default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Dugaan Raibnya Surat Penting Dari Kemendagri RI Yang Ditujukan Kepada Bupati Jombang

Dugaan Raibnya Surat Penting Dari Kemendagri RI Yang Ditujukan Kepada Bupati Jombang
Suara Pembaca
Anggota PPDI Jombang saat berfoto bareng

Oleh : Suraji Wakil Ketua DPD PPDI Jombang

JOMBANG, -Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 Barang siapa yang terbukti secara sengaja atau tidak menghilangkan dokumen negara, bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana. Tak tanggung-tanggung, hukuman kurungan yang menanti atas penghilangan arsip berlaku hingga lima tahun. 'Kalau menghilangkan arsip itu bisa dipidana, dipenjara lima tahun sesuai Undang-Undang nomor 43 (Tahun 2009) dengan denda Rp500 juta'.

Adanya sanksi yang tertuang dalam UU no 43 tentang kearsipan bahwa setiap keteledoran dalam pengelolaan arsip mempunyai sanksi pidana baik berupa denda maupun kurungan penjara. Disebutkan dalam bab IX tentang Ketentuan Pidana di Undang-undang Kearsipan ini ada delapan pasal yang menunjukkan hal tersebut yaitu pasal 81, 82,83,84,85,86,87, dan pasal 88
.
Kami sangat kecewa serta menaruh catatan merah dalam buku DPD PPDI Jombang dan akan mendalami adanya dugaan menghilangnya surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  bernomor 140/2941/BPD tertanggal 25 Mei 2018 hal Pembinaan Kepada Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Jombang. Dalam rapat DPD PPDI Jombang telah disepakati untuk menyisir Siapa saja yang diduga terlibat dibalik dugaan menghilangnya surat tersebut atau dugaan adanya aroma permainan politik atas surat tersebut, dengan bukti sampai hari ini Bupati Jombang tidak merespon surat permohonan audensi dari DPD PPDI Jombang hingga 4 kali mengirim surat audensi tersebut. 

Kami dari DPDI PPDI Jombang berharap kepada Bupati Jombang untuk segera menelusri surat tersebut sehingga permasalahan antara Pemerintahan Kabupaten Jombang dengan DPD PPDI cepat terselesaikan dan terhindar dari hal-hal tidak diinginkan yang dapat berekses luas di lingkungan pemerintahan kabupaten Jombang.


Kontributor :
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar