SUARA JATIM POST
Banner

Optimalisasi Dana Haji, BPKH Minta DPR RI Revisi Regulasi

MALANG – Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) meminta DPR RI memperkuat regulasi mengenai optimalisasi pengelolaan dana haji. Hal ini disebut sebagai langkah melakukan investasi sektor rill yang tetap memegang prinsip – prinsip syariah.

 

Anggota BPKH Bidang Investasi Benny Wicaksono menyebut perlu ada peninjauan ulang yang nantinya berujung pada revisi Undang – Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini karena di regulasi tersebut penggunaan nilai manfaat dari dana kemaslahatan sangat terbatas.

 

“Ya (revisi regulasi) untuk bisa memberikan peluang bahwa itu bisa mencadangkan sebagian dari nilai manfaatnya untuk modal. Maka kita bisa investasi yang lebih beresiko, lebih tinggi level resikonya,” ungkap Benny ditemui di Malang saat FGD Optimalisasi Dana Haji dan Kemaslahatan di Malang, pada Sabtu siang (21/11/2020).

 

Padahal lanjut Benny, sebagai lembaga pengelolaan keuangan BPKH membutuhkan modal untuk mengurangi resiko yang dihadapi. Mengingat selama ini BPKH hanya bergerak pada instrumen tidak beresiko.

 

“Namanya permodalan penting tadi dibahas untuk meng-cover resiko kalau kami tidak punya bantalan cadangan, nggak punya modal kami akan cenderung hanya landing, atau investasi instrumen yang tidak beresiko tadi disampaikan suku itu negara aman - aman saja,” ucap Benny.

 

apabila regulasi telah mengatur kelonggaran penggunaan nilai manfaat. Misalnya, mengucurkan investasi di sektor riil, maka nantinya dapat memperkuat BPKH secara modal.

 

"Kalau kita bisa investasi langsung, modalnya akan bisa dipupuk, darimana modalnya?. Bisa dari nilai manfaat sudah cukup, dan pemerintah tidak perlu menambah uang," tutur Benny.

 

Benny mencontohkan, apabila regulasi sudah mengatur boleh menyisihkan keuntungan atau nilai manfaat. Nilainya akan cukup besar, jika diinvestasikan.

 

Misalnya, lanjut Benny, tahun ini BPKH akan membukukan Rp 7,2 sampai Rp 7,5 triliun dari nilai manfaat. Seandainya 5 persen saja dari nilai itu, sudah berkisar Rp 350 miliar.

 

"Kalau setahun bisa pupuk itu, akan luar biasa. Karena bank syariah paling kecil buku 1 modalnya hanya dibawah Rp 1 triliun, dan kalau buku 2 diatas Rp 1 triliun. Nah, kami mengelola Rp 142 triliun, tapi tak punya modal. Jika ada undang-undang meluruskan itu, maka kita bisa punya modal atau cadangan," tegasnya.

 

Sementara itu, anggota komisi XI DPR RI Ir. Andreas Eddy Susetyo menambahkan, ada keinginan BPKH dapat melakukan investasi langsung. Selain investasi dengan penempatan instrumen keuangan, seperti Sukuk dan juga perbankan.

 

"Tetapi ada keterbatasan terhadap undang-undang. Kami tak menginginkan BPKH seperti 'tidur' dengan pengelolaan dana haji itu-itu saja. Makanya, ada masukan dari DPR untuk bisa melakukan investasi langsung, tapi memang ada resikonya," kata politisi PDI Perjuangan.

 

Menurut Andreas, BPKH dapat menggerakan sektor ekonomi Indonesia dengan memaksimalkan pengelolaan dananya dengan prinsip syariah.

 

"Sehingga kita inginkan dana setoran dari umat itu betul-betul efektif, optimal dengan mempertahankan kaidah syariah," tukasnya.

 

Pada FGD Optimalisasi Dana Haji dan Kemaslahatan yang diadakan BPKH di Malang sendiri diikuti oleh MUI se – Malang raya dan menghadirkan anggota badan pelaksana bidang kesekretariatan badan dan kemaslahatan BPKH Dr. Rahmat Hidayat. (Ris)

Apa Reaksi Anda?