default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Pemkab Probolinggo Lakukan MoU, Dengan Kementerian hukum dan HAM RI Perihal UKK

Pemkab Probolinggo Lakukan MoU, Dengan Kementerian hukum dan HAM RI Perihal UKK
Birokrasi
Bupati Probolinggo (hijab kuning) saat menandatangani perjanjian
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

PROBOLINGGO, - Pemerintah Kabupaten Probolinggo lakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian hukum dan HAM RI. Untuk memenuhi tahapan dari rencana pendirian UKK ( Unit Kerja Kantor) imigrasi dikabupaten probolinggo. Jumat (6/9/2019).

MoU dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemkab Probolinggo dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang di Kabupaten Probolinggo ini ditandatangani (teken) oleh Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari, SE dan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie, di ruang pertemuan gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Tantri mengemukakan, langkah yang tengah diambil Pemkab Probolinggo ini adalah dalam rangka menjawab salah satu mimpi besar masyarakat Kabupaten Probolinggo. Dimana dengan adanya Unit Kerja Kantor Imigrasi, hal ini merupakan embrio dari Kantor Imigrasi Kabupaten Probolinggo kedepannya.

“Mohon doa restunya seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo selama satu bulan kedepan kami sedang berupaya untuk menyempurnakan segala kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan kantor UKK mulai dari server jaringan internet, Teknologi Informasi serta SDM yang memadai,” kata Bupati Tantri melalui Humas Pemkab.

Lebih lanjut seiring dengan persiapan-persiapan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Tim Percepatan Pendirian UKK dalam dua bulan terakhir, Bupati Tantri menegaskan bahwa targetnya pada bulan Oktober 2019 mendatang, UKK Kabupaten Probolinggo sudah beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

“SDM pun telah kami siapkan dengan sumber daya yang memadai sesuai kriteria yang dibutuhkan melalui SK Bupati dan telah kami tanda tangani beberapa waktu yang lalu. Jadi secara keseluruhan progres persiapan telah kami cukupi dan Insya Allah target bisa kita capai,” tandasnya.

Sementara Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Ronny F Sompie mengatakan, keberadaan kantor UKK Imigrasi Kelas I TPI Malang di Kabupaten Probolinggo ini merupakan langkah strategis dalam rangka melayani masyarakat lebih baik. Terutama pelayanan pengajuan pembuatan paspor dan pelayanan terhadap warga asing terkait perpanjangan ijin tinggal.

“Termasuk juga lebih memudahkan pengawasan keimigrasian di wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo dan tiga kabupaten di sekitarnya. Jadi adanya kantor UKK di Kabupaten Probolinggo akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan pelayanan dari kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang,” pungkasnya.


Kontributor : Ubaidillah
Editor : Hariyanto
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar