default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Palsukan Tanda Tangan DPRD Pamekasan, Ketua Prahara Minta Pelaku Ditindak Tegas

Palsukan Tanda Tangan DPRD Pamekasan, Ketua Prahara Minta Pelaku Ditindak Tegas
Birokrasi
Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan tampak dari depan.

PAMEKASAN - Laporan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan permohonan dana bantuan Covid-19 yang ditujukan ke Bank Jatim oleh oknum anggota DPRD Pamekasan diminta ditindak tegas.

Hal itu disampaikan Ketua Pergerakan Mahasiswa Madura (Prahara) Haidar Anshori. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh oknum dewan dinilai mencoreng institusi lembaga wakil rakyat.

Oleh sebab itu, Haidar meminta oknum anggota dewan tersebut tidak cukup dengan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK). Ia meminta persoalan ini digiring ke pihak berwajib (polisi).

"Tindakan oknum anggota dewan jangan hanya dilaporkan ke BK, akan tetapi juga harus dilaporkan ke pihak berwajib mengenai tindak pidananya," kata Haidar Anshori, Kamis (9/7/2020).

Ia meminta BK DPRD Pamekasan bertindak cepat dan tegas mengingat tindakan oknum tersebut sangat fatal. Bahkan ia mendesak Ketua DPRD Pamekasan melaporkan tindak pidananya ke Polres Pamekasan.

Betapa tidak, oknum wakil rakyat tersebut telah memalsukan tanda tangan dan dokumen empat komisi di DPRD Pamekasan untuk program corporate social responsibility (CSR) di Bank Jatim Cabang Pamekasan dan Bank Jatim Surabaya.

"Kemaren kami lihat ada sekitar 14 proposal yang diduga dipalsukan tanda tangannya untuk diajukan ke Bank Jatim. Untuk anggaran seluruhnya hampir 300 juta," ungkapnya.

Sementara itu, oknum anggota dewan tertuduh pemalsuan tanda tangan enggan berkomentar. Hanya saja, dia mengarahkan untuk konfirmasi langsung ke Ketua DPRD Pamekasan.

"Langsung k ketua dewan y dik," ucapnya saat dihubungi melalui via WhatsApp-nya kepada suarajatimpost.com.

Sekedar diketahui, empat Ketua Komisi DPRD Pamekasan telah melaporkan pemalsuan tanda tangan dan dokumen oleh oknum anggota dewan kepada BK , Rabu (8/7) kemaren. Pelaporan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur. 

"Setiap Komisi sudah sepakat melaporkan kepada BK, karena (kasus) ini menyangkut nama baik institusi dan memakai logo DPRD," pungkas Sahur.


Kontributor : Faisol Jalaludin
Editor : Mu'ezul Khoir
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar