default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Ditanya Proyeksi R-APBD 2020, Bupati Faida: Saya Belum Baca

Ditanya Proyeksi R-APBD 2020, Bupati Faida: Saya Belum Baca
Politik
Bupati Jember Faida menyalami anggota DPRD
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JEMBER - Bupati Jember Faida irit bicara kepada media saat diminta penjelasan terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2020.

"Saya belum baca," katanya singkat sambil berlalu pergi meninggalkan sejumlah wartawan yang mengajukan pertanyaan usai dia mengikuti Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jember, Kamis (14/11/2019).

R-APBD 2020 baru diajukan ke DPRD pada awal Nopember 2019. Saat ini masih pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Parlemen menganggap pengajuan R-APBD sangat terlambat, karena seharusnya dimulai pada bulan Agustus. 

Sebelumnya, menurut Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni pengajuan di bulan Nopember mengandung konsekuensi sedikitnya waktu untuk membahas detail postur dan peruntukan anggaran.

Legislator PDI Perjuangan ini pun merasa Pemkab Jember tidak serius bekerja menyiapkan rencana pembangunan setahun kedepan.

"Saya sulit memahaminya. Dari banyak pengalaman, baru kali ini KUA-PPAS membingungkan," keluh Tabroni di ruangannya, Kamis (14/11/2019).

Tabroni lantas menunjukkan kejanggalan yang mencolok pada buku KUA-PPAS. 

Indikasi kejanggalan bermula dari pembagian buku KUA-PPAS ke anggota Dewan bersamaan dengan dimulainya rapat pembahasan.

Keanehan terus berlanjut tatkala muncul revisi angka total proyeksi APBD 2020.

Terdapat selisih yang  sangat besar, yakni sekitar Rp900 miliar. 

"Sebelumnya dalam buku yang resmi dari Pemkab menyebut APBD 2020  Rp5,3 triliun," ungkapnya.

Kemudian Tim Anggaran Pemkab Jember mengirim dua lembar kertas foto kopi berisi revisi bahwa proyeksi APBD 2020 senilai Rp4,4 triliun. 

Kecurigaan Tabroni kian bertambah kuat, dengan ditemukannya buku KUA-PPAS disusun tanpa dilengkapi daftar isi maupun halaman.

"Daftar isi penting sebagai pedoman untuk mempermudah siapapun dalam mempelajarinya," tutur alumnus jurusan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga ini.

Tabroni menekankan agar Pemkab Jember tidak mempermainkan KUA-PPAS, karena menjadi pedoman penyusunan hingga pembahasan APBD.

"APBD adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada Pemkab untuk merencanakan dan mengelolanya," ujar dia.

Sebelumnya, terjadi protes Badan Anggaran DPRD yang berujung penundaan rapat perdana pembahasan KUA-PPAS pada Senin (11/11/2019).

Gara-garanya, buku KUA-PPAS baru diberikan ke para legislator beberapa menit sebelum dimulainya rapat.

DPRD menolak rapat dilanjutkan lantaran belum sempat membaca ratusan lembar isi dalam buku KUA-PPAS.


Kontributor : Sutrisno
Editor : Sutrisno
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar