default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Warga Desa Gedangan Tulungagung Sepakat Gugat Pelantikan Perangkat Desa

Warga Desa Gedangan Tulungagung Sepakat Gugat Pelantikan Perangkat Desa
Peristiwa Daerah
Suasana Hearing DPRD Tulungagung bersama warga desa gedangan
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

TULUNGAGUNG, - Polemik pengangkatan perangkat Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat Tulungagung bakal berujung pada gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Hal itu mengkerucut dari hasil hearing antara warga Desa Gedangan dan Komisi A DPRD Tulungagung, Jumat (10/01/2020) pekan kemarin.

Dalam hearing tersebut dihadiri oleh pihak desa, Camat Campudarat dan Kabag Pemerintahan Pemkab Tulungagung. Namun karena pihak yang berpolemik tetap bersikukuh dengan kehendak masing-masing akhirnya DPRD Tulungagung mengusulkan untuk melakukan gugatan di PTUN.

Gunawan Ketua Komisi A DPRD Tulungagung menyatakan jika kasus tersebut sudah berada diluar zonanya. Terlepas ada pro dan kontra yang terjadi, karena Kades sebagai pemimpin tertinggi di desa telah melantik perangkat desa yang baru. 

“Kita sebagai DPRD tetap menampung aspirasi warga, tapi ya itu sudah berada diluar kewenangan kita,” ujarnya. 

Gunawan melanjutkan, pihaknya pun juga mengusulkan supaya warga desa menggugat di PTUN saja. 

“Pihaknya mengusulkan pada warga untuk melakukan gugatan di PTUN. selain itu,  sebentar lagi akan banyak pengisian perangkat di beberapa desa, supaya dengan adanya polemik di desa gedangan bisa dijadikan pelajaran bagi setiap desa yang melaksanakan penerimaan perangkat desa,” pungkasnya. 

Senada dengan Gunawan, Haji Muntholib sebagai warga Desa Gedangan juga memiliki kesamaan pemikiran dengan DPRD. 

“Kita menggugat bukan karena apa-apa, tapi yang lebih penting karena sebentar lagi aka nada banyak pengisian perangkat supaya hal ini menjadi perhatian semua desa di Tulungagung,” ungkapnya. 

Menindaklanjuti soal hearing pekan kemarin dengan DPRD, pihak warga Desa Gedangan mengaku juga sudah siap untuk melakukan gugatan. 

“Pihak warga desa sepakat untuk mengajukan gugatan di PTUN, karena kita menilai ada kejanggalan yang tidak sesuai aturan yang berlaku, baik mulai dari adanya tes wawancara hingga kejelasan MOU dengan perguruan tinggi yang terlibat dengan ujian perangkat desa,” pungkasnya.


Kontributor : Latif Saipudin
Editor : Mu'ezul Khoir
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar