default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Pasien Meninggal Usai Operasi, Prahara: Tindak Tegas Dokter dan RS Lakukan Malpraktek

Pasien Meninggal Usai Operasi, Prahara: Tindak Tegas Dokter dan RS Lakukan Malpraktek
Peristiwa Daerah
Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Mahasiswa Madura (LSM Prahara) melakukan audiensi ke Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Jumaat (6/12/2019). 
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

PAMEKASAN - Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Mahasiswa Madura (LSM Prahara) melakukan audiensi ke Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Jumaat (6/12/2019). 

Mereka meminta anggota dewan mengusut tuntas kasus Syafiuddin (31) warga Sokobanah, Kabupaten Sampang, yang dinyatakan menghembuskan nafas terakhirnya pasca dioperasi di RSU Asyifa Husada, Selasa (19/11/2019) lalu.

Selain itu, mereka meminta sejumlah rumah sakit swasta lainnya yang diduga sering melakukan malpraktik diberhentikan sementara tidak beroperasi.

"Kami minta DPRD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menghentikan mencabut izin operasional RSU Asyifa Husada, RS Larasati dan sejumlah rumah sakit swasta lainnya yang diduga sering melakukan malpraktek," ucap Haidar Ashori, Ketua LSM Prahara.

Menurutnya, Dinkes tidak perlu melayangkan surat peringatan (SP) 1 hingga 3, jika sifatnya fatal apa lagi sampai merenggut nyawa langsung cabut. Seperti halnya di RSU Asyifa Husada yang diduga malpraktek (Tewasnya pasien usai dioperasi).

"Dinkes wajib bertindak tegas. Jangan lalai seperti itu. Ingat, ini irusannya dengan nyawa. Jangan sampai ada bahasa tidak ada laporan dan Dinkes tidak tahu persoalan itu," tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehata Pamekasan Farid Anwar mengatakan bahwa terkait persoalan penindakan tidak serta merta Dinkes melakukan penindakan. Sebab itu ada tehnis medisnya.

"Kami akan melakukan evaluasi, pengawasan, pembinaan dan mungkin terakhir akan melakukan penindakan, begitu," ungkap Farid.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Sahur mengatakan bahwa dirinya bakal mencoba nertibkan izin yang ada di lingkungan klinik maupun rumah sakit swasta.

"Kami mencoba menertibkan persoalan pertama adalah daripada izin-izin yang ada di rumah sakit swasta ataupun klinik karena untuk kemudian mendapatkan izin ada beberapa standarisasi yang harus dipenuhi pertama persoalan pelayanan kemudian fasilitas terkait juga tadi disuruh masalah parkirnya, bagaimana nanti akan mencoba kita tertibkan," kata Sahur.

Menurutnya, jika nanti ia kedapatan klinik maupun rumah sakit swasta yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan aturan akan segera ditindak. "Dengan sangat berat hati kami memberikan pelajaran," pungkasnya.


Kontributor : Faisol Jalaludin
Editor : Mu'ezul Khoir
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar