default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Pelayanan Publik DUPATARI Malang Siap Beroperasi

Pelayanan Publik DUPATARI Malang Siap Beroperasi
Birokrasi
Kepala Pengadilan Agama, Bupati Malang dan Plt Kadis Pendukcapil Kabupaten Malang.

MALANG - Bupati Malang H. M. Sanusi, MM menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam rangka pelayanan DUPATARI (Dukcapil Pengadilan Agama Tanpa Ribet) untuk mempercepat pelayanan publik yang terintegrasi sekaligus Launching Pencetakan Dokumen Kependudukan di Kecamatan se-Kabupaten Malang pada Jumat (10/7/2020) di gedung Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Hadir pada peluncuran layanan DUPATARI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur M.Yasin Awie, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Santoso, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Sirath Aziz, Pejabat Pemkab Malang dan seluruh Camat se-Kabupaten Malang.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, H.M Yasin Awie mengatakan, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Malang, perlu kami sampaikan dari 37 satker ini, lima diantaranya sudah mendapatkan sertifikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

"Alhamdulillah untuk tahun ini kita usulkan 28 satker, mudah-mudahan dapat terwujud di pengadilan agama se-Jawa Timur," ucapnya.

Yasin mengaku siap melayani pelayanan peradilan ini tanpa ribet dan dengan kerjasama kesepahaman ini masyarakat merasa terpuaskan dalam hal pelayanan. "Semoga terobosan ini menjadi role model di daerah lain," kata Yasin mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Bupati Malang H.M Sanusi menyambut baik adanya DUPATARI, karena menurutnya ini merupakan sebuah terobosan yang bagus guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dalam penerbitan dokumen kependudukan dengan cepat dan tepat, yang mana pasutri dalam proses perceraiannya telah diputuskan  di Pengadilan Agama.

"Akan secara otomatis mendapatkan Akta Cerai, sekaligus dokumen kependudukan KK dan KTP-el yang sudah berubah statusnya menjadi cerai hidup," terang Sanusi.

Kedepannya, lanjut Bupati, pelayanan publik di semua bidang harus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat betul-betul maksimal.

"Tentunya dengan mengedepankan prinsip pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kemudahan dan terjangkau oleh masyarakat," tegasnya mengakhiri sambutan.

Usai sambutan, Bupati Malang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bidang pelayanan kependudukan dalam pengurusan di Pengadilan Agama yang disaksikan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.

Senada dengan Bupati Malang, Sirath Aziz Plt Kadis Penduk Capil Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mulai tanggal 1 Juli 2020. Pelayanan Administrasi Kependudukan di semua Kecamatan di Kabupaten Malang telah dilaksanakan. 

"Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan, serta semua bentuk pelayanan publik adalah wujud dari kepedulian dan sebagai pelayanan masyarakat," singkat Aziz.


Kontributor : Achmad Soeseno
Editor : Muhammad Nurul Yaqin
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar