default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Dinilai Terobos Kewenangan, DPRD Jombang Ajak Hearing Dinkes dan IAI

Dinilai Terobos Kewenangan, DPRD Jombang Ajak Hearing Dinkes dan IAI
Birokrasi
Situasi hearing di ruang Komisi D DPRD Jombang
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JOMBANG, - DPRD Jombang melalui Komisi D, mengundang Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (PC IAI) Jombang, untuk dilakukan hearing terkait laporan Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), dalam persoalan izin buka Apoteker yang dinilai melampaui tugas Dinas Kesehatan.

Namun sayang, dalam agenda hearing yang dilakukan Komisi D tersebut, tidak dihadiri pihak IAI, hanya dihadiri Dinas Kesehatan Jombang dan pengurus serta anggota LSM FRMJ Jombang.

Dalam hearing tersebut Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati dalam kesempatan hearing tersebut Pengurus Cabang IAI Jombang sudah diundang, walau tidak hadir hearing tetap dilakukan dan aakan dilakukan agenda berikutnya.

"IAI sudah kita undang yang hadir cuma dari Dinas Kesehatan dan FRMJ dan nantu kita agendakan lagi," jelasnya. Senin (18/11/2019).

Sementara Ketua FRMJ Jombang, Joko Fatah menerangkan bahwa merkea menuntut pihak IAI tidak semerta merta melakukan kewenangan diluar Dinas Kesehatan.

"Seperti sudah, dinas harus tegas dan IAI jangan melampaui batas kewenangan Dinas Kesehatan," tuturnya.

Disamping itu, Fatah mengeluhkan karena apa alasan IAI tentang tuntutan atau aduan yang dibawah pada saat hearing salah satunya, tentang peredaran obat dengan bebas tanpa resep dokter. Belum terjawab lantaran pihak IAI dianggap mangkir.

"Ini salah kapra setiap perizinan pembelian obat bila di apotik di wilayah kecamatan yang mengeluarkan rekom daei pihak IAI bukan dari Dinas Kesehatan, ini yang dipertanyakan," terangnya.

Ditempat yang sama Sekretaris Dinas Kesehatan Jombang, Gatut Wijaya menerangkan bahwa Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) bersyukur dewan cepat tanggap atas polemik di balik berdirinya apotek yang dinilai pihak IAI mempersulit anggotanya. Dalam arti bagaimana organisasi bisa menyesuaikan dengan keadaan dalam arti bisa membela anggotanya bukan sebaliknya mempersulit anggotanya.

"Kemarin sudah saya sampaikan itu ada ruang ruang, mana ruang izin profesi mana ruangannya dinas. Jangan sampai IAI itu melakukan masalah pembinaan apoteknya. Kalau apotek itu kan kewenangan dinas kalau melakukan pembinaan. 

Ditegaskan Gatut Kalau organisasi atau kelembagaan melakukan pembinaan pada apotekernya atau profesinya, bukan pada apoteknya.

"Kita lihat pelanggaran apa dulu. Pelanggaran kode etik apotekernya itu urusan lembaga (IAI) kalau pelanggaran kefarmasian, apotek itu urusan kami (Dinas Kesehatan)," ungkapnya. 

Diketahui hearing akan digelar lagi perkiraan hari Jumat tanggal 22/11/2019. Terkait aduan dari FRMJ.
 


Kontributor : M. Choirurrojikin
Editor : Hariyanto
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar