default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Rizza Ali: Jangan Alergi KPBU, Apalagi Kuatir Terjerat Kasus Hukum

Rizza Ali: Jangan Alergi KPBU, Apalagi Kuatir Terjerat Kasus Hukum
Peristiwa Daerah
H Rizza Ali Faizin, Saat Berikan Statment Selaku Anggota Pansus KPBU
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

Sidoarjo - Menyikapi hasil koordinasi dalam Focus Gruop Discussion (FGD) KPBU. Pasalnya, hampir semua para Forkopimda Sidoarjo hadir dalam membahas permohonan persetujuan kerjasama perjanjian regress skema KPBU, di Aula gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (20/11/2019).

Hal ini disampaikan oleh legislator asal Tulangan yang juga masih menjabat sebagai ketua PC. GP Ansor Kabupaten Sidoarjo H Rizza Ali Faizin  Ketika menanggapi hasil FGD yang bertajuk Permohonan persetujuan Kerjasama dan perjanjian Regress Skema KPBU RSUD Wilayah Barat kemarin.

H Rizza Ali Faizi, salah satu anggota pansus III DPRD Sidoarjo mengatakan, akhirnya kita menjadi lega bahwa kita tidak boleh alergi terhadap KPBU. Apalagi khawatir, apabila mekanisme pembangunan RSUD Wilayah Sidoarjo Barat disetujui, anggota Dewan yang menyetujui akan terjerat masalah hukum dikemudian hari.

Dalam Forum tersebut, ikut hadir beberapa pembicara yang diantaranya adalah FORKOPIMDA, DPR RI, Akademisi, tokoh masyarakat, LSM, Wartawan dan juga PT SMI yang ditunjuk oleh Kemenkeu untuk mendampingi Pemda dalam melakukan pengkajian sekaligus mempersiapkan terpenuhinya perangkat teknis rencana pembangunan RSUD Sidoarjo Wilayah Barat dengan Skema KPBU.

"Kita menjadi lega dan tidak lagi alergi dengan nama KPBU ketika mendengar sendiri bagaimana Bu Insyafiah, dari Kemenkeu saat mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman tentang KPBU. Misalnya KPBU bukan hutang akan tetapi berbagi resiko, KPBU Bukan Privatisasi dan menyerahkan pengelolaan Rumah sakit ke tangan swasta", ungkap Rizza.

Ia menambahkan, keraguan kita terhadap besaran serta perhitungan pembiayaan yang selama ini dianggap terlalu tinggi oleh beberapa pihak, akhirnya terjawab ketika Dr. Ifrad selaku direktur PT. SMI menyampaikan  siap apabila ada yang ingin membedahnya secara lebih mendalam. Akan tetapi, harus dibedah oleh pihak yang kredible dan tidak terbuka, karena apabila ini tersebar akan menggangu mekanisme lelang.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kapolresta sidoarjo dipenghujung diskusi agar Pemkab dan DPRD harus duduk bersama.

Lanjutnya, secara garis besar sudah ada benang merah bahwa semuanya ingin RSUD ini segera dibangun baik APBD atau KPBU. Yang menjadi perdebatan dalam KPBU adalah  besaran  AP, maka menurut Kapolresta sekiranya Pemkab dan DPRD bisa duduk bersama untuk menunjuk lembaga independen dan kredibel agar melakukan kajian penghitungan.

Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa ini juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, karena DPRD secara terbuka menghadirkan seluruh elemen masyarakat baik yang pro ataupun yang kontra ini menunjukkan bahwa kami di dewan mendengar dan mengakomodir seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat sebelum kita nanti mengambil keputusan politik diparipurna.

Lebih jauh Rizza mengatakan, kita sebagai DPRD  tak lagi perlu khawatir ketika nantinya mensetujui konsep dan mekanisme pembangunan RSUD ini akan terjerat masalah hukum, selama tidak terjadi tindakan melawan hukum misalnya ada prosedur hukum yang dilanggar, penyalah gunaan wewenang serta ada tindakan koruptif tentu hal ini akan aman aman saja. Menurutnya kita malah lebih waswas misalnya memakai dana APBD tapi didalamnya terjadi tindakan melawan hukum atau tindakan koruptif.

Makanya, Ketua DPRD Sidoarjo siap pasang badan kalau di kemudian hari terdapat masalah hukum. Beliau bertanggung jawab secara pribadi baik materi ataupun non materi 'gampangane cukup ketua saja yang diseret ke meja hijau bila ada masalah'.

Pasalnya, ketua yakin KPBU ini benner, kajian hukumnya benar, dasar serta landasannya juga jelas, artinya sebagai seorang pemimpin pak usman memberi motivasi sekaligus rasa aman bagi kita. Imbuhnya menyinggung surat pernyataan Ketua DPRD Sidoarjo H Usman, M.Kes

Ditanya terkait tanggapan salah satu anggota DPR RI yang mengatakan mekanisme KPBU ini melanggar aturan. Rizza mengatakan, kita preview kembali kalau seingat saya ada beberapa point utama yang di sampaikan. Pertama masalah MOU pemkab sebelum disetujui DPRD, kedua DPRD sudah menganggarkan di APBD.

Bagi saya, semuanya sudah dijawab oleh pihak terkait, misalnya masalah MOU, perjanjian itu adalah perjanjian ketika SMI ditunjuk kemenkeu mendampingi pemkab untuk menyiapkan segala kebutuhan persyaratan KPBU, makanya kalau tdk salah namanya MOU pendampingan dan pelatihan bukan MOU kontrak kerja KPBU.

"Kalau terkait masalah APBD yang sudah mengalokasikan pembangunan RSUD sebesar 120 M, Rizza mengatakan dalam pengalokasiannya terdapat kompromi, namun saat itu saya masih belum menjabat sebagai anggota DPRD jadi tidak bisa bicara banyak", tuturnya.

Namun, menurut saya dalam diskusi kemarin sudah dijawab panjang lebar oleh pakar Hukum dan asisten I secara garis besarnya begini, Sesuai dengan KUA PPAS yang itu bisa dicek serta nota penjelasan RAPBD th 2019 TDK ada usulan 120 M jadi kalaupun dibelanjakan rencana anggaran juga kurang karena kebutuhan fisik lebih dari angka yang dianggarkan, kiranya kalau dipaksa dibangun melalui APBD diprioritaskan untuk membangun apa, karena kerangka kerja anggaran (KAK) nya tidak ada,bagaimana OPD perkim mengeksekusi.


Kontributor : Rizal
Editor : Mu'ezul Khoir
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar