SUARA JATIM POST
Banner

Deklarasi Tolak Anarkisme Digaungkan Elemen Masyarakat Jember

JEMBER  - Maraknya demonstrasi yang berujung rusuh di beberapa wilayah di Indonesia, membuat sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Jember mendeklarasikan anti anarkisme. Deklarasi yang digagas oleh Polres Jember yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat (Ormas), Pelajar, Mahasiswa, dan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dilakukan di Mapolres Jember pada Jumat (16/10/2020).

Mengambil tema Menjaga Keutuhan NKRI Menciptakan Situasi Jember, yang Aman, Damai dan Sejuk, juga dibacakan pernyataan deklarasi oleh seluruh elemen yang hadir.

Wakapolres Kompol Windy Syaputra menyampaikan, pihaknya sengaja menggandeng sejumlah elemen masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jember. 

"Sama-sama kita ketahui, kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah kemudian juga ada ujian nasional yaitu UU Cipta Kerja, yang mana sama-sama kita mendengar dan informasi pusat di Jakarta adanya aksi-aksi unjuk rasa yang disertai dengan aksi anarkis," ujar Windy Syaputra. 

Windy menambahkan, di Jember meski ada sedikit insiden dalam demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, namun tak berakibat terlalu parah. Sehingga dengan kegiatan deklarasi mengundang elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Jember yang kondusif.

"Dengan mengadakan deklarasi sehingga kedepannya setiap ada aksi, kita mengharapkan dilaksanakan dengan tertib tanpa harus diikuti oleh aksi-aksi yang anarkis, ungkapnya.

Dirinya menambahkan, mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat Jember, untuk tetap menjaga dan mempertahan stabilitas keamanan di wilayah Jember

Lebih lanjut pihaknya, meminta seluruh pihak untuk menyikapi dengan bijak bila ada informasi hoals, mengenai adanya beragam informasi tentang adanya penolakan Omnibus law UU Cipta Kerja. Jalur yang tetap dalam menyikapi hal tersebut diantaranya dengan Judicial Review ke MK.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa apa pun kebijakan Pemerintah khususnya Pemerintah Pusat tidak untuk menyengsarakan warganya. "Sehingga apa pun kebijakan tersebut memerlukan dukungan penuh dari masyarakat dari segala lapisan.(Ema Wasta)


Apa Reaksi Anda?