SUARA JATIM POST
Banner

Dana Penanganan Covid-19 Sebesar Rp 268 Milyar Belum Signifikan

LUMAJANG - Salah persepsi dan salah pengertian terhadap anggaran penanganan Covid-19, ditanggapi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang, dr Bayu Wibowo, anggaran Dinkes hanya Rp 3,2 miliar saja untuk belanja APD, obat, pemakaman, insentif tenaga kesehatan (nakes) dan lainnya, bukan Rp 268 miliar.

"Kalau tidak salah anggaran tersebut yang melekat di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari hasil recofusing menjadi anggaran penanggulangan Covid-19. Padahal itu anggaran rutin di semua OPD, bukan di Dinkes saja. Jadi bisa klarifikasi saja ke Bappeda dan BPKD," katanya.

Ternyata yang sebelumnya sempat ramai di media massa, bahwa anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 235 miliar, namun setelah pihak awak media melakukan investigasi.

Anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Lumajang diketahui ada sekitar Rp 268 miliar, yang terdiri dari Rp 235 miliar untuk belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain. Terkait kesehatan dalam rangka pencacahan atau penanganan Covid-19, Rp 6 miliar untuk jaring pengaman sosial dan sisanya untuk dampak penanganan perekonomian sebesar Rp 25 miliar lebih.

"Iya, tapi namanya kesehatan tidak semua di Dinas Kesehatan pak. Ada di 25 puskesmas, ada juga di RSUD Pasirian dan di BLUD RSUD dr Haryoto," terangnya.

Sebagian besar disebut dr Bayu itu adalah dana trader, misal dari BPJS, BOK dan DAK yang sudah ada menu peruntukannya dan tersebar juga di dinas lain juga.

"Kalau Dinkes sekitar 70-an persen penyerapan anggaran setiap tahunnya, namun yang di puskesmas dan RS saya tidak tahu," ungkapnya lagi.

Penyerapan anggaran secara keseluruhan, kata dr Bayu ada di Bagian Pembangunan Pemda. Biasanya Dinkes sampai akhir tahun sekitar 85 persen. Dr Bayu menyatakan kalau banyak kegiatan tidak dapat diserap pada akhir tahun.

“Hanya mengelola BOK dan dana dari BPJS, untuk jasa pelayanan dan operasional Puskesmas dan besarannya sangat variasi," tambahnya.

Ada kegiatan yang tidak bisa jalan, ada juga sisa kontrak dan jadi Silpa tahun berikutnya. Apalagi saat pandemi Covid-19, ada banyak kegiatan tidak bisa jalan, sebab pandemi dikurangi mengumpulkan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Akhmat ini mengatakan jika besarnya anggaran penanganan Covid-19 harusnya semakin menurun, bukan malah meningkat drastis. 

"Ini yang harus jadi koreksi bersama. Jangan lengah dengan situasi, kami meminta pihak pemerintah harus tegas dalam hal ini," bebernya.

Dan menurutnya, pada pemberitaan sebelumnya, H Akhmat sampaikan kalau perlu adanya formula baru dalam penanganan Covid-19. (Fuad)

Apa Reaksi Anda?