SUARA JATIM POST
Banner

Praktisi : Berita Hoaks Banyak Beredar, JMSI Sebut Punya Visi Ciptakan Ekosistem Pers yang Sehat

GORONTALO - Tahun politik dimanfaatkan sekelompok golongan untuk membuat berita hoaks atau kabar bohong. Kabar hoaks tersebut disebar saat momen Pilkada atau tahun politik guna menyudutkan lawan politik tertentu. 

Hal ini disampaikan Praktisi Media Josep Adi Prasetyo saat berbicara pada kegiatan “Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia” atau “Ngopi Coi” dengan tema “Media, Internet dan Hoaks” yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo. 

Pria yang biasa disapa Stanley ini menyatakan, sejauh ini informasi hoaks lebih banyak beredar melalui grup WhatsApp, Instagram, Facebook dan Youtube. Menurutnya, di Indonesia  jumlah handphone yang digunakan sudah lebih dari tiga ratus juta unit atau lebih banyak dari jumlah penduduk. Artinya satu orang di Indonesia memiliki lebih dari satu handphone.

"Kalangan masyarakat  bawah adalah pihak yang paling banyak menggunakan handphone, karena pemahaman yang kurang, masyarakat kalangan bawah tidak lagi memeriksa  kebenaran informasi yang mereka terima, dan biasanya langsung menyebarkannya. Mereka inilah yang berkontribusi besar dalam menyebarkan hoaks," ungkap Stanley, yang juga mantan Ketua Dewan Pers, melalui rilis yang diterima pada Minggu (8/11/2020). 

Sedangkan kabar hoaks yang dibuat disebut Stanley menyangkut serangan kepada lawan politik dibuat kelompok masyarakat atas yang memiliki pengetahuan luas. Hal itu membuat pria kelahiran Malang ini mengingatkan, jurnalis sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas, tidak ikut-ikutan menyebarkan hoaks. Cara terbaik menghindarkan hal ini adalah mematuhi hukum besi, yakni konfirmasi menjaga keberimbangan berita.

“Bila ada media yang dilaporkan (karena diduga menyebarkan hoaks), Dewan Pers hanya akan memeriksa media yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Bila tidak terdaftar, Dewan Pers menyerahkannya pada aparat hukum,” bebernya. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Mahmud Marhaba, mengatakan dirinya sangat mendukung penyataan Stanley itu. Menurutnya, apa yang disampaikan Stanley sejalan dengan maksud pendirian JMSI yang merupakan wadah perkumpulan perusahan pers di tanah air.

JMSI memiliki visi menciptakan ekosistem pers nasional yang sehat, serta berupaya membantu perusahan pers di berbagai daerah menjadi perusahaan pers yang profesional dan terdaftar di Dewan Pers.

“Ada lebih dari 50 ribu media siber tersebar di tanah air. Tidak mungkin bisa ditangani oleh Dewan Pers sendiri. JMSI hadir untuk membantu perusahan pers terdaftar di Dewan Pers sehingga kerja Dewan Pers bisa terbantu oleh JMSI,” ujar Mahmud. 

JMSI secara resmi mendaftarkan diri menjadi konstituen Dewan Pers tanggal 26 Oktober lalu. Kini ratusan media siber sudah menyatakan diri bergabung menjadi anggota JMSI.

“Media yang menjadi anggota JMSI secara otomatis kami daftarkan sebagai anggota di Dewan Pers. Kita akan mengawal setiap anggota JMSI untuk terdaftar secara adminstrasi dan faktual di Dewan Pers,” tukasnya. 


Apa Reaksi Anda?