SUARA JATIM POST
Banner

Jelang Penetapan Bapaslon Mojokerto, JPPR Kritisi KPU

MJOKERTO - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyampaikan kritikan jelang Penetapan Bapaslon Mojokerto oleh KPU secara tertutup. Kritikan akibat adanya pernyataan seorang komisioner KPU Kabupaten Mojokerto yang menyebut tiga bakal Paslon telah lolos persyaratan. 

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis kajian JPPR jelang penetapan (bakal pasangan calon) dan pengambilan nomor urut (oleh pasangan calon) pilkada serentak lanjutan Kabupaten Mojokerto 2020.

Pertama, JPPR mojokerto menyayangkan adanya pernyataan seorang komisioner KPU Kabupaten Mojokerto di sebuah media massa yang menyebut tiga bakal pasangan calon kepala daerah telah lolos memenuhi persyaratan.

Kedua, pernyataan tersebut sangat tidak berlandas pada kepastian hukum mengingat masih adanya mekanisme tahapan yang berlangsung sebagaimana PKPU 5 Tahun 2020. Yakni, penetapan calon bupati dan wakil bupati dilakukan tanggal 23 sepetember 2020 melalui mekanisme pleno penetapan.

Ketiga, JPPR mempertanyakan pengetahuan dan kualitas wawasan seorang komisioner KPU tersebut dan meminta agar menjaga ketertiban dan menghormati mekanisme, tata cata dan prosedur dalam tahapan yang telah diatur sebagaimana PKPU 5 Tahun 2020;

Manajer data dan riset JPPR Mojokerto Ariesta mengatakan, secara tegas mengingatkan agar KPU dan seluruh jajaran ditingkatan addhoc Kabupaten Mojokerto menjaga kode etik penyelenggara dan perilaku sebagai penyelenggara.

"Kami berharap kepada seluruh para peserta, timses, relawan dan simpatisan agar bersama-sama menjaga pilkada saat ini dengan selalu mengutamakan protocol kesehatan covid 19 sebab keselamatan jiwa adalah bagian ikhtiar menjauhkan pilkada menjadi cluster penularan covid 19," pungkasnya.

Perlu diketahui, JPPR merupakan jaringan 38 lembaga yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan di bawah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, LSM, lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan dan radio.

Apa Reaksi Anda?