default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Bupati Faida dan Buruknya Manajerial Beasiswa Pendidikan

Bupati Faida dan Buruknya Manajerial Beasiswa Pendidikan
Suara Pembaca
Ferdiansah, Anggota Gemasaba Jember.

Artikel: Opini

Oleh: Ferdiansah, Anggota Gemasaba Jember

SUARA PEMBACA - Saat ini Bupati Faida semakin kelabakan dalam mencari celah untuk meningkatkan citranya dalam proses konstelasi Pilkada serentak tahun 2020. Apalagi Faida maju sebagai kandidat bakal calon Bupati satu-satunya di Jawa Timur yang melalui jalur independen. Berbagai upaya politik sudah dilakukannya, salah satunya menggalakkan dukungan politiknya melalui media sosial. 

Faida saat ini ingin menggaet simpati publik melalui media sosial. Ia berupaya mengkampanyekan bahwa dalam tapuk kepemimpinan dalam periode sebelumnya,sangatlah sukses. Karena posisinya di saat yang sama, secara politis Faida telah dimakzulkan oleh semua anggota Fraksi di DPRD Jember sebagai lembaga dengan garis koordinatif dengan Pemerintah Daerah (read: bupati). Saat ini, pemakzulannya tinggal menunggu proses regulasi administratif yang dikirimkan oleh DPRD Jember kepada Mahkamah Agung.   

Sebagai Warga Jember, saya ingin mengetengahkan persoalan riil yang benar-benar terjadi dalam proses politik di masyarakat. Karena hal ini berkaitan dengan kebijakan, yang juga tidak pernah bisa kita lepaskan dari konteks politik. Saat ini Faida dengan berbagai citra politisnya mengkampanyekan berbagai suksesi janji politik sebelumnya, salah satunya adalah digelontrokannya 5000 Beasiswa Pendidikan untuk perguruan tinggi. 

Berbicara beasiswa dari Pemerintah Jember untuk mahasiswa. Awalnya ini terkesan sebagai terobosan yang bagus untuk peningkatan SDM masyarakat, khususnya di ranah pendidikan. Tetapi yang terjadi kemudian manajerial pengelolaan beasiswa Jember bisa dikatakan paling buruk di se-kresidenan besuki. Sistem yang dibangun oleh Faida pun tidak mencerminkan pemahaman administratif dalam pengelolaan beasiswa.  

Padahal beasiswa itu adalah dana pendidikan. Dan tidak ada beasiswa di seluruh dunia yang tidak 'bersyarat'. Di Jember sendiri, audit administratif beasiswa tidak dilakukan secara prosedural, tetapi hanya melihat siapa yang mengajukan akan diterima tanpa ada survey langsung dengan pihak keluarga. Baik yang kelas menengah ataupun menengah atas, sama-sama memiliki potensi untuk mendapat beasiswa tersebut.      

Pun banyak ditemui, penggelontoran dana beasiswa program Faida tidak berjalan dengan proporsional. Banyak penerima beasiswa itu, yang melakukan manipulasi data dan tidak dilakukan cross-check data riil oleh pengelola beasiswa. Para penerima, banyak memanfaatkan dana pendidikan yang diperolehnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, bukan untuk justru untuk menunjang kegiatan akademiknya. 

Sebagian besar beasiswa ini tidak tepat sasaran untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Mahasiswa yang bercukupan pun banyak yang mendapatkan beasiswa tersebut, ditengarai oleh mudahnya proses dan akses untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Banyak dari uang beasiswa mereka yang disalurkan untuk membeli motor bahkan penulis temui mereka membeli mobil dari hasil beasiswanya.  

Selain itu, minimnya upaya follow up dari Pemerintahan Faida untuk mengevaluasi perkembangan volume penerima beasiswa menjadi catatan bersama. Alokasi dana APBD Jember khusus untuk beasiswa tahun 2019 telah terealisasi secara tidak proporsional. Hal ini misalnya bisa ditelaah dalam surat keputusan Bupati Faida Nomor:422.5/546/310/2020 tentang pemberitahuan pencairan program 10.000 beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jember.    

Secara manajerial, pengelolaan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa Jember itu dilakukan secara serampangan. Pun diakui oleh saudara Ina (penerima beasiswa salah satu Perguruan Tinggi di Jember) bahwa alokasi dana pendidikan tidak secara berturut-turut terealisasi, “misalnya waktu yang dijanjikan di bulan September oleh pemerintah kabupaten, tetapi mereka tidak merealisasikan janji pencairan dana beasiswanya”, paparnya. 

Seorang penerima beasiswa pemkab Jember dari Yogyakarta yang dijumpai penulis awalnya mendapatkan beasiswa Bidikmisi. Tetapi ketika sudah purna bidikmisinya, ia ternyata kemudian melanjutkan sampai semester 14 dengan beasiswa dari Bupati Faida. Hal ini sudah menunjukkan spirit yang dibangun Faida bukan pendidikan yang ideal, tetapi aktualisasi program. Dan ini sudah menyalahi etika beasiswa sebagaimana umumnya yang memiliki syarat kualifikasi yang ketat.    

Dalam konteks ini, kita kiranya perlu membandingkan hal tersebut di atas dengan laporan dari BPK terkait dengan alokasi beasiswa pendidikan yang ter Disclaimer dari LPJ Pemerintah Jember tahun 2019. Dalam laporan BPK Nomor: 79.B/LHP/XVIII.SBY/06/2020. Dalam pemaparan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan 7 Desember 2018 akan direalisasikan kepada 2.166 penerima beasiswa. Ternyata kemudian yang terealisasi melebihi jumlah dari ketetapan dalam DPA yakni 6.498 penerima. Hal ini akhirnya yang menyebabkan tim pengelola beasiswa tidak dapat memberikan penjelasan kepada BPK. 

Untuk itu, melihat realitas ini kita perlu secara kritis mengawal dan menanggapi berbagai sentimen politik yang kan dimunculkan oleh Faida dalam proses konstelasi politik Pilkada tahun 2020 di Jember. Fakta penting kita paparkan, jangan sampai kebohongan demi menggapai tujuan yang semu muncul tak terbendung. Akhirnya, kita perlu terus mengawal proses demokrasi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 ini.     


Kontributor :
Editor : Muhammad Nurul Yaqin
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar