SUARA JATIM POST
Banner

Konflik Yayasan Usman Alfarisi di Kabupaten Pamekasan, Siswa Jadi Korban

PAMEKASAN - Berbulan-bulan konflik di lingkungan Pesantren Nurul Hikmah Pamekasan sampai saat ini belum selesai, Rabu (4/11/2020).

Pengurus Yayasan Usman Alfarisi adalah pengemban amanah dari Pesantren Nurul Hikmah. Sementara Yayasan bernama Usman Al Farsy yang diketuai pihak "orang luar", diketahui bernama Supardi.

Akibatnya, polemik tersebut kondisi belajar mengajar siswa di sekolah itu tidak kondusif lantaran kubu yang merasa keberatan meminta pengurus pesantren dan yayasan yang dinilai tidak sah hengkang.

Pantauan suarajatimpost.com di lapangan, puluhan orang kubu yang mengatas namakan Yayasan Usman Al Farsy yang merasa sekolah itu miliknya berjaga-jaga di luar pintu gerbang sekolah.

Ia meminta pengurus Pesantren dan Yayasan Usman Alfarisi tidak lagi menjadi bagian dari yayasan dan sekolah. Selain itu, dia meminta menyerahkan 5 lembaga di bawah naungan Yayasan Usman Alfarisi saat ini. Diantaranya; PAUD, RA, MD, SD dan SMP.

Kepala Sekolah SD Nurul Hikmah, Taufiq Hidayat yang diberi mandat untuk mewakili Yayasan Usman Alfarisi mengaku kaget melihat adanya segerombolan orang yang mengaku-ngaku menjadi ahli waris pesantren maupun yayasan.

"Dari nama saja kan sudah beda, kami Yayasan Usman Alfarisi yang jelas melakukan dan membantu tugas untuk kepesantrenan di Nurul Hikmah. Sementara mereka Yayasan Usman Al farsy, orang luar lagi" kata Taufiq kepada suarajatimpost.com.

Menurutnya, dilihat dari tahun pembuatan akta notaris pun lebih lama Yayasan Usman Alfarisi ketimbang Yayasan Usman Alfarsi.

"Punya kami keluar tahun 1992, sementara yang pihak orang luar itu keluar sekitar tahun 1994 dan 2016 an begitu," terangnya.

Taufiq mengaku akan bersikukuh mempertahankan pesantren tersebut. Ia beralasan demi masa depan anak didik di bawah naungan Yayasan Usman Alfarisi.

"Ini dari umat dan akan kita dikembalikan kepada umat. Kenapa mau diusik anak didik kami dengan persoalan ini," paparnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini sempat dilaporkan ke Mapolres Pamekasan. Bahkan sudah masuk ke Pengadilan Negeri Pamekasan.

"Hanya saja, pihak sana (tergugat) tidak terima. Padahal sudah ada pernyataan dari notaris bahwa yayasan yang baru (milik Supardi) diblokir dan cacat secara hukum," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Usman Alfarsi mengatakan, dualisme yayasan ini perlu diluruskan secara Hukum. tapi bukan berarti menggangu Kegiatan Belajar mengajar di sekolah dan menyebarkan isu tidak benar tentang Ijazah seperti kejadian Hari ini untuk yang menjadi korban santri/siswa.

Kata dia, yang diharapkan semua pihak ialah adanya kepastian hukum dari pihak berwajib. Jika tidak, dia mengaku bingung siapa yang akan bertanggungjawab pada tersebut.

"Kalau tanda tangan ijazah ditandatangani oleh yang mengaku sah nanti kan yang salah kok dibiarkan oleh ketua Yayasan yang sah. nanti nyangkut- nyangkut saya nanti yang bertanggung jawab. Dianggap saya membolehkan, padahal dengan adanya begini saya tidak membolehkan, harus dilaksanakan dan ditandatangani oleh kepala sekolah yang diangkat oleh ketua Yayasan yang sah," terangnya.

"Tanggungjawab moral dan hukum melalui sarana komunikasi dengan orang tua dan komite untuk memberikan suatu informasi tentang program kerja tahunan dalam melaksanakan proses belajar mengajar," tukasnya.

Apa Reaksi Anda?