default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Silang Sengkarut Motor Bekas Operasional UPTD Pendidikan

Silang Sengkarut Motor Bekas Operasional UPTD Pendidikan
Peristiwa Daerah
Puluhan motor milik Pemkab Jember di kantor CV Sibeste Jalan Imam Bonjol Kavling 8
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JEMBER - Kasus teronggoknya motor bebek biru-hitam berplat merah di halaman kantor CV Sibeste dibahas dalam rapat dengar pendapat oleh Komisi C DPRD Jember, Kamis (14/11/2019).

Dalam forum itu terungkap silang sengkarut yang rumit dan berkelindan dalam banyak persoalan.

Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Ririn Yuli Astutik menjelaskan, motor yang teronggok di CV Sibeste adalah bekas kendaraan operasional UPTD Pendidikan.

Bupati Jember, Faida membubarkan UPTD Pendidikan pada tahun 2018. Seluruh asetnya ditarik ke Sekretariat Pemkab Jember, termasuk 191 unit motor roda dua berwarna biru hitam.

"Sebanyak 100 unit sudah digunakan untuk petugas Pendopo Express" ujar Ririn.

Pendopo Express adalah petugas kontrak yang direkrut langsung oleh Bupati Faida dengan bayaran tertentu untuk mengantar dokumen kependudukan.

Sekarang motor-motor tersebut akan ganti dipakai oleh satuan tugas relawan.

Bupati Faida telah merekrut sebanyak 464 orang dengan salah satu syarat ekstrim bersedia bekerja dibawah tekanan dengan bayaran Rp1,5 juta per bulan.

Ririn melanjutkan, sebelum digunakan oleh satgas, ratusan motor bekas kendaraan operasional UPTD Pendidikan itu akan ditempeli stiker baru.

Bagian Pembangunan menggelontorkan anggaran Rp95 juta kepada CV Sibeste melalui penunjukan langsung untuk membuat dan memasang stiker.

Namun, lanjut Ririn biaya perawatan dan perbaikan motor, anggarannya melalui Bagian Umum.

Sedangkan, hingga saat ini 191 motor itu masih tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan.

"Pengalihan aset masih dalam proses (rencana pengalihan ke Bagian Umum)," sergahnya. 

Mengapa penyerahan penuh belum selesai, tapi kendaraan sudah berpindah tangan pemakaian? 

"Perintah ibu (Bupati Faida)," jawabnya. Meski idealnya, terlebih dahulu dilakukan pengalihan penguasaan aset.

Terkait pengadaan stiker, Ririn beralasan anggaran di Bagian Pembangunan yang paling memungkinkan untuk dipakai.

"Anggarannya lebih fleksibel. Bisa (sebuah instansi membiayai perawatan kendaraan yang tercatat sebagai aset instansi lain) asal ada berita acara penyerahan sementara," kilah Ririn.

Ririn enggan terus terang soal sumber anggaran yang dipakai untuk membayar honor satgas relawan.

Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto heran dengan pengelolaan aset semacam ini.

Ia meminta supaya BPKAD menunda pemakaian motor tersebut oleh satgas relawan bentukan Bupati Faida.

"Selain masih simpang siur leading sektor penguasaan terhadap motor, juga karena pajak kendaraannya belum dibayar. Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana?," tuturnya.

Diakui Ririn, sekitar 50 persen dari 191 motor itu menunggak pajak tahunan maupun belum memperbarui surat tanda nomor kendaraannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kanit Regiden Satlantas Polres Jember IPTU Agnis Juwita Manurung membeber data 1.290 kendaraan milik Pemkab Jember menunggak pajak.

"Kalau diminta, kami akan membantu pengecekan fisik kendaraan. Untuk mengetahui apakah layak jalan, atau sudah waktunya bayar pajak," ujar Agnis.


Kontributor : Sutrisno
Editor : Sutrisno
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar