default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Gelombang Interpelasi ke Bupati Jember Semakin Membesar

Gelombang Interpelasi ke Bupati Jember Semakin Membesar
Politik
Ulama dan LSM mendesak parlemen menginterpelasi Bupati Jember
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JEMBER – Bupati Jember Faida semakin terdesak lantaran gagal mendapatkan jatah kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Pasalnya, gerbong yang hendak mengajukan hak interpelasi dari anggota parlemen terus bertambah.

 

Fraksi PDIP yang mempunyai tujuh kursi di DPRD Jember mengawali pengajuan interpelasi. Kemudian Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, pemilik suara terbanyak dengan total sepuluh kursi juga masuk dalam arus interpelasi.

 

Kemungkinan besar akan bertambah lagi dengan NasDem, pendulang delapan kursi yang turut serta dalam pengajuan hak interpelasi.

 

“Saya menghimbau kepada anggota Fraksi NasDem untuk segera bersikap tegas mengambil hak interpelasi,” tutur Anggota Dewan Pertimbangan DPW NasDem Jawa Timur, Kamil, Selasa (5/11/2019).

 

Menurutnya, ketiadaan kuota CPNS akibat kesalahan Bupati Jember Faida yang dampaknya telah merugikan masyarakat banyak. “Tidak perlu khawatir, meski dahulu NasDem mengusung Bupati, karena ini (interpelasi) demi kepentingan umum,” tegasnya.

 

Di lain pihak, Ketua DPD NasDem Jember, Marzuki Abdul Ghofur bakal menindaklanjuti perkembangan dinamika politik tersebut.

 

“Kami akan akan memanggil ketua fraksi NasDem dahulu untuk minta penjelasan, kemudian akan ditentukan seperti apa sikap kami," tuturnya.

 

Sedangkan, Ketua DPC Gerindra Jember HM. Satib langsung memerintahkan fraksinya. "Hak interpelasi ini untuk mendapatkan penjelasan dari Pemkab Jember, tentang alasan tidak mengajukan usulan formasi CPNS 2019," terangnya.

 

Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 

Modal politik pengajuan hak interpelasi di DPRD Jember telah tercukupi. Sebab, sesuai ketentuan, syaratnya adalah minimal diajukan oleh tujuh anggota parlemen yang berasal dari sedikitnya dua fraksi.


Kontributor : Sutrisno
Editor : Sutrisno
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar