default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

KPPU Jatuhkan Sanksi Denda 30 M ke GRAB, Begini Tanggapan HIPDA

KPPU Jatuhkan Sanksi Denda 30 M ke GRAB, Begini Tanggapan HIPDA
Peristiwa Daerah
Caption : Suasana Persidangan KPPU saat Pandemi Covid-19

JAKARTA,- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) malam ini (2/7) menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 (d) Undang-undang No. 5/1999 kepada PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dalam adalah jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan oleh di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya. Atas pelanggaran tersebut, GRAB dikenakan denda Rp 7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp 22,5 miliar atas Pasal 19(d), sementara TPI dikenakan denda Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar atas dua pasal tersebut. 

Perkara dengan Nomor 13/KPPU-I/2019 ini berawal dari inisiatif KPPU dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran integrasi vertikal (Pasal 14), tying-in (Pasal 15 ayat 2), dan praktek diskriminasi (Pasal 19 huruf d). Di awal perkara, KPPU menduga telah terjadi beberapa pelanggaran persaingan usaha melalui order prioritas yang diberikan GRAB (Terlapor I) kepada mitra pengemudi di bawah TPI (Terlapor II), yang diduga terkait rangkap jabatan antar kedua perusahaan tersebut. 

Dalam proses persidangan, Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dinni Melanie, SH.ME. selaku Ketua Majelis, dengan Dr. Guntur S. Saragih, MSM., dan Dr. M. Afif Hasbullah SH. M.Hum sebagai Anggota Majelis tersebut menilai bahwa perjanjian kerjasama penyediaan jasa oleh GRAB selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus, bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia dan mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non TPI. 

Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya tying-in yang dilakukan GRAB terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Namun demikian Majelis menilai bahwa telah terjadi praktek diskriminasi yang dilakukan oleh GRAB dan TPI atas mitra individu dibandingkan mitra TPI, seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya. Praktek tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non TPI dan mitra individu. 

Memperhatikan berbagai fakta dan temuan dalam persidangan Majelis Komisi memutuskan bahwa GRAB dan TPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 dan 19 huruf “d”, namun tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 5/1999. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada GRAB sebesar Rp 7,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 14 dan Rp 22,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 19 huruf “d”. Sementara TPI dikenakan sanksi denda sebesar Rp 4 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp 15 miliar untuk pelanggaran Pasal 19 huruf “d”. Majelis Komisi juga memeritahkan agar para Terlapor melakukan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap. 

Secara khusus, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan kuota angkutan sewa khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; serta kepada Kementerian UMKM dan Koperasi untuk melakukan advokasi kepada pengemudi yang tergolong UMKM terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi, dan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan angkutan sewa khusus. 

Himpunan Pengusaha Daring Indonesia (HIPDA) mengapresiasi keputusan yang ditetapkan KPPU kepada Grab dan PT. TPI. Berbulan bulan proses berlangsung, KPPU akhirnya berhasil mengungkapkan bahwa adanya diskriminasi kepada Mitranya 

David Walalangi, SEKJEN HIPDA mengatakan saat itu Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) Sumatera Utara (SUMUT) melaporkan kepada KPPU karena ada dugaan sistem yang dibuat oleh GRAB untuk menguntungkan kelompok mitra tertentu yaitu TPI, sehingga driver yang masuk TPI ini akunnya dibuat lebih gacor atau banyak mendapatkan penumpang dibanding yang lainnya atau regular.

“Kiranya ini menjadi pelajaran penting bagi semua perusahaan di Indonesia terutama Aplikator transportasi Online yang ada bahwa Indonesia memiliki lembaga independen yang sangat tegas menjaga persaingan usaha demi stabilitas perekonomian, semoga KPPU tetap tegas dalam segala tindakan diluar koridor yang di tentukan,” terang David.

David menambahkan bahwa HIPDA akan memberikan laporan dan masukan kepada KPPU jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan aplikator Transportasi online terhadap mitranya, atau terjadi kelompok kelompok bentukan khusus dari aplikator yang membuat diskriminasi kepada Mitranya (Driver Online R2 dan R4)


Kontributor : Andy Yuwono
Editor : Mu'ezul Khoir
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar