor: Danu 

Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Kabupaten Malang, cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga deras disertai angin kencang menyebabkan kerusakan pada bagian atap rumah warga di lingkungan Dampit Barat.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan bahwa hingga laporan terakhir diterima, jumlah rumah terdampak mencapai belasan unit dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang.

“Sebanyak 12 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap akibat terpaan angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar Sadono, Minggu (1/2/2026).

Ia menambahkan, total kerugian material akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp10,5 juta. BPBD juga telah melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan setempat untuk penanganan awal serta pendataan lanjutan.

Dalam proses penanganan, BPBD Kabupaten Malang menurunkan personel Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menerima laporan, melakukan koordinasi, serta menyusun laporan kejadian bencana. Sejumlah unsur turut terlibat dalam kegiatan tersebut, mulai dari perangkat Kelurahan Dampit hingga masyarakat sekitar.

Sadono menyampaikan bahwa sebagian rumah warga saat ini sudah mulai dilakukan perbaikan secara mandiri. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan mendesak bagi warga terdampak.

“Kebutuhan utama yang diperlukan saat ini antara lain terpal dan paket sembako untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan,” kata Sadono. (**)

Editor: Danu 

Laporan awal diterima aparat setempat setelah korban bernama Lian Anton, warga Bantur, Kabupaten Malang ini diketahui tidak kembali dari aktivitas mencari ikan di sekitar palung laut. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim SAR gabungan yang terdiri dari POLAIRUD, Polsek Bantur, POSAL, Pemerintah Desa Srigonco, Muspika Kecamatan Bantur, TAGANA Kabupaten Malang Korwil Bantur, KSB Bhakti Alam, PMI Kecamatan Bantur, Potensi SAR, serta nelayan setempat langsung diterjunkan ke lokasi.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan, lokasi awal korban diduga terseret berada di aluran atau palung laut di sisi selatan Masjid Kamimatulloh, kawasan Pantai Balekambang.

“Korban diduga terseret ombak saat mencari ikan di aluran laut. Lokasi tersebut dikenal memiliki arus yang cukup kuat, sehingga pencarian dilakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel,” ujar AKP Bambang Subinajar, Minggu (1/2/2026).

Tim gabungan melakukan penyisiran dengan pembagian wilayah. Untuk sektor timur, pencarian dilakukan dari Pantai Regent hingga Krambilan. Sektor tengah disisir menggunakan perahu karet dari titik palung laut menuju area Pura Kahyangan Amertha Jati.

Sementara sektor barat meliputi Pantai Jembatan Panjang hingga Banyumeneng, Desa Bandungrejo. Penyisiran darat difokuskan sepanjang garis pantai, sedangkan jalur laut menggunakan perahu karet dengan pengawasan ketat kondisi ombak.

“Kami membagi tim ke beberapa sektor agar jangkauan pencarian lebih luas. Personel dari Polri, TNI, SAR, relawan, hingga nelayan turut dilibatkan,” lanjutnya.

Hingga siang hari, korban belum berhasil ditemukan. Proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan gelombang laut di wilayah pantai selatan Malang.

“Pencarian tetap kami lanjutkan secara bertahap dengan evaluasi kondisi di lapangan. Koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar upaya pencarian berjalan optimal,” pungkasnya. (**)

Editor: Danu 

Fenomena itu tercermin dari dibukanya gerai ke-118 Elzatta di Jalan A. Yani Nomor 86, Banurejo, Kecamatan Kepanjen, Sabtu (31/1/2026) siang. Kehadiran brand hijab nasional tersebut menjadi penanda bahwa tren busana muslim modern telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sekaligus penggerak ekonomi lokal.

Di dalam gerai, berbagai koleksi hijab dengan desain sederhana hingga elegan tersusun rapi. Perpaduan warna dan motif yang mengikuti perkembangan zaman memperlihatkan bahwa hijab kini tidak lagi dipandang sekadar kebutuhan religius, melainkan juga ekspresi identitas dan aktivitas perempuan muslim masa kini.

Peresmian gerai Elzatta Kepanjen dilakukan oleh Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib. Dalam kesempatan itu, ia menilai kehadiran Elzatta mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap potensi ekonomi Kepanjen yang terus berkembang.

“Pertama-tama, saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan sekaligus owner dari Elzatta Kepanjen, yang telah memberikan kesempatan sehingga saya dapat hadir di sini untuk menjalin silaturahmi sekaligus membangun keakraban dengan keluarga besar PT. Bersama Zatta Jaya,” ujar Lathifah, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, kehadiran brand fashion muslim berskala nasional di Kepanjen menjadi indikator kesiapan wilayah tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, bisnis, dan jasa di Kabupaten Malang.

“Saya menilai Grand Opening Elzatta Kepanjen menjadi bukti nyata kepercayaan dunia usaha terhadap potensi ekonomi di Kepanjen yang terus tumbuh dan berkembang,” tegasnya.

Lebih jauh, Wakil Bupati Malang berharap Elzatta tidak hanya menghadirkan produk yang modis dan berkualitas, tetapi juga mampu menjunjung nilai kesopanan serta kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Malang, lanjutnya, membuka ruang kemitraan dengan pelaku industri fashion muslim dalam rangka mendorong pengembangan UMKM dan industri kreatif daerah.

Kehadiran Elzatta Kepanjen juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya melalui terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Dalam konteks ini, hijab modern tidak hanya menjadi tren busana, tetapi juga bagian dari denyut ekonomi dan perubahan sosial di Kabupaten Malang. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Berdasarkan keterangan awal kepolisian, peristiwa ledakan terjadi sekitar pukul 06.30 WIB saat aktivitas produksi tahu baru dimulai. Korban diketahui bernama Purnomo (46), warga Desa Wajak, Kabupaten Malang, yang bekerja sebagai operator tungku pemanas ketel.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan, saat kejadian korban tengah menyalakan tungku ketel pemanas yang berfungsi menghasilkan uap untuk proses produksi tahu.

“Korban saat itu menyalakan tungku ketel menggunakan kayu bakar. Diduga terjadi tekanan uap dan suhu panas berlebih di dalam ketel yang kemudian memicu ledakan,” ujar AKP Bambang Subinajar, Sabtu (31/1/2026).

Ledakan yang cukup kuat tersebut menyebabkan korban terpental beberapa meter dari titik ketel. Korban mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.

Menindaklanjuti kejadian itu, aparat kepolisian segera mendatangi lokasi guna melakukan penanganan awal dan pengamanan area sekitar pabrik.

“Petugas Polsek Pakisaji bersama Unit Reskrim dan Tim Inafis Satreskrim Polres Malang telah melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan lokasi untuk kepentingan penyelidikan,” lanjutnya.

Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kemudian dievakuasi dan direncanakan menjalani visum di RS Saiful Anwar, Kota Malang.

AKP Bambang menambahkan, bahwa hingga saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman guna memastikan penyebab pasti ledakan, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian maupun faktor teknis lainnya.

“Kami masih mendalami peristiwa ini untuk memastikan penyebab utama kejadian. Fokus kami saat ini adalah penyelidikan dan kelengkapan administrasi,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Insiden pertama terjadi sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Raya Sumberpasir, Dusun Krajan RT 10 RW 03, Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis. Sebuah pohon asam berdiameter sekitar 60 sentimeter dengan panjang kurang lebih 12 meter tumbang dan menimpa atap rumah warga serta kabel telekomunikasi, sekaligus menghambat arus lalu lintas di jalur Sumberpasir, Kecamatan Pakis.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyampaikan bahwa kejadian di Pakis menimbulkan kerugian material cukup signifikan.

“Pohon tumbang menimpa atap rumah warga dan jaringan kabel telekomunikasi. Terdapat tiga rumah terdampak dengan estimasi kerugian material sekitar Rp19 juta,” ujar Sadono, Sabtu (31/1/2026).

BPBD merinci, tiga rumah terdampak masing-masing milik Muslimin dengan satu kepala keluarga tiga jiwa, Panca dengan satu kepala keluarga empat jiwa, serta Mubarok dengan satu kepala keluarga enam jiwa. 

Selain kerusakan rumah, pohon tumbang juga menyebabkan gangguan pada kabel Telkom atau jaringan wifi. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Menindaklanjuti laporan yang masuk, Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Malang berkoordinasi dengan Poslap Tumpang dan unsur terkait untuk melakukan assessment, pemotongan, serta pembersihan pohon tumbang.

Penanganan berlangsung hingga sore hari karena ukuran pohon yang cukup besar dan kondisi cuaca yang masih hujan ringan.

Sementara itu, insiden kedua terjadi sekitar pukul 16.50 WIB di Jalan Hamid Rusdi No. 24, Jatirenggo, Desa Talok, Kecamatan Turen. Pohon tumbang menutup sebagian badan jalan dan sempat mengganggu arus lalu lintas.

Sadono menjelaskan, kejadian di Kecamatan Turen tidak menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa.

“Di lokasi Turen tidak ada kerugian material. Pohon tumbang hanya menutup sebagian jalan dan telah dilakukan penanganan,” katanya.

Penanganan dua insiden tersebut melibatkan BPBD Kabupaten Malang, Binamarga, Muspika setempat, perangkat desa, PMI Kabupaten Malang, Poslap Tumpang, SAR Kanjuruhan, pihak telekomunikasi, serta masyarakat sekitar.

Saat ini, akses jalan di kedua lokasi kejadian sudah dapat dilalui kendaraan dan arus lalu lintas kembali normal, sembari pembersihan sisa ranting dan material pohon dilanjutkan oleh petugas. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sebuah pohon jenis dadap berduri berukuran raksasa tumbang dan melintang di tengah jalan raya Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, menyusul guyuran hujan dengan intensitas tinggi yang melanda kawasan tersebut.

Pohon dengan spesifikasi panjang mencapai 15 meter dan diameter 1,5 meter tersebut menutup seluruh badan jalan, hingga memutus arus lalu lintas dari kedua arah secara permanen selama beberapa jam.

Hujan yang mengguyur sejak sore hari diduga kuat menjadi penyebab utama melemahnya struktur tanah dan akar pohon. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengonfirmasi bahwa cuaca ekstrem menjadi pemicu utama insiden ini.

"Berdasarkan laporan di lapangan, hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang berlangsung sejak sore hari diduga menjadi pemicu tumbangnya pohon tersebut hingga menutup total jalur provinsi di wilayah Ngantang," ujar Sadono, Sabtu (31/1/2026).

Laporan darurat diterima oleh Poslap Ngantang pada pukul 22.56 WIB. Kondisi ini sempat menyebabkan antrean panjang kendaraan, mengingat jalur tersebut merupakan urat nadi transportasi antarkabupaten di Jawa Timur.

Merespons situasi tersebut, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Malang langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan asesmen dan evakuasi darurat. 

Proses pembersihan material pohon dilakukan dengan melibatkan sinergi lintas sektoral, mulai dari Binamarga Provinsi Jawa Timur, Muspika Ngantang, hingga relawan PMI Kabupaten Malang.

Tantangan berat dihadapi petugas di lapangan karena evakuasi harus dilakukan di tengah kegelapan malam dengan pencahayaan yang sangat terbatas.

"Sekitar pukul 23.54 WIB, akses jalan mulai dapat dilalui dengan sistem buka-tutup, khususnya bagi kendaraan roda empat, mengingat faktor keselamatan dan jarak pandang yang minim di lokasi," tambah Sadono.

Setelah kerja keras petugas selama beberapa jam, seluruh material pohon berhasil disingkirkan dari badan jalan. Penanganan dinyatakan tuntas sepenuhnya pada Sabtu (31/1/2026) dini hari pukul 02.03 WIB.

Saat ini, jalur Malang–Kediri telah dinyatakan aman dan kembali normal untuk dilalui semua jenis kendaraan. 

Kendati demikian, pengguna jalan dihimbau untuk tetap waspada saat melintasi jalur Ngantang–Pujon, terutama saat cuaca ekstrem, mengingat topografi wilayah tersebut yang rawan terjadi pohon tumbang dan longsor. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Upacara serah terima jabatan (sertijab) tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi, di lapangan markas komando setempat, Jumat (30/1/2026).

Mutasi ini menyasar sejumlah posisi krusial, mulai dari sektor reserse kriminal hingga pucuk pimpinan di tingkat polsek, guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Kabupaten Malang tetap kondusif.

Salah satu pergeseran yang menonjol terjadi pada posisi Kasatreskrim. AKP Hafiz Prasetia Akbar resmi menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Malang menggantikan AKP Muchammad Nur yang mendapatkan penugasan baru di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur.

Selain itu, polres juga memperkuat penanganan kasus spesifik dengan melantik AKP Yulistiana Sri Iriana sebagai Kasatres PPA dan PPO. 

Pembentukan satuan mandiri ini bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan serta penegakan hukum pada kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Di jajaran kepemimpinan wilayah, jabatan Kapolsek Turen kini diemban oleh Kompol Irwan Tjatur Prambudi, menggantikan AKBP Ainun Djariyah yang telah memasuki masa purna tugas. Sementara itu, AKP Achmad Zainuddin resmi menahkodai Polsek Singosari, dan AKP Achmad Zaini dipercaya memimpin Polsek Wajak.

Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi, menegaskan bahwa rotasi ini merupakan mekanisme organisasi yang lumrah demi menjaga kesinambungan fungsi kepolisian.

"Rotasi adalah hal biasa dalam organisasi. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan kinerja tidak boleh menurun sedikit pun," tegas AKBP Taat usai memimpin upacara, Jumat (30/1/2026).

Kapolres juga menginstruksikan kepada seluruh pejabat baru untuk segera melakukan akselerasi dan adaptasi di wilayah tugas masing-masing. 

Ia menekankan bahwa transisi kepemimpinan tidak boleh menghambat ritme pelayanan publik maupun penanganan perkara yang sedang berjalan.

"Pejabat baru harus segera menyesuaikan diri dan memahami karakteristik wilayahnya guna memastikan stabilitas kamtibmas terjaga, terutama dalam memberikan rasa aman bagi warga Malang," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Pembukaan seleksi tersebut diumumkan secara resmi pada Senin (26/1/2026) melalui Surat Pengumuman Nomor 2/PANSEL/JPTP-MLG/I/2026 yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Malang sekaligus Sekretaris Daerah, Budiar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, memaparkan perkembangan pendaftaran hingga hari ketiga pelaksanaan seleksi.

“Progres pendaftaran Selter JPT Pratama sampai hari ketiga, untuk jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terdapat satu pendaftar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup tiga pendaftar, sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih nihil,” ujar Nurman, melalui pesan singkat kepada Suarajatimpost.com, Kamis (29/1/2026) malam.

Nurman mengungkapkan, dari tiga pendaftar pada jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dua di antaranya berasal dari kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa seleksi terbuka JPT Pratama di Kabupaten Malang mulai mendapat perhatian dari aparatur sipil negara lintas daerah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa panitia seleksi belum dapat mengumumkan identitas para pendaftar, mengingat masa pendaftaran masih berlangsung hingga 9 Februari 2026.

“Untuk nama-nama peserta belum bisa kami sampaikan sekarang karena pendaftaran masih dibuka sampai 9 Februari 2026,” katanya.

Seleksi terbuka JPTP ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS beserta perubahannya, serta Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif.

Adapun tiga jabatan yang dibuka dalam seleksi tersebut meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman asnkarier.bkn.go.id mulai 26 Januari hingga 9 Februari 2026. Selain pendaftaran online, pelamar juga diwajibkan mengunggah dokumen persyaratan administrasi dalam bentuk softcopy serta mengirimkan berkas lamaran hardcopy ke Sekretariat Panitia Seleksi di Kantor BKPSDM Kabupaten Malang.

Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak, uji kompetensi atau asesmen, penulisan dan presentasi makalah, serta wawancara. Pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 12 Februari 2026, sedangkan pengumuman hasil akhir akan disampaikan pada 5 Maret 2026 melalui laman resmi BKPSDM Kabupaten Malang.

Panitia seleksi menegaskan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya, serta keputusan panitia bersifat final dan mengikat.

Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan terhadap peserta seleksi selama proses seleksi berlangsung. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa pohon tumbang itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB di area gerbang perumahan. Pohon jenis tabebuya dengan diameter sekitar satu meter dan tinggi kurang lebih 12 meter roboh dan menutup sebagian akses jalan warga.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan bahwa pihaknya langsung merespons laporan masyarakat yang masuk ke Pusdalops PB BPBD Kabupaten Malang.

“Begitu menerima laporan dari warga, tim Pusdalops langsung berkoordinasi dan mengerahkan TRC PB ke lokasi untuk melakukan assessment dan pembersihan,” ujar Sadono Irawan, Kamis (29/1/2026).

Sadono menyampaikan, penanganan dilakukan secara cepat untuk memastikan akses warga tidak terganggu terlalu lama. Proses evakuasi dan pembersihan material pohon tumbang melibatkan unsur BPBD, Muspika Pakisaji, perangkat desa, pihak swasta, serta masyarakat sekitar.

“Penanganan selesai sekitar pukul 15.01 WIB dan akses jalan di Perumahan Citra Raya sudah dapat dilalui kembali. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian ini,” ujarnya.

BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat hujan deras disertai angin kencang, serta segera melaporkan jika menemukan kondisi pohon rawan tumbang di lingkungan sekitar. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tumpang, Kamis (29/1/2026).

Pemangkasan anggaran tersebut dinilai tidak hanya menekan belanja pemerintah daerah, tetapi juga memaksa desa-desa melakukan penyesuaian besar dalam menentukan prioritas pembangunan. 

Dalam situasi ini, Musrenbang dinilai menjadi forum krusial untuk memastikan pembangunan desa tetap berjalan secara produktif.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menegaskan, Musrenbang tahun ini memiliki peran strategis karena desa tidak lagi memiliki ruang fiskal yang longgar seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi TKD berdampak langsung pada belanja daerah dan Dana Desa, sehingga desa harus lebih rasional dalam menyusun program pembangunan.

“Musrenbang ini adalah bagian penting dari bagaimana desa mengatur ruang fiskalnya. Dengan adanya efisiensi TKD sebesar Rp644 miliar, otomatis belanja daerah ikut terdampak, termasuk Dana Desa,” ujar Amarta Faza, Kamis (29/1/2026) disela agenda Musrenbang di Kecamatan Tumpang.

Menurutnya, sebelum kebijakan efisiensi diterapkan, rata-rata desa di Kabupaten Malang memiliki Dana Desa di kisaran Rp1 miliar lebih. Namun saat ini, banyak desa hanya memiliki ruang anggaran sekitar Rp200 hingga Rp300 juta.

“Ini jelas menjadi beban baru bagi kepala desa. Ruang fiskal mereka menyempit, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi,” kata Faza sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Faza mengungkapkan bahwa sebagian Dana Desa kini diarahkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi desa.

Kebijakan ini dinilai positif, namun di sisi lain mengurangi porsi belanja langsung desa untuk sektor lain.

Ia menilai kondisi tersebut menuntut kepala desa lebih kreatif dan disiplin dalam mengelola anggaran agar tetap berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan adanya KDMP, tentu ada porsi Dana Desa yang dialihkan. Maka desa harus benar-benar memilih program yang produktif dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang mengambil langkah strategis dengan melakukan efisiensi pada belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sementara belanja pembangunan tetap dipertahankan.

Belanja tidak langsung seperti gaji pegawai tidak bisa dilakukan pemangkasan, namun belanja lain yang dinilai kurang produktif dilakukan penyesuaian.

“Belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti perjalanan dinas dan ATK itu yang kita efisiensikan. Tapi belanja pembangunan tetap kita jaga,” tegasnya.

“Infrastruktur adalah belanja yang langsung dirasakan masyarakat. Ini tetap menjadi prioritas,” imbuhnya.

Dalam konteks keterbatasan anggaran, Faza mendorong desa-desa untuk fokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai upaya memperluas ruang fiskal desa.

Ia menyebut berbagai potensi yang bisa dioptimalkan, mulai dari tanah kas desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sektor pariwisata, hingga penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Kepala desa harus berkonsentrasi pada pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kurangi belanja ATK dan perjalanan dinas, dan prioritaskan program yang selaras dengan RPJMN, RPJMD, dan RPJM Provinsi,” katanya.

“Kalau desa punya potensi pariwisata, maksimalkan. Kalau BUMDes-nya prospektif, dorong terus. Itu semua bisa menambah ruang fiskal desa,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Tumpang, Hendra Tritjahjono, menegaskan bahwa Musrenbang kecamatan bertujuan menyaring dan menguatkan usulan prioritas desa agar tetap terakomodasi meski dalam kondisi efisiensi anggaran.

Ia menyampaikan bahwa seluruh usulan telah dibahas di tingkat desa dan kemudian dipertajam di tingkat kecamatan agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Usulan ini sudah dibahas di tingkat desa. Di kecamatan kita kuatkan lagi agar benar-benar proyek yang dibutuhkan masyarakat mendapat prioritas,” ujar Hendra.

Menurutnya, Kecamatan Tumpang memiliki potensi strategis yang dapat menjadi pengungkit ekonomi, mulai dari pariwisata, pertanian unggulan, hingga kekuatan budaya lokal.

“Tumpang adalah pintu masuk kawasan wisata Bromo Tengger Semeru. Kita juga punya dua candi, budaya yang kuat, dan pertanian yang luar biasa. Bahkan beras Tumpang sudah dikenal luas sebagai penyangga stok pangan,” jelasnya.

Ia meyakini, jika potensi tersebut dikembangkan secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi masyarakat Tumpang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Rakor tersebut menjadi langkah awal kepemimpinannya dalam memastikan pelaksanaan laga BRI Super League musim 2025/2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Rapat koordinasi digelar di Aula Polres Malang, Rabu (28/1/2026), dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Brimob, Denpom, manajemen Arema FC, panitia pelaksana pertandingan, steward, serta instansi pendukung lainnya.

Pertandingan Arema FC kontra Persijap Jepara dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/2/2026) di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen. 

Meski masuk dalam kategori risiko rendah, Polres Malang tetap melakukan pemetaan potensi kerawanan sejak awal.

AKBP Muhammad Taat Resdi menegaskan, rakor eksternal menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan pertandingan sepak bola, khususnya di Stadion Kanjuruhan.

“Ini merupakan rakor eksternal pertama yang saya pimpin terkait pengamanan pertandingan Arema FC. Saya ingin memastikan seluruh unsur memahami tugas dan perannya masing-masing agar pengamanan berjalan sesuai rencana,” ujar AKBP Taat, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan, fokus pengamanan diarahkan pada pencegahan gangguan kamtibmas, pengendalian penggunaan flare dan petasan, antisipasi konvoi liar, serta mencegah potensi gesekan antarsuporter. Selain itu, pengamanan tim tamu menjadi perhatian sejak kedatangan hingga kepulangan dari wilayah Kabupaten Malang.

Dalam arahannya, Kapolres Malang menekankan agar seluruh rencana pengamanan yang telah disusun dapat diterapkan secara konsisten di lapangan dengan mengedepankan satu komando dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur.

“Apa yang direncanakan dalam rakor ini harus benar-benar dilaksanakan saat hari pertandingan. Pengamanan dilakukan secara terukur, satu komando, dan mengedepankan pendekatan humanis tanpa mengurangi kewaspadaan,” tegasnya.

AKBP Taat juga mengingatkan agar seluruh personel pengamanan tidak membawa senjata api serta mengedepankan cara-cara persuasif dalam berinteraksi dengan suporter.

Rapat koordinasi ditutup dengan dialog interaktif antarinstansi guna memastikan kesiapan masing-masing unsur dalam mendukung pengamanan pertandingan Arema FC melawan Persijap Jepara.

“Kami ingin pertandingan ini dapat berlangsung aman dan nyaman bagi semua pihak. Keselamatan penonton, pemain, dan seluruh elemen yang terlibat menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Malang menyampaikan bahwa pembangunan ulang Jembatan Madakaripura merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur dasar yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat perdesaan yang terdampak bencana.

“Pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan, tidak sekadar membangun fisik, tetapi menjadi simbol keterhubungan wilayah yang memperlancar mobilitas masyarakat serta membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar,” ujar Bupati Malang, Rabu (28/1/2026).

Bupati Malang menjelaskan, ambrolnya jembatan pada akhir 2024 sempat menghambat aktivitas warga, terutama dalam distribusi hasil pertanian dan akses layanan publik. Oleh karena itu, pembangunan kembali jembatan tersebut menjadi kebutuhan mendesak.

“Dengan hadirnya jembatan ini, hambatan mobilitas masyarakat dapat terurai dan aktivitas warga menjadi lebih aman, lancar, serta efisien. Jembatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Malang menegaskan bahwa akses yang lebih baik akan mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan produk UMKM desa sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur secara bersama-sama.

“Infrastruktur yang telah dibangun harus dimanfaatkan dan dijaga dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” tandasnya, Rabu.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khoirul Isnaidi Kusuma, menjelaskan bahwa pengajuan pembangunan Jembatan Madakaripura dilakukan setelah jembatan lama ambrol akibat bencana pada akhir November hingga Desember 2024.

“Kondisi awal jembatan lama berupa jembatan pelengkung dari pasangan batu dengan lebar sekitar dua meter. Saat bencana akhir 2024, jembatan tersebut ambrol pada satu sisi di bagian hulu sehingga tidak lagi dapat dilalui,” jelas Khoirul Isnaidi Kusuma.

Ia menambahkan, jembatan yang kini dibangun memiliki lebar sekitar tiga meter, dengan akses jalan menuju jembatan yang dilebarkan hingga 5,2 meter. Selain itu, dilakukan pengecoran jalan jembatan sepanjang 41 meter, pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 25 meter, serta saluran sepanjang 17 meter secara keseluruhan.

“Jembatan ini menjadi penghubung penting antara Desa Sumberagung dan Desa Bandungrejo, sekaligus jalur alternatif yang cukup sering dilalui masyarakat,” ujar Oong sapaan karibnya.

Oong juga menyampaikan bahwa Pemkab Malang menyiapkan penanganan lanjutan berupa peningkatan jalan dari sisi jembatan menuju arah pasar guna mendukung aktivitas ekonomi warga. 

Untuk pekerjaan jembatan tersebut, dialokasikan anggaran sekitar Rp500 juta dari APBD yang direalisasikan tahun ini.

Bupati Malang menyebut ada tambahan alokasi sekitar Rp250 juta untuk rabat beton jalan utama di sekitar jembatan hingga Pasar Krekel dan pasar Sumbermanjing Kulon yang bakal dikerjakan tahun 2026 ini.

Peresmian Jembatan Madakaripura dilaksanakan secara sederhana bersama warga setempat melalui tumpengan. 

Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan akan terus mendorong sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara berkelanjutan, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Malang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Berdasarkan data terbaru yang dirilis BPBD, sejumlah hunian warga di wilayah Malang Selatan hanya mengalami kerusakan berskala ringan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menegaskan bahwa hingga Rabu (28/1/2026), hasil verifikasi di lapangan menunjukkan dampak gempa terkonsentrasi di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

"Data sementara yang kami himpun hingga malam tadi menunjukkan tiga unit rumah warga mengalami kerusakan ringan. Kami pastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," ujar Sadono saat dikonfirmasi.

Berdasarkan laporan resmi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, sebaran kerusakan rumah warga mencakup dua desa di wilayah pesisir selatan. 

Di Desa Tambakrejo dua unit rumah terdampak di Dusun Tamban, RT 11 RW 04 dan RT 04 RW 04. Kerusakan berupa tembok samping yang ambruk. Sementara di Desa Tambakasri satu unit rumah di Dusun Sumberkembang RT 42 RW 06 dilaporkan mengalami keretakan pada struktur dinding.

Gempa yang terjadi pada Selasa pagi pukul 08.20 WIB tersebut berpusat di darat, 24 kilometer tenggara Pacitan, dengan kedalaman 122 kilometer. 

Meski titik pusat berada di Pacitan, rambatan gelombang seismik dirasakan cukup kuat di wilayah Malang Selatan.

Saat ini, BPBD bersama perangkat desa setempat masih melakukan pemantauan intensif. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya laporan kerusakan tersembunyi yang belum terdata oleh warga.

"Petugas kami tetap disiagakan di lapangan untuk melakukan pendataan lanjutan serta pemantauan pascabencana. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada terhadap kondisi bangunan yang mengalami keretakan," tutup Sadono. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dengan total alokasi mencapai Rp1,3 miliar, pemkab memperketat proses verifikasi administrasi dan lapangan guna memastikan transparansi serta ketepatan sasaran.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang, Agus Widodo, menegaskan bahwa tahun ini pihaknya menerapkan standar pengawasan yang lebih ketat sejak tahapan awal. 

Verifikasi disebutnya tidak hanya menyasar kelengkapan dokumen, tetapi juga keabsahan izin operasional (Ijop) lembaga.

"Kami mulai menertibkan dari awal. Proposal harus diverifikasi secara administrasi maupun lapangan untuk memberikan kepastian hukum sebelum diajukan penetapan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati," kata Agus Widodo, Selasa (27/1/2026).

Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko administratif dan memastikan bahwa lembaga penerima benar-benar memiliki eksistensi serta legalitas yang diakui negara.

Bakesbangpol menargetkan dana hibah tersebut sudah dapat diterima oleh para pengelola Ponpes pada triwulan kedua tahun ini. 

Namun, penyaluran akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKAS).

"Jika tidak ada kendala, Insyaallah bulan April atau Mei sudah bisa cair. Prosesnya dilakukan secara bertahap dan mengantre karena sistem kami per triwulan," lanjut Agus.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas (Kesbao) Bakesbangpol, Junaidi, merinci bahwa besaran hibah ditetapkan sebesar Rp25 juta per lembaga. 

Dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening pemilik atau pengelola Ponpes untuk menjamin keamanan transaksi.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 52 Ponpes di seluruh wilayah Kabupaten Malang telah masuk dalam proses verifikasi. Dari jumlah tersebut, 23 lembaga dinyatakan telah memenuhi syarat dan siap merealisasikan bantuan dalam waktu dekat.

"Terdapat kurang lebih 50 lembaga yang sedang diverifikasi tahap awal. Kami harus teliti, terutama mengecek apakah izin operasionalnya masih berlaku atau tidak. Dari 52 yang diproses, 23 sudah siap realisasi," jelas Junaidi.

Pasca-pencairan, Bakesbangpol juga akan menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) guna memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah diajukan dalam proposal. 

"Kami berharap bantuan ini dapat menunjang kualitas pendidikan dan sarana prasarana pesantren di Kabupaten Malang," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, dua rumah warga di wilayah selatan dilaporkan mengalami kerusakan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengonfirmasi bahwa dampak getaran gempa paling signifikan di Kabupaten Malang sejauh ini dilaporkan terjadi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

"Hingga saat ini, data sementara menunjukkan dua unit rumah warga di Desa Tambakrejo mengalami kerusakan ringan. Perangkat desa setempat masih terus melakukan pendataan mendalam di lapangan untuk menyisir kemungkinan dampak lainnya," ujar Sadono, Selasa (27/1/2026).

Dua hunian yang terdampak di antaranya milik Susana, warga RT 11 RW 04, dengan kerusakan berupa tembok samping rumah yang jebol. Selain itu, rumah milik Yuwinantyo di RT 04 RW 04 dilaporkan mengalami keretakan serius pada dinding bangunan.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa yang terjadi pukul 08.20 WIB tersebut berpusat di darat, tepatnya 24 kilometer tenggara Pacitan, Jawa Timur. 

Dengan kedalaman 122 kilometer, getaran gempa dirasakan cukup kuat hingga merambah wilayah pesisir selatan Malang.

Sadono memastikan bahwa hingga laporan sementara ini disusun, tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa tersebut. 

BPBD Kabupaten Malang saat ini telah meningkatkan koordinasi dengan perangkat desa dan relawan di tingkat kecamatan untuk memastikan penanganan darurat berjalan sesuai prosedur.

"Kami terus berkoordinasi secara intensif dan akan memperbarui informasi sesuai dengan perkembangan laporan verifikasi dari tim di lapangan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang melaporkan adanya penyusutan anggaran sebesar Rp55 miliar untuk tahun anggaran 2026, yang memaksa pemerintah daerah melakukan reorientasi strategi pembangunan.

Penurunan alokasi Dana Transfer Daerah (TKD) mengakibatkan pagu anggaran Dinas PU Bina Marga merosot dari semula Rp340 miliar menjadi di bawah Rp300 miliar. 

Penyesuaian besar pada belanja infrastruktur ini dipicu oleh kebijakan fiskal pusat yang mengharuskan efisiensi di tingkat daerah.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, menyebut bahwa pengurangan tersebut tidak akan menghentikan keberlanjutan proyek infrastruktur, meskipun akan dilakukan penyesuaian ritme pekerjaan.

"Dampak pemotongan TKD dan efisiensi anggaran memang memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian. Di Dinas PU Bina Marga, terjadi pemangkasan sekitar Rp55 miliar dari pagu awal Rp340 miliar. Tahun ini anggaran infrastruktur menjadi kurang dari Rp300 miliar," ujar Khairul saat mendampingi kunjungan Bupati Malang di SMPN 1 Tumpang, Selasa (27/1/2026).

Untuk menyiasati keterbatasan fiskal, sambung dia, Dinas PU Bina Marga menetapkan skala prioritas dengan fokus utama pada pemeliharaan dan pembangunan ruas jalan poros strategis. Jalur penghubung ekonomi seperti ruas Kepanjen–Pagak dan Donomulyo–Kalipare menjadi perhatian utama dalam skema pembangunan tahun ini.

Dinas PU Bina Marga juga telah mengusulkan anggaran khusus sebesar Rp60 miliar untuk penanganan ruas Kepanjen–Pagak. 

Khairul menjelaskan bahwa jika usulan tersebut disetujui melalui pembiayaan pusat, alokasi anggaran daerah yang tersedia dapat dialihkan secara fleksibel ke titik-titik kerusakan lain yang bersifat mendesak.

Selain jalan poros, pemerintah daerah tetap berkomitmen menangani jalan pendukung atau jalan sirip. 

"Walaupun jalan poros dikerjakan pusat, jalan siripnya tetap kita kerjakan. Contohnya ruas Gondanglegi menuju Balekambang, itu banyak titik yang akan tetap kita tangani," terang Khairul.

Meski berada di bawah tekanan keterbatasan anggaran, Dinas PU Bina Marga menyatakan optimismenya bahwa target pembangunan infrastruktur tetap dapat tercapai secara substansial. 

Melalui pengaturan ritme pekerjaan yang efektif, diharapkan dampak dari penghematan anggaran ini tetap memberikan manfaat maksimal bagi mobilitas masyarakat.

"Insyaallah 80 persen infrastruktur bisa terlaksana. Memang harus dilakukan secara bertahap, namun kami pastikan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah tersebut ditegaskan Bupati Malang Drs. HM Sanusi, saat meninjau sejumlah satuan pendidikan di Kecamatan Tumpang, Senin (26/1/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kebijakan penataan sekolah berjalan berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan, termasuk pemerataan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah.

Dalam agenda tersebut, Bupati Malang mengunjungi SDN 1 Pulungdowo yang memiliki 51 siswa, SDN 1 Tumpang sebagai sekolah rujukan literasi budaya, serta SMPN 1 Tumpang yang dikembangkan sebagai sekolah unggulan berbasis budaya, agrobisnis, dan lingkungan.

Di SDN 1 Pulungdowo, Bupati Malang menegaskan bahwa sekolah dasar dengan jumlah siswa di bawah 60 orang akan menjadi prioritas penggabungan dengan sekolah terdekat melalui kajian teknis dan sosial.

“Kebijakan ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Kami mempertimbangkan jarak tempuh siswa, aksesibilitas, serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah,” tegas Bupati Malang, Senin (26/1/2026).

Sementara itu, di SDN 1 Tumpang, Bupati Malang menekankan pentingnya standarisasi mutu pendidikan sebagai bagian dari penguatan sekolah unggulan. Pemerintah daerah menargetkan nilai kelulusan rata-rata minimal 9 sebagai indikator peningkatan kualitas pendidikan.

“Target ini harus merata di seluruh satuan pendidikan dan dituntaskan 100 persen pada tahun 2026,” ujarnya.

Pada kunjungan di SMPN 1 Tumpang, Bupati Malang meresmikan Ruang Kelas Baru Tahun Anggaran 2025 sekaligus memperkuat komitmen sekolah melalui deklarasi Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Anti Perundungan.

Ia menyebut, kebijakan tersebut akan dikembangkan di sekolah lain dengan SMPN 1 Tumpang sebagai model penguatan sekolah unggulan.

“SMPN 1 Tumpang kami dorong menjadi contoh, tidak hanya dari fasilitas, tetapi dari budaya sekolah dan capaian hasil,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SDN 1 Pulungdowo enggan untuk diwawancara awak media terkait kurangnya murid dan kebijakan apabila merger dilakukan.

Di sisi lain, Kepala SMPN 1 Tumpang, Umi Chapsah, menyampaikan, arahan kebijakan dan evaluasi langsung menjadi motivasi bagi sekolah untuk mempercepat transformasi mutu pendidikan.

“Kami fokus pada penguatan akademik, digital IT, serta pembiasaan positif melalui agrosayur, coding, dan budaya. Target kami menambah jumlah siswa bernilai di atas 90 dan mendorong lebih banyak lulusan masuk SMA Taruna Nusantara,” terangnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Ratusan warga dari Kecamatan Sumberpucung, Selorejo, dan Dusun Rekesan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tarif secara penuh, karena sistem kartu yang disebut gratis dinilai masih membebani warga, Senin (26/1/2026).

Aksi tersebut dikoordinatori oleh Rahman Arifin yang menyampaikan bahwa tuntutan warga berangkat dari kondisi nyata masyarakat sekitar bendungan yang setiap hari harus melintas di wilayahnya sendiri.

Menurutnya, kebijakan kartu member yang mewajibkan biaya perpanjangan dan penggantian kartu tidak sejalan dengan makna pembebasan tarif.

“Keinginan masyarakat itu sederhana, warga sekitar dan yang terdampak diberikan kartu gratis,” ujar Rahman Arifin, Senin siang (26/6/2025).

Ia menjelaskan, kartu gratis yang beredar saat ini memiliki masa berlaku terbatas dan harus diperbarui setiap enam bulan dengan biaya tertentu. Kondisi tersebut dinilai justru menambah beban ekonomi warga.

“Enam bulan harus memperbarui dengan biaya Rp35 ribu. Kalau kartu hilang, biayanya Rp100 ribu. Bagi kami itu bukan gratis,” ungkapnya.

Rahman menegaskan, perjuangan warga melalui demonstrasi aksi damai ini, bukan semata soal tarif, melainkan menyangkut hak sosial atas wilayah yang sejak lama menjadi ruang hidup masyarakat dan kini terdampak pembangunan bendungan.

“Di sana ada tanahnya leluhur kami, sekarang untuk lewat saja harus bayar,” katanya.

Dalam aksi damai tersebut, massa juga menyatakan sikap melalui pembubuhan tanda tangan pada kain putih sebagai simbol penolakan atas kebijakan yang dinilai belum adil. Warga meminta adanya kejelasan sikap dari pihak pengelola dalam waktu dekat.

“Diterima atau tidak, yang penting ada jawaban jelas. Kita tunggu batas waktunya,” tegas Rahman.

Adapun lima tuntutan yang disampaikan massa meliputi penerapan SOP petugas portal yang humanis, pembebasan pungutan bagi pelajar, angkutan umum Malang–Blitar, warga terdampak Bendungan Lahor, serta pelaku UMKM di kawasan Sumberpucung, Selorejo, dan Rekesan.

Massa juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah lebih besar jika tuntutan tidak direspons dalam 15 kali 24 jam.

Menanggapi aksi tersebut, Kasub Divisi Pengusahaan 2 WS Brantas Perum Jasa Tirta I, Batu Sakti, menyatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi internal. Ia mengakui bahwa kebijakan E-toll Bendungan Lahor telah memasuki fase peninjauan.

“Memang sudah waktunya dilakukan evaluasi. Setelah berjalan sekian waktu, tentu kita lihat apa yang perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini sekitar 3.700 kartu member telah dibagikan kepada masyarakat terdampak, terdiri dari berbagai klasifikasi. Menurutnya, sistem E-toll diterapkan untuk memastikan pencatatan kendaraan dan retribusi berjalan akuntabel.

“Yang ingin kami kontrol adalah lalu lintas kendaraan agar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tanpa media kartu, sulit membedakan warga dan pengguna dari luar,” jelasnya.

Batu Sakti menambahkan, biaya kartu merupakan bagian dari operasional sistem yang digunakan bersama, dengan tujuan menciptakan pendapatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini supaya pendapatan yang masuk benar-benar akuntabel,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak diberlakukannya sistem E-toll, setoran retribusi ke Bapenda Kabupaten Malang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sistem manual sebelumnya.

“Hasilnya jauh meningkat dan manfaatnya bisa dilihat dari fasilitas yang sudah terpasang di sepanjang jalur bendungan,” katanya.

Sementara itu, pengelola portal Lahor, Ismail, menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kartu member, yakni kartu gold yang bersifat gratis dan kartu prabayar. Kartu gold didistribusikan melalui pemerintah desa kepada warga dalam radius tertentu.

“Yang gold itu benar-benar gratis dan dibagikan satu pintu melalui kelembagaan desa,” jelasnya.

Sedangkan kartu prabayar dikenakan biaya awal pada bulan pertama, dengan ketentuan berbeda berdasarkan jarak tempat tinggal pengguna. Untuk masyarakat umum, pembayaran dilakukan menggunakan E-toll dengan tarif Rp1.000 bagi kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat setiap kali melintas.

“Yang di luar radius desa terdampak tarifnya berbeda, tapi iuran bulanannya tetap Rp15 ribu,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi jalan yang berlubang kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama saat jam berangkat dan pulang sekolah. Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan penanganan berupa hotmix dan pelebaran terbatas pada bagian yang memungkinkan.

Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, menyampaikan bahwa ruas jalan tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas warga.

“Ruas jalan ini memiliki peran penting sebagai akses utama menuju SMA Negeri 1 Singosari. Anggaran sudah disiapkan. Nantinya, jika sudah diperbaiki, mobilitas warga sekitar diharapkan menjadi lebih lancar dan aman,” tegasnya, Senin (26/1/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khoirul Isnaidi Kusuma, mengatakan, perbaikan jalan Banjararum hingga Tirtomoyo sudah masuk perencanaan tahun ini dan tinggal menunggu tahapan pengadaan barang dan jasa.

“Perencanaannya sudah selesai, anggarannya juga sudah ada. Tinggal proses pengadaan barang dan jasa. Insya Allah kalau administrasinya rampung, pelaksanaannya bisa kita mulai,” ujar Oong sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, penanganan akan diprioritaskan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah, mulai dari sekitar pertigaan Indomaret hingga arah sekolah. Pada titik tersebut, jalan akan dilakukan hotmix dan pelebaran sesuai kondisi eksisting dan kewenangan Bina Marga.

“Yang kita tangani adalah akses aspalnya. Jadi fokusnya jalur utama yang digunakan warga dan pelajar,” jelasnya.

Khoirul menambahkan, ruas Banjararum–Tirtomoyo juga berfungsi sebagai jalur alternatif Singosari–Pakis, sehingga perbaikannya diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta kelancaran mobilitas masyarakat. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pohon jenis trembesi dengan diameter sekitar 80 hingga 100 sentimeter dan panjang kurang lebih 15 meter tersebut roboh dan menimpa sebuah mobil yang sedang melintas. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di jalur Bululawang–Wajak sempat mengalami gangguan.

Selain merusak kendaraan, pohon tumbang juga mengenai jaringan kabel telekomunikasi dan listrik di sekitar lokasi kejadian. Kerusakan pada mobil tercatat pada bagian cup atau atap kendaraan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan dampak kejadian di lokasi.

“Kami masih melakukan asesmen awal terkait dampak kejadian, termasuk kondisi kendaraan yang tertimpa pohon dan tidak ada korban jiwa,” ujar Sadono.

Petugas bersama unsur terkait segera melakukan penanganan dengan mengevakuasi material pohon tumbang serta mengamankan jaringan kabel yang terdampak.

BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya saat melintas di jalur yang memiliki banyak pohon berukuran besar.

Ia menambahkan, untuk jenis kendaraan yang tertimpa pohon belum dapat dipastikan secara rinci.

“Yang pasti city car, untuk detail lainnya masih kami pastikan di lapangan,” pungkasnya melalui pesan singkat kepada suarajatimpost.com, Sabtu (24/1/2026). (*)

Editor: Rizqi Ardian

Kondisi topografi berupa lereng perbukitan terjal yang berkelindan dengan tingginya curah hujan menempatkan kawasan ini dalam status zona merah bencana hidrometeorologi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mengonfirmasi bahwa karakteristik wilayah menjadi determinan utama kerentanan tersebut. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menegaskan bahwa kombinasi faktor alam secara langsung mengancam keselamatan publik dan kelancaran logistik.

"Secara topografis, Pujon, Ngantang, dan Kasembon didominasi oleh lereng-lereng curam. Ketika dipicu curah hujan tinggi, potensi pohon tumbang, tanah longsor, hingga banjir meningkat drastis," ujar Sadono saat dikonfirmasi Sabtu (24/1/2026).

Kerawanan ini berdampak signifikan pada jalur penghubung vital Malang–Kediri. Akses mobilitas ekonomi dan warga kerap mengalami lumpuh parsial akibat material longsor atau pohon tumbang setiap kali hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi melanda kawasan tersebut.

Data inventaris bencana BPBD tahun 2026 memosisikan ketiga kecamatan tersebut sebagai wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi di Kabupaten Malang. 

Meski risiko bersifat permanen akibat kontur alam, Sadono mengklaim pihaknya terus mengupayakan efisiensi dalam penanganan darurat.

"Kami menerapkan protokol respons cepat. Rata-rata waktu penanganan berkisar antara tiga hingga delapan jam, tergantung pada tingkat aksesibilitas dan kompleksitas medan di lapangan," jelasnya.

BPBD juga terpantau mengintensifkan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan pembersihan material berjalan simultan demi menjaga keamanan pengguna jalan.

Di tengah ketidakpastian cuaca, BPBD mengimbau masyarakat yang bermukim di kawasan lereng serta para pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra. 

Langkah mitigasi mandiri, seperti menghindari perjalanan saat hujan lebat, sangat disarankan guna meminimalkan risiko jatuhnya korban jiwa.

Ancaman pergerakan tanah di jalur Malang–Kediri bukan sekadar fenomena musiman, melainkan tantangan geografis yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari otoritas terkait, terutama dalam hal penguatan infrastruktur pengaman tebing dan sistem peringatan dini. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Tidak ada pesta pora, yang ada hanyalah penanaman ribuan pohon dan untaian doa lintas dimensi pada Jumat (23/1/2026).

Mengawali rangkaian kegiatan pada siang hari, jajaran pengurus dan kader bergerak ke Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang. 

Lokasi ini tidak dipilih secara acak. Penanaman ribuan pohon sukun difokuskan di lingkungan RW 03, 04, dan 05 yang berdekatan dengan situs makam tokoh legendaris babat alas Malang, Ki Ageng Gribig.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa aksi ini adalah respons terhadap kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan alam.

"Anomali cuaca yang kita rasakan saat ini adalah dampak nyata dari pengabaian terhadap lingkungan. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini," ujar Amithya.

Penanaman pohon di bantaran sungai dipandang sebagai langkah krusial untuk mencegah degradasi lahan. 

Amithya secara lugas mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim bisa memicu banjir bandang sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang bermukim di daerah aliran sungai (DAS).

Ia pun melempar kritik konstruktif agar Pemerintah Kota Malang tidak tinggal diam.

"Kami mendesak Pemerintah Kota Malang untuk segera mewujudkan normalisasi sungai. Mitigasi bencana harus menjadi prioritas sebelum potensi bencana benar-benar terjadi," tegasnya.

Rangkaian kegiatan tersebut kemudian ditutup pada malam hari dengan tasyakuran dan doa bersama di kantor DPC. 

Selain mendoakan kesehatan dan keberkahan bagi Megawati Soekarnoputri, agenda ini menjadi simbol kesetiaan kader di daerah terhadap instruksi partai dalam menjaga kelestarian bumi.

Secara nasional, perayaan ulang tahun ke-79 Megawati berlangsung sederhana di Istana Batu Tulis, Bogor. 

Sejalan dengan itu, instruksi pusat untuk memberikan kado berupa gerakan merawat pertiwi diterjemahkan oleh kader di Malang melalui aksi ekologi yang berkelanjutan.

"Semoga beliau (Megawati) senantiasa diberikan bimbingan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memimpin partai demi kemaslahatan bangsa dan negara," pungkas Amithya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan kejadian terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Angin kencang menyebabkan atap salah satu rumah warga terhempas dan menimpa bangunan di sekitarnya.

“Angin kencang mengakibatkan atap rumah warga terlepas dan menimpa dua rumah lainnya. Total terdapat empat rumah terdampak dengan kerusakan ringan,” ujar Sadono, Jumat (23/1/2026).

BPBD setempat merinci, rumah milik Siti di RT 26 RW 03 Kelurahan Cepokomulyo mengalami kerusakan pada bagian atap setelah terhempas angin. 

Selain itu, rumah milik Yudi mengalami kerusakan genting, sementara rumah milik Miko dan Huri tertimpa material galvalum.

BPBD memastikan tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Seluruh pemilik rumah juga memilih tidak mengungsi dan tetap berada di kediaman masing-masing.

“Tidak ada korban luka. Untuk kebutuhan mendesak, BPBD telah mendistribusikan tiga lembar terpal kepada warga terdampak,” tutup Sadono.

Sebagai langkah penanganan, BPBD Kabupaten Malang telah melakukan kaji cepat, berkoordinasi dengan unsur terkait, serta melaksanakan pembersihan dan karyabhakti di lokasi kejadian. Saat ini, pemasangan terpal pada rumah terdampak telah dilakukan guna mencegah kerusakan lanjutan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Empat Perda yang disahkan meliputi Perda Anak Yatim dan atau Piatu Terlantar, Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perubahan Perda Ketertiban Umum, serta Perda Zona Nilai Tanah belum lama ini.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menyebut, pengesahan Perda Anak Yatim sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan anak melalui kebijakan yang terstruktur dan memiliki kepastian hukum.

“Perda ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan desa untuk melakukan fasilitasi terpadu bagi anak yatim dan piatu terlantar,” ujar Amarta Faza, Jumat (23/1/2026) melalui pesan singkat.

Perda tersebut mengatur fasilitasi konkret, mulai dari penerbitan dokumen kependudukan, pemenuhan pendidikan, layanan kesehatan dan gizi, hingga pendampingan sosial serta bantuan hukum.

Sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza menegaskan Fraksi NasDem sejak awal mendorong agar regulasi ini bersifat aplikatif dan dapat langsung dijalankan setelah ditetapkan.

“Ini bukan hanya regulasi normatif, tetapi kebijakan yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak yatim,” katanya.

Perda Anak Yatim juga membuka ruang pembentukan tim terpadu lintas perangkat daerah dan pemerintah desa guna memastikan pelaksanaan program berjalan terkoordinasi dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Malang sebagai Kabupaten Layak Anak. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemandian Dewi Sri yang berlokasi di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, diterjang banjir luapan yang membawa material lumpur, sampah, hingga rumpun bambu pada Rabu (20/1/2026).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengonfirmasi bahwa insiden ini dipicu oleh jebolnya saluran drainase utama yang melintasi kompleks wisata tersebut.

"Aliran drainase tidak mampu menampung lonjakan debit air hujan. Akibatnya, struktur saluran sepanjang lima meter dengan diameter 50 sentimeter jebol dan mengalihkan aliran air ke area publik," ujar Sadono saat memberikan keterangan, Jumat (23/1/2026).

Luberan air yang membawa material dari hulu Sungai Konto tersebut tidak hanya merusak fasilitas wisata, tetapi juga merambah ke permukiman warga di Dusun Lebaksari. 

Akibatnya, dua kolam renang utama di Pemandian Dewi Sri tertutup material lumpur pekat, kayu, dan rumpun bambu, satu warung sekaligus hunian milik Sutining warga RT 30 RW 14 mengalami jebol pada dinding bangunan seluas meter.

Sejumlah peralatan dapur dan satu unit lemari es milik warga juga dilaporkan hanyut terbawa arus.

BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun, warga terdampak saat ini sangat membutuhkan bantuan logistik dan peralatan pembersihan.

Pasca-kejadian, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) BPBD Kabupaten Malang bersama Pos Lapangan Ngantang dan pengelola wisata langsung melakukan kaji cepat (fast assessment). 

Hingga Jumat siang, proses normalisasi dan pembersihan material masih berlangsung secara swadaya oleh warga dan pengelola.

"Kami terus melakukan monitoring lanjutan, khususnya pada titik-titik rawan di sepanjang aliran Sungai Konto. Fokus saat ini adalah memastikan saluran air kembali berfungsi untuk mengantisipasi adanya hujan susulan," pungkas Sadono. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Sementara Masjid megah yang selalu ramai jamaah itu berdiri anggun di samping gubuk reyot tempat ia tinggal.

Malam itu, sambil terlelap, sebuah pertanyaan terlintas."Siapakah yang paling berdosa di antara mereka, ya Tuhan?"

Jika jamaah kenyang dan masjid makmur, namun tetangganya kelaparan, maka yang patut diperiksa bukan hanya tangan si pencuri, melainkan hati para pemilik kemakmuran.

Anak itu tidak sedang rakus. Ia sedang bertahan hidup. Apa yang ia lakukan memang salah, namun rasa lapar kemudian menyantap nasi bungkus itu jujur.

Sementara bisa jadi: Ada yang bersedekah sambil memamerkan; ada yang rajin berjamaah namun hatinya kikir; ada yang membangun masjid megah tetapi membiarkan empati runtuh.

Dan itu lebih berbahaya. Sebab kejahatan yang dibungkus ibadah sering kali tak terasa sebagai dosa.

Kini pertanyaannya bukan lagi:" Siapa yang paling berdosa?" Melainkan: "Di posisi mana kita berdiri dalam cerita ini?"

Apakah kita yang merasa cukup dengan shalat? Apakah kita merasa aman karena tidak mencuri? Apakah kita lupa bahwa zakat, infak, dan kepedulian adalah kewajiban, tak hanya bonus pahala?

Karena bisa jadi, anak itu berdosa karena lapar, sementara kita berdosa karena kenyang, namun lupa berbagi. (**) 

Penulis: Ketua Komunitas Noto Roso Tumpang Malang, Habib Abdullah Bin Idrus Bin Agil Assegaf. 

“Kredit kepada sektor rumah tangga masih menjadi porsi terbesar dalam penyaluran kredit perbankan di wilayah kerja OJK Malang,” ujar Kepala OJK Malang Farid Faletehan saat agenda pemaparan kondisi sektor jasa keuangan OJK Malang, bersama awakmedia, Kamis (22/1/2026).

Farid menjelaskan, hingga November 2025 porsi kredit rumah tangga mencapai 29,85 persen dari total penyaluran kredit perbankan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa konsumsi masyarakat masih berkontribusi terhadap perputaran ekonomi dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di daerah.

“Dominasi kredit rumah tangga menunjukkan konsumsi masyarakat masih berjalan dan menopang aktivitas ekonomi,” katanya.

Selain sektor rumah tangga, penyaluran kredit perbankan juga mengalir ke sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan sebesar 19,42 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 16,53 persen. Struktur penyaluran kredit tersebut dinilai mencerminkan aktivitas ekonomi yang masih bertumpu pada konsumsi, perdagangan, dan industri.

“Perdagangan dan industri tetap memiliki peran penting, namun konsumsi masyarakat masih menjadi motor utama,” ujarnya.

Dalam agenda yang sama, OJK Malang juga memaparkan perkembangan sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP). Selama periode Januari hingga November 2025, akumulasi pendapatan premi asuransi tercatat sebesar Rp1,688 triliun, meski mengalami penurunan 14,15 persen secara year-on-year (yoy). Sementara itu, klaim asuransi tercatat sebesar Rp1,378 triliun atau turun 5,56 persen yoy.

Pada sektor dana pensiun, total aset tercatat tumbuh 5,53 persen yoy menjadi Rp237,59 miliar per November 2025. Investasi dana pensiun juga meningkat 3,42 persen yoy dengan nilai mencapai Rp216,24 miliar.

Sementara itu, piutang pembiayaan pada lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, serta lembaga jasa keuangan lainnya tercatat sebesar Rp7,080 triliun hingga akhir Oktober 2025. Rasio Non Performing Financing (NPF) berada di level 3,27 persen, masih dalam kondisi terjaga meski mengalami kenaikan tipis.

“Mayoritas penyaluran pembiayaan digunakan untuk pembiayaan multiguna, disusul pembiayaan investasi dan modal kerja,” jelas Farid.

Ia menegaskan, OJK Malang akan terus memperkuat pengawasan dan mendorong sektor jasa keuangan agar tetap sehat dan stabil. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan, luapan sungai dipicu oleh intensitas hujan tinggi yang terjadi di wilayah Pujon dan sekitarnya.

“Hujan deras menyebabkan debit Sungai Baloh meningkat dan meluap karena adanya sumbatan sampah di aliran sungai,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Menurut Sadono, luapan air tidak hanya menggenangi jalan, tetapi juga membawa material lumpur ke lingkungan sekolah.

“Material lumpur masuk ke halaman hingga ruang sekolah MI Mabruk Quran dengan ketinggian sekitar 50 sentimeter,” jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan. Tembok salah satu ruang kelas dilaporkan jebol dengan dimensi sekitar 2x2 meter. Selain itu, gudang sekolah turut terendam lumpur, termasuk satu unit mobil inventaris kantor yang berada di dalam gudang.

“Setelah laporan masuk, Posko Penanggulangan Bencana langsung meneruskan ke Poslap Ngantang untuk menuju lokasi melakukan assessment dan penanganan awal,” katanya.

Saat ini, kondisi di lokasi sudah dilakukan pembersihan. BPBD bersama unsur terkait melakukan pembersihan saluran drainase serta material lumpur yang mengendap di halaman dan area sekolah.

“Penanganan difokuskan pada pembersihan agar aktivitas sekolah bisa segera kembali normal,” tambah Sadono.

Dalam kejadian ini, BPBD memastikan tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa. Kebutuhan mendesak hingga saat ini juga dilaporkan nihil. BPBD juga telah memberikan bantuan di sejumlah titik terdampak longsor dan banjir di daerah Pujon dan sekitarnya.

BPBD Kabupaten Malang kembali mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai.

“Sumbatan sampah menjadi salah satu faktor utama penyebab luapan sungai saat hujan deras,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, mengungkapkan, dari ratusan KDMP yang telah memulai pembangunan, puluhan di antaranya menghadapi kendala serius, khususnya terkait kondisi lahan.

“Data yang kami terima, sudah ada sekitar 280 gerai Koperasi Merah Putih yang proses pembangunannya berjalan. Lahan yang digunakan mayoritas memanfaatkan tanah kas desa maupun aset daerah,” kata Alayk saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (21/1/2026).

Namun demikian, dari jumlah tersebut, sekitar 60 gerai KDMP dilaporkan mengalami permasalahan teknis. Kendala itu meliputi kontur tanah yang tidak rata hingga daya dukung tanah yang dinilai kurang layak untuk pembangunan gedung.

Menurut Alayk, kondisi tersebut tak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah desa atau pengurus koperasi. Ia menilai perlu ada dukungan kebijakan yang lebih konkret dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang agar pembangunan gerai KDMP tidak terhambat.

“Saya menghimbau Pemkab Malang agar memberikan dukungan yang lebih nyata. Tidak hanya sebatas peminjaman alat berat untuk pekerjaan cut and fill, tetapi juga dukungan dari sisi anggaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebutuhan material urukan serta biaya operasional menjadi persoalan tersendiri di lapangan. Sementara itu, penggunaan Dana Desa untuk mendukung pekerjaan tersebut dinilai tidak memungkinkan karena keterbatasan regulasi.

Alayk menegaskan, dukungan pemerintah daerah sebenarnya telah diamanatkan secara jelas dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Kalau mengacu pada Inpres, seharusnya ada peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan gerai KDMP bisa berjalan optimal. Ini yang perlu segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa yang sempat viral di media sosial ini dipastikan terjadi akibat buruknya tata kelola sampah yang menyumbat drainase alami sungai.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut bermula pada Rabu petang sekitar pukul 17.30 WIB. 

Menurutnya, kenaikan debit air yang drastis tidak diimbangi dengan kelancaran arus sungai.

"Luapan Sungai Baloh dipicu oleh akumulasi sampah yang menyumbat alur sungai. Saat debit air meningkat tajam akibat hujan deras, aliran terhambat dan akhirnya meluber ke pemukiman serta jalan raya," ujar Sadono, Kamis (22/1/2026).

Pihak BPBD memberikan klarifikasi untuk meredam kekhawatiran masyarakat terkait isu banjir bandang yang beredar. Sadono menegaskan bahwa fenomena ini murni merupakan luapan air sungai akibat kendala teknis pada alur drainase.

Ia membeber lokasi yang terdampak adalah rea pemukiman warga di RT 07 dan RT 08, Desa Pujon Lor. Gangguan mobilitas warga akibat material air dan sampah yang menutupi akses jalan utama.

Hingga Kamis siang, upaya normalisasi terus dikebut. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Malang, Bina Marga Provinsi Jatim (UPT PJJ Malang), Forkopimcam Pujon, PMI, serta relawan lintas sektor telah diterjunkan ke lokasi.

Proses evakuasi material sampah dilakukan secara masif dengan mengerahkan unit alat berat, dump truck, dan mobil tangki untuk membersihkan sisa lumpur di aspal.

"Fokus utama kami saat ini adalah pembersihan material agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga kembali normal. Kami juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai, terutama di puncak musim penghujan," pungkas Sadono. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Material longsoran menyebabkan air meluap ke dalam rumah warga dan merusak bagian garasi milik Nanang Ari Sahono, satu kepala keluarga dengan empat jiwa.

“Kami menerima laporan dari Poslap Ngantang dan langsung menindaklanjuti dengan melakukan asesmen serta penanganan awal di lokasi kejadian,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Rabu (21/1/2026).

Peristiwa tanah longsor tersebut terjadi sekira pukul 19.00 WIB. Laporan kejadian diterima Posko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Malang pada pukul 19.54 WIB. Berdasarkan data sementara, tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini.

BPBD Kabupaten Malang bersama Forkopimcam Kasembon, perangkat Desa Pait, Poslap Ngantang, PMI Kabupaten Malang, relawan, serta masyarakat setempat langsung melakukan koordinasi penanganan di lapangan. Hingga saat ini, kondisi di lokasi masih dalam tahap penanganan dan assessment lanjutan dengan cuaca masih hujan berintensitas deras.

Sebagai langkah awal, BPBD menyiapkan terpal untuk menutup area longsoran guna mencegah potensi longsor susulan. Selain itu, pada Kamis pagi direncanakan akan dilakukan karya bakti bersama masyarakat.

"Besok kami bersama relawan membersihkan material longsor dan mempercepat pemulihan lingkungan sekitar," jelasnya.

BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat hujan lebat dengan durasi panjang, mengingat potensi bencana hidrometeorologi masih tinggi di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Insiden yang terjadi sekitar pukul 23.45 WIB tersebut mengakibatkan pengemudi mengalami luka bakar cukup serius.

Korban diketahui berinisial SM (29), warga Desa Tlogorejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. 

Peristiwa bermula saat SM bermaksud mengisi BBM senilai Rp 250.000. Namun, ketika indikator pengisian baru mencapai nominal Rp 200.000, kobaran api secara mendadak muncul dari bagian interior kendaraan.

Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengonfirmasi bahwa api muncul saat proses pengisian masih berlangsung. 

Guna meminimalisir risiko ledakan pada instalasi SPBU, korban bersama petugas pengisian dan warga sekitar segera mengevakuasi kendaraan dengan cara mendorongnya menjauh dari area dispenser (pompa BBM).

"Api muncul secara tiba-tiba dari dalam kendaraan. Upaya cepat dilakukan untuk menjauhkan mobil dari unit dispenser guna mencegah eskalasi kebakaran yang lebih luas di area SPBU," ujar AKP Bambang saat dikonfirmasi, Rabu (21/1/2026).

Akibat insiden tersebut, SM menderita luka bakar pada bagian punggung tangan kanan dan kiri, serta punggung kaki sebelah kiri. 

Korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa mencekam ini.

Secara materiil, kerugian akibat hangusnya kendaraan tersebut diperkirakan mencapai Rp 20 juta. 

Setelah api berhasil dipadamkan oleh Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang dalam waktu kurang dari satu jam, bangkai kendaraan langsung dievakuasi agar operasional SPBU dapat kembali normal.

Aparat kepolisian dari Polsek Kepanjen bersama Satreskrim Polres Malang telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan lokasi melalui garis polisi. 

Petugas juga tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi guna mendalami penyebab pasti munculnya titik api.

"Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan pemicu kebakaran tersebut. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu memastikan kondisi kelistrikan dan keamanan kendaraan sebelum melakukan pengisian BBM," pungkas AKP Bambang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden ini sempat melumpuhkan total akses utama menuju Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur’an (PIQ).

Peristiwa ini berhasil ditangani dengan cepat berkat respons proaktif para santri Ponpes PIQ yang segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengonfirmasi bahwa pohon yang tumbang memiliki dimensi yang cukup besar, yakni tinggi mencapai 17 meter dengan diameter sekitar 70 sentimeter.

"Kami menerima laporan awal langsung dari santri Ponpes PIQ terkait pohon tumbang yang menutup total akses jalan. Akibat hantaman pohon tersebut, infrastruktur publik di sekitar lokasi mengalami kerusakan serius," ujar Sadono, Rabu (21/1/2026).

Selain menutup akses transportasi, tumbangnya pohon sengon tersebut juga membawa dampak ikutan pada fasilitas publik lainnya. 

Akibat peristiwa itu, akses jalan tertutup total oleh material pohon, menghentikan mobilitas menuju lingkungan pondok. 

Sejumlah jaringan listrik dilaporkan padam, sebab tiang dan kabel milik PLN roboh akibat tertimpa batang pohon, dan gangguan pada jaringan Wi-Fi di area terdampak.

Menanggapi situasi darurat tersebut, BPBD Kabupaten Malang segera menerjunkan tim dari Pos Lapangan (Poslap) untuk melakukan pembersihan material. 

Operasi evakuasi dilakukan secara kolaboratif melibatkan berbagai unsur, di antaranya PLN Singosari, PMI, tim Poslap, masyarakat setempat, serta para santri.

"Saat ini, material pohon telah berhasil dievakuasi dan akses jalan sudah kembali normal dan dapat dilalui kendaraan. Namun, untuk jaringan listrik, pihak PLN masih melakukan proses pembenahan dan perbaikan tiang yang roboh," tambah Sadono.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pihak BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang di wilayah rawan pohon tumbang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, mengungkapkan bahwa kondisi fisik bangunan dan lingkungan menjadi hambatan utama dalam memberikan pelayanan prima. 

Pada tahun ini, pihaknya telah memetakan delapan puskesmas yang masuk dalam daftar pembenahan prioritas.

"Bangunan puskesmas ini setiap tahun tetap kita benahi, baik puskesmas induk maupun pembantu. Untuk tahun 2026, terencana ada delapan puskesmas yang dibenahi, di mana tiga di antaranya harus melalui proses lelang karena masuk skema perbaikan sekaligus relokasi tahap kedua," ujar Wiyanto saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (20/1/2026).

Cukup memprihatinkan adalah kondisi Puskesmas Bululawang yang dinilai paling tidak representatif. Wiyanto membeberkan bahwa lokasi puskesmas saat ini sangat jauh dari standar kesehatan lingkungan.

"Puskesmas Bululawang posisinya berdekatan dengan pasar, akses parkir sangat terbatas, dan terpapar bau sampah. Kondisi tersebut jelas tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan. Relokasi menjadi harga mati karena lahan lama sudah tidak mungkin dikembangkan," tegasnya.

Selain Bululawang, Puskesmas di Kecamatan Poncokusumo juga masuk dalam daftar relokasi.

Strategi yang diambil Pemkab adalah memindahkan fasilitas ke atas tanah kas desa yang lebih luas, meski secara geografis lokasinya harus bergeser dari pusat keramaian demi mengejar kriteria kelayakan bangunan.

Di tengah upaya mengejar standar fasilitas kesehatan, aspek pembiayaan menunjukkan ketergantungan yang besar pada instrumen pendanaan spesifik. 

Wiyanto menjelaskan bahwa proyek rehabilitasi dan relokasi ini sangat mengandalkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta suntikan dana dari pemerintah pusat.

"Anggarannya bersumber dari DBHCHT, biasanya dari sana, selain dukungan anggaran dari pusat," tambahnya.

Langkah ini dipandang sebagai upaya cuci gudang terhadap fasilitas kesehatan yang selama ini terbengkalai secara infrastruktur. 

Mulai dari masalah klasik kebocoran gedung hingga kurangnya fasilitas penunjang medis yang memadai menjadi sasaran revitalisasi tahun ini.

Pihak Dinas Kesehatan menargetkan melalui perombakan ini, tidak ada lagi puskesmas di Kabupaten Malang yang beroperasi di bawah standar minimal, terutama terkait kenyamanan dan keamanan pasien. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kali ini, ruas jalan strategis Kalipare - Donomulyo menjadi fokus utama dengan usulan tambahan anggaran fantastis mencapai Rp60 miliar ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, mengakui bahwa alokasi sebesar Rp11 miliar yang telah dikucurkan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebelumnya masih jauh dari kata memadai. 

Proyeksi perbaikan menyeluruh pada jalur penopang ekonomi wilayah selatan tersebut dinilai memerlukan suntikan dana berkali-kali lipat dari jatah awal.

"Kalipare–Donomulyo sudah mendapatkan Rp11 miliar, namun kami usulkan kembali penambahan hingga Rp60 miliar. Mengenai berapa realisasi yang disetujui, kami serahkan ke pusat, namun harapannya tentu ada penambahan signifikan," kata Khairul Selasa (20/1/2026). 

Langkah Dinas PU Bina Marga ini mengungkap fakta getir mengenai kondisi keuangan daerah. Usulan lanjutan tersebut merupakan strategi penyelamatan untuk menambal keterbatasan anggaran infrastruktur pada tahun anggaran 2026.

Kebijakan efisiensi fiskal yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah memaksa dinas terkait untuk lebih kreatif atau dalam kata lain, bergantung pada dana pusat agar roda pembangunan tidak terhenti.

Khairul menjelaskan, masuknya dana Inpres menjadi sangat krusial agar beban APBD tidak semakin berat.

"Jika satu ruas sudah tertangani oleh Inpres, sementara di APBD juga teralokasi, maka anggaran daerah tersebut bisa kita alihkan (re-alokasi) ke ruas lain yang juga membutuhkan penanganan mendesak. Ini adalah bagian dari strategi efisiensi kami," jelas pejabat yang karib disapa Oong tersebut.

Ia menegaskan bahwa ruas Kalipare–Donomulyo bukan lagi saatnya hanya mendapatkan penanganan jangka pendek atau sekadar tambal sulam. 

Sebagai jalur penghubung antarwilayah yang vital bagi mobilitas warga dan distribusi komoditas ekonomi, jalur ini menuntut rekonstruksi total.

Meski ambisius, ia menekankan bahwa perencanaan harus dilakukan secara presisi agar setiap rupiah yang dikucurkan dari pusat benar-benar memberikan dampak nyata dan daya tahan jalan yang lebih lama.

"Untuk poros utama seperti ini, kami konsisten mendorong rekonstruksi permanen. Perencanaan yang tepat adalah kunci agar anggaran tidak terbuang percuma dan hasilnya berdampak langsung pada masyarakat," pungkas Oong. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam mediasi lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin petang (19/1/2026), pemerintah daerah berupaya mengunci komitmen kedua belah pihak agar tidak mengorbankan nasib ribuan peserta didik.

Pertemuan tersebut mempertemukan dua kubu yang berseteru, yakni Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT) dan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT). 

Mediasi ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pendidikan di tengah sengketa kelembagaan yang kian meruncing.

Bupati Malang, M. Sanusi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menoleransi gangguan apa pun terhadap proses belajar mengajar. Ia memberikan peringatan keras agar konflik internal yayasan tidak merembet ke ruang kelas.

"Peserta didik tidak boleh terseret dalam persoalan kelembagaan. Harapannya, anak-anak benar-benar berkonsentrasi pada pendidikan, bukan masuk dalam pusaran konflik," kata Sanusi. 

Meski kedua yayasan dikabarkan telah menyepakati komitmen untuk menjaga kondusivitas, publik masih meragukan efektivitas kesepakatan tersebut selama akar permasalahan dualisme belum tuntas secara hukum. 

Namun, Pemkab Malang mengklaim telah mengantongi janji dari kedua belah pihak untuk menjamin keamanan siswa di lingkungan sekolah.

Senada dengan bupati, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menekankan bahwa kehadiran legislatif dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini murni untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik, dalam hal ini sektor pendidikan.

"Kami hadir bukan untuk mengintervensi substansi konflik antar-yayasan, melainkan memastikan hak siswa mendapatkan pendidikan tidak terabaikan. Proses belajar harus tetap berjalan normal dan kondusif," ujar Darmadi.

Hingga saat ini, Pemkab Malang bersama Forkopimda berkomitmen untuk terus memfasilitasi penyelesaian konflik secara berkelanjutan sembari memantau jalannya proses hukum yang ditempuh oleh kedua yayasan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan melaporkan, peristiwa ini dipicu gorong-gorong yang tersumbat kayu dan sampah sehingga air meluap ke badan jalan.

“Kejadian ini disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan gorong-gorong tersumbat material kayu dan sampah, sehingga air meluap ke jalan dan menimbulkan lumpur cukup tebal,” ujarnya, Senin (19/1/2026) malam.

Akibat banjir luapan tersebut, kondisi jalan dipenuhi lumpur dan sejumlah fasilitas umum terdampak. Pagar belakang sekolah satu atap yang meliputi SMP Negeri, Posyandu, dan PAUD dilaporkan roboh.

Meski demikian, lanjutnya, tidak terdapat korban luka maupun pemukiman warga yang terdampak dalam kejadian ini.

BPBD Kabupaten Malang menerima laporan dari Poslap Ngantang sekitar pukul 19.00 WIB dan segera melakukan penanganan di lokasi. Tim gabungan melakukan asesmen serta pembersihan material lumpur dari badan jalan.

“Penanganan sudah selesai dan saat ini kondisi jalan sudah kembali kondusif. Tidak ada rumah warga yang terdampak,” jelas Sadono.

Kejadian yang sempat viral di platform Instagram ini dalam proses penanganan, sejumlah unsur terlibat, di antaranya BPBD Kabupaten Malang, Babinsa, Forkopimcam, perangkat desa, Poslap Ngantang, PMI Kabupaten Malang, Buana Solusindo, Marva Telekomunikasi, serta masyarakat setempat. Kebutuhan mendesak berupa cangkul dan sekop telah tercukupi.

BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama di wilayah rawan banjir dan luapan air, serta menjaga kebersihan saluran air guna mencegah kejadian serupa. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Bupati Malang, M. Sanusi, menegaskan bahwa keselamatan hak pendidikan ribuan siswa menjadi prioritas mutlak di atas perselisihan legalitas pengelola.

Perselisihan antara Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) dan Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT) yang telah berlangsung selama satu dekade kembali mencapai titik kritis. 

Insiden perusakan pagar sekolah dan pengambilalihan paksa kantor yayasan pada 28 Desember 2025 lalu telah memicu ketidakpastian keamanan di lingkungan sekolah.

Akibat situasi yang tidak kondusif, pada awal Januari 2026, sekitar 1.600 siswa terpaksa dialihkan ke sistem pembelajaran daring (online) karena fasilitas pendidikan di lokasi tersebut dinilai tidak aman bagi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka.

Dalam rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda di Kantor Kecamatan Turen, Sabtu (17/1/2026), Bupati Sanusi memberikan sinyalemen kuat bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan luar biasa jika mediasi menemui jalan buntu.

"Kegiatan pendidikan harus tetap berjalan. Jika polemik ini terus mengorbankan hak anak, kami menyiapkan opsi relokasi sementara. Ibarat gedung sekolah yang ambruk, maka muridnya harus segera diselamatkan dan dipindahkan ke tempat yang aman," tegas Sanusi.

Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas psikologis siswa dan orang tua yang mulai resah akibat tarik-menarik kepentingan administratif dan penguasaan aset antara kedua yayasan.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Malang menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan yang bersifat krusial pada Senin sore (19/1/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang. Pertemuan ini akan mempertemukan pimpinan kedua yayasan dengan pengawalan ketat dari Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kapolres Malang, Dandim 0818/Malang–Batu dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 

Konflik ini berakar pada perbedaan klaim legalitas kepengurusan dan interpretasi akta yayasan. Keduanya merasa memiliki kewenangan sah atas manajemen, administrasi, hingga aset lahan sekolah. 

Intervensi Pemkab Malang dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan win-win solution atau setidaknya jaminan keamanan total bagi siswa selama proses hukum formal berlangsung di pengadilan.

Pemerintah menekankan bahwa status hukum yayasan adalah wilayah perdata, namun gangguan terhadap operasional pendidikan dan stabilitas wilayah adalah ranah kewenangan pemerintah daerah untuk ditertibkan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Ia wafat setelah sempat tidak sadarkan diri dalam laga amal peringatan 100 Tahun Stadion Gajayana, sebuah panggung yang ironisnya menjadi saksi bisu pengabdian terakhir sang legenda di atas rumput hijau.

Lahir di Malang pada 7 Maret 1973, Kuncoro bukan sekadar pemain, ia adalah representasi hidup dari filosofi Singo Edan. 

Sepanjang kariernya, ia dikenal sebagai pemain bertahan dengan determinasi tinggi yang sulit ditembus lawan. Rekam jejak prestasinya di kancah nasional menjadi bukti kapasitasnya sebagai pemain elite. 

Pertama adalah Pilar Timnas Indonesia, di era 1990-an, Kuncoro menjadi andalan skuat Garuda, membuktikan kualitasnya di level internasional dan membawa nama baik bangsa.

Perestasi kedua, adalah Kolektor Gelar di Klub Raksasa, tak hanya berjaya di Malang, ia tercatat pernah memperkuat dan memberikan kontribusi signifikan bagi klub-klub besar tanah air seperti PSM Makassar, Persija Jakarta, hingga Persik Kediri.

Ketiga adalah Ikon Loyalitas Arema FC, setelah gantung sepatu, pengabdiannya tidak luntur. Sejak 2012, ia mendedikasikan dirinya di jajaran kepelatihan Arema FC, melintasi berbagai pergantian pelatih kepala sebagai asisten pelatih yang sangat disegani.

Prestasi Kuncoro tidak hanya terukir saat ia masih aktif berlari. Sebagai asisten pelatih, ia dikenal sebagai penyelamat di masa-masa sulit. 

Berkali-kali ia mengemban amanah sebagai caretaker atau pelatih sementara saat Arema FC berada dalam kondisi transisi kepemimpinan. 

Ketegasan dan kemampuannya menjaga harmoni ruang ganti menjadikannya figur guru bagi para pemain muda.

"Beliau adalah pilar dan teladan. Dedikasi Kuncoro melampaui tugas taktis di lapangan; ia adalah penjaga jiwa klub ini," tulis manajemen Arema FC dalam pernyataan resminya.

Kejadian memilukan ini bermula saat almarhum turun bermain dalam pertandingan trofeo amal. 

Setelah tampil impresif di babak pertama, ia beristirahat di bangku cadangan sebelum akhirnya jatuh pingsan akibat serangan jantung mendadak. 

Meski tim medis telah melakukan upaya maksimal melalui CPR dan evakuasi ke RS Saiful Anwar (RSSA), nyawa sang legenda tidak tertolong.

Kepergian Kuncoro meninggalkan duka kolektif yang mendalam bagi insan sepak bola Indonesia. Ia pergi meninggalkan warisan berupa integritas, kedisiplinan, dan loyalitas yang akan selalu menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola di Bumi Arema dan Indonesia. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa ini mengajarkan satu prinsip penting: Allah mengangkat derajat manusia bukan karena harta, jabatan, atau popularitas, melainkan karena kejujuran hati dan ketaatan. Ukuran kemuliaan tidak ditentukan oleh apa yang tampak di hadapan manusia, tetapi oleh kualitas batin di hadapan Tuhan.

Sebelum diangkat ke langit, Nabi Muhammad SAW justru mengalami luka batin di bumi. Beliau dicaci, dilempari, ditolak, dan dihina. Hal ini menegaskan bahwa bahkan manusia paling mulia pun tetap menghadapi ujian sosial dan psikologis. Kemuliaan tidak selalu berjalan beriringan dengan kenyamanan.

Pelajaran ini relevan dengan kehidupan hari ini. Ketika seseorang baru dicibir sedikit lalu marah, baru dikritik lalu menyimpan dendam, atau baru tidak dipuji lalu kecewa, bisa jadi ia belum sepenuhnya memahami makna Isra Mikraj.

Isra Mikraj dan Manusia Modern

Manusia modern banyak yang naik status, tetapi turun adab.

Naik jumlah pengikut, tetapi turun kualitas salat.

Naik jabatan, tetapi turun empati.

Naik suara, tetapi turun akhlak.

Isra Mikraj membawa satu oleh-oleh utama: salat. Bukan zakat lebih dulu, bukan pula haji. Sebab salat adalah terapi jiwa, penyeimbang ego, sekaligus rem sosial.

Salat yang benar tidak berhenti pada gerakan fisik. Ia tercermin dalam sikap hidup. Hatinya lebih tenang, lisannya lebih terjaga, tangannya ringan menolong, dan pikirannya lebih jernih. Jika salat hanya menjadi rutinitas, sementara kehidupan dipenuhi kebencian, berarti yang naik hanya tubuhnya, sedangkan hatinya masih tertinggal di bumi.

Cermin Batin di Peringatan Isra Mikraj

Peringatan Isra Mikraj seharusnya menjadi ruang bercermin, bukan ajang menunjuk kesalahan orang lain. Sudahkah salat menjadikan kita lebih rendah hati? Sudahkah ibadah menjauhkan kita dari kebiasaan menghakimi? Sudahkah ilmu agama membuat kita lebih lembut, bukan justru lebih keras?

Isra Mikraj bukan tentang siapa yang paling hafal kisahnya, melainkan siapa yang paling berubah akhlaknya setelah mengetahuinya. (**) 

Penulis: Habib Abdullah bin Idrus bib Agil Assegaf, Ketua Komunitas Noto Roso, Tumpang Malang. 

Kanit Gakkum Satlantas Polres Malang, Ipda Samsul Khoirudin, mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 07.00 WIB dan melibatkan sepeda motor Honda Vario dengan kendaraan Isuzu Elf.

“Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, pengendara sepeda motor melaju dari arah barat ke timur dan terlalu mengambil haluan ke kanan,” ujar Ipda Samsul, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju kendaraan Isuzu Elf. Karena jarak kedua kendaraan sudah dekat, pengendara tidak dapat menghindar sehingga terjadi tabrakan pada bagian samping kanan depan.

“Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka benturan pada bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara, kemudian dievakuasi ke RSUP Turen,” jelasnya.

Ipda Samsul menegaskan pihak kepolisian masih melakukan penanganan lanjutan terhadap peristiwa tersebut serta mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terhadap informasi yang beredar di media sosial. (*)

Editor: Rizqi Ardian

AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno menyampaikan salam pamit kepada jajaran personel dan masyarakat Kabupaten Malang setelah menyelesaikan masa tugasnya selama kurang lebih satu tahun, Rabu (14/1/2026).

Serah terima jabatan (sertijab) telah dilaksanakan secara formal pada Senin (12/1/2026) di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur. 

Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, sebagai bagian dari skema mutasi dan regenerasi di tubuh Polri.

Dalam pesan perpisahannya, AKBP Danang menekankan bahwa stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Kabupaten Malang selama masa jabatannya merupakan hasil dari sinergi yang solid.

"Selama satu tahun menjalankan tugas pelayanan, semua program dapat terlaksana berkat kolaborasi erat antara Polres Malang, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat," ujar AKBP Danang, Rabu (14/1/2026).

Ia menilai Kabupaten Malang merupakan wilayah dengan karakteristik produktif dan memiliki potensi ekonomi serta sosial yang besar. 

Menurutnya, potensi tersebut hanya dapat dimaksimalkan jika seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terus menjaga iklim kerja sama yang harmonis.

Mantan Kapolres Blitar ini juga menyatakan optimismenya terhadap suksesi kepemimpinan di Polres Malang. Ia meyakini suksesornya mampu membawa institusi ini ke level yang lebih baik.

"Saya percaya Kapolres Malang yang baru memiliki kapasitas dan pengalaman mumpuni untuk melanjutkan serta meningkatkan kinerja yang telah berjalan," imbuhnya.

AKBP Danang Setiyo kini resmi mengemban amanah baru sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolres Malang kini dijabat oleh AKBP Muhammad Taat Resdianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tulungagung.

Pergeseran ini diharapkan dapat memberikan penyegaran organisasi serta memperkuat fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang di bawah nakhoda baru. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden ini dipicu oleh ambrolnya Tembok Penahan Tebing (TPT) di Dusun Tretes, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, yang menutup sebagian badan jalan.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 23.25 WIB tersebut merupakan dampak langsung dari hujan deras yang mengguyur wilayah Malang Barat sejak Selasa sore. 

Struktur TPT dilaporkan tidak mampu menahan tekanan tanah yang jenuh air, sehingga material tanah dan bebatuan meluber ke jalur utama.

Akibatnya, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan. Petugas di lapangan terpaksa memberlakukan sistem buka-tutup kendaraan demi keamanan dan kelancaran proses evakuasi material.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menyatakan bahwa pihaknya langsung menerjunkan tim asesmen begitu menerima laporan warga. Koordinasi lintas sektor segera dilakukan untuk mempercepat pemulihan jalur vital tersebut.

"Material longsor menutup sebagian jalan sehingga arus lintas Malang–Kediri sempat terganggu. Kami langsung melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengerahan alat berat," ujar Sadono saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).

Proses pembersihan material melibatkan alat berat dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Meskipun terkendala oleh intensitas hujan ringan dan minimnya penerangan di lokasi kejadian, evakuasi berhasil diselesaikan pada dini hari tadi.

Guna memastikan keselamatan pengguna jalan, BPBD juga menggandeng unit Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk melakukan penyemprotan sisa-sisa lumpur pada badan jalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi jalan yang licin yang berisiko memicu kecelakaan lalu lintas.

"Saat ini akses jalan sudah kembali normal dan dapat dilalui kendaraan. Namun, kami telah berkoordinasi untuk penyemprotan jalan guna meminimalisir sisa material yang licin," tambah Sadono.

Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, otoritas kebencanaan mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan ekstra. 

Jalur Pujon merupakan wilayah dengan topografi perbukitan yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor, terutama di tengah puncak musim penghujan saat ini. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Persoalan ini mencuat di sela agenda pelantikan 1.000 Pengurus Anak Cabang (PAC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Kabupaten Malang di Pendopo Agung, Selasa (14/1/2026). Kondisi ini dinilai mengancam stabilitas ekonomi petani tebu di wilayah tersebut.

Ketua DPC HKTI Kabupaten Malang, H. Makhrus Sholeh, mengungkapkan bahwa kendala utama di lapangan adalah tingginya intensitas hujan yang membuat akses ke lahan perkebunan menjadi lumpuh. 

Medan yang berat menyebabkan alat panen maupun armada pengangkut tidak dapat menjangkau titik tebu yang siap tebang.

Kondisi tersebut kian diperparah dengan status operasional pabrik gula (PG) di wilayah Malang yang rata-rata telah memasuki masa tutup giling sejak Desember 2025.

"Hingga hari ini, diperkirakan ratusan hektare tebu di Kabupaten Malang belum bisa dipanen. Akses lahan sulit karena faktor cuaca, di sisi lain banyak pabrik gula yang sudah berhenti beroperasi," tegas Makhrus.

Keterlambatan ini, menurut Makhrus, adalah kerugian ganda bagi petani. Selain kualitas rendemen tebu yang akan menurun drastis, biaya operasional yang telah dikeluarkan terancam tidak kembali, sehingga memukul pendapatan tahunan para petani.

Menyikapi fenomena tahunan yang kian memburuk ini, HKTI berkomitmen untuk melakukan rekayasa jadwal panen melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini bertujuan agar distribusi dan jadwal tebang tebu selaras dengan kapasitas operasional pabrik.

"Ke depan, fenomena ini tidak boleh terulang. HKTI akan mengintervensi melalui kolaborasi antara asosiasi petani dengan pabrik gula agar manajemen jadwal panen lebih tertata. Tujuannya jelas, agar petani tidak terus-menerus menjadi pihak yang dikorbankan," lanjutnya.

Melalui penguatan struktur 1.000 pengurus PAC hingga tingkat kecamatan, HKTI menargetkan sistem pelaporan kendala pertanian dapat dilakukan secara real-time untuk meningkatkan produktivitas dan sinergi antarwilayah.

Selain menyoroti krisis tebu, Makhrus yang juga menjabat sebagai Ketua APPERSI ini menegaskan komitmen organisasi dalam menjaga kedaulatan lahan. 

Ia mengingatkan bahwa alih fungsi lahan sawah basah menjadi area permukiman kini telah dilarang keras oleh pemerintah pusat.

"Sawah basah tidak boleh lagi dialihfungsikan. Ini adalah harga mati untuk menjaga ketahanan pangan dan memastikan keberlangsungan profesi petani di masa depan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peresmian SMA Taruna Nusantara Malang menjadi bagian dari strategi nasional dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki disiplin, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan sejak usia sekolah menengah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa sistem pendidikan berasrama dengan pembinaan terpadu memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Menurutnya, tantangan bangsa ke depan membutuhkan pemimpin yang kuat secara intelektual sekaligus matang secara moral.

“SMA Taruna Nusantara dibangun untuk menyiapkan putra-putri terbaik bangsa agar memiliki disiplin, rasa tanggung jawab, serta kesiapan mengabdi kepada negara,” ujar Prabowo, Selasa (13/1/2026).

Presiden juga menegaskan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan seiring dengan integritas dan kejujuran. Tanpa fondasi karakter yang kuat, kemajuan justru berpotensi disalahgunakan dan menjauh dari tujuan kesejahteraan rakyat.

“Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.

Selain itu, Presiden memberikan penekanan khusus kepada pimpinan lembaga pendidikan dan pamong guru SMA Taruna Nusantara Malang. Ia meminta agar amanah negara dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab demi mencetak kader bangsa yang siap memimpin dan berjiwa patriotik.

“Saya meminta amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Negara menaruh harapan besar pada lembaga pendidikan seperti ini,” tegasnya.

Peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang menandai langkah lanjutan pemerintah dalam memperluas pendidikan unggulan nasional berbasis karakter, kepemimpinan, dan penguasaan ilmu pengetahuan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Bupati Malang HM Sanusi beserta jajaran. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kondisi medan yang ekstrem dan struktur tanah yang masih labil memaksa otoritas terkait menerapkan prosedur penanganan secara bertahap demi menjamin keselamatan kru lapangan dan warga sekitar.

Peristiwa yang terjadi pada Senin (12/1/2026) petang tersebut mengakibatkan badan jalan desa di wilayah Dusun Krajan RT 11 dan RT 12 ambrol. 

Kerusakan tercatat mencapai panjang 10 meter dengan lebar 2 meter, serta kedalaman jurang sedalam 3 hingga 5 meter. 

Selain badan jalan, tembok penahan tebing (TPT) sepanjang 5 meter turut hancur pada bagian fondasi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menegaskan bahwa percepatan penanganan harus dibarengi dengan akurasi asesmen teknis. Pihaknya enggan gegabah dalam mengerahkan alat berat ke lokasi kejadian.

"Kondisi tanah di lokasi saat ini masih sangat labil. Penggunaan alat berat secara prematur justru berisiko memicu longsor susulan yang dapat membahayakan petugas maupun warga. Prioritas utama kami adalah pengamanan area," ujar Sadono, Selasa (13/1/2026).

Menurut Sadono, tahapan penanganan saat ini meliputi survei geoteknik, tujuannya untuk emastikan stabilitas tanah sebelum konstruksi permanen dimulai.

Selanjutnya sinkronisasi langkah antara BPBD, Pemerintah Desa Jambuwer, dan pihak Kecamatan Kromengan dan pemasangan pagar pengaman dan rambu peringatan di titik-titik rawan.

Saat ini, akses di titik longsor hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dengan pengawasan ketat. Warga secara swadaya telah memasang pagar pengaman sementara untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

"Kami terus memantau perkembangan di lapangan. Penanganan permanen akan segera dieksekusi setelah ada rekomendasi teknis yang menyatakan lokasi tersebut benar-benar aman untuk pengerjaan fisik," tambah Sadono.

BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat curah hujan tinggi, mengingat karakteristik wilayah Kromengan yang memiliki kemiringan lereng cukup curam. 

Langkah penanganan berkelanjutan kini tengah disiapkan agar mobilitas ekonomi warga desa tidak terhambat lebih lama. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kondisi medan yang sulit membuat alat berat kesulitan menjangkau lokasi kejadian.

Longsor dipicu hujan dengan intensitas lebat yang mengguyur wilayah Desa Taji dan sekitarnya sejak Kamis (8/1/2026) sore hingga malam hari. Dari hasil pendataan awal, terdapat lima titik longsor dengan skala berbeda.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan,  sebagian titik longsor telah berhasil ditangani melalui kerja bakti.

“Untuk tiga titik longsor yang berskala kecil sudah dinyatakan clear,” ujar Sadono, Sabtu (10/1/2026).

Sadono menyampaikan, penanganan di lapangan pada Sabtu siang dilakukan melalui kerja bakti bersama lintas unsur, sembari menunggu solusi teknis untuk dua titik longsor besar.

“Penanganan hari ini dilakukan melalui kerja bakti warga bersama unsur Muspika serta PU Bina Marga UPT Tumpang,” kata Sadono.

Meski demikian, dua titik longsor dengan volume material besar masih menutup badan jalan secara total dan belum dapat ditangani secara optimal.

Berdasarkan asesmen BPBD, titik longsor pertama memiliki ketinggian sekitar 35 meter dengan lebar 10 meter dan ketebalan material mencapai 2 meter. Sementara titik kedua memiliki tinggi sekitar 45 meter, lebar 15 meter, dengan ketebalan material sekitar 2 meter.

Material longsoran tersebut menutup akses jalan penghubung Dusun Umbut Legi, Desa Taji, Kecamatan Jabung, menuju wilayah Pronojiwo, sehingga tidak dapat dilalui.

“Kendala utama saat ini adalah akses menuju lokasi yang sempit dan kondisi medan yang labil, sehingga alat berat masih kesulitan untuk masuk,” jelas Sadono, Sabtu (10/1/2026).

BPBD Kabupaten Malang terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah desa, serta Muspika Kecamatan Jabung untuk menentukan langkah penanganan lanjutan yang aman.

Selain kaji cepat, BPBD juga telah mendistribusikan dukungan logistik guna mendukung penanganan darurat. Untuk peralatan manual seperti cangkul dan sekop telah terpenuhi, sementara kebutuhan utama masih pada alat berat.

Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. BPBD mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi longsor susulan masih dapat terjadi apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali turun. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Dalam peresmiannya, Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib menegaskan, Pemkab Malang menyambut baik kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan masyarakat dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT PLN (Persero) dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Program ini sangat sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital,” ujar Lathifah, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, Kampung PLN Mobile memberikan kemudahan yang signifikan bagi masyarakat karena berbagai layanan dapat diakses tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, terutama bagi warga di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

“Mudah-mudahan ini salah satu pilot project yang bisa dikembangkan di desa dan kelurahan lainnya di Kabupaten Malang. Program ini memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat melalui pemanfaatan aplikasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wabup Malang menekankan bahwa Kampung PLN Mobile tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi, tetapi juga mengedepankan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar semakin melek teknologi dan mampu memanfaatkan layanan secara mandiri.

“Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat dapat melakukan pengaduan gangguan, permohonan layanan, hingga memperoleh informasi secara real time. Pemerintah Kabupaten Malang tentu sangat mendukung program ini karena sejalan dengan transformasi digital daerah,” tegasnya.

Wabup Malang juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi secara optimal serta mendukung program-program inovatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat positif dan mampu menginspirasi terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang cerdas dan melek digital,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa tanah longsor tersebut dipicu intensitas hujan sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah Poncokusumo sejak sore hingga malam hari.

Material longsoran berasal dari tebing setinggi sekitar 35 meter dengan lebar delapan meter dan menutup badan jalan sepanjang kurang lebih 10 meter dengan ketebalan mencapai 1–1,5 meter.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan bahwa longsor terjadi di tiga titik berbeda, yakni di Jalan Raya Gubukklakah, Desa Gubukklakah, serta dua titik di Desa Taji arah Umbutlegi.

“Longsoran sempat menutup total jalan kabupaten yang merupakan akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo, sehingga arus lalu lintas sempat tidak bisa dilalui,” ujar Sadono, Jumat (9/1/2026).

Sadono menambahkan, BPBD Kabupaten Malang bersama unsur terkait segera melakukan asesmen dan kerja bakti penanganan di lokasi kejadian. Penanganan juga dilakukan menggunakan alat berat untuk mempercepat pembersihan material longsor.

Selain pengerahan personel, BPBD juga menyalurkan dukungan logistik berupa air mineral, makanan siap saji, tambahan gizi, serta terpal. Dua unit tangki air turut dikerahkan untuk penyemprotan dan pembersihan badan jalan.

Seiring upaya penanganan yang berlangsung, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, turun langsung meninjau lokasi longsor di Desa Gubukklakah, Kecamatan Poncokusumo, guna memastikan proses penanganan berjalan optimal.

“Penanganan dan pembersihan material longsor saat ini telah mencapai sekitar 75 persen. Akses jalan sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat dengan sistem buka tutup,” kata Purwoto.

Ia juga menyampaikan bahwa pada titik longsor kedua, material yang dibersihkan memiliki tinggi sekitar tiga meter dengan panjang enam meter. Proses pembersihan masih terus dilakukan hingga kondisi jalan benar-benar aman dilalui pengguna jalan.

Dalam penanganan bencana ini, BPBD Kabupaten Malang melibatkan berbagai unsur, antara lain Binamarga, Forkopimcam Poncokusumo, TNI, Polri, TNBTS, PMI, Tagana, relawan, pemerintah desa, hingga masyarakat setempat.

Hingga laporan ini disusun, tidak terdapat korban jiwa akibat kejadian tersebut, sementara data kerugian material masih dalam proses pendataan. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tebing setinggi 20 meter di Jalan Raya Gubukklakah longsor dan menimbun badan jalan pada Kamis (8/1/2026) malam pukul 21.00 WIB.

Peristiwa ini mengakibatkan akses utama masyarakat lokal dan wisatawan dari arah Malang menuju Desa Ngadas maupun puncak Bromo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Bencana dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah Poncokusumo secara berkesinambungan sejak pukul 15.00 WIB. 

Kondisi tanah yang jenuh air diduga menjadi penyebab runtuhnya tebing sepanjang 10 meter di titik dekat Warung Lodji.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengonfirmasi bahwa material longsoran menutup jalan kabupaten dengan volume yang cukup masif.

"Material longsoran memiliki ketebalan antara 1 hingga 1,5 meter dengan panjang tutupan mencapai 10 meter. Saat ini jalur Gubukklakah–Ngadas tertutup total dan tidak dapat dilintasi," ujar Sadono, Kamis (8/1/2026) malam.

Hingga pukul 22.20 WIB, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Malang masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen dan pengamanan area. 

Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pembersihan material dipastikan tidak dapat dilakukan secara manual karena ketebalan tanah yang ekstrem.

"Alat berat berupa ekskavator atau loader untuk menyingkirkan material tanah dan bebatuan, lokasi kejadian minim cahaya, sehingga menyulitkan proses evakuasi pada malam hari, seluruh aktivitas logistik dan pariwisata di jalur tersebut terhenti sementara hingga evakuasi selesai," terangnya. 

BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat dan calon wisatawan untuk mencari jalur alternatif atau menunda perjalanan demi keamanan, mengingat potensi longsor susulan masih mungkin terjadi jika intensitas hujan kembali meningkat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar membenarkan adanya laporan warga tersebut saat dihubungi, Rabu (7/1/2026).

Ia mengatakan, petugas sudah mendatangi lokasi pada Selasa (6/1/2026) malam sekira pukul 21.00 WIB guna menindaklanjuti aduan masyarakat.

“Petugas mendatangi salah satu kafe di Desa Putat Kidul untuk menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan gangguan ketertiban umum,” ujar AKP Bambang, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, saat petugas tiba di lokasi, puluhan warga telah berkumpul dan menyampaikan keberatan atas aktivitas kafe tersebut. Tercatat lebih dari 50 warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada petugas.

“Warga mengeluhkan aktivitas kafe yang dinilai sering menimbulkan keributan dan mengganggu ketenangan lingkungan sekitar,” jelasnya.

Dia menambahkan, warga juga menyampaikan bahwa keributan kerap melibatkan pengunjung dari luar wilayah Desa Putat Kidul, sehingga menimbulkan keresahan.

“Warga berharap ada tindak lanjut dari pihak berwenang, termasuk permintaan agar usaha yang dinilai meresahkan dapat ditertibkan sesuai aturan,” ungkapnya.

Dalam penanganan kejadian tersebut, petugas melakukan komunikasi persuasif dengan mengamankan situasi dan memfasilitasi penyampaian aspirasi warga agar tidak berkembang menjadi konflik.

“Persoalan ini akan dikoordinasikan dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menyampaikan bahwa dari sisi produksi, Kabupaten Malang berada dalam kondisi surplus hampir di seluruh komoditas pangan.

“Dengan surplus yang seperti ini, sebetulnya kami berinisiasi membuat badan usaha BUMD Pangan, karena bagaimanapun juga komoditas kita semuanya surplus,” ujar Mahila, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, pada akhir tahun lalu ketersediaan pangan di Kabupaten Malang bahkan mampu mencukupi kebutuhan hingga sekitar 1,4 bulan mendatang. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada perputaran ekonomi daerah. Dirinya  menyoroti dapur SPPG progam Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebagian masih membeli bahan pokok di luar daerah.

“Pada kenyataannya, masih banyak SPPG-SPPG yang belanjanya ke kota atau daerah lain,” katanya.

Mahila menegaskan, kebiasaan belanja ke luar daerah tersebut berdampak pada kebocoran ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kabupaten Malang tercatat mencapai sekitar Rp138 triliun per tahun, dengan potensi kehilangan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6 persen.

“Kalau tidak segera kita laksanakan, satu tahun saja potensi kehilangan kita bisa mencapai sekitar 6 persen dari PDRB,” ucapnya.

Menurutnya, pembentukan BUMD Pangan membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah (perda). Saat ini, DKP tengah berkolaborasi dengan DPRD serta Bappeda Kabupaten Malang untuk menyiapkan kajian sebagai tahapan awal penyusunan perda.

“Untuk membuat BUMD tentu harus ada perda, dan itu membutuhkan kajian. Proses ini harus segera kita lalui,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembentukan BUMD Pangan ditargetkan dapat terealisasi paling lambat pada 2027. Meski demikian, Pemkab Malang tetap berhati-hati agar BUMD yang dibentuk benar-benar berjalan optimal.

“Harus ada embrio, tidak mungkin langsung. Kita belajar dari pengalaman, karena ada juga BUMD-BUMD yang tidak berjalan maksimal,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Capaian impresif ini menjadi sinyal positif bagi penguatan swasembada pangan di wilayah Jawa Timur, sebagaimana terungkap dalam agenda Tanam dan Panen Raya di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Kabupaten Malang tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Malang, HM Sanusi, bersama Komandan Korem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Kohir.

Bupati Sanusi dan Kolonel Inf Kohir turun langsung ke area persawahan untuk mengoperasikan combine harvester. Penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) modern ini merupakan bagian dari strategi mekanisasi pertanian guna meningkatkan efisiensi waktu dan menekan biaya produksi saat masa panen.

Sanusi menegaskan bahwa produktivitas padi di Kabupaten Malang saat ini sangat stabil dan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap stok pangan nasional.

"Total produktivitas padi Kabupaten Malang mencapai 480 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi lokal sebesar 400 ribu ton. Artinya, kita memiliki surplus 80 ribu ton yang siap menyokong daerah lain," ujar dia.

Ia menargetkan peningkatan intensitas produksi melalui inovasi teknologi. "Saat ini rata-rata hasil panen berkisar 7 hingga 8 ton per hektar. Kami terus mendorong inovasi agar produktivitas bisa menyentuh angka 12 ton per hektar," tambahnya.

Ketua DPC HKTI Kabupaten Malang, H. Makhrus Sholeh, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membina para petani. 

Ia menekankan pentingnya metode "ATM" (Amati, Tiru, dan Modifikasi) dalam mengadopsi keberhasilan pertanian dari daerah lain untuk diterapkan di Malang.

"Kabupaten Malang masuk dalam lima besar produsen pangan di Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional, posisi kita sangat strategis dalam menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat," jelas Makhrus.

Kegiatan di Kecamatan Turen ini juga terkoneksi secara daring melalui video conference dengan agenda Panen Raya Nasional di Karawang, Jawa Barat, yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Hal ini menunjukkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, beserta jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengurus HKTI setempat. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Menjabat sejak 2019, ia menegaskan bahwa integritas dan ketaatan pada regulasi adalah fondasi utama dalam menjalankan pelayanan publik yang berkeadilan.

"Dalam bekerja, kita selalu didampingi oleh regulasi. Pilihan ada pada kita, ingin taat atau menyimpang, dan setiap pilihan memiliki risiko. Dengan integritas, kita dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada kemanfaatan bagi masyarakat," ujar Endah saat ditemui di Kantor Kecamatan Pakisaji, Selasa (6/1/2026).

Perempuan yang dikenal aktif sebagai penyiar radio ini menekankan bahwa pelayanan publik harus bebas dari diskriminasi. Menurutnya, standar pelayanan di era sekarang sudah sangat jelas, yakni transparan dan tanpa pungutan biaya.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Kecamatan Pakisaji meraih Juara II Lomba Konten Media Sosial se-Kabupaten Malang. Konten tersebut secara khusus mengampanyekan pesan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pelayanan terbaik tanpa memandang latar belakang sosial maupun simbol kemewahan.

"Siapa pun yang datang harus dilayani sebaik mungkin. Pelayanan publik tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau atribut kekayaan," tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya, Kecamatan Pakisaji juga sukses menyabet predikat Juara I Sinergitas Pemerintah Kabupaten Malang dari total 33 kecamatan. 

Capaian ini disebut Endah sebagai buah dari kedisiplinan administratif dan kejujuran dalam pelaporan kinerja.

"Kami menekankan agar seluruh kegiatan dilaporkan apa adanya tanpa manipulasi data. Sinergisitas yang terbangun bukan sekadar urusan administratif, melainkan kolaborasi nyata antara pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat," jelas mantan Lurah Sedayu tersebut.

Jelang menutup masa pengabdiannya, Endah menitipkan pesan krusial kepada seluruh kepala desa di wilayah Pakisaji. Ia mengimbau para perangkat desa agar senantiasa berpijak pada aturan yang berlaku guna menjaga kepercayaan publik dan menghindari jeratan hukum di masa depan.

"Bekerja sesuai aturan akan membuat kita tidak dibayangi permasalahan setiap hari. Itu adalah kunci untuk memberikan pelayanan yang optimal," tuturnya.

Endah memiliki rekam jejak karier yang panjang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, mulai dari jabatan di Kecamatan Singosari, Kelurahan Cepokomulyo, hingga Bagian Protokol dan Publikasi. 

Memasuki masa purna tugas, ia berharap dapat terus berkontribusi bagi masyarakat dalam kapasitas yang berbeda dengan kesehatan dan ketenangan batin. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Sertifikasi ini menjadi penegasan komitmen restoran dalam menghadirkan layanan kuliner yang aman, berkualitas, dan sesuai standar kehalalan nasional.

Sertifikat halal tersebut diserahkan dalam sebuah seremoni yang digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Senin (5/1/2026).

Proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat resmi.

Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Sugito Adhi, menyampaikan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari tanggung jawab moral sekaligus profesional kepada konsumen, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Prosesnya cukup panjang dan menyeluruh. Namun kami meyakini bahwa kepastian halal adalah hak dasar konsumen. Sertifikat ini menjadi bukti keseriusan kami dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap tamu,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

Ia menambahkan, seluruh rantai operasional restoran telah melalui pemeriksaan ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian kepada konsumen, agar sepenuhnya memenuhi standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Direktur Pusat Pengembangan Bisnis LPH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Suud Fuadi S.HI., M.EI., menegaskan bahwa proses sertifikasi Trimurti Restaurant dilakukan secara mendalam dan komprehensif.

“Pemeriksaan dilakukan pada setiap titik kritis produksi. Kami memastikan tidak ada kontaminasi silang dan seluruh bahan tambahan yang digunakan telah memenuhi ketentuan syariat,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan Trimurti Restaurant meraih sertifikat halal diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku industri kuliner lainnya bahwa kualitas rasa dan kepatuhan terhadap standar halal dapat berjalan beriringan.

Dengan diraihnya sertifikat halal ini, Trimurti Restaurant Grand Mercure Malang Mirama menegaskan posisinya sebagai destinasi kuliner yang tidak hanya mengedepankan cita rasa, tetapi juga menjamin ketenangan dan kepercayaan konsumen dari berbagai lapisan masyarakat.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan sesi mencicipi menu andalan bersama tamu undangan serta awak media. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Diketahui, korban bernama Ropi’i (59), warga Dusun Krajan, Desa Kasembon, saat itu bersama perangkat desa dan rekan kerjanya melakukan pembersihan sekaligus perbaikan pintu air. 

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar, membenarkan saat dikonfirmasi terkait hal tersebut.

Menurutnya pada proses pembersihan di bawah permukaan, korban menyelam ke pintu air ketiga untuk membuka sumbatan sampah.

Namun, peningkatan debit air membuat arus menjadi tidak terkendali. Korban terseret dan terjepit di sela struktur pintu air, sementara upaya penyelamatan awal oleh rekan di lokasi tidak memungkinkan dilakukan secara manual.

“Korban saat itu menyelam untuk membersihkan sumbatan. Terseret arus, lalu terjepit di pintu air DAM. Rekan di lokasi sudah mencoba menolong, namun tidak kuat karena debit dan arus air deras,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

Peristiwa tersebut dilaporkan secara berjenjang dari Ketua RT kepada perangkat desa hingga diteruskan ke kepolisian. Piket Polsek Bululawang segera menuju lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan unsur terkait.

Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Polsek Bululawang, Basarnas, BPBD, PMI, PMI Rescue, PMI Kabupaten Malang, serta warga sekitar. Di sekitar area DAM, petugas juga menemukan barang milik korban berupa kemeja kotak-kotak dan topi.

Bambang menjelaskan, penanganan dilakukan sesuai prosedur penyelamatan, namun pihak keluarga menyatakan penolakan terhadap visum.

“Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka. Keluarga menerima dan menolak visum, sehingga pemeriksaan medis dilakukan oleh bidan dan perawat desa,” tegas Bambang.

Polisi memastikan insiden tersebut merupakan kecelakaan kerja dan mengingatkan pentingnya mitigasi risiko saat melakukan aktivitas teknis di area aliran sungai dan bangunan pengendali air.

“Ini murni kejadian kecelakaan saat bekerja. Kami turut berduka, dan mengingatkan warga agar mengutamakan keselamatan saat melakukan pembersihan saluran air, terutama saat debit sungai meningkat,” tutupnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Capaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola mutu pendidikan vokasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Ketua Yayasan SMK NUSA, Abdul Mujib Syadzili, menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas capaian tersebut. Menurutnya, launching ISO 21001:2018 merupakan prestasi besar yang menegaskan komitmen sekolah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang terukur dan berkelanjutan.

“SMK NUSA sangat berbahagia karena hari ini di-launching ISO 21001:2018. Ini adalah prestasi luar biasa bagi SMK NUSA dan Ampel Poncokusumo, Kabupaten Malang,” ujar Abdul Mujib, Sabtu (3/1/2026).

Ia berharap, penerapan standar internasional ini dapat menjadikan SMK NU Sunan Ampel sebagai rujukan bagi lembaga pendidikan NU lainnya.

“Mudah-mudahan mendatang SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo mampu menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, khususnya untuk terus berkembang dan menjadi yang terbaik,” lanjutnya.

Lebih jauh, Abdul Mujib menekankan bahwa implementasi ISO 21001:2018 tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus diiringi dengan penguatan sumber daya manusia, terutama para guru dan tenaga kependidikan.

“ISO ini memiliki parameter dan ukuran yang jelas. Maka harus diikuti dengan etos kerja dan semangat kerja yang luar biasa, agar mampu dipertahankan ke depan dan terus terjadi peningkatan-peningkatan signifikan bagi kemajuan lembaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang setia mendampingi proses panjang penerapan ISO 21001:2018 di SMK NUSA.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua PC LP Ma’arif NU Kabupaten Malang, Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, yang sangat setia mendampingi proses ISO ini,” ungkapnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada akademisi yang terlibat langsung dalam proses pendampingan teknis.

“Termasuk kepada Prof. Dr. Sugeng Listio Prabowo dari UIN, yang secara istikamah melaksanakan kegiatan penyiapan dan persiapan ISO ini,” pungkas Abdul Mujib.

Dengan diluncurkannya ISO 21001:2018, SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo meneguhkan langkahnya sebagai lembaga pendidikan vokasi berbasis nilai ke-NU-an yang adaptif terhadap standar mutu global, sekaligus konsisten dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menegaskan bahwa NU sejatinya telah memiliki fondasi pendidikan yang kokoh dan berlapis, mulai dari pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi. 

Namun demikian, tantangan ke depan tidak lagi semata pada aspek kelembagaan dan infrastruktur, melainkan pada kualitas kinerja institusi pendidikan dan dampak nyatanya bagi publik.

“Sekarang NU sudah oke. Ada pendidikan perguruan tinggi, ada Universitas Islam Malang. Rata-rata kyainya juga punya pondok pesantren. Tapi ini tetap perlu ditingkatkan lagi,” tegas Budiar Anwar saat menghadiri peresmian gedung LP Ma’arif NU Kabupaten Malang di Kecamatan Pakisaji, Sabtu (3/1/2026).

Menurutnya, keberadaan gedung baru harus menjadi pemicu lahirnya kinerja kelembagaan yang lebih produktif dan aplikatif. 

Ia mengingatkan agar lembaga pendidikan tidak terjebak pada rutinitas administratif semata, melainkan mampu mengimplementasikan hasil kajian akademik dan penjaminan mutu secara konkret.

“Banyak perguruan tinggi punya Lembaga Penjaminan Mutu, tapi tidak berdaya. Hasil kajiannya hanya ditumpuk. LP Ma’arif harus bisa menerapkan kajian untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Budiar juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor serta peningkatan daya saing pendidikan di tingkat nasional hingga global. Ia mencontohkan kerja sama Universitas Islam Malang (Unisma) dengan mitra dari China dalam pengembangan pertanian jagung sebagai bentuk sinergi akademik yang berdampak langsung.

Selain itu, ia mengapresiasi capaian SMK NU Nusa Poncokusumo yang berhasil meraih sertifikasi ISO 21001:2018 di bidang pendidikan.

“ISO 21001:2018 tidak lepas dari manajemen dan sumber daya manusia. Ini membutuhkan capacity building, peningkatan SDM, hingga penguatan organisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua LP Ma’arif NU Kabupaten Malang, Prof. Dr. H. Abdul Malik Amrullah, menegaskan bahwa kemandirian merupakan nilai dasar Ma’arif NU sejak awal berdirinya jam’iyah. Kemandirian tersebut, menurutnya, lahir dari kepercayaan masyarakat yang terus terbangun secara historis dan kultural.

“Kemandirian Ma’arif lahir dari pergerakan masyarakat. Dari kepercayaan itulah akhirnya terbangun kemandirian,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa LP Ma’arif NU Kabupaten Malang saat ini telah membangun sistem manajemen dan basis data terintegrasi melalui JAMaNU (Jaringan Madrasah Ma’arif NU). Sistem tersebut digunakan untuk memetakan potensi satuan pendidikan, mulai dari tingkat akreditasi, kualitas SDM, hingga kesiapan sekolah menuju standar nasional dan internasional.

“Dari database itu kami tahu sekolah yang potensial untuk naik ke level nasional maupun internasional. Target kami jelas, Ma’arif menuju kelas dunia,” tandasnya.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan tata kelola pendidikan, LP Ma’arif NU Kabupaten Malang saat ini tengah menuntaskan proses sertifikasi ISO 21001:2018, yang ditargetkan rampung dan diterima pada bulan ini.

Sertifikasi tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya pendidikan Ma’arif yang mandiri, profesional, dan memiliki daya saing global. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Lebih dari itu, rangkaian komunikasi intensif yang melibatkan para ulama sepuh merupakan ikhtiar besar dalam menjaga kemaslahatan dan arah jam'iyah menjelang pelaksanaan Muktamar.

Hal tersebut disampaikan secara terbuka oleh KH Habib Musthofa Alaydrus guna meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang terkait perannya dalam menjembatani komunikasi antara jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU.

Habib Musthofa menegaskan bahwa keterlibatannya tidak didasari oleh agenda pribadi maupun kepentingan struktural tertentu. Ia memilih terminologi 'ikhtiar maslahah' ketimbang sekadar 'islah' yang sempat mengalami beberapa kali kebuntuan.

"Dalam proses ini, istilah islah pertama hingga ketiga ternyata tidak sepenuhnya dapat diterima semua pihak. Saya memaknainya sebagai ikhtiar maslahah, jalan yang lebih luas karena tidak berpihak pada kelompok atau figur tertentu, melainkan untuk keselamatan NU dan umat Islam secara umum," ujar Habib Musthofa usai menghadiri sebuah agenda keagamaan di Malang, baru-baru ini.

Ketegangan di tubuh PBNU yang sempat memicu wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) sejatinya berusaha diredam melalui dialog. 

Habib Musthofa mengisahkan, rencana awal Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, sempat menghadapi kendala teknis dan komunikasi.

Namun, titik terang muncul saat Rais 'Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, menyatakan kesiapannya untuk hadir melalui komunikasi personal dengan Habib Musthofa. 

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau yang karib disapa Gus Yahya.

"Posisi saya hanyalah penyambung komunikasi (wasilah). Kiai Miftah sudah seperti guru dan ayah bagi saya, sementara Gus Yahya memiliki hubungan kekeluargaan dengan istri saya. Saya bukan pendamai; pendamai sesungguhnya adalah doa para kiai, pesantren, dan seluruh warga NU," tegasnya.

Dorongan rekonsiliasi ini mendapat dukungan moral dari deretan pesantren besar, mulai dari Lirboyo, Ploso, Tebuireng, Tambakberas, Denanyar, hingga pesantren di wilayah Jawa Tengah seperti Sarang, Rembang, dan Lasem.

Menanggapi isu MLB yang sempat menguat akibat perbedaan tafsir AD/ART dan Qanun Asasi, Habib Musthofa menilai opsi tersebut memiliki konsekuensi organisatoris yang sangat besar. 

Ia meyakini bahwa baik Rais 'Aam maupun Ketua Umum pada dasarnya mengedepankan persatuan.

Langkah konkret tercapai setelah serangkaian diskusi intensif di Surabaya mengenai mekanisme pertemuan. 

Puncaknya, silaturahmi formal terjadi pada Kamis pukul 10.00 WIB, yang kemudian diikuti dengan kunjungan balasan Gus Yahya beserta jajaran pengurus harian ke kediaman KH Miftachul Akhyar.

Rangkaian ikhtiar ini ditutup dengan agenda syukuran dan selawatan bersama seluruh pengurus PBNU sebagai simbol kembalinya soliditas organisasi.

Sebagai informasi, dinamika internal ini berawal dari perbedaan pandangan strategis di tingkat struktural, khususnya terkait kewenangan yang tertuang dalam risalah rapat harian Syuriyah PBNU. 

Perbedaan penafsiran terhadap aturan organisasi tersebut sempat memicu kekhawatiran terhadap stabilitas jam’iyah, sebelum akhirnya jalan dialog dipilih sebagai solusi tertinggi.

"Seluruh ikhtiar ini semata-mata demi menjaga kemaslahatan NU. Selebihnya adalah kehendak Allah SWT yang ditopang oleh doa tulus warga Nahdliyin," pungkas Habib Musthofa. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Dalam upacara yang digelar di halaman Mapolres Malang pada Jumat (2/1/2026) tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat profesionalisme di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Dari total penerima kenaikan pangkat, 136 personel merupakan anggota Polri dari berbagai jenjang, sementara satu orang lainnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Kenaikan pangkat periode ini didominasi oleh golongan Bintara, namun juga mencakup sejumlah perwira menengah dan pertama. 

Pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) ke Komisaris Polisi (Kompol) tercatat sebanyak 3 personel, Iptu ke AKP sebanyak 14 personel, Ipda ke Iptu sebanyak 8 personel, Aipda ke Aiptu sebanyak 53 personel, Bripka ke Aipda sebanyak 27 personel, Brigpol ke Bripka sebanyak 5 personel, Briptu ke Brigpol 22 personel dan Bripda ke Briptu sebanyak 3 personel.

Selain itu, apresiasi khusus diberikan melalui kenaikan pangkat pengabdian dari Aiptu ke Ipda bagi satu personel yang dinilai memiliki rekam jejak tanpa cacat hingga menjelang masa purna tugas.

Kapolres Malang, AKBP Danang Setiyo P.S., dalam amanatnya menegaskan bahwa kenaikan pangkat di lingkungan Polri bukanlah sebuah formalitas atau hadiah rutin. 

Ia menyebut hal ini sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan loyalitas yang teruji secara objektif.

"Kenaikan pangkat ini bukan hadiah, melainkan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan loyalitas rekan-rekan selama menjalankan tugas. Ini adalah bentuk legitimasi atas kompetensi yang saudara tunjukkan," tegas AKBP Danang di hadapan peserta upacara.

Kapolres juga memberikan peringatan keras bahwa setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi logis berupa beban tanggung jawab yang lebih berat. 

Ia menginstruksikan seluruh personel untuk melakukan transformasi mental dalam memberikan pelayanan publik.

"Semakin tinggi pangkat, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban. Saya menuntut profesionalisme yang nyata. Laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kedepankan aspek humanis, dan tetap berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.00 hingga 15.45 WIB. Dua pohon waru berdiameter sekitar 60 sentimeter dan 80 sentimeter dengan panjang 8 hingga 10 meter tumbang akibat cuaca ekstrem dan menghantam warung bambu yang saat kejadian dalam kondisi kosong.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Warung yang tertimpa pohon dalam kondisi kosong saat kejadian,” terangnya, Kamis (1/1/2026).

Ia menjelaskan, tumbangnya pohon menyebabkan arus lalu lintas dari arah Kepanjen menuju Desa Kemiri sempat tertutup total.

“Batang pohon sempat melintang di badan jalan sehingga akses Kepanjen–Kemiri tidak bisa dilalui sementara waktu,” ujarnya.

Sadono menambahkan, penanganan cepat dilakukan oleh tim gabungan agar situasi segera normal kembali.

“Tim BPBD bersama Polsek Kepanjen, Agen Bencana, relawan, dan masyarakat langsung melakukan pembersihan menggunakan chain saw hingga jalan kembali bisa dilalui,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan deras dan angin kencang, terutama saat beraktivitas di luar rumah,” pungkas Sadono. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Mengusung tema Fur & Fiction (2F) di Grand Ballroom dan Antartica di Sky Lounge lantai 19, perayaan malam tahun baru berlangsung sejak pukul 18.00 hingga 24.00 WIB. Dua venue berbeda tersebut disiapkan untuk memberikan pengalaman yang variatif bagi seluruh kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa.

Suasana kian semarak dengan ragam hiburan dari pengisi acara ternama di Malang Raya, seperti Jingga Production, Emdy Dance, Brewok Magician, hingga penampilan Marching Band Ekalavya Suara Brawijaya. Keseruan juga dilengkapi dengan games interaktif yang dipandu MC Titi dan Abi, serta suguhan kuliner buffet dan set menu premium yang memanjakan selera tamu.

Khusus di Sky Lounge Malang, nuansa Antartica dengan udara dingin alami di lantai 19 menghadirkan sensasi perayaan yang berbeda. Dari area ini, para tamu juga dapat menikmati panorama kembang api di sejumlah titik Kota Malang, menambah kesan eksklusif malam pergantian tahun.

Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama & Mercure Surabaya Grand Mirama, Sugito Adhi, menyebut perayaan tahun ini dirancang lebih matang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini kami tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga menyisipkan kampanye literasi yang dibalut dalam konsep acara. Mulai dari rangkaian hiburan hingga variasi makanan, semuanya kami siapkan dengan pengalaman yang lebih berkelas,” ujarnya, Kamis (1/1/2026).

Tak hanya hiburan, Grand Mercure Malang Mirama juga menyiapkan berbagai hadiah spektakuler, mulai dari satu unit sepeda motor, sepeda listrik, satu malam menginap gratis di kamar Penthouse, hingga beragam perangkat elektronik.

Panitia dan tamu turut mengenakan dress code sesuai tema, serta menikmati fasilitas Celebrity Box yang kembali dihadirkan untuk kedua kalinya.

Dengan konsep yang matang, hiburan variatif, dan pengalaman berbeda di dua venue ikonik, Grand Mercure Malang Mirama kembali membuktikan diri sebagai destinasi utama perayaan malam tahun baru di Malang Raya. (***)

Editor : Rizqi Ardian

Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Malang, Sanusi, bersamaan dengan kegiatan Istighosah dan Doa Bersama KORPRI Kabupaten Malang.

Program dari Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) yakni ZAMP Tirta Kanjuruhan ini menjadi langkah Pemkab Malang dalam meningkatkan layanan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air minum yang aman dan layak konsumsi langsung. 

Inisiatif ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 6 tentang air bersih dan sanitasi berkelanjutan.

Bupati Malang menjelaskan, ZAMP merupakan kawasan layanan air perpipaan dengan pengawasan kualitas yang lebih ketat, sehingga air yang dihasilkan memenuhi standar sebagai air minum aman tanpa perlu proses tambahan.

Pada tahap awal, layanan ZAMP Tirta Kanjuruhan difokuskan di kawasan Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen.

“Untuk sementara tersedia delapan titik fountain tap, di antaranya di area Pendopo Kabupaten Malang sebagai lokasi launching serta di RSUD Kanjuruhan,” ujar Sanusi.

Menurutnya, kehadiran ZAMP diharapkan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat sekitar. Ia mendorong ASN menjadi contoh dalam pemanfaatan fasilitas tersebut, sekaligus mengedukasi masyarakat agar terbiasa mengonsumsi air minum aman dari layanan publik.

Selain aspek kesehatan, Sanusi menekankan manfaat lingkungan dari program ini. Pemanfaatan ZAMP dinilai mampu menekan penggunaan botol plastik sekali pakai sehingga berdampak pada pengurangan sampah.

“Ini bukan hanya soal air minum berkualitas, tetapi juga bagian dari upaya menjaga lingkungan agar lebih bersih dan sehat,” katanya.

Bupati Malang berharap Pilot Project ZAMP Tirta Kanjuruhan dapat menjadi model pengembangan layanan serupa di wilayah lain di Kabupaten Malang. Dengan dukungan lintas sektor, ia optimistis akses masyarakat terhadap air minum aman dan berkualitas akan semakin luas di masa mendatang. (**)

Editor: Rizqi Ardian

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengungkapkan korban diketahui bernama Muftachul Huda (25), warga Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

“Identitas korban berhasil dipastikan melalui pencocokan sidik jari oleh Tim Inafis. Korban atas nama Muftachul Huda, usia 25 tahun,” ujar AKP Bambang, Kamis (1/1/2026).

Korban pertama kali ditemukan warga pada Rabu (31/12/2025) sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, saksi melihat tubuh manusia mengapung dalam kondisi telungkup dan tersangkut material kayu di aliran sungai.

“Awalnya saksi mengira benda mencurigakan, namun setelah diamati terlihat punggung manusia. Kejadian itu langsung dilaporkan ke warga sekitar dan diteruskan ke pihak kepolisian,” terang Bambang.

Petugas gabungan dari Polsek Kromengan, Tim Inafis Satreskrim, dan Pamapta Polres Malang segera melakukan evakuasi. Jenazah berhasil diangkat sekitar pukul 18.34 WIB dan dibawa ke RSUD Kanjuruhan untuk pemeriksaan medis.

Dari hasil pemeriksaan luar, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Secara visual tidak ditemukan indikasi penganiayaan. Luka di area wajah diduga akibat gigitan hewan air. Terdapat pula tanda-tanda korban meninggal akibat tenggelam,” jelasnya.

Berdasarkan kondisi fisik jenazah, korban diperkirakan telah meninggal satu hingga dua hari sebelum ditemukan.

Saat ditemukan, korban mengenakan kemeja lengan panjang bermotif kotak warna gelap, celana jeans biru, serta gelang rantai di tangan kiri dan cincin di jari tengah tangan kanan. Rambut korban diketahui dalam kondisi disemir warna kuning.

Setelah identitas korban dipastikan, polisi langsung menghubungi pihak keluarga. Hingga kini, aparat masih mendalami peristiwa tersebut dengan mengumpulkan keterangan saksi dan berkoordinasi bersama keluarga korban.

“Penanganan kasus tetap kami lanjutkan untuk memastikan kronologi lengkap kejadian, sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga,” pungkas AKP Bambang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Tiga program utama yang menjadi fokus pengawalan Fraksi Gerindra meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyampaikan bahwa program MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 154 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di Kabupaten Malang.

“Dari jumlah tersebut, 123 SPPG sudah aktif beroperasi, sementara 31 lainnya masih dalam tahap persiapan. Penerima manfaat MBG di Kabupaten Malang saat ini telah melampaui 250 ribu orang,” ujar Zia, Rabu (31/12/2025).

Ia menegaskan, Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat, mengingat program ini memiliki peran strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Kami memastikan seluruh SPPG, termasuk yang masih dalam tahap persiapan, nantinya beroperasi sesuai ketentuan,” katanya.

Zia juga menegaskan tidak akan ragu melakukan evaluasi hingga teguran apabila ditemukan SPPG yang tidak menjalankan operasional secara optimal. Hal ini menyusul adanya insiden keracunan makanan di salah satu sekolah di wilayah Kepanjen beberapa waktu lalu.

“Kami datangi langsung, kami telusuri, dan kami evaluasi. Ini menjadi catatan penting karena program MBG masih di tahun pertama pelaksanaan,” tegasnya.

Selain MBG, Fraksi Gerindra turut menyoroti capaian Kabupaten Malang dalam penguatan ketahanan pangan. Berdasarkan data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Kabupaten Malang telah mencapai status tahan pangan sejak akhir 2024.

Sebanyak 378 desa dan 12 kelurahan kini tercatat berstatus tahan pangan, tanpa adanya desa yang masuk kategori rentan pangan tingkat rendah maupun sedang.

“Capaian ini harus terus dijaga, mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur,” ujar Zia.

Program prioritas nasional lainnya yang turut dikawal adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KDKMP). Hingga akhir 2025, sebanyak 390 Koperasi Merah Putih telah diaktivasi di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Malang.

“Koperasi Desa Merah Putih menjadi instrumen penting penggerak ekonomi kerakyatan. Unit usaha yang dikembangkan harus menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing wilayah,” imbuhnya.

Fraksi Gerindra berharap seluruh program prioritas tersebut dapat semakin berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Malang, khususnya pada tahun 2026 mendatang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Sepanjang 2025, tercatat 793 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total 1.381 korban, turun 3,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan paling mencolok terjadi pada korban meninggal dunia, dari 156 jiwa pada 2024 menjadi 111 orang di 2025.

Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S. menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan lalu lintas tidak hanya diukur dari jumlah kejadian, melainkan dari kemampuan menekan dampak fatal kecelakaan.

“Di 2025 kami menangani 793 laka lantas. Tapi yang paling penting, korban meninggal dunia turun drastis dari 156 menjadi 111 orang. Ini bukti langkah pengamanan dan penegakan hukum di jalan berjalan lebih efektif,” kata AKBP Danang, Selasa dalam konferensi pers bersama awak media (30/12/2025).

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil konsistensi patroli, operasi rutin, serta penegakan hukum yang dilakukan secara berlapis.

Sepanjang tahun ini, Polres Malang menggelar enam operasi besar di bidang lalu lintas dan keamanan jalan, termasuk Operasi Keselamatan Semeru, Patuh, dan Zebra.

Meski demikian, kepolisian menilai tantangan utama keselamatan lalu lintas masih bersumber dari perilaku pengguna jalan. 

Faktor manusia tercatat sebagai penyebab dominan kecelakaan, terutama saat mendahului, berbelok, dan berpindah jalur tanpa memperhatikan aspek keselamatan.

“Faktor kecelakaan 100 persen human error. Karena itu kami tidak hanya menindak, tapi juga memperkuat edukasi, pengaturan, dan operasi di titik rawan,” ujar Danang.

Selain penanganan kecelakaan, Polres Malang juga mencatat penurunan rasio risiko penduduk menjadi korban kejahatan di jalan umum, dari 92 menjadi 89, seiring penguatan pengamanan di ruang publik dan jalur transportasi.

“Kami ingin memastikan bukan hanya arus lalin yang aman, tapi juga masyarakat merasa terlindungi saat beraktivitas di ruang publik dan jalan raya,” tegasnya.

Polres Malang memprioritaskan pemetaan wilayah perumahan, jalan umum, dan ruang publik sebagai fokus pengamanan terpadu, baik terhadap pelanggaran lalu lintas maupun potensi kecelakaan mendatang.

“Ke depan kami akan terus memperketat pengawasan di jalan, menekan fatalitas, dan meningkatkan pelayanan lalin agar Kabupaten Malang makin kondusif,” pungkas Danang. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Desa ini meraih Juara 2 Desa Digital Se-Kabupaten Malang serta Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Nasional Kategori Utama melalui Dusun Bodean Krajan.

Penghargaan Desa Digital menjadi pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Desa Toyomarto dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Digitalisasi administrasi, pengelolaan data desa, hingga penyebaran informasi dinilai berjalan efektif, transparan, dan memudahkan akses masyarakat.

Sementara itu, Dusun Bodean Krajan berhasil mengangkat nama Toyomarto ke tingkat nasional melalui konsistensi dalam menjalankan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Berbagai inisiatif seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan, pelestarian sumber air, serta penanaman pohon telah menjadi praktik berkelanjutan di tingkat dusun.

Kepala Desa Toyomarto, Suminto, menyampaikan bahwa dua penghargaan yang diraih di penghujung tahun ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen desa.

“Prestasi ini bukan sekadar capaian simbolik, tetapi cerminan perubahan cara kerja desa yang lebih tertata secara digital dan lebih peduli terhadap lingkungan,” ujarnya.

Menurut Suminto, transformasi digital di Toyomarto diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan desa.

“Teknologi kami posisikan sebagai alat pelayanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Terkait raihan ProKlim Nasional Kategori Utama, ia menilai keberhasilan tersebut lahir dari kesadaran warga Dusun Bodean Krajan yang tumbuh secara konsisten.

“Dari dusun, kami belajar bahwa kepedulian lingkungan adalah investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Desa Toyomarto berkomitmen melanjutkan inovasi digital sekaligus memperkuat gerakan ramah lingkungan sebagai bagian dari pembangunan desa berkelanjutan. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Langkah strategis ini bertujuan memosisikan pondok pesantren bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan solusi fundamental atas krisis akhlak yang menghantam generasi muda saat ini.

Pentingnya penguatan narasi ini ditegaskan oleh Masyfu' Zuhdi, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren (PP) PPAI Salafiyah Darun Najah, Karangploso, Kabupaten Malang. 

Dalam keterangannya belum lama ini, ulama yang karib disapa Gus Masyfu' tersebut menekankan bahwa pesantren memiliki legitimasi historis sebagai pilar pendidikan tertua dan orisinal di Indonesia.

Gus Masyfu' menjelaskan bahwa jauh sebelum sistem pendidikan formal Barat masuk, pesantren telah menjadi pusat perjuangan dan pembentukan peradaban bangsa.

"Pendidikan pesantren adalah sistem pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, pesantren telah menjadi kawah candradimuka bagi pusat pendidikan, perjuangan, hingga pembentukan karakter bangsa," ungkapnya saat ditemui di kediamannya di Desa Ngijo.

Saat ini, PPAI Salafiyah Darun Najah menampung sekitar 1.500 santri yang berasal dari berbagai penjuru tanah air. 

Angka tersebut menjadi bukti otentik bahwa di tengah perubahan zaman, kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap institusi pesantren tetap tinggi dan relevan.

Namun, Gus Masyfu' tidak menampik adanya tantangan besar berupa persepsi keliru yang kerap mendiskreditkan institusi pesantren. 

Ia menyoroti tajam pemberitaan yang dinilai tidak proporsional terhadap kasus-kasus insidental yang terjadi di lingkungan pesantren.

Ia menyayangkan adanya kecenderungan generalisasi terhadap masalah kecil sehingga mengaburkan kontribusi besar pesantren secara keseluruhan.

"Sejumlah kasus tertentu sering dibesar-besarkan, padahal sifatnya sangat kasuistik dan jumlahnya tidak signifikan dibandingkan total ribuan pesantren di Indonesia. Ini tidak mewakili wajah pesantren yang sebenarnya," tegasnya.

Melalui kampanye 'Ayo Mondok', kalangan pesantren berupaya merebut kembali narasi positif sekaligus meluruskan stigma negatif. 

Di PPAI Salafiyah Darun Najah sendiri, semangat ini diimplementasikan melalui sistem pendidikan terpadu. Santri tidak hanya dibekali kajian kitab klasik dan Al-Qur’an, tetapi juga dipersenjatai dengan penguasaan bahasa asing, sains, serta teknologi.

Upaya ini dipandang sebagai langkah konkret untuk mencetak generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).

"Kami tidak hanya mencetak santri yang paham agama secara tekstual, tetapi juga generasi yang memiliki kesiapan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa tanpa kehilangan jati diri," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Staf Ahli Klinik NU Madinah Pujon, Ulamai Soikodin, menjelaskan bahwa setiap MWC NU pada dasarnya memiliki kewajiban membangun layanan kesehatan bagi warganya. Kewajiban inilah yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kolaborasi nyata antara LKNU dan Muslimat NU.

“Kami mengemas layanan kesehatan melalui kegiatan pengajian rutin bulanan. Setiap pengajian selalu disertai pemeriksaan kesehatan dasar seperti pengecekan tensi dan berat badan,” ujar pria yang akrab disapa Odin, Minggu (28/12/2025).

Menurutnya, pemeriksaan lanjutan seperti cek gula darah dilakukan secara insidental pada momen tertentu. Peserta kegiatan berasal dari anggota Muslimat NU se-Kecamatan Pujon, dengan prioritas utama para lanjut usia (lansia).

Kegiatan biasanya diawali dengan pembacaan istighotsah oleh kelompok Muslimat NU dari masing-masing ranting. Setelah itu, peserta mengikuti senam lansia ringan yang disesuaikan dengan kondisi fisik, sebelum ditutup dengan pengajian.

“Dengan pendekatan seperti ini, para lansia merasa lebih nyaman. Mereka datang untuk beribadah dan bersilaturahmi, tetapi sekaligus bisa memeriksakan kondisi kesehatannya,” jelas Odin.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergilir, baik dari sisi lokasi maupun tenaga kesehatan. Dalam setahun, kegiatan ini berlangsung sekitar 10 kali pertemuan selama 10 bulan. Dari jumlah tersebut, empat pertemuan melibatkan tenaga kesehatan dari luar agar pelayanan bisa dirasakan lebih merata.

Odin menegaskan, program layanan kesehatan berbasis majelis ini bertujuan untuk melengkapi layanan kesehatan formal yang telah tersedia di puskesmas. Selama ini, masih banyak warga Nahdliyin, khususnya lansia, yang enggan memeriksakan kesehatannya secara rutin.

“Dengan kemasan keagamaan dan kebersamaan, hambatan psikologis itu bisa dikurangi. Lansia lebih terdorong hadir dan peduli terhadap kesehatannya,” katanya.

Program kolaborasi ini telah berjalan sekitar lima tahun. Pada masa awal pelaksanaan, jumlah peserta masih terbatas sekitar 100 orang. Kegiatan ini diprakarsai oleh ibu-ibu Muslimat NU dan didukung oleh dr. Taufik selaku pemilik fasilitas kesehatan.

Sejak 2024, Klinik Madinah Pujon resmi dihibahkan dan berada di bawah naungan NU. Meski demikian, pelayanan kesehatan berbasis majelis tetap berjalan secara berkelanjutan. Klinik yang berdiri sejak 1994 itu kini memiliki fasilitas rawat inap dengan kapasitas 10 tempat tidur yang terbagi dalam kelas VIP, Kelas I, dan Kelas II.

Ke depan, LKNU Pujon berharap layanan kesehatan berbasis majelis keagamaan ini dapat terus dikembangkan, tidak hanya sebatas pemeriksaan kesehatan dasar, tetapi juga layanan lain sesuai kebutuhan masyarakat.

“Harapannya, majelis tidak hanya menjadi ruang ibadah, tetapi juga pusat khidmah NU dalam menjaga kesehatan umat,” pungkasnya. (*)

Editor : Danu

Korban diketahui berinisial MA, warga Desa Bedali, Kecamatan Lawang. Ia datang bersama keluarga untuk berwisata. Namun saat bermain air di sekitar muara pantai, gelombang laut mendadak membesar dan menyeret korban bersama beberapa anggota keluarga lainnya.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan, peristiwa terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, Sabtu (27/12/2025). Saat itu korban dan keluarga berada di muara yang berjarak sekitar 150 meter dari bibir pantai.

“Ketika korban dan keluarga bermain air di muara, tiba-tiba datang ombak cukup besar dari arah laut. Arus tersebut menyeret mereka ke bagian muara yang lebih dalam,” jelas AKP Bambang, Minggu (28/12/2025).

Dalam kejadian tersebut, satu anak dinyatakan meninggal dunia. Sementara satu korban lainnya mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan medis di Puskesmas Bantur.

“Korban yang sempat hilang berhasil ditemukan sekitar 20 menit kemudian dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan korban lainnya mengalami luka ringan,” imbuhnya.

Petugas gabungan dari Polres Malang, Satpolairud, TNI AL, BPBD, serta pengelola wisata langsung melakukan evakuasi dan pengamanan lokasi. Pihak keluarga korban menolak dilakukan autopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

Polres Malang melalui Kasihumas AKP Bambang juga mengimbau wisatawan agar lebih waspada saat beraktivitas di kawasan pantai, khususnya di sekitar muara yang memiliki arus kuat dan tidak menentu.

“Kami mengingatkan pengunjung agar mematuhi rambu peringatan, tidak bermain di muara, serta selalu memperhatikan kondisi gelombang demi keselamatan,” pungkasnya. (*)

Editor: Danu 

Pembatasan tersebut menyasar kendaraan angkutan barang berukuran besar, khususnya truk sumbu tiga, yang memiliki daya angkut tinggi dan membutuhkan ruang serta jarak pengereman lebih panjang dibanding kendaraan pribadi. Kebijakan ini diterapkan selama pelaksanaan Operasi Lilin Semeru 2025.

Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Chelvin Arliska mengatakan, pembatasan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur-jalur strategis yang mengalami peningkatan volume kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru.

“Selama Operasi Lilin Semeru 2025, kendaraan angkutan barang terutama truk bermuatan berat dibatasi melintas di jalur tertentu pada waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, jalur yang menjadi fokus pengaturan antara lain Jalan Raya Karanglo Singosari, Exit Tol Lawang, serta Jalan Raya Lawang, yang kerap menjadi titik temu arus kendaraan lokal, wisata, dan logistik selama libur panjang.

AKP Chelvin menjelaskan, pembatasan truk sumbu tiga di jalur tol berlaku mulai 29 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, dengan pengecualian bagi kendaraan yang mengangkut kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Sementara di jalur non-tol, pengaturan dilakukan menyesuaikan kondisi lalu lintas dan ketentuan nasional.

“Peningkatan mobilitas masyarakat, termasuk dampak kebijakan Work From Anywhere, menjadi pertimbangan utama. Kendaraan berat berpotensi menimbulkan perlambatan arus dan risiko kecelakaan jika bercampur dengan kendaraan pribadi saat lalu lintas padat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembatasan angkutan barang merupakan bagian dari strategi pengamanan terpadu Operasi Lilin Semeru 2025 yang digelar selama 14 hari, terhitung sejak 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Selain pembatasan kendaraan berat, Polres Malang juga melakukan pengawasan intensif di jalur wisata, jalur logistik, serta akses menuju kawasan strategis dan pusat aktivitas masyarakat. 

Kepolisian menyiapkan langkah diskresi apabila terjadi perubahan situasi lalu lintas secara mendadak di lapangan.

Kasatlantas mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi pengaturan yang telah ditetapkan dan selalu mengutamakan keselamatan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Malang dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” pungkas AKP Chelvin. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Satwa liar berukuran sekitar tiga meter tersebut dilaporkan muncul di area pemukiman nelayan hingga merambah kawasan wisata pada Jumat (26/12/2025).

Merespons laporan warga serta rekaman video yang viral di media sosial, Polres Malang segera mengerahkan tim gabungan yang terdiri dari personel Polsek Donomulyo, Satpolairud, Perum Perhutani, tim SAR, dan pihak pengelola wisata untuk melakukan penyisiran dan upaya evakuasi.

Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengonfirmasi bahwa pemantauan lapangan sempat mendeteksi keberadaan predator tersebut di tepian pantai. Namun, proses pengamanan terkendala oleh kondisi geografis dan cuaca.

"Tim gabungan telah berupaya melakukan evakuasi secara terukur. Namun, akibat gelombang laut yang cukup besar, buaya tersebut kembali berenang menjauh ke arah laut lepas sebelum sempat diamankan," ujar AKP Bambang saat dikonfirmasi, Sabtu (27/12/2025).

Dijelaskan olehnya, kawasan Pantai Ngliyep pada dasarnya bukan merupakan habitat alami buaya. Dugaan kuat, satwa dilindungi tersebut tersesat atau terseret arus lintas laut hingga mendekati pesisir selatan Malang.

Meski hingga Sabtu siang keberadaan buaya tidak lagi terdeteksi, kepolisian mengambil langkah preventif guna menjamin keselamatan publik. 

Pihak pengelola wisata telah diinstruksikan untuk membatasi aktivitas di bibir pantai secara ketat.

"Kami mengimbau wisatawan untuk tidak berenang atau melakukan aktivitas di tepi pantai sementara waktu. Keselamatan pengunjung adalah prioritas utama kami," ujarnya.

Saat ini, Polres Malang terus menjalin koordinasi intensif dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur untuk langkah penanganan lebih lanjut jika satwa tersebut kembali muncul. 

Pemantauan berkala akan terus dilakukan hingga otoritas terkait menyatakan kawasan tersebut benar-benar steril dari ancaman satwa liar.

Sebelumnya juga sempat beredar isu serupa mengenai kemunculan buaya di Pantai Watu Leter, Sumbermanjing Wetan. Namun, setelah dilakukan verifikasi faktual oleh aparat kepolisian dan pengelola setempat, kabar tersebut dinyatakan tidak terbukti atau nihil. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pria asal Nusa Tenggara Barat tersebut diringkus jajaran Unit Reskrim Polsek Kepanjen di wilayah Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, pada Jumat (26/12/2025) dini hari.

Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan bahwa penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan pelacakan intensif terhadap jejak pelaku yang kerap berpindah tempat persembunyian pasca-beraksi.

Aksi pencurian tersebut terjadi pada 12 Desember 2025 di sebuah warung kopi di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen. Korban, AP (27), saat itu memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya di dalam warung untuk ditinggal bekerja ke ladang.

"Tersangka memanfaatkan celah pengawasan saat korban meninggalkan kendaraannya. Meskipun motor berada di dalam area warung, situasi yang sepi memudahkan pelaku melancarkan aksinya," ujar AKP Bambang saat memberikan keterangan resmi, Sabtu (27/12/2025).

Korban baru menyadari kehilangan kendaraannya sekitar pukul 14.00 WIB. Tidak hanya motor, pelaku juga menggasak helm, jaket, serta dompet berisi STNK dan dokumen identitas korban yang tersimpan di lokasi. Akibat insiden ini, korban ditaksir mengalami kerugian materiil mencapai Rp18 juta.

Laporan resmi diterima Polsek Kepanjen pada 16 Desember 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), tim buser berhasil mengidentifikasi keberadaan IR di wilayah Probolinggo.

Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti milik korban.

"Saat diamankan, jaket dan dompet milik korban masih berada dalam penguasaan tersangka. Namun, unit sepeda motor telah dijual dan saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB)," jelas Bambang.

Saat ini, IR telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Kepanjen untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal lima tahun. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Hal tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Vertical Rescue BPBD Kabupaten Malang yang disaksikan langsung Bupati Malang, Sanusi, di kawasan Coban Srengenge, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading.

“Kabupaten Malang memiliki potensi alam yang luar biasa. Namun, kesiapsiagaan dan kemampuan penanganan risiko bencana harus menjadi prioritas agar keselamatan masyarakat tetap terjaga,” ujar Bupati Malang, Jumat (26/12/2025).

Bupati Malang menyampaikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten Malang atas komitmen dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel kebencanaan, khususnya dalam penguasaan teknik penyelamatan di medan sulit seperti tebing, jurang, dan alur sungai.

Menurutnya, pelatihan peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap terjadi di wilayah dengan karakter geografis ekstrem.

“Dengan pelatihan ini, kompetensi personel diharapkan terus ter-upgrade dan memiliki keterampilan memadai untuk menghadapi kondisi darurat di lapangan,” ujarnya.

Vertical Rescue sendiri merupakan metode evakuasi dan penyelamatan korban di lokasi yang sulit dijangkau secara vertikal, seperti tebing curam, bangunan bertingkat, maupun area ekstrem lainnya. Kemampuan ini dinilai krusial dimiliki oleh personel BPBD dan relawan kebencanaan guna menunjang operasi penyelamatan yang cepat, tepat, dan aman.

Lebih lanjut, Bupati Malang menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pemkab, masyarakat dan stakeholder memiliki tanggung jawab bersama dalam pengurangan risiko bencana, mulai dari pembangunan berorientasi mitigasi, perlindungan masyarakat terdampak, hingga pemulihan pascabencana,” tutupnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Untuk mengoptimalkan waktu emas tersebut, Polres Malang menyiagakan Unit K9 bersertifikasi SAR Cadaver, termasuk anjing K9 bernama Alice, yang siap diterjunkan kapan pun dibutuhkan.

Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S. menegaskan, kesiapan Unit K9 merupakan bagian dari penguatan sistem mitigasi dan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi.

“Pada kondisi darurat, kecepatan menjadi faktor utama. Unit K9 kami siapkan agar dapat langsung bekerja di fase awal evakuasi, khususnya untuk membantu pencarian korban di lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Danang, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, keterbatasan akses, medan berat, serta risiko bencana susulan pada jam-jam pertama sering menghambat pergerakan tim penyelamat. Dalam situasi tersebut, kemampuan K9 seperti Alice menjadi krusial sebelum alat berat dikerahkan.

“Kemampuan K9 membantu kami menentukan titik pencarian secara lebih cepat dan akurat, sehingga waktu emas evakuasi tidak terbuang,” tegasnya.

Alice merupakan anjing K9 ras Belgian Malinois berusia dua tahun yang memiliki kualifikasi SAR Cadaver, yakni kemampuan khusus mendeteksi bau jenazah yang tertimbun tanah atau material bangunan.

Alice diterima Polres Malang dari Direktorat Polisi Satwa (Polsatwa) Baharkam Polri pada Agustus 2025 dan aktif disiapkan untuk mendukung operasi kemanusiaan.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan, peran K9 pada fase awal bencana sering kali menjadi penentu arah dan efektivitas operasi pencarian korban.

“Pada jam-jam kritis, informasi lokasi korban sangat menentukan. Dengan dukungan K9 seperti Alice, tim SAR dapat segera memfokuskan area pencarian sehingga proses evakuasi lebih efektif,” jelas Bambang.

Ia menyebutkan, Kabupaten Malang memiliki potensi bencana seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi, sehingga kesiapsiagaan harus dilakukan secara berlapis, baik dari sisi personel maupun sarana pendukung.

“Unit K9 menjadi salah satu unsur penting dalam kesiapsiagaan. Kami tidak hanya mengandalkan personel, tetapi juga sarana pendukung yang memiliki kemampuan khusus,” katanya.

Bambang menambahkan, Alice rutin menjalani pelatihan agar tetap responsif dan siap diterjunkan dalam berbagai kondisi darurat.

“Alice dilatih secara berkala untuk memastikan kemampuan deteksinya tetap optimal, terutama saat diterjunkan pada fase awal evakuasi,” tambahnya.

Unit K9 Polres Malang berdiri sejak tahun 2022 dan saat ini diperkuat tiga personel Polri. Unit ini mengoperasikan tiga ekor anjing K9, terdiri dari satu Labrador Retriever dan dua Belgian Malinois, termasuk Alice, serta dua K9 lainnya bernama Xena dan Xavier yang memiliki keahlian pelacakan kriminal dan deteksi narkotika.

Polres Malang memastikan, penguatan Unit K9 akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan respons cepat dan efektif dalam penanganan bencana, khususnya untuk memaksimalkan waktu emas evakuasi demi keselamatan masyarakat. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Bantuan kemanusiaan disalurkan sebagai bentuk kepedulian dunia industri terhadap masyarakat yang terdampak langsung bencana alam.

Bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan dasar diserahkan di Pendopo Kecamatan Ampelgading dengan melibatkan jajaran pengurus Formasi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Malang.

Ketua Harian Formasi Kabupaten Malang, Heri Susianto, menegaskan, keterlibatan Formasi dalam aksi sosial ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial industri yang tumbuh bersama masyarakat.

“Sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Malang, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu warga yang terdampak bencana alam di wilayah ini,” ujar Heri di Pendopo Kecamatan Ampelgading, Jumat (26/12/2025).

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban warga terdampak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar di masa tanggap darurat.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban warga yang terdampak erupsi,” tambahnya.

Secara simbolis, bantuan diserahkan kepada 30 perwakilan warga. Pelaksana Tugas Camat Ampelgading, Muhammad Ishak, memastikan bantuan akan disalurkan secara merata ke seluruh wilayah kecamatan.

"Bantuan dari Formasi ini akan kami distribusikan ke 13 desa di Kecamatan Ampelgading agar manfaatnya bisa dirasakan secara adil,” jelas Ishak.

Agenda juga dihadiri Bupati Malang, Sanusi, bersama jajaran forkopimda dan menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Formasi Kabupaten Malang dalam merespons dampak erupsi Semeru.

Formasi Kabupaten Malang yang saat ini menaungi 34 pabrik rokok dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Selain di Ampelgading, organisasi ini sebelumnya juga menyalurkan bantuan bagi korban erupsi Semeru di Lumajang, korban banjir di Kota Malang, hingga bencana banjir di Sibolga, Sumatera Utara. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menegaskan bahwa hingga kini tidak ditemukan keberadaan buaya di kawasan wisata Pantai Watu Leter. Ia meminta masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi dari media sosial tanpa konfirmasi resmi.

“Sampai saat ini tidak ada penemuan buaya di Pantai Watu Leter. Kami persilakan pengunjung untuk tetap berwisata dengan tenang dan tidak khawatir,” ujar AKP Bambang Subinajar, Kamis (25/12/2025).

Ia menyampaikan, Polres Malang bersama pengelola wisata dan instansi terkait terus melakukan pemantauan rutin di kawasan tersebut sebagai langkah antisipasi. Selain itu, pengunjung juga diminta proaktif melapor apabila melihat satwa liar yang berpotensi membahayakan keselamatan.

“Jika ada pengunjung yang melihat satwa berbahaya, segera laporkan ke pos pengamanan. Kami bersama pengelola wisata, Perhutani, Satpolairud Polres Malang, Polsek Sumbermanjing Wetan, TNI, serta relawan siap melakukan penanganan,” tegasnya.

Video yang beredar luas di media sosial tersebut diketahui direkam pada malam hari. Dalam rekaman itu, tampak sorotan senter ke arah bibir pantai yang disertai narasi adanya buaya, dengan kilatan cahaya yang disebut-sebut sebagai mata satwa tersebut.

Terpisah, Pengelola Wisata Pantai Watu Leter, Ahmad, memastikan bahwa narasi dalam video tersebut tidak sesuai fakta di lapangan. Ia menegaskan tidak pernah ada laporan maupun temuan buaya di kawasan wisata yang dikelolanya.

“Tidak ada penemuan buaya sama sekali. Kami melakukan penjagaan dan pemantauan siang dan malam, dan sampai sekarang tidak pernah ada kejadian seperti itu,” jelas Ahmad.

Diketahui Pantai Watu Leter yang berada di Dusun Rowotrate, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dikenal sebagai kawasan wisata keluarga dengan hamparan batu karang datar, hutan mangrove, serta lokasi favorit berkemah. 

Meski situasi dinyatakan aman, wisatawan tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat beraktivitas di malam hari, serta mematuhi arahan petugas demi keselamatan bersama. (*)

Editor: Rizqi Ardian

Meski demikian, satgas mulai menyoroti fluktuasi harga komoditas cabai rawit merah yang dipicu oleh anomali cuaca.

Stabilitas pasokan ini disebut merupakan hasil monitoring intensif yang dilakukan tim gabungan Polres Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Perum Bulog di sejumlah titik strategis, termasuk Pasar Kepanjen, pusat ritel di Pakisaji, hingga distributor besar beras.

Kasatreskrim Polres Malang, AKP Muchammad Nur, selaku Koordinator Satgas Pangan, mengungkapkan bahwa mayoritas harga pangan masih berada dalam koridor normal. Namun, perhatian khusus tertuju pada komoditas cabai rawit merah yang mengalami lonjakan signifikan.

"Dari seluruh komoditas yang dipantau, hanya cabai rawit merah yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000 per kilogram, kini menyentuh angka Rp55.000 per kilogram. Hal ini dipicu tingginya intensitas curah hujan yang menghambat pasokan dari tingkat petani," ujar AKP Muchammad Nur, Kamis (25/12/2025).

Berdasarkan pemantauan lapangan, harga sejumlah komoditas utama terpantau konsisten. Di Pasar Kepanjen, beras premium dibanderol Rp14.900 per kg, sementara daging sapi bertahan di angka Rp115.000 per kg. 

Untuk komoditas bersubsidi, beras SPHP dipasarkan senilai Rp12.000 per kg, menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum libur akhir tahun.

Di Pasar Kepanjen, harga beras premium tercatat Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.300 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp17.000 per liter, dan daging sapi Rp115.000 per kilogram.

Sedangkan di ritel modern Pakisaji, beras premium dijual Rp14.900 per kilogram dan telur ayam ras Rp30.000 per kilogram.

Di tingkat distributor, CV Pangan Sembada Raya menjual beras premium merek Melon dengan harga berkisar Rp14.500 hingga Rp14.600 per kilogram, tergantung jenis kemasan.

AKP Muchammad Nur memberikan peringatan keras kepada oknum yang mencoba memanfaatkan momentum akhir tahun untuk melakukan praktik spekulasi atau penimbunan.

"Kami terus melakukan monitoring berkelanjutan. Satgas Pangan tidak segan melakukan penegakan hukum secara tegas apabila ditemukan adanya praktik penimbunan atau permainan harga yang merugikan konsumen," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Di bawah kepemimpinan Abdur Rosyid A., organisasi ini berkomitmen memperkuat marwah guru melalui peningkatan kompetensi dan konsolidasi internal yang solid.

Abdur Rosyid menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan titik tolak penataan struktur organisasi secara menyeluruh. 

Menurutnya, penguatan struktur dari tingkat cabang hingga ranting menjadi syarat mutlak agar program kerja dapat menyentuh akar rumput.

"Kami tidak boleh berhenti pada seremoni pelantikan. Harus ada kerja nyata, kompak, satu komando, dan satu tujuan demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Malang," tegas Rosyid saat ditemui, Kamis (25/12/2025). 

Ia memaparkan bahwa agenda utama kepengurusannya adalah mengawal profesionalisme guru. 

Dengan basis anggota mencapai 3.000 guru dari lembaga formal maupun nonformal, Pergunu memiliki daya tawar besar dalam transformasi pendidikan di Kabupaten Malang.

"Kita akan menyelaraskan gerak pengurus harian hingga tingkat paling bawah agar program berjalan terukur. Fokus pada pengembangan kualitas guru untuk menghasilkan peserta didik yang unggul dan berdaya saing dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyukseskan kebijakan pendidikan daerah," urainya. 

Acara pelantikan PC Pergunu disebut Rosyid juga dihadiri oleh jajaran petinggi pemerintah daerah, termasuk Bupati Malang, pimpinan DPRD Kabupaten Malang, Ketua PW Pergunu Jawa Timur, serta Ketua PCNU Kabupaten Malang. 

Kehadiran para tokoh ini mempertegas posisi strategis Pergunu sebagai mitra pemerintah dalam membangun SDM yang berkarakter kebangsaan dan nilai-nilai ke-NU-an.

"Program kerja detail akan segera kami rumuskan melalui Rapat Kerja Cabang (Rakercab). Intinya, kami siap bersinergi mendukung program strategis pemerintah daerah di sektor pendidikan," pungkas Rosyid. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Wakapolres Malang Kompol Bayu Marfiando menjelaskan, hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersangka mengungkap bahwa korban memiliki utang kepada pelaku yang belum diselesaikan.

“Motif pembunuhan ini adalah persoalan utang piutang antara korban dan tersangka,” ujar Kompol Bayu, Selasa (23/12/2025).

Senada, Kasatreskrim Polres Malang AKP Muchammad Nur menambahkan, nominal utang yang menjadi pemicu kejadian tersebut sebesar Rp2.450.000. Persoalan itu memicu emosi pelaku hingga berujung tindakan kekerasan.

“Motif ini diperkuat dari keterangan tersangka dan saksi-saksi yang kami periksa,” kata AKP Nur.

Dalam perkara ini, polisi menetapkan MHA (29), warga Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai tersangka. Pelaku kini ditahan di Mapolres Malang dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Peristiwa pembunuhan tersebut sendiri terjadi pada Kamis (11/12/2025) di sebuah rumah di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi. Korban, Eko Suprianto (22), warga Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, mengalami luka tusuk senjata tajam dan meninggal dunia di lokasi kejadian. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bupati Sanusi menekankan bahwa ibu memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir anak, khususnya dalam menunda pernikahan hingga usia dan kesiapan yang matang.

“Peran ibu sangat menentukan. Dari rumah, anak-anak harus diarahkan agar fokus pada pendidikan dan masa depan, bukan terburu-buru menikah,” ujar Sanusi dalam sambutannya, Senin (22/12/2025).

Ia mengakui, praktik pernikahan dini di Kabupaten Malang masih terjadi, meskipun menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data DP3A Kabupaten Malang yang bersumber dari Pengadilan Agama, permohonan dispensasi kawin pada 2023 tercatat 1.009 kasus, menurun menjadi 847 kasus pada 2024, dan kembali turun menjadi 633 kasus hingga November 2025.

“Angka ini memang turun, tetapi belum cukup. Target kita jelas, zero pernikahan dini. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama,” kata Sanusi.

Bupati Malang menyampaikan, pemerintah daerah telah menyusun langkah bertahap dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, hingga pemerintah desa untuk mencegah pernikahan usia anak.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan aturan. Pendampingan dari orang tua, terutama ibu, adalah kunci agar anak-anak tidak terjebak pernikahan dini,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, menyatakan bahwa edukasi keluarga menjadi fokus utama dalam menekan permohonan dispensasi kawin.

“Sebagian besar kasus dispensasi kawin berangkat dari kurangnya pendampingan dan pemahaman di tingkat keluarga. Karena itu, penguatan peran ibu terus kami dorong,” ujar Arbani.

Menurutnya, DP3A bersama lintas sektor terus melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini, khususnya di wilayah dengan angka dispensasi kawin yang masih tinggi.

“Target akhirnya sejalan dengan arahan Bupati, yakni zero pernikahan dini. Data menunjukkan tren penurunan, dan ini harus dijaga agar terus berlanjut,” jelasnya.

Melalui momentum Hari Ibu ke-97, Pemerintah Kabupaten Malang berharap para ibu semakin berdaya dalam melindungi masa depan anak-anaknya, sekaligus menjadi benteng utama dalam upaya menghapus praktik pernikahan dini di Kabupaten Malang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pengiriman RDF tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemkab Malang dan PT SBI dalam pengelolaan sampah non-organik menjadi bahan bakar alternatif yang berorientasi pada ekonomi sirkular dan pengurangan beban lingkungan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, menjelaskan bahwa RDF yang dikirim berasal dari sampah kering non-organik hasil proses pemilahan di fasilitas RDF TPA Paras menggunakan mesin trommel.

“Melalui proses trommel, sampah dipisahkan menjadi basah dan kering. Sampah kering non-organik inilah yang kemudian kami olah menjadi RDF untuk dikirim ke PT SBI sebagai bahan bakar alternatif,” ujar Dzulfikar, Senin (22/12/2025).

Ia menyampaikan bahwa material RDF tersebut didominasi plastik bernilai rendah, plastik kresek, styrofoam, serta berbagai jenis sampah non-organik lain yang sebelumnya sulit dimanfaatkan secara optimal.

“Pada prinsipnya RDF ini berasal dari sampah non-organik. Sementara untuk sampah organik, saat ini masih dalam tahap kajian dan pengembangan agar ke depan dapat dimanfaatkan sebagai RDF berbasis biomassa,” jelasnya.

Dzulfikar menegaskan bahwa RDF dari TPA Paras dimanfaatkan sebagai substitusi batu bara dalam proses produksi, sehingga turut mendukung penurunan emisi karbon sekaligus mendorong praktik industri yang lebih ramah lingkungan.

“RDF digunakan sebagai pengganti sebagian batu bara. Kualitas sangat menentukan nilai ekonominya, terutama kadar air. Semakin baik kualitas RDF, semakin tinggi pula nilai yang dihasilkan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan bahwa pengiriman perdana RDF ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab Malang dalam mengelola sampah secara terukur, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi.

Pada tahap awal, pengiriman dilakukan sebanyak 6 ton RDF menggunakan armada truk diesel karena adanya pembatasan operasional kendaraan berat menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Pemkab Malang saat ini telah menyiapkan stok RDF sekitar 3.000 ton dan pengiriman akan dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas produksi dan kebutuhan PT SBI. Selain TPA Paras, pengembangan fasilitas RDF juga direncanakan di TPA Talangagung, termasuk penambahan mesin trommel, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

Kerja sama antara Pemkab Malang dan PT SBI dirancang untuk jangka waktu lima tahun dan diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan, baik dalam pengurangan volume sampah maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan imbas kebijakan efisiensi anggaran tahap kedua dan proses evaluasi ketat di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, mengungkapkan, meski regulasi penambahan modal telah dipayungi Peraturan Daerah (Perda), besaran nominal akhir masih bersifat dinamis. Saat ini, draf anggaran tersebut tengah berada di meja evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kita masih menunggu hasil evaluasi provinsi. Biasanya akan ada catatan penyesuaian. Jika catatan tersebut tidak ditindaklanjuti, proses penetapan APBD tidak bisa melangkah ke tahap berikutnya," ujar Budiar kepada wartawan, Senin (22/12/2025). 

Ia menegaskan, efisiensi ini tidak hanya menyasar sektor investasi daerah, tetapi juga memangkas belanja operasional birokrasi yang dinilai non-substansial, seperti biaya konsumsi rapat dan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Senada dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herwanto, membenarkan angka Rp11,5 miliar adalah usulan final pasca-efisiensi. 

Anggaran yang terbatas ini nantinya harus dibagi untuk tiga entitas plat merah, yakni Perumda Jasa Yasa, Perumda Tirta Kanjuruhan, dan BPR Arta Kanjuruhan.

Tomie menjelaskan bahwa pembagian modal tidak akan dilakukan secara rata, melainkan berbasis pada karakteristik usaha dan urgensi penguatan modal masing-masing perusahaan.

"Harapannya, meskipun nilainya terpangkas cukup jauh, penyertaan modal ini tetap mampu memperkuat kinerja BUMD dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD," kata Tomie.

Dengan modal yang tersisa minim, ketiga BUMD tersebut dituntut untuk tetap ekspansif dan profesional. Perumda Tirta Kanjuruhan, misalnya, menghadapi tantangan perluasan akses air bersih, sementara BPR Arta Kanjuruhan harus bersaing di sektor perbankan yang kompetitif.

Bappeda menargetkan hasil evaluasi provinsi turun pada pekan ini, mengingat tenggat waktu penetapan APBD 2025 tidak boleh melampaui akhir Desember. 

Penurunan nilai investasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Malang tengah melakukan pengetatan ikat pinggang demi menjaga stabilitas postur APBD di tengah ketidakpastian ekonomi tahun depan. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto menjelaskan, wilayah utara menjadi salah satu titik perhatian utama karena tingginya mobilitas kendaraan wisatawan.

“Untuk wilayah utara, kepadatan utama berada di Karanglo. Dari Karanglo ke arah barat, kepadatan juga terjadi di Karangploso, tepatnya di depan Bluder Kapas. Ini karena jalur tersebut merupakan akses utama wisata ke Batu, apalagi saat Nataru,” ujar Eko Margianto, belum lama ini.

Ia menyampaikan, meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan akses tol turut mendorong tingginya kunjungan wisata selama libur akhir tahun, sehingga perlu diimbangi dengan pengaturan arus lalu lintas yang terukur.

“Sekarang akses tol dan jalan sudah semakin baik, tingkat kunjungan ke Batu juga tinggi. Karena itu kami siapkan jalur alternatif dan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik,” katanya.

Dishub Kabupaten Malang telah menyiapkan jalur alternatif di beberapa simpang strategis. Untuk arah barat, jalur alternatif disediakan di pertigaan Masjid Kembar Karangploso. Sementara untuk arah timur, antisipasi kepadatan menuju Gubukklakah sebagai jalur Bromo dilakukan dengan menyiapkan jalur alternatif melalui wilayah Pakis.

“Ke arah timur, antisipasi Gubukklakah juga kami siapkan jalur alternatif di daerah Pakis. Ini untuk mengurai kepadatan kendaraan yang menuju kawasan Bromo,” ujar Eko.

Untuk wilayah selatan, Eko menjelaskan tidak tersedia jalur alternatif, sehingga pengaturan dilakukan melalui rekayasa lalu lintas. Rekayasa tersebut mencakup kawasan Kebonagung, Jalibar, hingga Talangagung.

“Wilayah selatan tidak ada jalur alternatif, jadi hanya rekayasa lalu lintas. Termasuk pengaturan arus ke arah Batu melalui Ngijo hingga tembus Universitas Muhammadiyah Malang,” jelasnya.

Menurut Eko, pola pengaturan tersebut sebenarnya sudah rutin diterapkan dan sebagian besar pengguna jalan telah memahami skemanya. Meski demikian, Dishub tetap memasang rambu dan penunjuk arah tambahan selama Nataru.

“Ini rutin, tapi tetap kami pasangi penunjuk arah. Termasuk pengaturan traffic light, kapan harus dihentikan atau dibuka, itu nanti kami atur sesuai kondisi kepadatan,” katanya.

Khusus untuk kendaraan menuju kawasan Bromo, Dishub bersama Polres Malang telah menyepakati kebijakan pengendalian arus melalui rest area.

“Solusinya, seluruh kendaraan yang menuju Bromo wajib masuk ke Rest Area Gubukklakah. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama,” tegas Eko.

Ia menambahkan, pos yang disiapkan di kawasan tersebut berfungsi sebagai pos pelayanan. Pengaturan volume kendaraan juga dilakukan sejak dari bawah, termasuk di Rest Area Weringin Anom dan wilayah Tumpang dengan penempatan personel di lapangan.

Dalam mendukung pengamanan dan kelancaran Nataru, Dishub menyiapkan personel di berbagai titik strategis. Di tingkat UPT terdapat sekitar 18 personel, sementara di pos pengamanan atas terdapat personel gabungan Polres dengan jumlah sekitar 30 orang.

“Kami juga menyiapkan personel pengurai di titik-titik rawan kecelakaan, terutama di jalur menuju Bromo yang memiliki medan menanjak,” ujarnya.

Selain itu, Dishub Kabupaten Malang bersama pihak TNBTS juga membahas pembentukan spot-spot pemberhentian sementara menyerupai rest area di kawasan atas, menyesuaikan dengan kewenangan TNBTS.

“Di titik-titik yang sering terjadi kecelakaan, akan dipasang guard rail. Tim urai mobil kami ada tujuh unit di tujuh pos pengamanan, ditambah satu tim urai gabungan dari Polres yang bersifat on call,” pungkas Eko. (*)

Editor : Danu 

Arus kendaraan yang masuk ke wilayah Kabupaten Malang mengalami lonjakan signifikan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Malang, pada Jumat (19/12/2025) tercatat 32.590 kendaraan masuk ke wilayah Malang. Angka tersebut meningkat pada Sabtu (20/12/2025) menjadi 38.627 kendaraan. Sementara pada Minggu (21/12/2025) hingga pukul 18.00 WIB, jumlah kendaraan yang masuk telah melampaui 16 ribu unit dan diperkirakan terus bertambah hingga malam hari.

Kondisi tersebut terpantau sejak akhir pekan, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dari berbagai daerah. Gerbang Tol Lawang, Singosari, Pakis, dan Malang menjadi titik dengan intensitas kendaraan tertinggi selama pelaksanaan Operasi Lilin Semeru 2025.

Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska menjelaskan bahwa peningkatan arus kendaraan sudah diantisipasi sejak awal pelaksanaan Operasi Lilin Semeru 2025.

Ia menyebutkan, kepolisian telah memetakan jalur-jalur utama yang menjadi pintu masuk Kabupaten Malang guna memastikan arus lalu lintas tetap terkendali.

“Sejak awal operasi, kami sudah memetakan titik-titik masuk utama ke wilayah Malang, khususnya di gerbang tol Lawang, Singosari, Pakis, dan Malang. Personel kami siagakan untuk menjaga kelancaran dan keamanan arus kendaraan,” ujar AKP Chelvin, Minggu (21/12/2025).

Selain fokus pada pengaturan lalu lintas, Polres Malang juga memperkuat layanan pengamanan terpadu selama Operasi Lilin Semeru 2025 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini melibatkan sinergi TNI, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Polres Malang menyiagakan sejumlah pos pengamanan dan pelayanan di titik strategis. Pos Terpadu Karanglo, Pos Pelayanan Poncokusumo, serta Pos Pengamanan di Kepuharjo, Lawang, jalur lintas barat (Jalibar) Kepanjen, jalur lintas selatan (JLS) Bantur, dan satu pos polisi mobile disiapkan untuk mendukung pelayanan masyarakat.

AKP Chelvin menegaskan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada kepadatan kendaraan, tetapi juga pada keselamatan pengguna jalan selama masa libur panjang.

“Kami mengedepankan langkah preventif dan preemtif melalui pengaturan lalu lintas, patroli, serta imbauan keselamatan. Harapannya, masyarakat merasa aman dan nyaman selama melintas di wilayah Malang,” jelasnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau para pengguna jalan yang memasuki wilayah Malang agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengatur waktu istirahat guna menghindari kelelahan.

Dengan lonjakan arus kendaraan yang terus meningkat, Polres Malang memastikan kesiapsiagaan penuh selama Operasi Lilin Semeru 2025 demi menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Malang. (*)

Editor: Danu 

Berdasarkan laporan Pos Lapangan Singosari, rumah yang rusak berada di Dusun Gebyak RT 01, RT 02, dan RT 03 RW 05 Desa Purwoasri, Singosari. Kerusakan didominasi pada bagian atap rumah warga serta pohon tumbang yang menimpa bangunan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan bahwa hasil asesmen sementara mencatat sebanyak 16 rumah terdampak dengan kategori rusak ringan hingga sedang.

“Data sementara yang kami terima terdapat 16 rumah warga terdampak, terdiri dari kerusakan ringan dan sedang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar Sadono Irawan, Minggu (21/12/2025).

Ia merinci, untuk kategori rusak sedang tercatat tiga rumah di RT 02 RW 05. Sementara itu, kerusakan ringan tersebar di RT 01, RT 02, dan RT 03 RW 05 Desa Purwoasri.

Sadono menambahkan, BPBD Kabupaten Malang melalui Pusdalops telah melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan unsur terkait guna penanganan awal di lokasi kejadian.

“Poslap Singosari sudah melakukan asesmen, dilanjutkan pemasangan terpal serta pemotongan pohon yang menimpa dapur warga. Karya bakti direncanakan dilaksanakan Minggu pagi,” katanya.

Lebih lanjut, Sadono menyebutkan bahwa kebutuhan mendesak saat ini berupa terpal untuk penanganan sementara atap rumah warga yang rusak. Dari kebutuhan tersebut, sebagian telah terpenuhi.

BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi, khususnya di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. (*)

Editor: Danu

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja dan Pernikahan Dini serta Pembinaan Kepala SMP Swasta se-Kabupaten Malang di Aula Yamatin SMP An-Nur Bululawang belum lama ini.

Menurut Ketua MKKS SMP Swasta Manan Supriadi, MKKS memiliki peran strategis sebagai forum koordinasi dan penguatan kebijakan antar kepala sekolah, terutama dalam menghadapi persoalan sosial yang berdampak langsung pada dunia pendidikan.

“Melalui MKKS, kami menyatukan langkah dan persepsi kepala sekolah agar pembinaan karakter peserta didik dapat berjalan terarah dan berkelanjutan. Ini menjadi kunci pencegahan pernikahan dini dan kenakalan remaja,” ujar Manan, Jumat (19/12/2025).

Ia menjelaskan, MKKS mendorong setiap kepala sekolah untuk tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga aktif membangun sistem pembinaan moral, termasuk penguatan peran guru BK, wali kelas, serta komunikasi intensif dengan orang tua siswa.

Manan menambahkan, MKKS juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Pengadilan Agama, kepolisian, dan Dinas Pendidikan, guna memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta didik terkait dampak sosial, hukum, dan masa depan akibat pernikahan dini.

“Pendidikan karakter harus dilakukan secara kolaboratif. Sekolah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan orang tua dan lingkungan,” tegasnya.

Lebih lanjut, MKKS mendorong pembentukan tim pembinaan internal di sekolah-sekolah swasta sebagai langkah konkret dalam memantau dan mendampingi perkembangan perilaku siswa.

Manan menilai, langkah tersebut sejalan dengan visi nasional dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, di mana peserta didik diharapkan tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial.

“Melalui penguatan peran MKKS dan kepala sekolah, kami berharap sekolah swasta di Kabupaten Malang dapat menjadi benteng utama perlindungan generasi muda,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dua korban meninggal dunia diketahui merupakan warga Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, berinisial AR dan SG. Keduanya disebut meninggal usai mengikuti pesta miras yang digelar di rumah salah satu warga.

Kapolsek Pakis, AKP Suyanto, menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di dua tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda, yakni Desa Bunut Wetan dan Desa Sukoanyar.

“Untuk TKP Bunut Wetan, terdapat dua orang meninggal dunia dan dua orang lainnya dalam kondisi kritis yang saat ini dirawat di RSSA Malang,” ujar Suyanto, Jumat (18/12/2025).

Ia menambahkan, korban lain ditemukan di lokasi berbeda dengan jumlah lebih banyak.

“Sementara di TKP Desa Sukoanyar, terdapat tiga orang meninggal dunia,” kata Suyanto.

Lebih lanjut, Suyanto mengungkapkan bahwa AR dan SG diketahui telah berkeluarga. Sebelum meninggal dunia, keduanya sempat mengeluhkan mual dan pusing usai mengikuti pesta miras pada Sabtu (13/12/2025) malam.

Kedua korban sempat mengeluh mual dan pusing, kemudian kondisinya menurun hingga akhirnya meninggal dunia pada Senin (15/12/2025).

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kronologi kejadian serta kandungan miras yang dikonsumsi para korban. Polisi belum dapat memastikan unsur pidana dalam kasus tersebut karena proses penyelidikan masih berlangsung.

“Kami masih mendalami kasus ini. Proses penyelidikan masih berjalan, sehingga untuk kepastian hukumnya belum bisa kami pastikan,” ujar Suyanto.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi penyelidikan, sekaligus mengingatkan bahaya konsumsi minuman keras yang tidak jelas asal-usul dan kandungannya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi wisatawan yang melintas melalui pintu masuk Kabupaten Malang.

Bupati Malang, Sanusi, menegaskan bahwa audit kelaikan kendaraan atau ramp check ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin aspek keamanan transportasi wisata.

Hal itu disampaikan Sanusi di sela pemeriksaan kendaraan di UPT Pengujian KIR LLAJ Kabupaten Malang, Jumat (19/12/2025).

"Ini adalah upaya konkret untuk memastikan kendaraan benar-benar laik jalan. Semua unit jeep diperiksa kelengkapannya dan diuji kelaikannya secara teknis. Kendaraan yang lolos akan diberikan tanda khusus dan wajib terproteksi asuransi," ujar dia.

Kapolres Malang, AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno, menjelaskan bahwa pengawasan ketat dilakukan mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu akses utama menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru. 

Berdasarkan evaluasi dari insiden kecelakaan pada tahun-tahun sebelumnya, peningkatan standar keselamatan kini menjadi prioritas utama.

"Tercatat sekitar 700 unit jeep wisata yang tergabung dalam berbagai paguyuban di wilayah hukum kami. Saat ini, ratusan unit telah menjalani pemeriksaan dan proses ini akan terus berlanjut hingga seluruh populasi kendaraan terdata secara akurat," ungkap AKBP Danang.

Setiap unit yang dinyatakan memenuhi syarat akan diberikan nomor identitas resmi. Nomor tersebut memuat basis data yang mengintegrasikan informasi kendaraan, identitas pengemudi, data pemilik, hingga status perlindungan asuransi bagi penumpang.

Kegiatan pemeriksaan massal ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Operasi Lilin Semeru 2025–2026 yang difokuskan pada pengamanan mobilitas masyarakat di akhir tahun. 

Selain kelaikan kendaraan, aparat gabungan juga mulai memetakan titik rawan dengan memasang rambu peringatan serta mendirikan pos pelayanan di jalur-jalur strategis menuju Bromo.

"Kami mengimbau seluruh komunitas dan operator Jeep Wisata Bromo untuk segera mendaftarkan unitnya dalam pemeriksaan ini sebelum puncak libur Nataru. Fokus kita adalah mencapai target zero accident," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan kerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan menyasar seluruh Kepala Sekolah SMP Swasta se-Kabupaten Malang di Aula Yamatin SMP An-Nur Bululawang, Kamis (18/12/2025).

Bupati Malang, HM Sanusi, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memotivasi anak-anak agar tidak terburu-buru menikah dan lebih memprioritaskan pendidikan sebagai bekal masa depan.

“Sosialisasi ini kami lakukan agar anak-anak tidak segera menikah, tetapi menunggu sampai minimal menyelesaikan pendidikan sarjana, sehingga kualitas sumber daya manusia Kabupaten Malang dapat meningkat. Kalau sejak SMP sudah menikah, ini tentu menjadi persoalan,” ujarnya di sela agenda, Kamis (18/12/2025).

Bupati Malang juga menyebutkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, permohonan dispensasi pernikahan dini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Dari data kami, yang mengajukan dispensasi pernikahan dini sudah turun. Sebelumnya kisaran dua ratusan. Harapannya, dengan langkah antisipasi seperti ini, ke depan sudah tidak ada lagi pernikahan dini,” katanya.

Selain sosialisasi, Pemkab Malang menegaskan bahwa upaya pencegahan tersebut akan diaktualisasikan secara berkelanjutan ke dalam sistem pendidikan.

“Pendekatan ini kami aktualisasikan melalui pendidikan. Termasuk pencegahan narkoba, anak-anak harus diberi pemahaman melalui Kepala Sekolah agar tidak berpotensi terjerumus narkoba di Kabupaten Malang. Yang terlibat seluruh Kepala Sekolah, tidak hanya SMP negeri, tetapi juga SMP swasta,” pungkas Bupati Malang.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, jumlah perkara usia di bawah 19 tahun pada 2023 tercatat 73 perkara, meningkat pada 2024 menjadi 139 perkara, dan pada 2025 hingga Maret tercatat 33 perkara, yang menunjukkan kecenderungan penurunan pada awal tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Malang menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pemasangan banner dilakukan oleh Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Malang pada Rabu (17/12/2025), menyasar titik-titik yang memiliki karakter jalan menurun panjang, tikungan tajam, serta medan pegunungan yang berisiko tinggi bagi pengendara.

Sejumlah lokasi yang dipasangi banner peringatan di antaranya Blok Peteteh, Blok Wedi Ireng, Tanjakan Sinoman, Tanjakan Lanjing, Tanjakan Ijo, hingga Tanjakan Jarak Ijo. Lokasi tersebut kerap dilalui kendaraan wisatawan menuju kawasan BTS.

Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska menjelaskan, pemasangan banner merupakan bentuk peringatan visual agar pengendara lebih siap menghadapi kondisi jalan pegunungan.

“Jalur di kawasan BTS memiliki turunan panjang dan tikungan tajam. Banner ini kami pasang sebagai peringatan dini agar pengendara tidak lengah dan lebih mengutamakan keselamatan,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, kecelakaan (Laka) di jalur pegunungan kerap dipicu oleh kelalaian pengemudi, terutama terkait kesiapan kendaraan dan teknik berkendara di medan menurun.

“Kami mengimbau pengendara memastikan sistem pengereman berfungsi baik, menggunakan gigi rendah saat turunan, serta tidak memaksakan kendaraan,” jelasnya.

Kegiatan yang melibatkan personel Satlantas Polres Malang, Dinas Perhubungan, serta pengelola kawasan wisata dan kehutanan setempat sebagai bentuk sinergi menjaga keselamatan jalur wisata.

Dia menegaskan, upaya pencegahan akan terus dilakukan mengingat tingginya aktivitas kendaraan wisata di kawasan BTS.

“Keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas. Dengan adanya peringatan di titik rawan, diharapkan risiko kecelakaan dapat ditekan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Program bantuan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang datanya bersumber dari Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) dan berlaku secara nasional.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat menerima 40 kilogram beras medium dan 4 liter minyak goreng dan di Kabupaten Malang masih berlangsung sejak beberapa bulan lalu.

“Bantuan pangan ini merupakan program pemerintah pusat dalam kerangka perubahan nasional untuk pengentasan kemiskinan. Seluruh data penerima telah melalui proses verifikasi secara nasional sehingga penyalurannya diharapkan tepat sasaran,” ujar Mahila, Rabu (17/12/2025).

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digulirkan pemerintah pada akhir 2025 dan menyasar jutaan warga kurang mampu di berbagai daerah di Indonesia.

Mahila menambahkan, besaran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras dan minyak goreng yang menjadi komoditas utama konsumsi rumah tangga.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan pangan masyarakat biasanya meningkat. Kehadiran pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, Mahila menegaskan, bantuan pangan tersebut tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam bentuk apa pun.

“Kami mengingatkan secara tegas kepada seluruh penerima manfaat agar bantuan pangan ini tidak diperjualbelikan. Bantuan ini ditujukan untuk konsumsi keluarga guna meringankan beban kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Menurutnya, penyaluran bantuan pangan juga berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di pasaran. Dengan adanya bantuan langsung kepada masyarakat, potensi kepanikan belanja yang dapat memicu lonjakan harga dapat ditekan.

“Melalui distribusi bantuan ini, kami berharap masyarakat tetap tenang dan ketersediaan beras serta minyak goreng di pasaran tetap terjaga,” pungkasnya.

Bantuan pangan tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat melalui DKP Kabupaten Malang dengan pengawasan ketat guna memastikan distribusi berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Pantauan dari media ini, beberapa desa di Kecamatan Tumpang, penyaluran beras dan minyak tersebut masih berlangsung hari ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Agenda yang berlangsung pada Rabu (17/12/2025) ini menjadi tonggak inovasi pendidikan yang memadukan pelestarian budaya lokal dengan penguatan literasi nasional.

Langkah inovatif ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Malang, H. M. Sanusi, yang hadir untuk meninjau hasil kreativitas siswa. 

Ia menilai, integrasi seni dan budaya dalam kurikulum merupakan strategi krusial dalam membentuk identitas generasi muda di tengah gempuran modernisasi.

Fokus utama dalam kegiatan ini adalah keberhasilan siswa MTsN 7 Malang memproduksi kain batik kolektif sepanjang kurang lebih satu kilometer. 

Karya monumental tersebut diselesaikan dalam kurun waktu empat bulan melalui kegiatan kurikuler rutin setiap pekan.

"Hari ini kita menyaksikan sinergi antara nilai budaya dan edukasi. Saya mengapresiasi MTsN 7 Malang yang secara konkret mendorong siswa mencintai batik sebagai identitas bangsa," tegas Sanusi di sela-sela kunjungannya.

Kepala MTs Negeri 7 Malang, Ahmad Ali, mengungkapkan bahwa program ini baru pertama kali dilaksanakan namun mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari peserta didik. 

"Ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis praktik budaya sangat diminati. Kedepan, program membatik akan terus kami kembangkan sebagai identitas madrasah," jelasnya.

Selain peluncuran batik, madrasah ini juga merilis dua buku antologi yang menghimpun kumpulan cerpen dan puisi karya siswa. Karya ini merupakan hasil pendampingan intensif guru Bahasa Indonesia guna menumbuhkan tradisi menulis di lingkungan sekolah.

"Kami ingin siswa memiliki kebanggaan atas hasil cipta mereka sendiri. Literasi bukan sekadar membaca, tapi juga memproduksi gagasan," tambah dia.

Secara bersamaan, MTsN 7 Malang juga menggelar Indonesian Student Competition (ISC), sebuah ajang kompetisi akademik tahunan bagi siswa SD dan MI. 

Kompetisi ini difokuskan pada Tes Kemampuan Akademik sebagai upaya madrasah dalam menjaring potensi unggul sejak dini.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Forkopimda, Kepala Bakorwil, Muspika Tumpang, hingga perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. 

Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas dukungan lintas sektoral terhadap transformasi pendidikan di Kabupaten Malang yang tidak hanya mengejar aspek kognitif, tetapi juga nilai-nilai kearifan lokal. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Akhir tahun, Hotel ini memilih keluar dari pola pesta konvensional dengan menghadirkan konsep "Fur & Fiction (2F) & Antartika", sebuah perayaan yang memadukan kemewahan, imajinasi, dan pesan literasi.

Konsep tersebut diperkenalkan sebagai tawaran pengalaman malam Tahun Baru yang tidak sekadar meriah, tetapi juga menghadirkan makna. 

Menurut Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Sugito Adhi, nuansa dingin Antartika dikemas futuristik, berpadu dengan elemen sastra dan visual artistik bakal menjadi benang merah selebrasi akhir tahun di hotel bintang lima ini.

Ia menegaskan perayaan ini dirancang sebagai ruang refleksi sekaligus hiburan. Menurutnya, momen pergantian tahun dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan kembali minat baca masyarakat melalui pendekatan yang lebih segar dan relevan.

"Momen Tahun Baru ini tidak hanya selebrasi, tetapi juga membawa pesan literasi. Kami mengemasnya secara representatif, tetap meriah, dan mencerminkan identitas hotel bintang lima di Malang Raya," ujarnya.

Sebagai hotel premium pertama di Malang Raya, Grand Mercure Malang Mirama juga menegaskan konsistensinya menghadirkan gebrakan berbeda.

Perayaan malam Tahun Baru akan diisi beragam penampilan talenta lokal Malang Raya yang dikemas dalam format show entertainment selaras dengan tema futuristik dan imajinatif.

Pengalaman tamu kian lengkap melalui sajian kuliner istimewa. Hotel ini menyiapkan special buffet dengan lebih dari 150 pilihan menu, serta set menu eksklusif di lantai 19 yang menyuguhkan panorama malam Kota Malang dari ketinggian, menjadikan perayaan Tahun Baru terasa lebih personal dan berkelas.

Melalui konsep ini, Grand Mercure Malang Mirama menegaskan posisinya bukan sekadar destinasi menginap, tetapi ruang pengalaman yang menyatukan hiburan, gagasan, dan gaya hidup dalam satu perayaan pergantian tahun. (***) 

Editor: Syaiful Aries

Ribuan prajurit Infanteri dari jajaran Kodam V/Brawijaya dan Kostrad resmi memulai tradisi gerak jalan Peleton Beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya (Tonting YWPJ) Tahun 2025. 

Kegiatan yang dilepas dari Lapangan Dodikjur Rindam V/Brawijaya, Malang, pada Senin (15/12/2025) ini merupakan rangkaian peringatan Hari Juang Infanteri.

Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI Susilo, menyatakan bahwa Tonting YWPJ bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan instrumen vital dalam pembinaan satuan. Fokus utama kegiatan ini adalah menguji ketahanan fisik, ketangguhan mental, serta mempererat jiwa korsa melalui lintasan jarak jauh yang ditempuh secara beranting.

"Momentum ini adalah sarana strategis untuk memperkokoh mental, fisik, dan jiwa korsa seluruh prajurit Korps Infanteri. Kami ingin meneguhkan kembali nilai-nilai kejuangan yang menjadi fondasi kekuatan TNI," tegas Mayjen TNI Susilo dalam amanat resminya.

Dalam arahannya, Mayjen TNI Susilo menekankan pentingnya menjaga etika dan perilaku selama berada di tengah masyarakat. Ia menginstruksikan seluruh personel untuk menampilkan sikap prajurit profesional yang humanis dan menghindari tindakan yang dapat mencederai citra institusi.

"Jadilah prajurit yang dicintai rakyat, bukan yang ditakuti atau dihindari. Jaga disiplin dan tunjukkan jati diri prajurit Infanteri yang manunggal dengan rakyat," lanjutnya.

Tonting YWPJ 2025 dijadwalkan menempuh rute panjang dari Malang menuju Trowulan, Mojokerto, dan akan berakhir pada puncak peringatan Hari Juang Infanteri, 19 Desember 2025. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, pelaksanaan kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. 

Meski volume kendaraan di sepanjang rute mengalami peningkatan dan kepadatan, warga serta pelajar terlihat antusias memberikan dukungan moral kepada para prajurit yang melintas. 

Kehadiran ribuan prajurit di sepanjang jalan protokol ini sekaligus menjadi representasi kekuatan dan kebersamaan TNI bersama rakyat di wilayah Jawa Timur.

Melalui penyelenggaraan Tonting YWPJ 2025, Korps Infanteri berkomitmen untuk terus merawat tradisi juang sembari membentuk profil prajurit yang tangguh, berdisiplin tinggi, dan senantiasa menjadi pelindung kedaulatan negara. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang melaporkan adanya ribuan layanan pengaduan sepanjang tahun 2025, dengan tren kasus yang didominasi oleh aktivitas keuangan tanpa izin.

Merespons urgensi tersebut, OJK Malang bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Malang Raya menggelar Focus Group Discussion (FGD) lintas sektoral pada Senin (15/12/2025). 

Forum ini bertujuan memperkuat sinergi pencegahan dan memetakan strategi penanganan hukum yang lebih agresif.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, memaparkan data komprehensif terkait layanan konsumen periode 1 Januari hingga 30 November 2025. Dari total 2.324 layanan konsumen, sebanyak 276 pengaduan terafiliasi langsung dengan aktivitas keuangan ilegal.

"Lebih dari 50 persen pengaduan tersebut berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Data ini menjadi alarm bagi kami untuk melakukan penanganan yang lebih terkoordinasi dan efektif melalui Satgas PASTI," tegas Farid, Selasa (16/12/2025).

Berdasarkan analisis geografis, sebaran konsumen yang melaporkan kasus penipuan terdeteksi cukup signifikan di wilayah perkotaan dan di Kota Malang tercatat 19,44 persen dari total layanan pengaduan, di Kota Batu tercatat 13,73 persen dari total layanan pengaduan.

Farid menjelaskan bahwa tingginya angka pengaduan di wilayah urban menunjukkan perlunya penguatan edukasi yang lebih terarah. 

FGD tersebut menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan otoritas keuangan terkait kewenangan penindakan.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur DPR RI, DPRD, Bank Indonesia, akademisi, hingga pelaku UMKM dan tokoh agama. Keterlibatan elemen masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak entitas ilegal melalui peningkatan literasi keuangan di akar rumput.

Sebagai langkah konkret pasca-FGD, Satgas PASTI Malang Raya tengah menyusun program kerja tahun 2026. 

Fokus utama akan diarahkan pada pemetaan sasaran prioritas edukasi serta perluasan jangkauan pengawasan terpadu guna memastikan masyarakat Malang Raya terlindungi dari jeratan investasi bodong dan pinjol ilegal. 

"Kami berbagi best practice dan membedah tantangan di lapangan. Tujuannya agar tidak ada lagi celah bagi pelaku aktivitas keuangan ilegal untuk beroperasi di wilayah ini," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Langkah ini dilakukan dengan memetakan sejumlah titik rawan aktivitas masyarakat, mulai dari jalur wisata, pusat keramaian, hingga jalur perlintasan yang berpotensi mengalami lonjakan volume kendaraan.

Strategi tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang digelar di Mapolres Malang, Selasa (16/12/2025). 

Pertemuan ini menjadi landasan teknis pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Semeru 2025.

Kapolres Malang, AKBP Danang Setiyo P.S., menjelaskan bahwa karakteristik Kabupaten Malang sebagai daerah tujuan wisata dan jalur penghubung antarwilayah menuntut pengamanan yang ekstra ketat dan berbasis pada potensi kerawanan.

"Operasi Lilin Semeru 2025 bertujuan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif serta menjamin kelancaran dan keselamatan masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru," ujar AKBP Danang, Selasa (16/12/2025).

Berdasarkan data kepolisian, terdapat 347 gereja dan tempat ibadah, 183 destinasi wisata, enam stasiun kereta api, serta 13 terminal di wilayah hukum Polres Malang yang diperkirakan akan mengalami lonjakan aktivitas.

Selain fokus pada 318 personel gabungan yang dikerahkan dari unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Malang, kepolisian juga menaruh perhatian pada aspek mitigasi bencana. 

Wilayah rawan longsor dan banjir, seperti Kecamatan Sumbermanjing Wetan, menjadi prioritas pemantauan mengingat cuaca ekstrem yang kerap terjadi di akhir tahun.

"Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mencakup kegiatan ibadah, kawasan wisata, pemukiman yang ditinggal mudik pemiliknya, hingga antisipasi keramaian pada malam pergantian tahun," tambah kapolres.

Guna memastikan pelayanan maksimal, Polres Malang akan mendirikan sejumlah pos strategis yang beroperasi selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Pos-pos tersebut tersebar di beberapa titik krusial, antara lain Pos Terpadu di Karanglo, Pos Pelayanan di Poncokusumo. 

Selanjutnya Pos Pengamanan meliputi Karangploso, Lawang, Jalibar Kepanjen, dan Jalur Lintas Selatan (JLS) Bantur dan Fasilitas Tambahan berupa satu unit pos polisi mobile.

AKBP Danang menekankan bahwa Jalur Lintas Selatan (JLS) dan jalur penghubung dari arah Kota Batu menuju Surabaya akan menjadi atensi khusus terkait potensi kemacetan. Ia menegaskan bahwa Operasi Lilin ini merupakan bentuk pelayanan kemanusiaan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial dan spiritualnya.

"Sinergi lintas sektor akan terus diperkuat untuk memastikan seluruh rangkaian perayaan di Kabupaten Malang berjalan aman, tertib, dan lancar," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pembukaan rute ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas akses transportasi udara sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat antardaerah. Jalur penerbangan langsung tersebut juga diharapkan mampu menjadi pengungkit sektor pariwisata serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa kehadiran rute Malang–Lombok bukan sekadar penambahan jalur penerbangan, tetapi bagian dari penguatan jaringan konektivitas antarprovinsi.

“Konektivitas udara ini menjadi penghubung strategis antara Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selain mendukung sektor pariwisata, rute ini juga membuka peluang kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antarwilayah,” ujar Emil, Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, akses penerbangan langsung akan memangkas waktu tempuh, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mempercepat pergerakan orang dan barang. Dampaknya diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan, khususnya menuju kawasan Indonesia bagian timur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, memandang rute baru tersebut sebagai peluang strategis bagi pengembangan daerah, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi berbasis jasa.

“Dengan semakin mudahnya akses wisatawan dari Lombok menuju Malang dan sebaliknya, kami berharap kunjungan ke berbagai destinasi unggulan di Kabupaten Malang dapat terus meningkat dan berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat,” ungkap Budiar.

Menurutnya, peningkatan konektivitas udara akan memperluas jangkauan promosi pariwisata Malang Raya, sekaligus memperkuat peran Bandara Abdulrachman Saleh sebagai simpul transportasi udara di wilayah selatan Jawa Timur.

Peresmian rute penerbangan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Jawa Timur dan Kabupaten Malang, perwakilan manajemen Wings Air, pemangku kepentingan terkait, serta Asisten Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tiba melalui penerbangan perdana dari Lombok menuju Malang. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Pria berinisial KM (41), warga Desa Sumbersuko, Kecamatan Dampit, ditangkap di kediamannya di Dusun Crabaan, Selasa (9/12/2025), setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di lingkungan tersebut.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan, laporan warga menjadi pintu masuk aparat dalam mengungkap kasus ini. Setelah dilakukan pemantauan dan pendalaman, petugas langsung melakukan penindakan.

“Informasi masyarakat kami tindak lanjuti dengan penyelidikan tertutup. Saat dilakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika,” ujar AKP Bambang, Senin (15/12/2025).

Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan tiga poket sabu dengan berat total 2,73 gram, berikut sejumlah perlengkapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran, seperti timbangan digital, plastik klip, alat sekrop, tas kecil, serta dua telepon genggam.

Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka diduga mengedarkan sabu secara terbatas di wilayah Dampit dan sekitarnya. Barang haram tersebut dijual dalam paket kecil dengan harga ratusan ribu rupiah per poket.

“Tersangka mengaku menjual sabu secara eceran. Keuntungan yang diperoleh tidak besar, namun aktivitas ini jelas merusak dan membahayakan masyarakat,” kata AKP Bambang.

Saat ini, Satresnarkoba Polres Malang masih mengembangkan perkara tersebut untuk menelusuri asal sabu dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika.

“Kami masih mendalami alur perolehan barang dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain. Peran masyarakat sangat kami harapkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba,” ujarnya.

Atas perbuatannya, KM dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Tersangka kini menjalani penahanan di Polres Malang untuk proses hukum lebih lanjut. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Peristiwa terjadi sekira pukul 14.30 WIB saat sebuah mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) warna hitam melaju dari arah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menuju Kabupaten Malang. Kendaraan tersebut dikemudikan pria berinisial ED (54), warga asal Bandung, dengan membawa lima penumpang.

Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska menjelaskan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, kendaraan mengalami gangguan pengereman saat melintas di jalur menurun yang memiliki kontur curam.

“Sesampainya di tanjakan Wedi Ireng, kendaraan diduga mengalami rem blong di jalan menurun. Pengemudi berupaya mengendalikan kendaraan dengan membanting setir, namun mobil justru keluar jalur dan terperosok,” ujar AKP Chelvin, Senin (15/12/2025).

Akibat kejadian tersebut, satu penumpang perempuan lanjut usia berinisial ASI (70), warga Kota Malang, dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara satu korban lainnya, ASA (70), yang merupakan saudara kandung korban pertama, sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

“Dua korban meninggal dunia merupakan penumpang kendaraan. Satu meninggal di tempat kejadian, dan satu lainnya meninggal dunia saat menjalani perawatan,” jelasnya.

Sementara itu, pengemudi dan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Seluruh korban luka dirujuk ke RS Sumber Sentosa Tumpang.

Petugas Satlantas Polres Malang telah melakukan penanganan di lokasi kejadian, termasuk olah TKP, pengamanan kendaraan dan barang bukti, serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mendalami penyebab pasti kecelakaan.

AKP Chelvin juga mengimbau pengendara, khususnya wisatawan, agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalur pegunungan yang memiliki tanjakan dan turunan ekstrem.

“Kami mengingatkan agar pengemudi memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, terutama sistem pengereman, serta berhati-hati saat melintas di jalur wisata pegunungan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarrok saat dimintai keterangan usai pelaksanaan Event Off Road Lereng Gunung Kawi, Sabtu (13/12/2025).

“Kami mengapresiasi kegiatan off-road ini karena tidak sekadar olahraga, tetapi juga menjadi sarana pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang,” ujarnya.

Menurutnya, karakter wilayah Kabupaten Malang yang memiliki kontur alam beragam sangat mendukung pengembangan wisata minat khusus. Karena itu, DPRD menilai off-road dapat menjadi salah satu alternatif wisata unggulan yang memiliki segmentasi pasar tersendiri.

“Dengan off-road sebagai variasi wisata, harapannya dapat mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Alayk menyampaikan bahwa DPRD siap memberikan dukungan kebijakan agar kegiatan serupa dapat berlanjut dan terencana dengan baik dalam program pembangunan daerah.

“Terdapat arahan agar kegiatan ini berkelanjutan. Dalam perencanaan RKPD 2026, kami mengutamakan program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal sesuai ketentuan perencanaan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, dukungan anggaran harus diarahkan secara tepat sasaran agar manfaat kegiatan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami memastikan anggaran yang dialokasikan nantinya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang,” lanjutnya.

DPRD Kabupaten Malang berharap Event Off Road Lereng Gunung Kawi dapat masuk dalam agenda wisata daerah dan diselenggarakan secara rutin sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal. (**)

Editor : Danu S

Berlokasi di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, kawasan ini kian diminati wisatawan dari berbagai daerah, khususnya pada akhir pekan dan hari libur nasional.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (13/12/2025), arus kunjungan destinasi wisata ini terpantau stabil dengan dominasi wisatawan keluarga dan rombongan. 

Kondisi ini menunjukkan tren positif wisata berbasis alam yang tak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga nilai pembelajaran dan pengalaman langsung di alam terbuka.

Sales Manager LIM, Hariyanto, menerangkan bahwa peningkatan kunjungan paling signifikan terjadi pada akhir pekan.

"Kebanyakan pengunjung datang saat weekend, mulai Jumat sore sampai Minggu. Jika bertepatan dengan tanggal merah, tingkat kunjungan biasanya meningkat cukup tajam," ujar Hariyanto, Sabtu (13/12/2025).

Ia menjelaskan, lembah ini dikembangkan dengan konsep edu-resort, yakni menggabungkan wisata alam, edukasi lingkungan, dan aktivitas petualangan dalam satu kawasan terpadu. Konsep ini menjadi pembeda utama dibanding destinasi wisata alam lainnya di Kabupaten Malang.

"Lembah Indah Malang tidak hanya tempat rekreasi, tetapi juga ruang belajar terbuka. Ada edu-farm, greenhouse, hingga aktivitas outbound yang dirancang edukatif, sehingga cocok untuk keluarga, sekolah, maupun kegiatan perusahaan," jelasnya.

Kawasan wisata ini, lanjut Hariyanto, memiliki luas sekitar 25 hektare dan berada di kawasan perbukitan dengan kondisi alam yang masih asri.

Fasilitas yang tersedia meliputi jeep off-road di lereng Gunung , panahan, paintball, flying park, ATV, e-bike, hingga playground ramah anak. 

Sementara secara view, pengembangan jalur trekking sepanjang kurang lebih satu kilometer menjadi daya tarik tersendiri karena menyuguhkan panorama matahari terbit dengan pemandangan berbagai gunung yang berada di Malang Raya.

Hariyanto menambahkan, sebagian besar wisatawan awalnya hanya berniat melakukan kunjungan harian. Namun, setelah mengenal fasilitas dan konsep yang ditawarkan, banyak di antaranya beralih memesan penginapan untuk kegiatan gathering maupun team building.

"Awalnya mereka hanya jalan-jalan. Setelah tahu konsep dan fasilitasnya, banyak yang kemudian tertarik menginap dan mengadakan kegiatan kelompok, seperti Out Bound" tuturnya.

Ia menyebut untuk tiket masuk, pengunjung dikenakan tarif Rp20.000 per orang yang sudah termasuk Welcome Drink.

Sementara fasilitas penginapan dengan konsep unik yakni glamorous camping (glamping) tersedia dengan harga bervariasi, mulai sekitar Rp750 ribu hingga Rp3 juta per malam, dengan kapasitas 3 hingga 10 orang, tergantung tipe unit dengan area parkir cukup luas.

Lebih lanjut, Hariyanto menegaskan bahwa tempat ini tak hanya berdampak pada sektor pariwisata, keberadaan LIM juga memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi lokal. Saat ini, sekitar 50 karyawan terlibat dalam operasional, dengan 90 persen di antaranya merupakan warga desa setempat.

"Harapan kami, LIM semakin dikenal luas dan bisa menjadi barometer wisata berbasis alam dan edukasi di wilayah Ngajum maupun Kepanjen," pungkas Hariyanto. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Insiden ini melibatkan sebuah minibus dan truk tronton, yang mengakibatkan dua penumpang meninggal dunia di tempat kejadian, dan sembilan lainnya mengalami luka-luka.

Kecelakaan melibatkan kendaraan Toyota Hiace bernomor polisi B 7769 TDB dengan dump truck tronton bernomor polisi L 9322 UK. Minibus Toyota Hiace tersebut diketahui membawa rombongan warga dari Jakarta Timur yang sedang dalam perjalanan menuju Malang Raya untuk berlibur.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Malang, AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska, menjelaskan bahwa dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah pengemudi minibus mengalami kelelahan.

"Berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi, pengemudi Toyota Hiace diduga mengalami microsleep sehingga kendaraan bergerak ke kiri dan menabrak dump truck di depannya," ujar AKP Chelvin, Sabtu (13/12/2025).

Kecelakaan bermula ketika Toyota Hiace yang dikemudikan oleh AI (32), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, melaju di lajur kanan dari arah Surabaya menuju Malang. 

Setibanya di lokasi kejadian, minibus tersebut tiba-tiba banting stir ke kiri dan menabrak keras bagian sudut kanan belakang dump truck yang dikemudikan oleh TH (47), warga Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang berjalan searah di lajur kiri.

Akibat benturan keras tersebut, dua penumpang Toyota Hiace meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP). Sementara itu, pengemudi minibus dan sembilan penumpang lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat cedera yang berbeda.

"Korban luka telah mendapatkan penanganan medis di RS Prima Husada dan RS Lawang Medika, sedangkan dua korban meninggal dunia telah dievakuasi ke RSSA Malang," imbuhnya.

Pasca-kejadian, petugas gabungan dari Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Malang, Patroli Jalan Raya (PJR), dan Jasa Marga segera melakukan penanganan di lokasi. 

Proses olah TKP, pengamanan barang bukti, dan pengumpulan rekaman CCTV telah dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

"Kami telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Perkara ini masih dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polres Malang," tutup AKP Chelvin. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Seorang pemuda berinisial ES (22) tewas setelah ditusuk oleh rekannya sendiri, H (24), dalam sebuah keributan di rumah salah satu warga di Dusun Baran, Desa Putat Lor, pada Kamis (11/12/2025). Pelaku, H, hingga Jumat (12/12/2025) masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Peristiwa yang merenggut nyawa korban bermula ketika ES dan H sedang berkumpul bersama sejumlah teman. 

Suasana yang awalnya kondusif mendadak berubah ricuh setelah keduanya terlibat adu mulut.

Di tengah pertengkaran yang memanas, pelaku, H, dilaporkan mengambil senjata tajam berupa pisau dan langsung menusuk korban. Usai melancarkan aksinya, H segera melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.

Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Ketawang guna mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawa ES tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasihumas) Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, membenarkan peristiwa pembunuhan sadis itu. 

"Benar, ada kejadian penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Gondanglegi," ujar Bambang, Jumat (12/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa Polsek Gondanglegi telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) begitu laporan dari masyarakat diterima.

Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengurai motif di balik aksi penusukan itu. 

"Polsek Gondanglegi sudah mendatangi TKP dan menangani kejadian tersebut sesuai prosedur. Motif dan keterangan lengkap masih terus didalami oleh penyidik," tambahnya.

Bambang memastikan bahwa identitas pelaku telah dikantongi oleh pihak kepolisian. Saat ini, tim gabungan sedang fokus melakukan pengejaran terhadap pelaku. 

"Pelaku melarikan diri setelah kejadian. Saat ini tim di lapangan sedang melakukan pengejaran, dan kami berharap pelaku segera diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," tandasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Bupati Malang, Sanusi, didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan manajemen Indomaret pada Kamis (11/12/2025).

Aksi korporasi ini diklaim sebagai dukungan nyata terhadap upaya penanganan stunting dan peningkatan gizi keluarga. .

Bupati Sanusi dalam sambutannya menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam pembangunan daerah, khususnya pada sektor-sektor prioritas. 

"Bantuan dari CSR Indomaret ini menjadi bagian penting dalam memenuhi nutrisi keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak di desa," ujar Sanusi. 

Ia menegaskan bahwa pemda terus mendorong agar program CSR diarahkan secara spesifik pada isu kesehatan, lingkungan, dan pemenuhan gizi anak.

Bupati Sanusi berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha semakin kuat untuk mempercepat perkembangan desa. 

"Dengan kerja sama seperti ini, Sumberejo bisa tumbuh lebih baik, ekonominya meningkat, dan anak-anaknya tumbuh sehat," tandasnya.

Brand Manager Indomaret Cabang Malang, Andika Arta Pawitra Sukma, menjelaskan bahwa 250 paket yang berisi beras, gula, susu, dan telur tersebut merupakan implementasi perdana program nasional Healthy Way di Kabupaten Malang. Program ini disebut-sebut digulirkan di 10 titik daerah di Indonesia tahun ini.

"Harapannya, bantuan ini mampu menekan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, dan memberi dampak positif bagi lingkungan," pungkas Andika. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari agenda Refleksi dan Evaluasi pendampingan sekolah unggulan yang diselenggarakan bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang (LPPP UM) pada 9 Desember lalu di El Hotel.

SMPN 1 Turen adalah satu dari 10 sekolah tingkat SMP di Kabupaten Malang yang terpilih untuk mengikuti program percepatan mutu pendidikan.

Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib menyampaikan apresiasi atas kesiapan sekolah dalam menyerap dan mengimplementasikan program percepatan mutu. 

Ia menilai SMPN 1 Turen telah menunjukkan progres signifikan, baik dalam aspek tata kelola, kesiapan sumber daya guru, maupun adopsi konsep sekolah unggulan yang diinisiasi oleh LPPP UM.

"Kabupaten Malang ini luas dan kondisi sekolah tidak seragam. Karena itu, percepatan harus dimulai dari sekolah yang sudah siap, dan SMPN 1 Turen termasuk yang menunjukkan perkembangan yang baik," ujar wabup.

Wabup Lathifah Shohib juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dan sekolah dalam mengakses program-program pemerintah pusat. 

Menurutnya, pemda tidak boleh hanya menunggu bantuan, melainkan wajib proaktif dalam mengajukan program seperti revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, bantuan ruang kelas baru, hingga dukungan infrastruktur teknologi informasi (IT).

"Kalau hanya menunggu, kita tidak akan dapat apa-apa. Maka, sekolah-sekolah harus segera berkomunikasi dengan dinas dan mengikuti sistem yang sudah disiapkan," tegasnya. 

Pendampingan yang dilakukan LPPP UM pada hari ini mencakup penilaian visibilitas (kelayakan), kesesuaian rencana pengembangan sekolah, hingga pengujian kesiapan guru inti dalam empat bidang studi utama. 

Rangkaian kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi besar yang menghasilkan rekomendasi akademik untuk akselerasi sekolah unggulan.

Kepala SMPN 1 Turen, Lilik Liswatin menyambut baik kunjungan Wakil Bupati dan pendampingan dari tim UM, menilai hal tersebut sebagai dorongan moral dan motivasi besar bagi sekolah.

"Agenda hari ini luar biasa, memberi motivasi bagi kami untuk mempersiapkan langkah-langkah lanjutan dan strategis di tahun depan," ujarnya.

Lilik menjelaskan bahwa SMPN 1 Turen telah mengusung konsep Sekolah Ramah Anak sebagai identitas unggulannya. 

Peta jalan utama yang sedang disusun sekolah meliputi penguatan karakter, pembiasaan perilaku positif, serta peningkatan mutu akademik maupun nonakademik secara terintegrasi.

Ia menambahkan, seluruh kebutuhan sekolah terkait program percepatan telah diinput ke sistem daring Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

"Harapannya, sekolah ini benar-benar menjadi sekolah unggulan yang bisa dibanggakan Kabupaten Malang dan mampu mencerdaskan anak-anak," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua LPPP, Prof. Dr. Hardika, dalam evaluasi program yang digelar pada Selasa (9/12/2025) sebagai langkah fundamental memperkuat karakteristik sekolah unggul.

Evaluasi yang diselenggarakan di El Hotel Malang tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang SD dan SMP, serta perwakilan kepala sekolah dari 7 SD dan 10 SMP peserta program. 

Proses evaluasi didampingi langsung oleh Tim Ahli LPPP UM, lembaga yang bertanggung jawab merancang materi, mendampingi sekolah, sekaligus menilai efektivitas program.

Hardika menjelaskan bahwa tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun pondasi untuk memperkuat sistem pendidikan dasar di Kabupaten Malang. 

"Tahun ini kami fokus memperkuat fondasi. Ibarat rumah, sebelum berdiri kokoh, dasarnya harus benar dulu," ujar Hardika pada Selasa (9/12/2025).

Sebelum pelaksanaan lokakarya yang dibuka oleh Wakil Bupati Malang dan Dinas Pendidikan, tim pendamping dari UM telah melakukan implementasi lapangan. Tindakan ini bertujuan memastikan pemahaman peserta program benar-benar siap untuk diterapkan, bukan sekadar dipahami secara teoritis.

Dari hasil evaluasi, ditemukan variasi skor pemahaman peserta. Hardika menyebutkan beberapa komponen bahkan mencapai skor 100 persen. Ia menjelaskan bahwa instrumen tersebut mengukur tingkat konstruksi pengetahuan peserta, bukan indikator implementasi final di lapangan.

"Instrumen itu melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi. Misalnya untuk rencana strategis, ada yang mencapai skor 88 sampai 90 dari 100," ungkapnya.

Mengutip sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Hardika menekankan bahwa rencana strategis merupakan kompas utama bagi sekolah unggul, yang menjadi landasan arah kebijakan pendidikan minimal empat hingga lima tahun ke depan.

Lokakarya evaluasi ini menghasilkan rekomendasi penguatan materi untuk Program Sekolah Unggulan pada tahun 2026, khususnya pada komponen yang belum mencapai target pemahaman. Fokus penguatan tersebut meliputi peran guru, kepemimpinan (leadership) kepala sekolah, kinerja tenaga kependidikan, hingga karakter siswa.

"Pemahaman tentang karakter sekolah unggul menjadi prioritas lanjutan. Guru harus tahu perannya, kepala sekolah harus menunjukkan leadership, tenaga kependidikan harus bekerja sesuai standar, dan karakter siswa harus benar-benar dibangun," tegas Hardika.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan disusun menjadi laporan resmi kepada Bupati Malang dan jajaran pemerintah daerah. Laporan ini akan dilengkapi dengan ringkasan eksekutif agar mudah dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hardika juga menyoroti pentingnya perubahan mindset (pola pikir) di seluruh sekolah. Perubahan ini mencakup kedisiplinan waktu, pelaksanaan pembelajaran aktif tanpa kelas kosong, kesiapan materi mengajar, serta penataan jadwal rapat kedinasan agar tidak berbenturan dengan jam belajar siswa.

"Harapannya, kebiasaan-kebiasaan baik ini tetap berjalan meskipun pendampingan UM selesai. Guru adalah profesi yang menjunjung etika dan bekerja maksimal. Jika profesionalisme dijalankan, sekolah akan bergerak menuju kinerja terbaik," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Kepolisian Resor (Polres) Malang melalui Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasihumas), AKP Bambang Subinajar, menjelaskan, kecelakaan bermula saat minibus L300 yang dikemudikan oleh Nur Eko Cahyono (63), warga Kecamatan Kepanjen, melaju dari arah utara ke selatan dengan membawa dua penumpang.

Penyelidikan polisi membeber dugaan bahwa pengemudi L300 mengantuk atau mengalami microsleep, sehingga kendaraan yang dikemudikan oleng keluar jalur. 

"Dari penyelidikan awal, pengemudi L300 diduga mengalami microsleep hingga kendaraan bergerak keluar jalur ke jalur kanan," ujar Bambang, saat dikonfirmasi Rabu (10/12/2025).

Pada saat bersamaan, sambung Bambang dari arah berlawanan (selatan ke utara), melaju truk Canter yang dikemudikan oleh Nurmansyah (48), warga Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung. Karena L300 telah berpindah jalur, benturan adu banteng keras tak terhindarkan.

Benturan keras menyebabkan pengemudi L300, Nur Eko Cahyono, mengalami luka serius di bagian kepala. Ia dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Kanjuruhan Kepanjen.

Sementara, dua penumpang L300, yakni Eko Prasetya (53) dan Siti Choiriyah (54), mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Wava Husada untuk mendapatkan penanganan medis.

"Petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polres Malang langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP, memintai keterangan saksi, serta mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat," jelas Bambang.

Pengemudi truk Canter, Nurmansyah, dilaporkan selamat tanpa mengalami luka. Kedua kendaraan yang ringsek telah diamankan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian.

Polres Malang menegaskan bahwa faktor kelelahan dan microsleep (tidur singkat yang terjadi tanpa disadari) merupakan dugaan kuat penyebab utama kecelakaan.

Ia mengimbau seluruh pengguna jalan agar tidak memaksakan diri berkendara saat kondisi tubuh tidak prima.

"Microsleep sangat berbahaya. Bila lelah, berhenti sejenak. Ini penting untuk keselamatan bersama," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan hasil monitoring dan pembersihan lanjutan pada Selasa (9/12/2025).

“Pembersihan di titik satu sudah selesai dan aksesnya kini bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua,” ujar Sadono, Selasa (9/12/2025).

Percepatan yang sama juga terjadi di titik berikutnya.

“Untuk titik dua, material sudah tuntas dibersihkan dan kendaraan roda empat (R4) sudah bisa melintas,” kata Sadono.

Pada titik ketiga, kondisi turut dinyatakan aman untuk dilalui kendaraan setelah pembersihan rampung.

“Titik tiga juga sudah selesai dan seluruh jenis kendaraan sudah dapat melewati akses tersebut,” imbuhnya.

Selain penanganan longsor, Sadono menambahkan bahwa hari ini tim BPBD turut mengikuti agenda persiapan tinjau lapang ke Sungai Tundo bersama Kasubdit BBWS dimana lokasi tersebut melintasi titik longsor.

“Kami juga melakukan persiapan tinjau lapang ke Sungai Tundo bersama Kasubdit BBWS,” jelasnya.

Di sisi lain, Sadono mengimbau warga di kawasan selatan Kabupaten Malang agar meningkatkan kesiapsiagaan mengingat wilayah Tirtoyudo memiliki kontur miring dan rawan pergerakan tanah, terlebih memasuki akhir musim hujan.

“Kami mengimbau warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, karena Tirtoyudo berada di area kemiringan yang masih berpotensi terjadi longsor,” tutupnya.

Penanganan longsor melibatkan BPBD Kabupaten Malang, Muspika Tirtoyudo, Binamarga, pemerintah desa setempat, Poslap Tirtoyudo, Sibat PMI, unsur swasta, dan masyarakat. (*) 

Editor: Rizqi Ardian

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil Sistem Monitoring Desa Antikorupsi (SIDASI) 2025. Desa penerima apresiasi yaitu Pandanmulyo dan Randugading (Tajinan), Jombok (Ngantang), Tamansatriyan (Tirtoyudo), Jambuwer (Kromengan), Kaliasri (Kalipare), Sukoanyar (Pakis), Pandesari (Pujon), Sumbersuko (Wagir), serta Kedungpedaringan (Kepanjen).

“Peringatan Hari Antikorupsi adalah pengingat bahwa korupsi merupakan musuh utama pembangunan,” ujar Bupati Sanusi," ujarnya dalam sambutannya, Selasa (9/12/2025).

Ia menegaskan pentingnya sinergi dan integritas dari seluruh elemen pemerintahan. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak bersama dari level pimpinan hingga pelaksana pelayanan publik.

Bupati juga mengajak aparatur pemerintah menjadi teladan nilai kejujuran dan transparansi.

"Yaa, Aparatur Kabupaten Malang harus berani menolak gratifikasi dan melaporkan potensi penyimpangan," terangnya.

Sanusi menambahkan bahwa Pemkab Malang terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan sistem terbarukan.

"Kita cegah korupsi juga melalui pengawasan internal, digitalisasi pemerintahan, penguatan APIP, serta penanaman nilai antikorupsi di seluruh perangkat daerah," tutupnya.

Acara ini dihadiri Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno, narasumber KPK Galih Pramana Natanegara, Sekda Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar Anwar,  dan jajaran kepala perangkat daerah. (*) 

Editor: Rizqi Ardian

Dukungan tersebut ditegaskan di sela agenda Workshop Evaluasi dan Refleksi Program Sekolah Unggulan yang digelar di El Hotel, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Selasa (9/12/2025).

Dukungan Bank Jatim dijanjikan pada penguatan fondasi layanan keuangan daerah yang dianggap krusial untuk menopang transformasi sektor pendidikan.

Kepala Bank Jatim Cabang Kepanjen, Satriya Dananjaya, menyebut bahwa posisi Bank Jatim sebagai bank milik pemerintah daerah memberikan tanggung jawab moral dan strategis untuk bersinergi dengan agenda pendidikan.

"Kami memang sudah bank milik pemerintah daerah. Karena itu, sejak dulu kami mendukung penuh, terutama dalam sinergi di bidang pendidikan," ujar Satriya.

Ia menjelaskan bahwa Bank Jatim telah mengintegrasikan berbagai layanan vital, mencakup seluruh sistem transaksi pendidikan dan penguatan literasi keuangan di lingkungan sekolah. 

"Transaksionalnya, termasuk literasi keuangan, semua lewat kita di Bank Jatim. Kami menjalankan peran sebagai kasir bank daerah," ungkapnya.

Satriya memastikan bahwa lembaganya akan memberikan dukungan penuh terhadap program percepatan sekolah unggulan yang tengah digencarkan oleh Pemkab Malang.

"Kami juga support program-program pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam memajukan sekolah-sekolah, seperti yang tadi disampaikan Ibu Wakil Bupati Malang," tambahnya.

Kehadiran Bank Jatim dalam workshop ini menandai momentum penting bagi penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor pendidikan, dan lembaga perbankan. 

Sinergi ini diharapkan menjadi motor penggerak untuk mempercepat terwujudnya kualitas pendidikan yang lebih maju di Kabupaten Malang. (*) 

Editor: Syaiful Aries

Pertemuan yang dilaksanakan di el Hotel Malang, Selasa (9/12/2025) ini sejatinya menjadi momen evaluasi untuk memetakan efektivitas program yang telah berjalan sejak Oktober, hasil kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang (UM).

Meski diwarnai klaim optimisme, forum evaluasi ini juga membeber bukti program terhadap mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malang, mengingat target ambisius pemkab untuk menjadikan seluruh sekolah sebagai sekolah unggulan dalam lima tahun ke depan.

Wakil Bupati Lathifah menekankan bahwa evaluasi ini adalah titik kontrol vital untuk memastikan arah program. 

"Kita ingin memastikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak pada peningkatan mutu sekolah," ujar Lathifah. 

Ia menambahkan bahwa program ini melibatkan secara komprehensif mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, hingga paguyuban orang tua, menunjukkan cakupan program yang luas.

Namun, di tengah klaim antusiasme dari sekolah yang telah ia tinjau, Wabup Lathifah memberikan penekanan tajam, hasil program ini disebutnya wajib diimbaskan secara luas, termasuk kepada sekolah swasta. 

Penekanan ini secara implisit menunjukkan bahwa keberhasilan program unggulan tidak boleh berhenti pada 17 sekolah percontohan yang didampingi, tetapi harus menjadi katalisator bagi ratusan sekolah lain yang menunggu perbaikan.